DIVISI REGIONAL I SUMATERA KANDATEL RIAU,

Surat Gugatan),adalah sama sekali tidak berdasar, karena pengakhiran Perjanjian KerjaSama antara PT Telekomunikasi Indonesia, Tok, Kandatel Riau Daratan,dengan PT Riau Kencana Nusantara dimaksud, berdasarkanAmandemen Ketiga terhadap Perjanjian Kerja Sama antara PTTelekomunikasi Indonesia Tbk Divisi Regional Sumatra, Kandatel RiauHal. 8 dari 28 hal. Put.

Dewi Ayu Prasastiningsih, dkk ; Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara, dkk.

Nama Jabatan : Kepala Kantor Regional V BadanKepegawaian NegaraTempat kedudukanJalan Raya Ciracas No. 36, Jakarta Timur;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :0320/KR.V.25.5/IV/2017 tertanggal 17 April2017, telah memberikan kuasa kepada :1. NamaNIPJabatan2. NamaNIPJabatan3. NamaNIPJabatan4. NamaNIPJabatan5. NamaNIPJabatan6. NamaNIPJabatanDrs. Harun Arsyad, S.H.

Surat Keputusan Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian NegaraNomor : 0295/KR.V.25/II/2016 tertanggal 1 Maret 2016 perihal UsulanProses Pemberkasan K.2 yang telah lulus seleksi CPNS;2. Surat Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor : 7038/082.3 perihalUsulan Pemberkasan K2 yang telah lulus CPNS tertanggal 01 Oktober2015;Menimbang, bahwa 9 (sembilan) orang Penggugat telah mengajukanpermohonan dengan suratnya tertanggal 10 Mei 2017 atas nama :1. Debra Akmayanti;2. dill Diana;3. Mutini;4.

NUHUNG DG LABANG ; PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS) REGIONAL VII,DK

PUTUSANNomor 634 PK/Pdt/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:NUHUNG DG LABANG, bertempat tinggal di Jalan TamangapaRaya RT/RW.002/003, Kelurahan Bangkala, Kota Makassar;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat ;MelawanPERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN NASIONAL (PERUMPERUMNAS) REGIONAL VII, berkedudukan di Jalan LetjendHertasning Nomor 1 Makassar, diwakili oleh Veky Wowor, S.E

,selaku General Manager Perum Perumnas Regional VII, dalam halini memberikan kuasa kepada Irvan Habie, S.H., Asisten ManagerHukum Perum Perumnas Regional VII, beralamat di jalan LetjendHertasning Nomor 1 Makassar, berdasarkan Surat KuasaSubstitusi Direktur Utama Perum Perumnas tanggal 23 Mei 2013;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;DanBAMBANG, bertempat tinggal di Jalan AMD RT 5/RW 4Kelurahan Tamangapa Kota Makassar;Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II;Mahkamah Agung tersebut

DKK VS KEPALA KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PALEMBANG

Alamat Jalan Gersik Singkil No.131 Rt.21Rw.02 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan lIlir Timur Palembang. 222 2n nnn n nee ee eeSelanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 2;Kewarganegaraan Indonesia, Perkerjaan PengawasSekolah Dasar Dikpora Kota Palembang, AgamaIslam, Alamat Jalan Trisukses Rt.41, Rw.12Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang Alang LebarPalembang. 22 none n nn nnn nee ee eeSelanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT 3;Penggugat Penggugat diatas selanjutnya disebutSeDagal ~~~ PARA PENGGUGAT;MELAWANKEPALA KANTOR REGIONAL

YUDAS SUGARNO, SP melawan KEPALA KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA

Kepala Seksi Bimbingan TeknisKepegawaian II ; Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya,tempat kedudukan di Jl. Letjen S.

ARIFIN DJOKO SUROSO, SP.NIP.080033764/19550914 1978031005 dkk, yang ditujukan kepada KepalaKantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya di Sidoarjo.

Dkk. yang ditujukan kepada KepalaKantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya II di Sidoarjo ;4.

merupakan wewenang dan tanggung jawabdari Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya sedangkan tanggungjawab dari Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya selaku kantorvertikal dari Badan Kepegawaian Negara adalah mempertangungjawabkan pelaksanaantugas yang harus dilaksanakan dalam wilayah kerjanya; Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun dalam obyek sengketa a quoterdapat irahirah An.

Kepala Badan Kepegawaian Negara tidaklah menunjukkanbahwa Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya bisa lepastanggungjawab atas produk keputusan yang telah diterbitkannya dan tanggungjawab79tersebut tetap menjadi tanggungjawab Kepala Kantor Regional II Badan KepegawaianNegara Surabaya oleh karena Kepala Kantor Regional II Badan KepegawaianNegara Surabaya maupunsebelas.....sebelas Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara lainnya telah menerima delegasidari Badan Kepegawaian Negara

. - Regional Remedial & Recovery Surabaya, DK

Regional Remedial & Recovery Surabaya,Gedung Graha Pangeran Lt.9, Jl. A. YaniNo.286Surabaya Cq. PT. BNI Cabang Jalan Gatot SubrotoBarat No. 351 Denpasar, dalam hal ini diwakili olehPETRA BAKTI, SH, NI PUTU EKA PRIHATINI, SH,ARI MUKTI EFENDI, SH dan KETUT DWIADNYANA, SH, masingmasing Pegawai PT BankNegara Indonesia ( Persero ) Tok, berkedudukan pusatHalaman 1 dari 39 Putusan Nomor 429/Pdt.Plw2014/PN Dpsdi Jakarta, dalam hal ini Drs.

REGIONAL BANDUNG,

Regional Bandung tersebuttelah dilengkapi dengan dokumen persyaratannya sebagaimana yang diatur dalamketentuan Pasal 6 angka 5 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara NomorPER03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, yaitu :1). Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah "MEGAUKM" Nomor : 277/PKSME/WILBDG/11 tanggal 19 April 2011;2).

Regional Bandung kepada Sdr. Winny PameilaRamdhani Rusyana/Penggugat;5). Surat Pernyataan Nomor : 111/MCRWILBDG/IX/12 tanggal 12 September 2012dari PT. Bank Mega, Tbk. Regional Bandung;6). Surat Nomor : 194/MCRWILBDG/X/12 tanggal 09 Oktober 2012 halpemberitahuan pelaksanaan lelang dari PT. Bank Mega, Tbk.

Regional Bandungkepada PENGGUGAT.Bahwa karena dokumendokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan lelangtersebut telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, maka TERGUGATll sebagai instansi pelaksana lelang tidak boleh menolak permohonan dari Tergugat tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :93/PMK.06/2010 Pasal 12 menyatakan "Kepala KPKNLI Pejabat Lelang Kelas Il tidakboleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumenpersyaratan

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL I YOGYAKARTA. vs T. SAKIM, S.Pd

Nip.19650527198503 1001 ,Jab atanFungsional Umum ; Kesemuanya Warganegara Indonesia,pekerjaan pegawai negeri sipipada Badan Kepegawaian NegaraKantor Regional 1 Yogyakarta,berkedudukan di Jalan Magelang KM.7.5 Yogyakarta, berdasarkan suratkuasa khusus, Nomor: 095 /10/REG.1/2011.tanggal 18 Juli2011, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT / PEMBANDINGMELAWANT. SAKIM, S.Pd.

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala BadanKepegawaian Negara Kantor Regional Yogyakarta Nomor: 102940/KEB/BV/23403/11tertanggal 14 Maret 2011 tentang MemberikanKenaikan Pangkat Pengabdian danPemberhentian Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama T. SAKIM,Ss. Pd., NIP.490014483/195103121973091001 ; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Kepala BadanKepegawaian NegaraKantor Regional Yogyakarta Nomor :102940/KEB/BV/23403/11 tertanggal 14 Maret2011 +#42tentang Memberikan Kenaikan PangkatPengabdian dan Pemberhentian Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaT.SAKIM S.Pd, NIP.49001 4483/195103121973091001 ;4.

Memutuskan bahwa Terhitung Mulai TanggalSurat Keputusan Kepala Kantor Regional BKNYogyakarta Nomor : 102940/KEP/BV/ 23403/ 11tanggal 14 Maret 2011 tentang memberikanKenaikan Pangkat Pengabdian dan Memberhentikandengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atasnama : T. SAKIM, S.Pd, NIP.490014483/195103121973091001: T.SAKIM adalah benar Terhitung Mulai Tanggal 1April 2007. 5.

BISMARK PETRUS melawan KEPALA KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA

Bimbingan Teknis Kanreg Il BKN Surabaya ; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, sebagaiPegawai Negeri Sipil pada Kantor Regional Il BadanKepegawai Negara Surabaya, yang berkedudukan diJalan Letijend. S. Parman Nomor 6 Waru Sidoarjo.Dan pada Kantor Badan Kepegawai Negara, yangberkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No. 12 JakartaTimur.

Pegawai NegeriSipil Serta Pensiun Janda/Dudanya Sebagai Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil, angka romawi IV (ketentuan lainlain) angka ke1 dinyatakanKeputusan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai NegeriSipil serta pensiun janda/dudanya bagi Pegawai Negeri Sipil Daerahdan Pegawai Negeri Sipil Pusat di Daerah, sepanjang mengenaikewenangan Kepala Badan Kepegawaian Negara ditetapkan olehKepala Kantor Regional

BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Palembang
Turut Tergugat:
OJK REGIONAL VII SUMBAGSEL Cq. KEPALA OJK REGIONAL VII SUMBAGSEL

Tergugat;OJK Regional VII Sumbagsel cq. Kepala Ojk Regional Vii Sumbagsel, tempatkedudukan JI. Residen Abdul Rozak No. 36, Kel. 8 Ilir, Kec. Ilir Timur li,Palembang, Sebagal ................

HADI SOENYOTO, SP melawan KEPALA KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARASURABAYA

Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Regional I Badan KepegawaianNegara Surabaya) untuk mencabut Keputusan Kepala Badan KepegawaianNegara No. 00277 / KEP / CV / 23502 / 2012 tertanggal 05 November 2012,yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian NegaraSurabaya, dengan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama HadiSoenyoto, SP. ;20Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Regional II BadanKepegawaian Negara Surabaya) untuk mengembalikan Penggugat pada posisidan

NIP. 080033764/19550914 1978031005 dkk, yang ditujukan kepadaKepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya di Sidoarjo.

Dkk, yang ditujukan kepada KepalaKantor Regional IT Badan Kepegawaian Negara Surabaya di Sidoarjo ;3).

kepegawaian negara yang terdapat di seluruhIndonesia ;Menimbang, bahwa sebagian wewenang dan tugas dari Kantor Regional BadanKepegawaian Negara yang dilaksanakan oleh Kantor Regional II Badan KepegawaianNegara Surabaya adalah penetapan pensiun Pegawai Negeri SipilPusat dan penetapan status Kepegaweaian di wilayah kerjanya, pemberian pertimbanganpensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah serta penetapan statuskepegawaian di wilayah kerjanya sehingga pelayanan tersebut mengandung prinsip yangefektif dan

Kepala Badan Kepegawaian Negera bukan berarti bahwaKepala Kantore Regional IJ Badan Kepegawaian Negara Surabaya bisa lepastanggungjawab atas produk keputusan yang telah diterbitkannya dantanggungjawab tersebut tetap melekat kepada Kepala Kantor Regional II BadanKepegawaian Negara Surabaya oleh karena Kantor Regional II Badan Kepegawaian NegaraSurabaya mendapatkan tugas dan wewenang dari Badan Kepegawaian Negara berdasarkanwilayah kerja masingmasing dalam menyelenggarakan administrasi dan manajemenkepegawaian

Penggugat:
ANTHONI LUTHFI
Tergugat:
Kantor Regional XII BKN Pekanbaru

Putusan No. 35/G/2020/PTUN.PBRMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal 21 Agustus 2020 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Pekanbaru pada tanggal 1 September 2020 denganRegister Perkara Nomor : 35/G/2020/PTUN.PBR $;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniadalah Surat Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian NegaraNomor : 01932/IV/KR.XII/062020 Tanggal 10 Juni 2020 PerihalPengembalian Usul Pensiun an.

OBJEK GUGATAN : 222222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnAdapun yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalahSurat Kepala Kantor Regional XIl Badan Kepegawaian Negara,Nomor: 01932/IV/KR.XII/062020 tanggal 10 Juni 2020, PerihalPengembalian Usul Pensiun an. Anthoni Luthfi, NIP.196909171997031002 jn2nnnennn nec ne cnn en cence eensB. KEWENANGAN PENGADILAN :222222cceeceeennnneecceceeennee1.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Regional XIIBadan Kepegawaian Negara, Nomor: 01932/IV/KR.XII/062020,tanggal 10 Juni 2020, Perihal Pengembalian Usul Pensiun an.Anthoni Luthfi, NIP. 196909171997031002 ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala KantorRegional XIl Badan Kepegawaian Negara, Nomor:01932/IV/KR.XII/062020, tanggal 10 Juni 2020, PerihalPengembalian Usul Pensiun an. Anthoni Luthfi, NIP.196909171997031002 ;4.

Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)Bahwa gugatan yang Penggugat ajukan kurang pihak karenahanya menggugat Kepala Kantor Regional XII BadanKepegawaian Negara.

pertimbangan teknis pemberianpensiun PNS yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional XIIBKN.

HAMIDA, S.Farm.Apt vs KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) JAYAPURA

., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Gang Melati Ill, No. 204, Perumnas I,Waena, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum;Keduanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April2016;Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;melawan:KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIANNEGARA (BKN) JAYAPURA, tempat kedudukan di Jalan BaruNomor 100/B Kotaraja Jayapura;Termohon Kasasi dahulu Pembanding/T ergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut

Lebih lanjut Tergugat (BKNRegional IX Jayapura) dalam Putusan gugatan perdata Nomor12/Pdt.G/2012/PN.Jayapura Tergugatlll (Regional IX BKN Jayapura) dihalaman 64 Nomor 2 menyatakan antara lain: Bahwa secara administrasidan hukum status Penggugat sejak TMT 1 Desember 2009 telah diangkatoleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundangundangansebagai CPNS pada Lantamal X Jayapura telah melekat selama belum adakeputusan lain dari pejabat yang berwenang.

. 19771127 200912 2 002;Perlu kami tegaskan bahwa BKN itu satu antara Kantor Regional BKN didaerah dan BKN Pusat Jakarta, dalam sistim penyelesaian mutasikepegawaian termasuk penetapan NIP menggunakan sistim online,sehingga bila BKN Pusat telah menetapkan NIP pada Penggugat makaKanreg IX BKN Jayapura tidak bisa menetapkan NIP untuk kedua kalinyaatas nama Penggugat meskipun pada instansi yang berbeda;Halaman 9 dari 19 halaman.

Bukti P06 berisi tentang Surat Kepala Kantor Regional IX BKNJayapura Nomor 084/KR.IX/II/2012 tertanggal 16 Februari 2012perihnal Pemberitahuan dan Permohonan Penyelesaian;b. Bukti P07 berisi tentang Surat Keputusan Menteri PertahananNomor KEP/436/M/2012 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Hamida.A.Md., Farm tertanggal 5 Juni 2012;c.

Bukti T11 berisi surat Kepala Kantor Regional IX BKN JayapuraNomor 502/KR.IX/XII/2011 Perihal usul Penetapan NIP CPNSFormasi Umum Tahun 2009 a.n. Hamida S. Farm., Apt tanggal 9Desember 2009;d.

ISMUNTOHAR VS PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK RCC REGIONAL VII Semarang, dkk.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK RCC REGIONAL VIISemarang, berkedudukan di Jalan A.

AHMAD SYUHIRMAN, S.Pd, VS KEPALA KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PALEMBANG

Bahwa menyangkut surat keputusan objek sengketa yaitu : Keputusan KepalaKantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor 00067/KEP/HV/13018/14 tertanggal 3 April 2014, tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian danPemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan HakPensiun Atas Nama Ahmad Syuhirman, S.Pd terhitung mulai tanggal(TMT) Agustus 2010.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Regional VIIBadan Kepegawaian Negara Nomor 00067/KEP/HV/13018/14 tentangPemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan HakPensiun Atas Nama Ahmad Syuhirman, S.Pd. terhitung mulai tanggal 1Agustus 2010 ;3.

Menolak permohonan Penggugat yang memerintahkan kepada Tergugat untukmencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VII BKN PalembangNomor 00067/KEP/HV/13018/14 tertanggal 3 April 2014 tentang KenaikanPangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil dengan hak pensiun atas nama Ahmad Syuhirman, S.Pd terhitung mulaitanggal 1 Agustus 2010.;d.

T1 Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan KepegawaianNegara No. 00067/ KEP/ HV/ 13018/14 tanggal 3 April 2014 tentangKenaikan Pangkat Pengabdian dan pemberhentian dengan hormatsebagai PNS dengan hak pensiun atas nama Ahmad Syuhirman, S.Pd(photo copy sesuai dengan aslinya) ;2.

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan KepegawaianNegara Nomor : 00067/KEP/HV/13018/14 tertanggal 03 April 2014 Tentang40Kenaikan Pangkat Pengabdian Dan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil Dengan Hak Pensiun Atas Nama Ahmad Syuhirman, S.Pd Terhitungmulai Tanggal (TMT) 01 Agustus 2010; 3.

KERETA API DIVISI REGIONAL I SUMATERA UTARA

KERETA API DIVISI REGIONAL ISUMATERA UTARA, berkantor diJalan Prof. M. Yamin Jalan 14, Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanyaDr. NOOR ROCHMAD, S.H.M.H. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,berkantor di Jalan A.H.

Regional Credit Recovery Makassar, dk.

Regional Credit Recovery Makassar,berkedudukan di Jl. HOS Cokroaminoto No. 3, Lt.2, Makassar90174, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dede Giantoro,Syahril Anwar Palembang, Johanis Damamain, para Advokat,berkedudukan di Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus,tanggal 28 Januari 2011;Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding;danKPKNL Makassar, berkedudukan JI. Urip Sumoharjo, KM 4, GKN,Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muhammad Hatta, S.H.

WENDY AUDA, dkk vs PT KERETA API DIVISI REGIONAL I SUMATERA UTARA

REGIONAL SUMATERA UTARA,berkedudukan di Jalan Prof. M.

KEPALA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) YOGYAKARTA VS RINI PURWANINGSIH, DKK;

Rini Purwaningsih, dkk., yang dikeluarkan oleh Tergugat (KepalaKantor Regional Badan Kepegawaian Yogyakarta);Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimanadipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 UndangUndang 5 Tahun 1986 jo.UndangUndang 9 Tahun 2004 jo.

RiniPurwaningsih, dkk., beserta Lampirannya, yang dikeluarkan Tergugat(Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta),kepentingan/nak Para Penggugat merasa dirugikan karena ParaPenggugat meskipun dinyatakan lulus dalam seleksi CPNS dan telahdinyatakan memenuhi persyaratan berkas administrasi sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, namun demikianoleh karena tidak mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri(NIP) dari Tergugat (Kepala Kantor Regional Badan

Bahwa yang menjadi objek gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat(Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara) adalah SuratKepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara NomorHalaman 55 dari 61 halaman Putusan Nomor 211 K/TUN/201726/K.Reg.I/TMSK2/2015 tanggal 13 Januari 2015 perihal PengembalianBerkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n.

Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat terhnadap Tergugat (KepalaKantor Regional Badan Kepegawaian Negara) adalah kurang pihak, makagugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;d.

Rini Purwaningsih dkk. yangdikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional Badan KepegawaianNegara (BKN) Yogyakarta);3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa surat Nomor 26/K.Reg.I/TMSK2/2015 tanggal 13 Januari 2015perihal Pengembalian Berkas Nota Usul Tenaga Honorer K2 a.n. RinHalaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor 211 K/TUN/2017Purwaningsih dkk. yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta);4.

Regional Retail Collection & Recovery Regional I
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG