Melawan PEMDA PROPINSI BANTEN Cq BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA PROPINSI BANTEN, dkk.

Pemerintah Daerah Propinsi Banten Cq. Biro Umum dan Perlengkapan SetdaPropinsi Banten,Beralamat di Jl. Brigjen KH. Syamun No.5 Serang,selanjutnya disebut Terbanding Isemula Tergugat2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiBantenBeralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan PropinsiBanten (KP3B) Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Curug,Serang, Banten, Selanjutnya disebut Terbanding IISemula Tergugat II ;Hal. 1 dari7 hal. Put. No: 84/PDT/2010/PT.BIN3. Pemerintah Daerah Propinsi Banten Cq.

Pemerintah Daerah Propinsi Banten Cq. Biro Umum dan Perlengkapan SetdaPropinsi Banten sebagai Terbanding I semula Tergugat I, dalam Daftar Asset SituPropinsi Banten Tahun 2007 pada bagian lampiran halaman 2 Nomor urut 19 ;b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten sebagaiTerbanding II semula Tergugat II tentang Inventarisasi Data Situ /Rawa/Danau diPropinsi Banten Tahun 2007 pada lampiran halaman 12 Nomor urut 27, dan ;c. Pemerintah Daerah Propinsi Banten Cq.

Dinas Sumber Daya Air dan PemukimanPropinsi Banten, sebagai Terbanding HI semula Tergugat III tentang DaftarInventarisasi Asset Situ Propinsi Banten ;Hal. 4 dari7 hal. Put.

Bahwa dari Penetapan yang dikeluarkan oleh Terbanding I semulaTergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat IIITentang Penetapan Situ Antap sebagai Asset Pemerintah Daerah Propinsi Banten hanyalahbersifat umum tidak ditujukan kepada Situ antap saja tetapi terhadap semuaSitu/Rawa/Danau yang ada di Propinsi Banten, oleh karena demikian maka salah satuunsur dari Penetapan yang dikeluarkan oleh Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding IIsemula Tergugat II dan Terbanding

Banten selaku Pejabat Tata Usaha Negara dengan warganyayaitu Pembanding semula Penggugat tentang Kepemilikan tanah yang disengketakanwalaupun tidak secara nyata diungkapkan ; Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengakui bahwa tanahsengketa telah menjadi miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.0340,sedangkan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II danTerbanding HI semula Tergugat IIJ menetapkan bahwa tanah sengketa adalah assetPemerintah Daerah Propinsi

Jordan Bie lawanPemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Cq Gubernur Maluku Utara di Sofifi, Cq Uptd Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara, berkedudukan di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara

ABETAMA SEMPURNA LAWAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINRAH PROPINSI JAWABARAT Cq GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT, DKK

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINRAH PROPINSI JAWABARAT Cq GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT, beralamatdi Jalan Dipenogoro No. 22 Kota Bandung, dalam hal inimemberi Kuasa kepada YESSY ESMIRALDA, S.H., M.H.,TATANG FIRMANSYAH, S.H., M.H., ARIZ EKHASUPRAPTO, S.H., DADI ANDRIYANDI NUGRAHA, S.H.

kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat JawaBarat.(5) Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.93/(6)HPL/DA/85 tanggal 8 Oktober 1985 tersebut didaftarkan dan diterbitkanSertipikat Hak Pengelolaan No.1/Kel. Braga tanggal 28 Nopember 1985,Surat Ukur tanggal 28 Nopember 1985 No. 3244/1985 seluas 10.305 m7?

SK. 411/HGB/DA/86 tanggal 13 Juni 1986 diberikan Hak Guna Bangunan di atasTanah Hak Pengelolaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat JawaBarat No.1/Kel. Braga kepada PT. Interna Permai berkedudukan diBandung untuk jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun berlakuterhitung mulai tanggal 17 April 1984 seluas 10.305 m?, yangselanjutnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.

kembalikepada pemegang Hak Pengelolaan in casu Pemerintah Propinsi DaerahTingkat Jawa Barat.Sehubungan dengan halhal sebagaimana tersebut di atas, maka sudahjelas bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukangugatan mengingat sertipikat HGB dimaksud telah berakhir.

tanggal 14 Juni 2007 danberakhir masa berlakunya tanggal 17 April 2014, sementara itu pada tanggal 11April 2014 Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat, menerbitkan Surat No :030/1963P ED, tanggal 11 April 2014 ( bukti P 6 ) yang mana dalam pointpertamanya mengatakan '' Permohonan Warga Banceuy Permai tentangperpanjangan HGB di atas HPL Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan sangatmenyesal tidak dapat Kami kabulkan";Menimbang, bahwa Selanjutnya dalam posita ke delapan, Penggugatmengemukakan, " bahwa

SUTARDIMELAWANKEPALA KANWIL BPN PROPINSI DIY DKK

Bahwa kedudukan Termohon Keberatan Il adalah sebagai instansiBUMN yang memerlukan tanah yang mendapat penugasan khususdari Menteri BUMN dengan surat Nomor : S729/MBU/2013 Tanggal 9Desember 2013(TK21) dan Surat Keputusan Menteri PerhubunganNomor : KP.280 Tahun 2015 tentang Penugasan Khusus kepada PTAngkasa Pura (Persero) dalam Rangka Percepatan ProsesPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bandar Udara untukKepentingan Umum di Kabupaten Kulon Progo Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta tanggal 29 Mei 2015 (

Termohon Keberatan Il mengajukan pelaksanaan pengadaan tanahdilengkapi dengan Keputusan Penetapan Lokasi yang mempunyaikekuatan hukum tetap beserta dokumen perencanaan pengadaantanah, data awal pihak yang berhak dan obyek pengadaantanahuntuk pembangunan Bandara Udara Internasional Kulon ProgoYogyakarta kepada Termohon Keberatan (Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta) selakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah di Propinsi Daerah IstimewaHalaman 16 dari 54 Putusan Nomor

Bahwa terkait adanya Peraturan Daerah (PERDA) diajukan PemohonKeberatan yang mengatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisirdan PulauPulau Kecil Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun20112030 yaitu PERDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor16 Tahun 2011 yang dalam Pasal 56 ayat (1) a menjelaskan arahanpengembangan Zona Perikanan Budidaya dilakukan denganMengembangkan perikanan budidaya air payau di Kecamatan Temondan Galur Kab.

;Bahwa Peraturan Daerah tersebut sudah disosialisasikan sampaitingkat bawah oleh Bagian Hukum Pemda Kulon Progo;Bahwa yang saksi tahu dengan Perda Nomor 16 tahun 2011 tentangRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulai Kecil Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta Tahun 20112030;Bahwa dalam Perda tersebut secara makro di sebutkan bahwa Zonaperikanan budidaya dilakukan dengan mengembangkan perikananbudidaya air payau di Kecamatan Temon dan Galur Kabupaten kulonProgo.

Kulon Progo Tahun 2012 2032, RencanaZonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kawasan peruntukkanbudidaya ;Menimbang, bahwa dalam perkara A quo berdasarkan buktibuktisurat dan keterangan saksisaksi Pemohon Keberatan terdapat fakta yangtidak dapat dibantah kebenarannya usaha tambak yang dimiliki olehPemohon yang diusahakan adalah terletak di Desa Jangkaran, KecamatanTemon, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakartauntuk usaha budidaya Tambak Udang seluas 255 m?

MUHJUMMELAWANKEPALA KANWIL BPN PROPINSI DIY DKK

Termohon Keberatan Il mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah dilengkapidengan Keputusan Penetapan Lokasi yang mempunyai kekuatan hukum tetapbeserta dokumen perencanaan pengadaan tanah, data awal pihak yang berhakdan obyek pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Udara InternasionalKulon Progo Yogyakarta kepada Termohon Keberatan (Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta) selaku KetuaPelaksana Pengadaan Tanah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta denganSurat Nomor

Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DIY Nomor :144/KEP/24.300/XV2015, tertanggal 2 Nopember 2015 tentang SusunanKeanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukPengembangan Bandara Baru di DIY dan Sekretariat, diberi tanda : TK 3 ;Halaman 36 dari 73 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 91/Pdt.G/2016/PN Wat.

Foto copy Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.280 Tahun 2015tentang Penugasan Khusus kepada PT Angkasa Pura (Persero) dalam RangkaPercepatan Proses Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bandar Udara untukKepentingan Umum di Kabupaten Kulon Progo Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta, tanggal 29 Mei 2015, diberi tanda : TK22 ;3. Foto copy UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012, diberitanda TK23 ;4. Foto copy Perda DIY Nomor 1 Tahun 2013, diberi tanda : TK24 ;5.

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam permohonannya mendalilkanbahwa alasan diajukan Permohonan Keberatan antara lain berdasarkan Pasal 56Ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau KecilProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 2030, serta Pasal 46 Ayat (38)huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 2032

Selain itupenggarapan tanah dalam bentuk pengelolaan tambak oleh Pemohon KeberatanHalaman 65 dari 73 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 91/Pdt.G/2016/PN Wattidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yangberlaku yakni berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah lstimewa YogyakartaNomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau PulauKecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 2030, serta PeraturanDaerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang

SUHADIMELAWANKEPALA KANTOR BPN PROPINSI DIY DKK

ANGKASA PURA I (PERSERO) PUSAT CQ.PROJECT MANAGER PROYEK PERSIAPAN PEMBANGUNAN BANDARUDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA DI WILAYAH KECAMATANTEMON, KABUPATEN KULON PROGO, PROPINSI DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA,DI YOGYAKARTA, beralamat di JI. Solo Km. 9 Yogyakarta,dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : R. SUJIASTONO, selakuProject Manager PT.

Bahwa kedudukan Termohon Keberatan Il adalah sebagai instansi BUMNyang memerlukan tanah yang mendapat penugasan khusus dari MenteriBUMN dengan surat Nomor : S729/MBU/2013 Tanggal 9 Desember 2013(TK21) dan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.280 Tahun2015 tentang Penugasan Khusus kepada PT Angkasa Pura (Persero) dalamRangka Percepatan Proses Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan BandarUdara untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kulon Progo Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta tanggal 29 Mei 2015

Bahwa terkait adanya Peraturan Daerah (PERDA) diajukan PemohonKeberatan yang mengatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir danPulauPulau Kecil Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 20112030yaitu PERDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011yang dalam Pasal 56 ayat (1) a menjelaskan arahan pengembangan ZonaPerikanan Budidaya dilakukan dengan Mengembangkan perikanan budidayaair payau di Kecamatan Temon dan Galur Kab.

Foto copy Muatan Perda Nomor 16 tahun2011 Tentang Rencana ZonasiWilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta(P VII). Foto copy petikan Berita acara kesepakatan Nomor : 406/BAPPT/VII/2016yang dkeluarkan oleh Kanwil Badan Pertnahan Nasional D.I.Yogyakartapada 18 Juli 2016 .Selajutnya diberi tanda ( P VIII).. Foto copy Foto obyek sengketa berupa tambak dan bendabenda yangberada diatas tanah Pakualaman Ground (PAG).

Fotocopy Surat keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.280 Tahun 2015tentang penugasan khusus kepada PT Angkasa Pura (Pesero) dalamrangka percepatan proses pengadaan tanah bagi pembangunan BandaUdara untuk kepentingan Umum di Kabupaten Kulon Progo Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta tanggal 29 Mei 2015.Selanjutnya diberi tanda ( TK.2 2).. Fotocopy Undangundang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaanDaerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya diberi tanda ( TK.23)..

H.MUH.SAIDIRSYAD VS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA PROPINSI PAPUA

KiHajar Dewantara nomor 32 Timika Papua ;Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT MELAWAN :PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA PROPINSI PAPUA beralamatdi Gedung Sentra Pemerintah JI.

Cendrawasih Sp 3 Distrik KualaKencana Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, yang dalam hal inidiwakili oleh kuasanya RUBEN HOHAKAY, SH,Advokaddan KonsultanHukum berkantor di Jalan Cendrawasih No.10Timika berdasarkanSurat Kuasa tanggal 19Oktober 2015;Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT;:Pengadilan Negeri tersebut ; Setelah membaca surat penetapan ketua Pengadilan Negeri Kota TimikaNomor : 46/Pdt.G/2015/PN.Tim tanggal 28 September 2015 tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 60 M x 53 M = 3.180M2,merupakan pemberian dari H.SINGKE (alm) sesuai bukti pelepasan hakatas tanah garapan tanggal 13 September 2005 dihadapan KepalaKampung Kamoro Jaya,terletak dahulu di Jl.lrigasi Sempan Distrik MimikaBaru, sekarang jalan Hasanudin Kelurahan Kamoro Jaya Distrik WaniaKabupaten Mimika, Propinsi Papua, dengan batas batas dahulu : sebelah utara : berbatasan dengan tanah bpk.

Bahwa objek sengketa dahulu merupakan tanah garapan H.SINGKE (alm)yang diperoleh dengan cara membeli dari ISHAK KOTOUKI sesuai SuratPelepasan Hak atas Tanah Garapan tertanggal 15 Oktober 1997 berukuran118 Mx 53 M + 1.000 M = 7.254 M2 terletak dahulu di Jl. lrigasi SempanDistrik Mimika Baru, sekarang jalan Hasanudin Kelurahan Kamoro JayaDistrik Wania,Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, dengan batasbatasdahulu : sebelah utara : berbatasan dengan tanah bpk.

tanah/hibah tanah dari H.Singke kepada Penggugatadalah tidak sah :Bahwa dalam posita No.1 gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkansebagai berikut :bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 60M X53 M = 3.180 M2, merupakan pemberian dari H.SINGKE (alm) sesuai buktipelepasan hak atas tanah garapan tanggal 13 Januari 2005 di hadapanKepala Kampung Kamoro Jaya, terletak dahulu di JI, Irigasi Sempan DistrikMimika baru, sekarang jalan Hasanuddin Kelurahan Kamoro Jaya, DistrikWania, Kabupaten Mimika,Propinsi

PT ABETAMA SEMPURNA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAHPROPINSI JAWA BARAT Cq GUBERNUR PROPINSI JAWABARAT DK

I JAWA BARAT Cq GUBERNUR PROPINSI JAWABARAT, berkedudukan di Jalan Dipenogoro Nomor 22 KotaBandung, diwakili oleh Ahmad Heryawan selaku GubernurJawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada YessiEsmiralda, S.H., M.H., dan kawankawan Kepala Biro Hukumdan HAM, Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada BiroHukum dan HAM, Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukumdan HAM, Kepala Sub Bagian Non Litigasi pada Biro Hukumdan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala SubBagian HAM pada Biro Hukum

/Kelurahan Braga terakhirtercatat atas nama Penggugat merupakan pecahan dari Sertipikat HGBNomor 284/Kelurahan Braga yang terbit di atas Hak Pengeloiaan NomorI/Kelurahan Braga telah berakhir jangka waktunya sehingga Sertipikat HGBdimaksud sudah tidak berlaku lagi dan status tanahnya kembalt pada HakPengeloiaan Nomor /Kelurahan Braga atas nama Pemerintah PropinsiDaerah Tingkat Jawa Barat yang mana perencanaan, pengelolaan danpenggunaannya kembali kepada pemegang Hak Pengelolaan in casuPemerintah Propinsi

Nomor 2373 K/Pdt/201653 alinea 6 disebutkan "menimbang, bahwa Gubernur Propinsi JawaBarat (Tergugat ) selain sebagai Kepala Wilayah dan Kepala DaerahTk. juga sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan tuntutanutama Penggugat adalah menghukum Tergugat untuk menerbitkanSurat Persetujuan kepada Penggugat guna memperpanjang ataumemperbaharui HGB Nomor 322/Braga yang adalah merupakan produkPejabat Tata Usaha Negara.2.

termuat dalam putusan sela halaman 54 alinea 5dan halaman 56 alinea 2 disebutkan:"Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 322/Bragaberakhir masa berlakunya sampai dengan tanggal 17 April 2014 yangmana sampai waktu diajukannya gugatan perkara ini di Pengadilan NegeriKlas A Bandung tanggal 15 Januari 2015, Penggugat belum pernahmengajukan permohonan secara tertulis untuk perpanjangan/memperbaharui berlakunya Hak Guna Bangunan Nomor 322/Braga dandemikian pula Tergugat 1 yakni Gebernur Propinsi

.;SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA BARAT.;

., Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, beralamatkantor di Komplek Metro Indah Mall, Lantai 1, Blok A6 No. 19Jalan Soekarno Hatta 560 Bandung, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/ PEMBANDING ;MELAWANDAERAH PROPINSI JAWA BARAT, berkedudukan di JalanDiponegoro No. 22 Bandung, dalam hal ini berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/60/Hukham, tertanggal 2 Oktober2014 telah memberi kuasa kepada : 1. YESSY ESMIRALDA, S.H.

PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT VS HJ. ARBAIYAH, dkk

PUTUSANNomor 1837 K/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT,berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, dalam hal ini memberikuasa kepada Drs.

salah alamat,dimana Penggugat telah keliru dalam memposisikan serta mengikutsertakankami sebagai Tergugat , bahwa sebagaimana petitum gugatan Penggugat,yang salah satunya memohon untuk menyatakan tidak sah atau tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat surat pernyataan pelepasan hakatas tanah Nomor 03/1989 tanggal 5 Desember 1989 adalah merupakantuntutan yang keliru, karena surat pernyataan tersebut sesungguhnyamerupakan surat pernyataan yang mengikat kedua belah yaitu Penggugatdan Pemerintah Propinsi

tersebut adalah sebagai Pejabat yang berdasarkan ketentuanperundangundangan diberikan fungsi dan kewenangan untuk mengetahuiadanya perikatan yang dibuat oleh pihakpihak yang terlibat;Mengacu kepada posisi hukum Tergugat tersebut, maka inisiatif hukumadanya perikatan dimaksud merupakan inisiatif dari mereka yang menjadipihakpihak dalam perikatan tersebut, in conkrito, inisiatif hukum adanyapernyataan pelepasan hak atas tanah sesungguhnya adalah inisiatif hukumdari Penggugat sendiri dan Pemerintah Propinsi

Berdasarkan hal tersebut,jelaslah bahwa perbuatan melawan hukum dari pada pernyataan pelepasanhak tersebut dilakukan oleh Penggugat sendiri sebagai orang yang membuatdan memberikan pernyataan, yang selanjutnya terhadap pernyataantersebut diterima oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat KalimantanBarat sebagai pihak yang menerima pernyataan, bukanlah perbuatan hukumyang dilakukan oleh Tergugat secara aktif, tetapi Tergugat hanyamengetahui terhadap perikatan dimaksud;Halaman 6 dari 23 hal. Put.

dalam perkaratindak pidana korupsi, dan harus mengganti kerugian negara dengan hartamiliknya yang salah satunya adalah objek sengketa;Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Pontianakharus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapatbahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi: PEMERINTAH PROPINSI

- PEMBANDING : ISMAIL LASAEHE- TERBANDING : GUBERNUR PROPINSI SULAWESI TENGGARA

GUBERNUR PROPINSI SULAWESI TENGGARA, berkedudukan diKendari, dalam hal im diwakili kuasanya ERPFENDIKALIMUDDIN, S.H.,M.H., YUSRIANTO, S.H.,M.Si, INENGAH SUARYO, S.H.,M.H., USMAN MUIS,S.H.,M.H., MARKUS IMAN SUCIPTO, S.H., GABRIELLANOVITRI, S.H.,M.H., Para PNS Biro Hukum Setda Prov.Sultra, beralamat di Kantor Gubernur Sulawesi TenggaraKompleks Bumi Praja Andounuhu Kendari, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 180/2048 tertanggal 3 Mei 2016,selanjutnya disebut sebagai TERBANDINGI semulaTERGUGATI;2.

BUSTAN BIN TAHANG ; GUBERNUR PROPINSI SULAWESI SELATAN, DKK

GUBERNUR PROPINSI SULAWESI SELATAN, berkedudukan di Makassar Jalan Urip Sumoharjo ;2. LURAH LAMATTI RILAU, Kecamatan Sinjai Utara, KabupatenSinjai, berkedudukan di Panreng ;3.

Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apa yang dimaksuddengan izin dan jika yang dimaksud oleh Penggugat dengan izin yangdikeluarkan oleh Tergugat adalah Surat izin Pertambangan Daerah(SIPD), maka jelas gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negerisangat keliru/tidak benar, oleh karena SIPD tersebut adalah keputusan TataUsaha Negara, dimana pengujiannya dapat melalui Banding Administratifatau melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ;Di dalam Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan No. 7

Dalam memformulirin gugatannya Penggugat mempersoalkan Izin yangdikeluarkan oleh Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan (Tergugat I) dansurat keterangan Lurah Lamatti Rilau (Tergugat Il), namun Tergugat tidakmenjelaskan Izin apa yang dikeluarkan oleh Gubernur Propinsi SulawesiSelatan dan juga tidak menjelaskan tentang surat keterangan apa yangdikeluarkan oleh Lurah Lamatti Rilau ;Bahwa formulasi gugatan tersebut sangat tidak jelas / kabur (obscuurlibel), maka berdasar hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan

Bahwa gugatan Penggugat yang mempersoalkan izin yang dikeluarkan olehGubernur Propinsi Sulawesi Selatan dan Surat Keterangan yang dikeluarkanoleh Lurah Lamatti Rilau bukan Peradilan Umum yang berwenangmemeriksa dan mengadilinya, melainkan merupakan Kompetensi AbsolutPeradilan Tata Usaha Negara, karena surat izin yang dikeluarkan oleh LurahLamatti Rilau, kKeduanya dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sehinggayang berhak menguji kKeabsahannya adalah Peradilan Tata Usaha Negarabukan Peradilan Negeri

Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna / tidak lengkap, karena gugatanPenggugat hanya ditujukan kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan danLurah Lamatti Rilau, padahal menurut hukum semestinya gugatanPenggugat ditujukan kepada Negara Republik Indonesia Cq Menteri DalamNegeri dan Otonomi Daerah Cq Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan CqBupati Kabupaten Sinjai, Cq Camat Sinjai Utara, Cq Lurah Lamatti Rilau ;4.

PIMPINAN DPRD PROPINSI LAMPUNG ; MENTERI DALAM NEGERI R.I.

SABRI vs BUPATI SUMBAWA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

. & REKAN beralamat diJalan Bung Karno No. 37 Mataram, Kota Mataram;Selanjutnya disebut sebagai.............PEMBANDING dahulu PENGGUGAT;melawanBUPATI SUMBAWA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT, berkedudukandi Jalan Garuda No. 1 Sumbawa Besar;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Nama Jabatan : : Ketut Sumadi Arta, S.H.; StafAhli Bupati BidangHal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor 229/B/2020/PT.TUN. SBY2. Nama Jabatan :3. Nama Jabatan :4. Nama Jabatan :5. Nama Jabatan :Pemerintahan, Hukum danPolitik;H.

MARYANTOMELAWANKEPALA KANWIL BPN PROPINSI DIY DKK

Pasal 56 (1 )a Peraturan Daerah ( PERDA ) Nomor : 16tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta Tahun 2011 2030, yang secara terang menjelaskan arahan pengembanganZona Perikanan budidaya dilakukan dengan Mengembangkanperikanan budidaya air payau di Kec. Temon dan Galur kab.Kulon Progo . Pasal 46 ayat 3 huruf b Peraturan Daerah ( PERDA ) Nomor :1 tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.

Bahwa terkait adanya Peraturan Daerah (PERDA) diajukan PemohonKeberatan yang mengatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisirdan PulauPulau Kecil Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun20112030 yaitu PERDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor16 Tahun 2011 yang dalam Pasal 56 ayat (1) a menjelaskan arahanpengembangan Zona Perikanan Budidaya dilakukan denganMengembangkan perikanan budidaya air payau di Kecamatan Temondan Galur Kab.

,tanggal 02 November 2015Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta :a.

Nomor 12/KPTSPPT/XV2015 tanggal 20Nopember 2015 tentang Perubahan Pertama atasKeputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi DIY Nomor11/KPTSPPT/XV2015;Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor2035/30034/XV2015 perihal Informasi KeberadaanTambak di lokasi obyek pengadaan Tanah Bandarakepada Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo.a.

;Bahwa Peraturan Daerah tersebut sudah disosialisasikan sampaitingkat bawah oleh Bagian Hukum Pemda Kulon Progo;Bahwa yang saksi tahu dengan Perda Nomor 16 tahun 2011 tentangRencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulai Kecil Propinsi DaerahIstimewa Yogyakrata Tahun 20112030;Bahwa dalam Perda tersebut secara makro di sebutkan bahwa Zonaperikanan budidaya dilakukan dengan mengembangkan perikananbudidaya air payau di Kecamatan Temon dan Galur Kabupaten kulonProgo.

MELAWANBPKP PERWAKILAN PROPINSI RIAU

PEMERINTAH DAERAH PROPINSI BANTEN Cq. BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA PROPINSI BANTEN, dkk melawan PT. HANA KREASI PERSADA, dkk

red0;;P UTUSANNomor: 13 / PDT / 2012 / PT.Btn.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkanputusan sebagai berikut, dalam perkara antara:PEMERINTAH DAERAH PROPINSI BANTEN Cq. BIROUMUM DAN PERLENGKAPAN SETDA PROPINSI BANTEN,beralamat di Jalan Brigjen. K.H.

Syamun No. 05 Serang,selanjutnya disebut sSebagai ..........ccceccceceeeeeeeeeescee eee eee e eee eee e eee eee eee PEMBANDING I semulaTERGUGAT I;PEMERINTAH DAERAH PROPINSI BANTEN Cq. DINASSUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN PROPINSI BANTEN,beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Propinsi Banten(KP3B), JIn.

MH.Sebagai Para Advokat pada Kantor Advokat Gunawan, Ester,Hotman & Associates yang beralamat di Jalan Mutiara TamanPalem Blok C 10 No. 78, Sengkareng Timur, Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2012,selanjutnya disebutSQDAGAL........ cc ccc ecceceecececceceeeeeeeeeeeeeeeseeee aegeaeeeeseeaeseeseeneeeeseeeeeeeeeneseeaesset TERBANDING I semula PENGGUGAT ;KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN' PERTANAHANNASIONAL PROPINSI BANTEN, beralamat di Kawasan PusatPemerintahan Propinsi Banten

Menyatakan bahwa pencantuman lokasi tanah milikPenggugat berdasarkan Sertifikat Hak GunaBangunan No. 0340/Rempoa sebagai Situ Antapoleh Tergugat Il dalam Daftar Inventarisasi dataSitu/Rawa/Danau di Propinsi Banten tahun 2007,pada bagian Lampiran halaman 12 Nomor urut 27merupakan perbuatan melawan hukum dan harusdinyatakan tidak sah ;7.

Menyatakan bahwa pencantuman lokasi tanah milikPenggugat berdasarkan Sertifikat Hak GunaBangunan No. 0340/Rempoa sebagai Situ Antapoleh Tergugat III dalam Daftar Inventarisasi dataSitu/Rawa/Danau di Propinsi Banten merupakanperbuatan melawan hukum dan harus dinyatakantidak sah ;8.

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA (dahulu : KEPALA DINAS PERUMAHAN PROPINSI DKI JAKARTA) ; YANTO

PUTUS ANNOMOR : 100 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikutdalam perkara :KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNGPEMERINTAH DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA(dahulu : KEPALA DINAS PERUMAHAN PROPINSI DKIJAKARTA), berkedudukan di Komplek DinasDinas TeknisJati Baru, Jalan Taman Jatibaru No. 1 Jakarta Pusat, dalamhal ini memberi kuasa kepada :1. M. YAYAH MULYARSO, SH., Msi. ;2. ZAINAL A.

sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 dan UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 100 K/TUN/2010dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEPALADINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROPINSI

DKIJAKARTA (dahulu : KEPALA DINAS PERUMAHAN PROPINSI DKIJAKARTA), dan Pemohon Kasasi Il : NY.

MISRANMELAWANKEPALA KANWIL BPN PROPINSI DIY DKK

PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG; vs TARMIZI JEMAIN;

P U T U S A NNomor : 17/B/201 1/PT.TUN MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata UsahaNegara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun Medan Estate,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketaantaraKOMIS PEMILIHAN UMUM PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,Berkedudukan di Jalan Mentok No. 313 A PangkalPinang Propinsi kepulauan

Bangka Belitung;Dalam hal ini diwakili oleh Djamilah Maharani,SHselaku Ketua/merangkap Anggota KomisiPemilihan Umum Propinsi Kepulauan BangkaBelitung, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 08 Nopember 2010 diwakili oleh kuasanyamasing masing bernama; 1.

ASLI, SH., S.Ag; Kewarganegaraan' Indonesia,Pekerjaan Anggota KPU Propinsi Kepulauan BangkaBelitung, Alamat Jalan Bandeng No. 19 Rejosari Pangkal Pinang, Bangka Belitung; Barin,2.