;Bahwa penerapan prinsipprinsip hukum selain daripada peraturanperundangundangan dalam bidang perpajakan (hukum pajak) dalam halhukum pajak tidak mengatur persoalanpersoalan yang bersangkutanuntuk mencari dasar kemungkinan pemungutannya juga telah diakui sertaditerapbkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ternyata dalam (a)Putusan Mahkamah Agung Nomor 04/B/PK/PJK/2005 tanggal 12 Mei 2008halaman 3031 dengan BUT Standard Chartered Bank (SCB) sebagaipemohon peninjauan kembali (Bukti PK26a, yang telah pula

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara SCB tersebut telahmembatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 03330/PP/M.VI/16/2004 yang secara keliru menganggap bahwa SCB cabangIndonesia merupakan anak perusahaan dari SCB London atau SCBHongkong, sehingga terdapat pemanfaatan jasa luar negeri yangterutang Pajak Pertambahan Nilai.

Bahwa BUT SCB Indonesia merupakan satu kesatuan denganKantor Pusat SCB, begitu pula dengan SCB Hong Kong;e. Dengan demikian, walaupun ada pemanfaatan Jasa Luar Negeri,tetapi oleh karena pembebanan area recharges tersebut dilakukanoleh SCB Hongkong kepada SCB Indonesia, yang merupakansuatu kesatuan badan usaha, maka atas pembebanan tersebuttidak terutang PPN.;b.

terutang PPN;Halaman 136 dari 159 halaman Putusan Nomor 1592/B/PK/PJK/2017Cc.Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajakyang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Pemanfaatan Jasa yang diberikan oleh Kantor Cabang lainsehingga alokasi atas pembebanan biaya MLC di dalam satu kesatuanBadan Usaha yang mana atas alokasi biaya tersebut nyatanyata tidakterutang Pajak Pertambahan Nilai;Mirip dengan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara SCB

di atas,Mahkamah Agung berpendapat telah cukup alasan untukmengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: BUT ABN AMRO BANK N.V. tersebut danmembatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.09674/PP/M.IX/16/2007 tanggal 14 Februari 2007 serta MahkamahAgung mengadili kembali perkara ini dengan amar putusansebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Halaman 137 dari 159 halaman Putusan Nomor 1592/B/PK/PJK/201774.75.Bahwa dalam pertimbanganpertimbangan hukum dalam perkara SCB

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Penerbitan Refinancing LC ke SCB JKT 13 November 2007 ------62. AcceptanCertificate tanggal 21 November 2007 -----------------------63. CoverNote Asurani Citra International Underwriters No 041/HSL/IAT/ATR MSN 601/X1/2007 tanggal 19 November 2007 (revised) bankers clause Bank DKI Syariah -----------------------------64. CoverNote Asurani Citra International Underwriters No 040/HSL/IAT/ATR MSN 601/X1/2007 tanggal 19 November 200765. 1.

Refinancing LC tanggal 29 nov 2007 dari SCB Jakarta kepada Bank DKI ---------------------------------------------------------4. Permohonan pembayaran refinancing LC UPAS tanggal 28 Desember 2007 -----------------------------------------------------------5. Deal ticket money market borrowing tanggal 28 des 2007 treasury Bank DKI --------------------------------------------------------6.

Akad Pembiayaan Al Murabahah No 03 tanggal 01 November 2007 Notaris SRohmah Caryana,SH Permohonan pembukaan LC dari PT ES Penerbitan LC kepada DBS Bank Singapore melalui Standard Chartered BankSingapore 07 November 2007 Penerbitan Refinancing LC ke SCB JKT 13 November 2007 AcceptanCertificate tanggal 21 November 2007 CoverNote Asurani Citra International Underwriters No 041/HSL/IAT/ATR MSN 601X 1/2007 tanggal 19 November 2007 (revised) bankers clause Bank DKI SyariahCoverNote Asurani Citra International

Refinancing LC tanggal 29 nov 2007 dari SCB Jakarta kepada Bank D.5. Deal ticket money market borrowing tanggal 28 des 2007 treasury Bank D Hal 59 dari 84 hal Put. No.09/PID/TPK/2013/PT.DKI6060 6. SIMA (Sertificate Investasi Mudharabah Antar Bank) diterbitkan Bank D.Syariah sebesar USD 3,400,000 Laporan Penilaian Aktiva PT Energy Spectrum oleh KJPP KARMANTO & REKANtanggal 15 Januari 2009 1.

Akad Pembiayaan Al Murabahah No 03 tanggal 01 November 2007 Notaris SRohmah Caryana,SH Permohonan pembukaan LC dari PT ES Penerbitan LC kepada DBS Bank Singapore melalui Standard Chartered BankSingapore 07 November 2007 Penerbitan Refinancing LC ke SCB JKT 13 November 2007 AcceptanCertificate tanggal 21 November 2007 CoverNote Asurani Citra International Underwriters No 041/HSL/IAT/ATR MSN 601X 1/2007 tanggal 19 November 2007 (revised) bankers clause Bank DKI Syariah CoverNote Asurani Citra International

Refinancing LC tanggal 29 nov 2007 dari SCB Jakarta kepada Bank D.6. SIMA (Sertificate Investasi Mudharabah Antar Bank) diterbitkan Bank D.Syariah sebesar USD 3,400,000 Laporan Penilaian Aktiva PT Energy Spectrum oleh KJPP KARMANTO & REKANtanggal 15 Januari 2009 1. Sertifikat kelaikan udara standard pesawat ATR 42500 PKTSQ MSN 601diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan Udara RI No 2448 tanggal 23 Januari 20082.

;Halaman 145 dari 186 halaman Putusan Nomor 1589/B/PK/PJK/201 773.Bahwa penerapan prinsipprinsip hukum selain daripada peraturanperundangundangan dalam bidang perpajakan (hukum pajak) dalam halhukum pajak tidak mengatur persoalanpersoalan yang bersangkutanuntuk mencari dasar kemungkinan pemungutannya juga telah diakuiserta diterapkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ternyata dalam (a)Putusan Mahkamah Agung Nomor 04/B/PK/PJK/2005 tanggal 12 Mei2008 halaman 3031 dengan BUT Standard Chartered Bank (SCB

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara SCB tersebut telahmembatalkan putusan Pengadilan Pajak No. Put. 03330/PP/M.VI/16/2004 yang secara keliru menganggap bahwa SCB cabang Indonesiamerupakan anak perusahaan dari SCB London atau SCB Hongkong,sehingga terdapat pemanfaatan jasa luar negeri yang terutang PajakPertambahan Nilai.

Bahwa BUT SCB Indonesia merupakan satu kesatuan denganKantor Pusat SCB, begitu pula dengan SCB Hong Kong;e. Dengan demikian, walaupun ada pemanfaatan Jasa Luar Negeri,tetapi oleh karena pembebanan area recharges tersebutdilakukan oleh SCB Hongkong kepada SCB Indonesia, yangHalaman 146 dari 186 halaman Putusan Nomor 1589/B/PK/PJK/201 7merupakan suatu. kesatuan badan usaha, maka ataspembebanan tersebut tidak terutang PPN.;b.

Mirip dengan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara SCB tersebutdi atas, Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ABN Amro tersebutyang telah membatalkan putusan Pengadilan Pajak No.

Put. 09674/PP/M.IX/16/2007 tanggal 14 Februari 2007 serta Mahkamah Agung mengadilikembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akandisebutkan di bawah ini:;Bahwa dalam pertimbanganpertimbangan hukum dalam perkara SCB,perkara Deutsche Bank dan perkara ABN Amro tersebut di atas terlihatsecara jelas bahwa Mahkamah Agung menilai bahwa tidak adapemberian jasa yang diberikan oleh suatu kantor cabang kepada kantorcabang lainnya yang keduanya sebenarnya merupakan suatu kesatuandari badan usaha

Bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi akan menuntutpula dalam permohonannya yaitu sita jaminan terhadap tanah danbangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor271/Desa Bojong Emas Blok Haur Buyut konversi Persil 83 stb DIV C55/7/1398 scb gambar situasi tanggal 7 Desember 1994 Nomor 22747/1994luas 1175 m? atas nama Odjet Sudrajat.

berusaha untuk rukun dengan Penggugat mengingatdari hasil perkawinan telah lahir seorang anak yang sangat membutuhkankasih saying dari Tergugat selaku ayah kandungnya sehingga berdasarkanpada alas an ini Tergugat menolak dalil gugatan angka 6 tersccut Selanjutnya jika Penggugat dan T ergugat terpaksa bercerai maka dengan inircr9~gc~ rnemmtc dan memohon agar tetap memperhatikan hak dariTergugat selaku ayah kandung dari anak yang lahir dari ikatan perkawinanmeskipun untuk berjurnpa dengan Tergugat SCb

;Bahwa penerapan prinsipprinsip hukum selain daripada peraturanperundangundangan dalam bidang perpajakan (hukum pajak) dalam halhukum pajak tidak mengatur persoalanpersoalan yang bersangkutanuntuk mencari dasar kemungkinan pemungutannya juga telah diakuiserta diterapkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ternyata dalam (a)Putusan Mahkamah Agung Nomor 04/B/PK/PJK/2005 tanggal 12 Mei2008 halaman 3031 dengan BUT Standard Chartered Bank (SCB)sebagai pemohon peninjauan kembali (Bukti PK26a, yang telah puladiumumkan

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara SCB tersebut telahmembatalkan putusan Pengadilan Pajak No. Put.03330/PP/M.VI/16/2004 yang secara keliru menganggap bahwa SCBcabang Indonesia merupakan anak perusahaan dari SCB Londonatau SCB Hongkong, sehingga terdapat pemanfaatan jasa luar negeriyang terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Bahwa BUT SCB Indonesia merupakan satu kesatuan denganKantor Pusat SCB, begitu pula dengan SCB Hong Kong;e. Dengan demikian, walaupun ada pemanfaatan Jasa LuarNegeri, tetapi oleh karena pembebanan area rechargestersebut dilakukan oleh SCB Hongkong kepada SCBIndonesia, yang merupakan suatu kesatuan badan usaha,maka atas pembebanan tersebut tidak terutang PPN.;b. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Deutsche Bank tersebuttelah menguatkan putusan Pengadilan Pajak No.

Mirip dengan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara SCB tersebutdi atas, Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ABN Amro tersebutyang telah membatalkan putusan Pengadilan Pajak No.

Bahwa dalam pertimbanganpertimbangan hukum dalam perkara SCB,perkara Deutsche Bank dan perkara ABN Amro tersebut di atas terlihatsecara jelas bahwa Mahkamah Agung menilai bahwa tidak adaHalaman 145 dari 165 halaman Putusan Nomor 1588/B/PK/PJK/201775.pemberian jasa yang diberikan oleh suatu kantor cabang kepada kantorcabang lainnya yang keduanya sebenarnya merupakan suatu kesatuandari badan usaha (entitas atau badan hukum) yang sama.

., Notarisdi Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana Akta Nomor13/Leg/2008, tanggal 1 Juli 2008 ; Surat Pernyataan Penerimaan Pelimpahan Izin KuasaPertambangan Eksplorasi Nomor 01/SCB/VV2008, tanggal19 Juni 2008 ; Surat PT. Platinum Prima Coal yang ditujukan kepada BupatiTanah Bumbu Cq. Kepala Dinas Pertambangan, Nomor 031/Cab.PPC/VV2008, tanggal 20 Juni 2008, Perihal : PermohonanPeralihan Nama lIzin KP Eksplorasi PT.

Qkhompeoia cianPMA HE Koroponsasi kelcbihan Maj alHOGO PAK MASURAH masa scb dumnya Keluaran Leblh Bayar ke Masa PajakherlkutnyaKei 2008 2.154.000 2.154.000 2.154 000Juni 2008 10.865.010 2.154.000 12.013.010 12.313 010Ali 2008 243 707.305 13,919.00 SEE. 725.913 E6725 313Azastus 2008 1.755.975.594 256.726.3135 LOCC. FILace LOCC.

Bahwa penerapan prinsipprinsip hukum = selain daripada peraturanperundangundangan dalam bidang perpajakan (hukum pajak) dalam halhukum pajak tidak mengatur persoalanpersoalan yang bersangkutanuntuk mencari dasar kKemungkinan pemungutannya juga telah diakui sertaditerapbkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ternyata dalam (a)Putusan Mahkamah Agung Nomor 4/B/PK/PJK/2005 tanggal 12 Mei 2008halaman 3031 dengan BUT Standard Chartered Bank (SCB) sebagaipemohon peninjauan kembali (Bukti PK26a, yang telah

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara SCB tersebut telahmembatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.03330/PP/M.VI/16/2004 yang secara keliru menganggap bahwa SCBHalaman 140 dari 194 halaman Putusan Nomor 1500/B/PK/PJK/2017cabang Indonesia merupakan anak perusahaan dari SCB London atauSCB Hongkong, sehingga terdapat pemanfaatan jasa luar negeri yangterutang Pajak Pertambahan Nilai.

Bahwa BUT SCB Indonesia merupakan satu kesatuan denganKantor Pusat SCB, begitu pula dengan SCB Hong Kong;e. Dengan demikian, walaupun ada pemanfaatan Jasa Luar Negeri,tetapi oleh karena pembebanan area recharges tersebut dilakukanoleh SCB Hongkong kepada SCB Indonesia, yang merupakansuatu kesatuan badan usaha, maka atas pembebanan tersebuttidak terutang PPN.

Mirip dengan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara SCB tersebutdi atas, Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ABN Amro tersebutyang telah membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.09674/PP/M.1X/16/2007 tanggal 14 Februari 2007 menyatakan (BuktiPK26c, halaman 36):Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agungmempertimbangkan alasanalasan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali sebagai berikut:Menimbang, bahwa alasanalasan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan

Bahwa dalam pertimbanganpertimbangan hukum dalam perkara SCB,perkara Deutsche Bank dan perkara ABN Amro tersebut di atas terlihatsecara jelas bahwa Mahkamah Agung menilai bahwa tidak ada pemberianHalaman 142 dari 194 halaman Putusan Nomor 1500/B/PK/PJK/2017Lajasa yang diberikan oleh suatu kantor cabang kepada kantor cabanglainnya yang keduanya sebenarnya merupakan suatu kesatuan dari badanusaha (entitas atau badan hukum) yang sama.

Putusan Nomor 1512/B/PK/PJK/2017hukum pajak tidak mengatur persoalanpersoalan yang bersangkutanuntuk mencari dasar kemungkinan pemungutannya juga telah diakuiserta diterapbkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ternyata dalam (a)Putusan Mahkamah Agung Nomor 04/B/PK/PJK/2005 tanggal 12 Mei2008 halaman 3031 dengan BUT Standard Chartered Bank (SCB)sebagai pemohon peninjauan kembali (Bukti PK26a, yang telah puladiumumkan dalam website Mahkamah Agung), (6) Putusan MahkamahAgung Nomor 99 B/PK/PJK/2007 tanggal

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara SCB tersebut telahmembatalkan putusan Pengadilan Pajak No. Put.03330/PP/M.VI/16/2004 yang secara keliru menganggap bahwa SCBcabang Indonesia merupakan anak perusahaan dari SCB Londonatau SCB Hongkong, sehingga terdapat pemanfaatan jasa luar negeriyang terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Bahwa BUT SCB Indonesia merupakan satu kesatuan denganKantor Pusat SCB, begitu pula dengan SCB Hong Kong;e. Dengan demikian, walaupun ada pemanfaatan Jasa Luar Negeri,tetapi oleh karena pembebanan area recharges tersebutdilakukan oleh SCB Hongkong kepada SCB Indonesia, yangmerupakan suatu. kesatuan badan usaha, maka ataspembebanan tersebut tidak terutang PPN.b. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Deutsche Bank tersebuttelah menguatkan putusan Pengadilan Pajak No.

dari Kantor Cabang lain dalam satu entitas, oleh karena itutidak terutang PPN;Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajakyang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa Pemanfaatan Jasa yang diberikan oleh Kantor Cabang lainsehingga alokasi atas pembebanan biaya MLC di dalam satukesatuan Badan Usaha yang mana atas alokasi biaya tersebut nyatanyata tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;Mirip dengan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara SCB

Put.09674/PP/M.1X/16/2007 tanggal 14 Februari 2007 serta MahkamahAgung mengadili kembali perkara ini dengan amar putusansebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Bahwa dalam pertimbanganpertimbangan hukum dalam perkara SCB,perkara Deutsche Bank dan perkara ABN Amro tersebut di atas terlihatsecara jelas bahwa Mahkamah Agung menilai bahwa tidak adapemberian jasa yang diberikan oleh suatu kantor cabang kepada kantorcabang lainnya yang keduanya sebenarnya merupakan suatu kesatuandari badan usaha

Asset Talaat Mohamed Al Warrag Hesham ;1) Informasi Rekening Bank di ING Asia Private Bank Limiteddengan No.Rekening 712090702860, 712110702860 alamatBank 9 Raffless Place #0801 Republik Plaza 048619Singapura;2) ING Bank Hongkong USD Saving Account Total Balance USD3.054.078,00 Securitas Account Total Value Securitas USD385.789.336 Under Name Of Hesham;3) Standard Charterd Bank (SCB) : Held Under The Name Of FirstGlobal Ltd (Both Esham and Rafat are Directors) USD SavingAccount :USD 1,936 and Bond

being kept by SCB as custodianbank total value USD 650 M Under Name Of First Gulf LtdSaving Account Total Balance USD 4,006 Singapore Dolar6,921;H.

Standard Charterd Bank (SCB) : Held Under The Name Of FirstGlobal Ltd (Both Esham and Rafat are Directors) USD SavingAccount :USD 1.936 and Bond being kept by SCB as CustodianBank total value USD 650 M Under Name Of First Gulf LtdSaving Account total balance USD 4,006 Singapore Dolar6,921;. Asset Ali Rizvi Rafat.1). Identitas Nasabah ALI RIZVI RAFAT, TTL 22 Oktober 1960alamat 4 Ardomore Park, The Heritage #1201 259960Hal. 46 dari 75 hal. Put. No.1494 K/Pid.Sus/2015Singapura No.

No. 287/Pid/201 4/PT.DKI.Value Securitas USD 385.789.336 Under Name OfHesham ;3) Standard Charterd Bank (SCB) : Held Under TheName Of First Global Ltd (both esham and Rafatare Directors) USD Saving Account :USD 1,936and Bond being kept by SCB as custodian banktotal value USD 650 M under name of first gulf ItdSaving account total balance USD 4,006Singapore Dolar 6,921;H.

Standard Charterd Bank (SCB) : Held Under The Name OfFirst Global Ltd (both esham and Rafat are Directors) USDSaving Account :USD 1,936 and Bond being kept by SCB ascustodian bank total value USD 650 M under name of firstgulf ltd Saving account total balance USD 4,006 SingaporeDolar 6,921;H. Asset Ali Rizvi RafatHal. 53 dari 79 halaman Put. No. 287/Pid/201 4/PT.DKI.1).

Iwan Mustofa danterdakwa untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan sepeda motor milik Scb.

;Bahwa penerapan prinsipprinsip hukum selain daripada peraturanperundangundangan dalam bidang perpajakan (hukum pajak) dalam halhukum pajak tidak mengatur persoalanpersoalan yang bersangkutanuntuk mencari dasar kemungkinan pemungutannya juga telah diakuiserta diterapkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ternyata dalam (a)Putusan Mahkamah Agung Nomor 04/B/PK/PJK/2005 tanggal 12 Mei2008 halaman 3031 dengan BUT Standard Chartered Bank (SCB)sebagai Pemohon Peninjauan Kembali (Bukti PK26a, yang telah puladiumumkan

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara SCB tersebut telahmembatalkan putusan Pengadilan Pajak NomorPut.03330/PP/M.VI/16/2004 yang secara keliru menganggap bahwaSCB cabang Indonesia merupakan anak perusahaan dari SCBLondon atau SCB Hongkong, sehingga terdapat pemanfaatan jasaluar negeri yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Bahwa BUT SCB Indonesia merupakan satu kesatuan denganKantor Pusat SCB, begitu pula dengan SCB Hong Kong;e. Dengan demikian, walaupun ada pemanfaatan Jasa Luar Negeri,tetapi oleh karena pembebanan area recharges tersebut dilakukanoleh SCB Hongkong kepada SCB Indonesia, yang merupakansuatu kesatuan badan usaha, maka atas pembebanan tersebuttidak terutang PPN;b.

di atas,Mahkamah Agung berpendapat telah cukup alasan untukmengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari PemohonPeninjauan Kembali: BUT ABN AMRO BANK N.V. tersebut danmembatalkan putusan Pengadilan Pajak NomorPut.09674/PP/M.IX/16/2007 tanggal 14 Februari 2007 sertaHalaman 140 dari 177 halaman Putusan Nomor 1499/B/PK/PJK/201774.75.Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amarputusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Bahwa dalam pertimbanganpertimbangan hukum dalam perkara SCB

Others (LainLain):1.Indo Incidental expenses (estimatedin Total) (Biayabiaya tak terdugayang dikeluarkan di Indonesia(diperkirakan dalam jumlah total) USD 1,461 ,198.46Import Handling CHG For USD 4.5Special Loan granted for extendedvalue/ quantities (paid to SCB 6May 2004)Biaya Handling ImportsejumlahUSD 4,5 pinjaman khusus untuknilai jumlah tambahan (dibayarkan keStandard Chartered Bank padatanggal 6 Mei 204) USD 75,000.00. Accrued Lawyer Fee Mr.

Others (LainLain):1.2.Indo Incidental expenses (estimatedin Total) (Biayabiaya tak terdugayang dikeluarkan di Indonesia(diperkirakan dalam jumlah total) USD 1,461,198.46Import Handling CHG For USD 4.5Special Loan granted for extendedvalue/ quantities (paid to SCB 6May 2004)Biaya Handling ImportsejumlahUSD 4,5 pinjaman khusus untuknilai jumlah tambahan (dibayarkan keStandard Chartered Bank padatanggal 6 Mei 204) USD 75,000.00. Accrued Lawyer Fee Mr.

memperoleh seluruh hak dan kepentinganTertanggung tersebut;Adanya Hak Subrogasi Para Penggugat Intervensi tersebut lebihlanjut ditegaskan lagi oleh Standard Chartered dalam SuratPernyataan Penerimaan tanggal 2 Maret 2006 vide Bukti P.Int8 yangberbunyi sebagai berikut:Accordingly, upon the payment of the daim, the Underwritershave obtained the rights of subrogation envisaged by Artide 13of the Conditions and Warranties of the Policy, wnich indudethe right to pursue the rights and remedies available to SCB

inrespect of the sugar confiscated in Indonesia or the proceedsof sale of that sugar and in respect of the loan facility providedto Phoenix by SCB to finance its purchase of sugar andsubsequent import into Indonesia as evidenced by akility letterdated 28 April 2004Terjemahannya:Dengan adanya pembayaran terhadap klaim tersebut, ParaPenanggung telah (dengan sendirinya) mendapatkan hakhaksubrogasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dari theHal. 43 dari 105 Hal.

Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013Conditions and Warranties of the Policy (Polis mengenaiKetentuan dan Jaminan), yaitu. meliputi hak untukmendapatkan ganti rugi dan hakhak lain yang dimiliki olehSCB berkenaan dengan Penyitaan gula di Indonesia ataukeuntungan (yang akan diperoleh) dari penjualan gula tersebutserta berkenaan dengan fasilitas Pinjaman yang telahdiberikan oleh SCB kepada Phoenix untuk membiayaipembelian gula dan pengadaan impor ke Indonesiasebagaimana dibuktikan dengan surat (pemberian) fasilitastanggal

,SH Notaris di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimanaAkta No. 13/Leg/2008, Tanggal 1 Juli 2008 ;e Surat Pernyataan Penerimaan Pelimpahan Izin KuasaPertambangan Eksplorasi Nomor : 01/SCB/VI/2008, Tanggal19 Juni 2008 ;e Surat PT. PLATINUM PRIMA COAL yang ditujukan kepadaBupati Tanah Bumbu Cq. Kepala Dinas Pertambangan, Nomor :031/Cab. PPC/VI/2008, Tanggal 20 Juni 2008, Perihal1112Permohonan Peralihan Nama Izin KP Eksplorasi PT.

Bukti P7....Foto copy sesuai dengan copynya Surat PernyataanPenerimaan Pelimpahan Izin Kuasa Pertambangan EksplorasiNomor : 01/SCB/VI/2008, tanggal 19 Juni 2008 ;8. Bukti P8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta No. 22 Tentang BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SinarCahaya Batu tanggal 17 Juni 2008 ;9. Bukti P9 : Foto copy sesuai dengan copynya Penetapan Pengadilan TataUsaha Negara Banjarmasin Nomor : 08/PEN/2009/PTUN.BJM.

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

BPUI ke Standard CharteredBank (SCB) New York a.n. rekening KAFL sebesar USD 20,984,993.00.Aliran dana menggunakan cara penempatan dana pada Promissory NoteKAFL ini tidak dibuat analisa kelayakan pemberian pinjaman secarabenar. Pelaksanaan transfer dilakukan menggunakan dana yang berasaldari rekening PT. BPUI di Bank Niaga Nomor : 64A06225 ;b. Pada tanggal 28 November 1995, PT.

Ditransfer ke Socgen dan beberapa Bank antara lain Standard CharteredBank (SCB), Bank Internasional Indonesia (BII) , Bank Tiara, serta BankUmum Nasional (BUN) ;Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1998, Departemen Keuangan melaluisuratnya No.4912/LK/1998 meminta kepada PT.

Bahana Artha Ventura, dan atau BankPDFCl, dan atau Socgen, dan atau Standard Chartered Bank (SCB) danatau Bank Internasional Indonesia (BIl) dan atau Bank Tiara dan atau BankUmum Nasional (BUN) karena :a. Pada tanggal 22 Desember 1997, Terdakwa SUDJIONO TIMANbersamasama HADI RUSLI menyetujui dua kali transfer dana RDI kerekening PT.

No.97 PK/Pid.Sus/2012Bank (SCB) New York a.n. rekening KAFL sebesar USD 20,984,993.00.Aliran dana menggunakan cara penempatan dana pada Promissory NoteKAFL ini tidak dibuat analisa kelayakan pemberian pinjaman secarabenar. Pelaksanaan transfer dilakukan menggunakan dana yang berasaldari rekening PT. BPUI di Bank Niaga Nomor : 64A06225 ;. Pada tanggal 28 November 1995, PT.

Bahana Sekuritas atau dan atau PT.Bahana Artha Ventura, dan atau Bank PDFCI, dan atau Socgen, dan atauStandard Chartered Bank (SCB) dan atau Bank Internasional Indonesia (BIl)dan atau Bank Tiara dan atau Bank Umum Nasional (BUN) karena :a. Pada tanggal 22 Desember 1997, Terdakwa SUDJIONO TIMANbersamasama HADI RUSLI menyetujui dua kali transfer dana RDI kerekening PT.

Penerbitan Refinancing LC ke SCB JKT 13 November 2007. AcceptanCertificate tanggal 21 November 2007. CoverNote Asurani Citra International Underwriters No 041/HSL/IAT/ATR MSN 601/X1/2007 tanggal 19 November 2007 (revised) bankers clause Bank DKI Syariah. CoverNote Asurani Citra International Underwriters No 040/HSL/IIAT/ATR MSN 601/X1/2007 tanggal 19 November 2007 1. Power of attorney FTI to ES tanggal 21 November 2007. 2. Dokumen LC DBS Bank to Bank DKI tanggal 22 November 200 1.

Refinancing LC tanggal 29 nov 2007 dari SCB Jakarta kepada Bank Dk6. SIMA (Sertificate Investasi Mudharabah Antar Bank) diterbitkan Bank DISyariah sebesar USD 3,400,000. Laporan Penilaian Aktiva PT Energy Spectrum oleh KJPP KARMANTO & REKANtanggal 15 Januari 2009. 1. Sertifikat kelaikan udara standard pesawat ATR 42500 PKTSQ MSN 601diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan Udara RI No 2448 tanggal 23 Januari 2008.2.