AgkR. senilai Rp.13.134.200, (tiga belas juta seratus tiga puluh empatribu dua ratus rupiah),Bahwa bukti pendukung berupa ketiga kuitansi tersebut dibuat oleh bagianumum Sekwan DPRD Kab.

AgR.15Bahwa terdakwa tidak ingat lagi tanggal kejadiannya, namun dilakukan diKantor Sekwan DPRD Kab. Pinrang.Bahwa yang melakukan pemalsuan terhadap tanda tangan korban adalahterdakwa sendiri atas inisiatif terdakwa untuk kelengkapan administrasiBahwa tanda tangan korban yang dipalsukan yakni pada kwitansiperjalanan dinas sebanyak 4 (empat) lembar yakni:1 Kwitansi Nomor 561 tertanggal 28 Februari 2011 untukpembayaran biaya perjalanan dinas ke Jawa Barat selama 4(empat) hari an. Dr. Ir.

AgkR.senilai Rp.13.134.200, (tiga belas juta seratus tiga puluhempat ribu dua ratus rupiah).Bahwa Terdakwa sebagai bendahara pengeluaran pada Sekwan DPRDKab.

AgR.Bahwa benar terdakwa tidak ingat lagi tanggal kejadiannya, namundilakukan di Kantor Sekwan DPRD Kab. Pinrang.Bahwa benar yang melakukan pemalsuan terhadap tanda tangan korbanadalah terdakwa sendiri atas inisiatif terdakwa untuk kelengkapanadministrasi;Bahwa benar tanda tangan korban yang dipalsukan yakni pada kwitansiperjalanan dinas sebanyak 4 (empat) lembar yakni:1Kwitansi Nomor 561 tertanggal 28 Februari 2011 untukpembayaran biaya perjalanan dinas ke Jawa Barat selama 4(empat) hari an.

Setelah selesaidisampaikan Pada Tim PenyusunAnggaran Eksekutif menjadi bagian yangtak terpisahkan dari RAPBD Kab.Pekalongan.Bahwa proses perubahan AnggaranDPRD dan Anggaran Sekwan ditingkatFraksi maupun Komisi serta Pimpinan,masingmasing Anggota PanitiaAnggaran juga Anggota Komisimemberikan Sosialisasi kepadaanggota Komisi lain, setelah selesaidibahas ditingkat Panitia AnggaranLegeslatif dan Eksekutif, kemudianAnggaran DPRD dan Sekwan ditindaklanjuti di Komisi A sesuai denganpembidangan tugastugas

secara lisan, selanjutnya Sekwan keBendahara memlalui Nota Staf.Atas keterangan saksi tersebut' diatas, terdakwa tidakberkeberatan dan membenarkannya7.

SPMU untuk Belanja Sekwan 12 Map.44. SPMU untuk Belanja Sekwan 13 Map.45. STS (Surat Tanda Setoran) 2 Map.46. Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD tahun2003.47. Perda No. 6 tahun 2003 tentang PokokPokokPengelolaan Keuangan Daerah.48. SK Pimpinan DPRD terkait dengan PelaksanaanAnggaran tahun 20012003 (6 buku SK).49. Nota Keuangan APBD tahun 2002.50. Sambutan Bupati dalam rangka penetapan Perdatentang perubahan APBD tahun 2002 (3 buku).51.

SPMU untuk Belanja Sekwan 12 Map.45. SPMU untuk Belanja Sekwan 13 Map.46. STS (Surat Tanda Setoran) 2 Map.47. Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD tahun2003.48. Perda No. 6 tahun 2003 tentang PokokPokokPengelolaan Keuangan Daerah.49. SK Pimpinan DPRD terkait dengan PelaksanaanAnggaran tahun 20012003 (6 buku SK).50. Nota Keuangan APBD tahun 2002.51. Sambutan Bupati dalam rangka penetapan Perdatentang perubahan APBD tahun 2002 (3 buku).52.

SPMU untuk Belanja Sekwan 12 Map.45. SPMU untuk Belanja Sekwan 13 Map.46. STS (Surat Tanda Setoran) 2 Map.47. Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBDtahun 2003.48. Perda No. 6 tahun 2003 tentang PokokPokokPengelolaan Keuangan Daerah.49. SK Pimpinan DPRD terkait dengan PelaksanaanAnggaran tahun 20012003 (6 buku SK).50. Nota Keuangan APBD tahun 2002.51. Sambutan Bupati dalam rangka penetapan Perdatentang perubahan APBD tahun 2002 (3 buku).52.

BS/ SPP/ VIII/ 2012 tanggal 31 Agustus2012 ;1 ( satu) bendel Berita Acara pembayaran pekerjaanpengadaan kendaraan Dinas Mini Bus AC pelaksana CVIndosari Motor yang berisi, Surat permintaan pembayaran No.38/ CV.IM/ SPP/ 2012 yang tidak tertera tanggalnya, BeritaAcara Pembayaran pekerjaan pengadaan No.017/ SEKWAN BS/ B.A.

Buru Selatan No. 19 /KPTS Plt SEKWAN/ V/ 2012tanggal 14 Mei 2012 tentang revisi dan penetapan pejabatpembuat Komitmen ( PPK ) dan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan ( PPTK ) Sekertariat DPRD Kab.

SEKWAN/V/2012 tanggal 14 Mei2012 dan yang mengangkat terdakwa adalah Sekwan yaitu ABBASLESNUSSA,SH,MH ; Bahwa yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, ( KPA ) dalampengadaan ( satu ) Unit Mini Bus AC di Sekertariat DPRD Kabupaten BuruSelatan adalah ABAS LESNUSSA, SH.MH; Bahwa anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD Kantor Sekretariat DPRDKabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012,untuk pengadaan 1 ( satu ) UnitMini Bus AC sebesar Rp. 398.450.000,00,( tiga rstus sembilan puluh delapan jutaempat

BS/ SPP/ VIII/ 2012 tanggal 31 Agustus2012;1 ( satu) bendel Berita Acara pembayaran pekerjaanpengadaan kendaraan Dinas Mini Bus AC pelaksana CVIndosari Motor yang berisi, Surat permintaan pembayaran No.38/ CV.IM/ SPP/ 2012 yang tidak tertera tanggalnya, BeritaAcara Pembayaran pekerjaan pengadaan No.017/ SEKWAN BS/ B.A.

BS/ SPP/ VII/ 2012 tanggal 31 Agustus 2012 ;1 (satu) bendel Berita Acara pembayaran pekerjaan pengadaankendaraan Dinas Mini Bus AC pelaksana CV Indosari Motor yangberisi, Surat permintaan pembayaran No. 38/ CV.IM/ SPP/ 2012 yangtidak tertera tanggalnya, Berita Acara Pembayaran pekerjaanpengadaan No.017/ SEKWAN BS/ B.A.

Sidoarjo TA 2003.Tanda terima Dana Operasional :1,Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag,bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Desember 2003.Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag,bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Nopember 2003.Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag,bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Oktober 2003.Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag,bendahara dan staf

No. 53 PK/Pid.Sus/200710.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag,bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Oktober 2003.Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag,bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan September 2003.Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag,bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Agustus 2003.Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag,bendahara

dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Juli 2003.Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag,bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Juni 2003.Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag,bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Mei 2003.Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag,bendahara dan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan April 2003.Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag,bendahara dan staf sekretariat

Sidoarjo TA 2003.Tanda terima Dana Operasional :1.Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendaharadan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Desember 2003.Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendaharadan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Nopember 2003.Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendaharadan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Oktober 2003.Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendaharadan staf

No. 53 PK/Pid.Sus/200710.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendaharadan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan April 2003.Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendaharadan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Maret 2003.Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag, bendaharadan staf sekretariat DPRD Sidoarjo bulan Pebruari 2003.Daftar penerimaan bantuan uang bagi Sekwan, Kabag, Kasubbag

Simon Patabang,MM yang berbunyi Sesuai dengan Disposisi dari Terdakwa Lukas Mra Mra, SHselaku Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura kita proses permintaan pembayarannya. ;= Bahwa pencairan dana sebesar Rp. 475.000.000, (empat ratus tujuh puluh lima jutarupiah) sesuai SP2D Nomor : 0299/BTLDAU/LS/20.01/ 2010 tanggal17 Februani 2010 diperuntukkan membayar beban anggaran tahun 2010 sesuai DPASKPD Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura T.A. 2010 dengan Nomor: 1.20.01.00.00.5.1bukan atas beban anggaran tahun 2009 :=

Jayapura Sdr.YOHANES ELUAY, SH kepada Sekwan DPRD Kab. Jayapura tanggal 3 Februari2010 ;4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kab. Jayapura Nomor: 49Tahun 2010, tentang Penunjukkan/Pengangkatan atasan langsung BendaharaPengeluaran, Bendahara Barang dan Bendahara Khusus DPRD Kab. Jayapura TA.2010 ;1 (satu) lembar foto copy lampiran surat keputusan Bupati Kab.

KORNELES YANUARING ;1 (satu) lembar foto copy Sural sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kab.Jayapura No.173/84 tanggal 06 Mei 2010 yang ditandatangani Sekwan DPRD Kab.Jayapura Sdr. LUKAS MRA MRA, SH;1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Jayapura No. 170/47, tanggal 04 April 2011 yang ditandatangani Ketua DPRDKab. Jayapura Sdr.

Jayapura Sdr.YOHANES ELUAY, SH kepada Sekwan DPRD Kab. Jayapura tanggal 3Februari 2010 ;4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kab. Jayapura Nomor: 49Tahun 2010, tentang Penunjukkan/ Pengangkatan atasan langsung BendaharaPengeluaran, Bendahara Barang dan Bendahara Khusus DPRD KabupatenJayapura Tahun Anggaran 2010 ;1 (satu) lembar foto copy lampiran surat keputusan Bupati Kab.

Blitarmemproses pengajuan anggaransesuai dengan kebutuhan dan posyang tersedia dalam buku APBDyang pengajuannya ditandatanganioleh Sekwan (Sekretaris DPRDKab. Blitar) yang kemudianditeruskan ke Bagian KeuanganPemkab. Blitar oleh BendaharaSekretariat DPRD. Pengajuantersebut baru bisa dicairkan apabilasudah terbit SPMG dari Pemkab.15Blitar untuk selanjutnya diuangkandi Bank BPD Jatim oleh BendaharaSekretariat DPRD. Setelah ituBendahara Sekretariat DPRD(Sekwan) Kab.

Blitar yaitumantan Sekwan DPRD Kab. Blitar ;8485Bahwa tugas saksi selaku Sekwan adalah membantukegiatan pimpinan dewan dalam tugastugasnya dan sebagaipenghubung antara Eksekutif dan Legislatif dalam rangkakegiatan dewan ;Bahwa secara administrasi saksi bertanggung jawab kepadaBupati, secara operasional saksi bertanggung jawab kepadaKetua Dewan ;Bahwa fungsi saksi selaku Sekwan dalam pembuatan APBDadalah Sekwan bersama Panggar DRPD Kab.

Blitar tahun 1999 2004 adalah melalui fraksi masingmasing yang ada di Dewan mengajukan kebutuhananggaran untuk keperluannya, kebutuhan dilaporkan keKetua dan apabila disetujui, maka Sekwan memprosespencairan anggaran yang dibutuhkan tersebut, dan apabilatelah cair diterimakan langsung kepada anggota DPRD yangmengajukan. Untuk gaji dan wang registrasi padapertengahan bulan bendahara membuat pengajuan yangditanda tangani Sekwan, kemudian diteruskan ke bagiankeuangan Pemkab.

Verifikasi maupun Kasubag.Anggaran, saksi masuk dalam Tim Anggaran Eksekutif ;Bahwa dasar pembuatan APBD adalah Kepmendagri No. 29tahun 2002 ;Bahwa anggaran DPRD yang menentukan adalah DPRDdan Sekwan.

Blitar sedangkan pos DPRD yang di dalamnyaada pos Sekwan dan pos DPRD, untuk Dewan. Dalam anggaranSekwan telah dikeluarkan biaya penyusunan APBD 2004 danpanggar masih juga minta biaya penyusunan APBD 2004 keSekretariat Pemkab. Blitar.

Sedangkan kegiatan yang berikutnya saudaraAGUS MISNANTO selaku Sekwan tidak mau, sehingga surat konfirmasikeikutsertaan yang ditandatangani oleh SEKWAN ;Halaman59dari207 Putusan No.212/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SbyBahwa saksi tidak mengetahui bentuk pertanggungjawaban keuangan LembagaPenyelenggara kegiatan Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan karena tidakada perinciannya uang kontribusi Rp. 4.500.000,00 digunakan untuk kegiatan apasaja, yang ada hanya kwitansi yang ditandatangani oleh lembaga tanpa

Novi (penyelenggara) adalah surat tersebut namunsaksi tidak tahu mengenai kebenaran surat rekomendasi tersebut ;Bahwa Pak Sekwan ( terdakwa Drs.

Agus Misnanto, M.Si ;Bahwa semua kegiatan baik Bimtek maupun sosialisasi peraturan perundangundangan adalah atas perintah Pak Sekwan dan kami tanpa perintah Pak Sekwantidak berani melaksanakan ;Bahwa saksi membenarkan ketika diperlihatkan barang bukti ;Saksi 3.

dengan Lembaga Penyelenggara, sedangkan kegiatan yangberikutnya SEKWAN tidak mau, sehingga surat konfirmasi keikutsertaan tersebutditandatangani oleh BP.

Bojonegorosebagai berikut :Perintah dari Sekwan bahwa semua kabag dan kasubag untuk segera membuat/mengajukan usulan kegiatan ;Menerima ajukan dari masingmasing PPTK dari masingmasing bagian selakuKPA (draff RKA) ;Saksi mengakumulasikan ke dalam angka, setelah jadi kemudian disampaikankepada Sekwan untuk dikoordinasikan dengan pimpinan DPRD ;Setelah dikoordinasikan dengan pimpinan DPRD apabila ada koreksi,penyesuaianoleh Sekwan dikembalikan ke kabag keuangan kasubag Anggaran untuk diadakanpenyempurnaan

, sehingga bilabarangbarang tersebut hilang akan merugikan korban SEKWAN;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas 1 (satu) unit Televisi merk TOSHIBA LCD 32 Inc dan 2 (dua)paket Badcover tersebut berpindah tempatnya dan berada dibawah penguasaanatau kekuasaan orang lain.

, sehingga Terdakwa mendapatkeuntungan dan pemiliknya yaitu Sekwan jelas mengalami kerugian.

terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan terbuktinyaunsur ini;Menimbang, bahwa anasir dalam unsur ini yaitu pertama dilakukanpada malam hari, kKedua dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yangada rumahnya;Menimbang, bahwa pengertian malam dalam Pasal 98 KUHP adalahwaktu antara matahari terobenam dan terbit sedangkan Rumah adalah tempatyang digunakan untuk berdiam siang malam;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi SEKWAN

Kareke Kecamatan Dompu Kabupaten Dompupada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 Wita;Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN DpuMenimbang, bahwa keterangan para saksi dipersidangan menerangkanbahwa barangbarang milik SEKWAN pada waktu itu tersimpan DI DALAMRUMAHNYA, dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalamsebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhisecara sah dan meyakinkan menurut hukum;Ad.7,Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih

oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan,maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwaharuslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, makadalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukandipersidangan berupa : 1 (satu) buah kayu dengan panjang 128cm dengandiameter 5cm dan 1 (satu) unit HP merk Siomi Redmi Note 4 warna putih,Dikembalikan kepada saksi Sekwan

barang bukti:

1. Fotokopi surat keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 320 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang penunjukan Pengguna Anggaran/ barang, Kuasa pengguna anggaran/barang, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, pengurus barang dan penyimpan barang tahun anggaran 2014 (dilegalisir);
2. Fotokopi surat keputusan sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 12/KPTS/SEKWAN

/I-2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang perubahan kedua keputusan sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 5/KPTS/ SETWAN/I-2014 tentang penunjukan pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD) Pada satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun anggaran 2014 (dilegalisir);

2014 tentang perubahan kedua keputusan sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe nomor: 7/KPTS/SEKWAN/I-2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada satuan kegiatan perangkat daerah sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun anggaran 2014 (dilegalisir);

sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe nomor: 10/KPTS/ SEKWAN/I-2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang penunjukan panitia pemeriksa barang dan jasa/penerima hasil pekerjaan/tim PHO dilingkungan sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun anggaran 2014 (dilegalisir);

rencana umum pengadaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun anggaran 2014 pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (dilegalisir);

Berita AcaraPemeriksaan Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor Nomor: 243/BAPM/PPBJ/SEKWAN/IX/2014 oleh saksi NELTJI DARENOH selaku Ketua Panitia dansaksi IRWANTO POKARILA selaku Sekertaris Panitia sedangkan saksi VANDAMARIANI SENDUK selaku Anggota Panitia tidak menandatangani karena sakit,dengan hasil pemeriksaan yaitu dinyatakan realisasi kontrak No.228/PPBJ/SEKWAN/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 dengan jumlah/jenis barang baikdan sesuai spesifikasi dan realisasi 100% (seratus persen).

,MM memerintahkanTerdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO dokumendokumen sebagai berikut:1) Surat permohonan pembayaran angsuran 100% pekerjaan, tanggal 29Desember 2014 yang ditujukan kepada Pejabat Pengguna Anggaran dari CV.SAVIOUR;2) Berita Acara Pemeriksaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantornomor: 243/BAPM/PPBJ/SEKWAN/IX/2014;Halaman 50 dari 165 halaman Putusan No. 6/Pid.SusTPK/2018/PT.Mnd3)4)5)Surat Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa/Penerima Hasil Pekerjaan/Tim PHOdi lingkungan kantor Sekwan

,MM memerintahkanTerdakwa II JULIUS MURTONO SRIJONO dokumendokumen sebagai berikut:Surat permohonan pembayaran angsuran 100% pekerjaan, tanggal 29Desember 2014 yang ditujukan kepada Pejabat Pengguna Anggaran dari CV.SAVIOUR;Berita Acara Pemeriksaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantornomor: 243/BAPM/PPBJ/SEKWAN/IX/2014;Surat Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa/Penerima Hasil Pekerjaan/Tim PHOdi lingkungan kantor Sekwan TA 2014 dan mengetahui/menyetujui penyediabarang CV.

Sangihe Nomor : 15/KPTS/SEKWAN/III2014 tanggal 5 Maret 2014tentang perubahan kedua keputusan sekretaris dewan perwakilan rakyatdaerah Kab.Kepl. Sangihe nomor : 10/KPTS/SEKWAN/I2014 tanggal 3Januari 2014 tentang penunjukan panitia pemeriksa barang dan jasa/penerima hasil pekerjaan/tim PHO dilingkungan sekretariat DPRD Kab.Kepl.Sangihe tahun anggaran 2014 (dilegalisir);Foto copy surat keputusan sekretaris dewan perwakilan rakyat daerahKab.Kepl.

Sangihe Nomor: 15/KPTS/SEKWAN/III2014 tanggal 5 Maret 2014tentang perubahan kedua keputusan sekretaris dewan perwakilan rakyatdaerah Kab.Kepl.

------------------------------------------------------------------5) 3 (liga) lembar foto copi surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor: 911/004/2010 tanggal 16 Februari 2010;-----------------------------------------------------6) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran premi pertama asuransi mitra sehat dari Ketua DPRD Kab.Jayapura kepada AJB Bumiputera 1912 kantor operasional jayapura tanggal 15 februan 2010 sebesar Rp. 475.000.000,-;--------7) 1 (satu) lembar foto copy disposisi dari Sekwan

YOHANES ELUAY, SH kepada Sekwan DPRD Kab. Jayapura tanggal 3 Februari 2010;---------------------------------------------------------------------------------------9) 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kab. Jayapura Nomor :49 Tahun 2010, tentang Penunjukkan/ Pengangkatan atasan langsung Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang dan Bendahara Khusus DPRD Kab.

Jayapura No.173/84 tanggal 06 Mei 2010 yang ditandatangani Sekwan DPRD Kab. Jayapura Sdr. LUKAS MRA MRA, SH;-------------------------------------------------18) 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Jayapura No. 170/47, tanggal 04 April 2011 yang ditandatangani Ketua DPRD Kab. Jayapura Sdr.

satu) lembar foto copy surat pemyataan pengajuan SPPLS tanggal 16Februari 201 05 22222 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nen nee nen cee ene one n3 (liga) lembar foto copi surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor:911/004/2010 tanggal 16 Februari 201 0;1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran premi pertama asuransi mitrasehat dari Ketua DPRD Kab.Jayapura kepada AJB Bumiputera 1912 kantoroperasional jayapura tanggal 15 februan 2010 sebesar Rp. 475.000.000,;1 (satu) lembar foto copy disposisi dari Sekwan

Jayapura Sadr.YOHANES ELUAY, SH kepada Sekwan DPRD Kab. Jayapura tanggal 3Februari 201 05 22+ 200 2 onn nnn nnn nnn nnn nnn nn nen nen en en ene nnn nn4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kab. Jayapura Nomor :49Tahun 2010, tentang Penunjukkan/ Pengangkatan atasan langsung BendaharaPengeluaran, Bendahara Barang dan Bendahara Khusus DPRD Kab. Jayapura10)1 (satu) lembar foto copy lampiran surat keputusan Bupati Kab.

KORNELES YANUARING ;17)1 (satu) lembar foto copy Sural sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Kab.Jayapura No.173/84 tanggal 06 Mei 2010 yang ditandatangani Sekwan DPRDKab. Jayapura Sdr. LUKAS MRA MRA, SH;18)1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKab. Jayapura No. 170/47, tanggal 04 April 2011 yang ditandatangani KetuaDPRD Kab. Jayapura Sdr.

;Bahwa pencairan dana sebesar Rp. 475.000.000, (empat ratus tujuh puluh limajuta rupiah) sesuai SP2D Nomor : 0299/BTLDAU/LS/20.01/ 2010 tanggal 17Februani 2010 diperuntukkan membayar beban anggaran tahun 2010 sesuaiDPASKPD Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura T.A. 2010 dengan Nomor :1.20.01.00.00.5.1 bukan atas beban anggaran tahun 2009;Bahwa Yohanis Eluay, SH diresmikan sebagai Ketua DPRD KabupatenJayapura oleh Gubemur Provinsi Papua berdasarkan Surat Keputusan Nomor:169 Tahun 2009 tanggal 07 Desember

;Bahwa pencairan dana sebesar Rp. 475.000.000, (empat ratus tujuh puluh limajuta rupiah) sesuai SP2D Nomor : 0299/BTLDAU/LS/20.01/ 2010 tanggal 17Februani 2010 diperuntukkan membayar beban anggaran tahun 2010 sesuaiDPASKPD Sekwan DPRD Kabupaten Jayapura T.A. 2010 dengan Nomor :1.20.01.00.00.5.1 bukan atas beban anggaran tahun 20093Bahwa Yohanis Eluay, SH diresmikan sebagai Ketua DPRD KabupatenJayapura oleh Gubemur Provinsi Papua berdasarkan Surat Keputusan Nomor:169 Tahun 2009 tanggal 07 Desember

dulu, termasuk untuk Sekwan dianggarkan dulu untuk selama 1 (satu)tahun;Bahwa menurut SE.

;Bahwa anggota DPRD bukan PNS, kalau Sekwan adalah PNS;Bahwa di Sekwan, Belanja Pegawai ada perubahan sesuai Surat EdaranMendagri No. 161/321.1/SJ.

Jadijelas Biaya Penunjang Kegiatan ada di pos Sekwan.

Ketika studi banding, seluruh urusanadministrasi adalah urusan Sekwan. Bahwa bila pengadministrasiannya salah,maka yang salah adalah Sekwan, bukan anggota DPRD yang salah.

Kalau pasal terkait yang dibebankan pada sekwan maka yangbertanggungjawab adalah sekwan.

Kolaka;Untuk yang tidak tercantum namanya di perjalanan dinas, boleh ditolakoleh Sekwan karena itu tergantung dari anggaran;Terhadap perjalanan dinas yang atas perintah Ketua DPRD dan KetuaDPRD memerintahkan kepada Sekwan bahwa tolong diberangkan,namun bisa ditolak oleh Sekwan kalau tidak ada anggarannya;Bahwa ada belanja barang Ketua DPRD sebesar Rp30.000.000, (tigapuluh juta rupiah) dan belanja tersebut hanya untuk dirumah JabatanKetua DPRD saja;Dalam pengelolaan anggaran tahun 2019 sampai tahun

, yangselurunnya sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang lalu terdakwa yangsodorkan pada Sekwan dan di baca setelah pembayaran;Yang sodorkan kepada Sekwan untuk nama 23 (dua puluh tiga) orang ituadalah terdakwa di ruangannya dan namanama 23 (dua puluh tiga)orang itu ada dia baca;Perjalanan dinas ke Jakarta yang tidak ada anggarannya dilakukan atasperintah Sekwan;Bahwa terdakwa ada juga menggunakan anggaran tersebut untukkepentigan pribadi kurang lebin Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),diantaranya

ZAINAL AMRIN;Bahwa benar selama 2 (dua) tahun terdakwa hanya gunakan danaRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribaditerdakwa;Bahwa nota makan minum yang di mark up telah dibaca dan ditandatangani olen Sekwan;Halaman 128/169 halaman, Putusan No. 36/Pid.SusTPK/2021/PN.KdiSetelah pencairan anggaran yang membuat pertanggungjawabannyaadalah masingmasing pengelola kegiatan yang membuat pertanggungjawabannya dan itu diketahui oleh Sekwan;Sekretariat DPRD Kab.

Kolaka tidak pernah melakukan evaluasikegiatan;Yang menjabat sebagai Kasubag Perencanaan di Sekretariat DPRD Kab.Kolaka adalah SARNELIANTI DASIR;Terkait dengan penanda tanganan SPM yang terlewat ditanda tanganioleh Sekwan, maka penandatanganannya ditandatangani oleh LISMATINdan pernah pernah sampaikan kepada pak Sekwan, Kalau ada yanglewat memang LISMATIN yang tanda tangani;Anggaran yang terdakwa kelola di Sekretariat DPRD Kab.

Pada tahun 2020 ia minta kurang lebih Rp80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) dan tidak ada juga tanda terimanya untuk ianaik umroh dan juga untuk beli seng parkiran; Uang yang diminta oleh Sekwan Muhardin Tasruddin yang terdakwakasih dan diterima oleh Sekwan tersebut adalah merupakan uang darianggaran yang dikelola sekretariat DPRD Kab. Kolaka; Anggaran yang terdakwa kelola selaku bendahara Sekretariat DPRDKab.

Pembanding/Tergugat I : SEKWAN DPRD ROHUL
Terbanding/Penggugat : TEDDI MIRZA DAL
Turut Terbanding/Tergugat II : Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Daerah Rokan HuluCq.ketua Dewan Perwakilan Daerah DPRD Rokan Hulu

PUTUSANNOMOR 202/PDT/2019/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengadili perkara gugatan dalam tingkatbanding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Cq.Sekretaris Dewan (Sekwan)Perwakilan Rakyat Daerah Rokan Hulu, yangberalamat di Jalan Panglima Sulung, KecamatanRambah, Kabupaten Rokan Hulu ProvinsiRiau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.EDI SUHERMAN, S.H., beralamat di JalanTuanku Tambusai

SOFYANMAKU, MM selaku Pengguna Anggaran/ Sekwan untuk persetujuanberangkat. Selanjutnya Drs. SOFYAN MAKU, MM selaku PenggunaAnggaran/ Sekwan mendisposisikan kepada MINGGOLINA AMU selakuKabag Keuangan untuk diproses sesuai dengan disposisi pimpinan.Setelah disetujui maka masingmasing pendamping yang sudahditentukan akan membuat SPT (surat perintah tugas) dan SPPD (suratperintah Perjalanan Dinas) untuk diajukan kepada pimpinan untuk ditandatangani.

yang sudah dilakukan adalah sebagaiberikut :Anggota Dewan dan Staf Sekwan yang sudah melunasi Tuntutan GantiRugi yakni : NoNamaJumlah Kerugian Sudah Dilunasi Ha.

, dan apabil kami diperintahkanbertugas untuk mendampingi, dengan dasar SPT dari Sekwan tersebut kamibertugas mendampingi Komisi II;Bahwa dokumen yang harus dilengkapi yaitu: Surat Perintah Tugas yangditandatangani Sekwan yang sudah disiapkan bagian keuangan; SPPD; Tiketasli;Bahwa setiap kali melakukan perjalanan dinas luar daerah tiket selalu atasnama pribadi saksi sendiri yang melakukan perjalanan dinas luar daerah danperjalanan dinas dilakukan dengan Lion Air dan Sriwijaya Air;Bahwa saksi selaku

oleh Sekwan dan bendahara beserta pendamping.

danSekwan menjawab tidak mengerti persoalan tersebut karena dilakukanbendahara tanpa sepengetahuan Sekwan karena selama menjadibendahara Salma lgirisa selalu berkonsultasi dengan Wakil Ketua DPRDsaat itu Drs.

Sekwan)Pasal/Digit 2.2.1.1101 uraian Belanja lainlain : pemberian PenghargaanPurna Bhakti bagi 45 (empat puluh lima) orang anggota DPRD KabupatenSragen sejumlah Rp. 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh jutarupiah) ;Selanjutnya mereka Terdakwa (1) H.

Slamet Basuki selaku Ketua DPRD Kabupaten Sragenmengeluarkan Surat Nomor : 170/326/DPRD/2003 tanggal 11 Desember2003, perihal Anggaran Purna Bhakti anggota DPRD Kabupaten Sragenmasa bhakti 19992004, yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD (Sekwan)yang berisi perintah kepada Sekwan untuk mencairkan Anggaran PurnaBhakti, sehingga berdasarkan surat tersebut, lalu Sekwan pada tanggal 13Desember 2003 mengirimkan Nota Dinas Nomor : 170/327/15/2003 perihalmohon ijin persetujuan pengajuan SPP kepada Bupati

No. 1493 K/Pid.Sus/2009Pada tanggal 8 September 2003, DPRD Kabupaten Sragen memberikanpersetujuaan Rancangan Perubahan APBD 2003 dalam Rapat Paripurnadengan Surat Keputusan DPRD Nomor : 93/15 Tahun 2003 dan selanjutnyaRancangan Perubahan APBD Kabupaten Sragen Tahun 2003 ditetapkansebagai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2003tanggal 8 September 2003, dan untuk mata anggaran Penghargaan PurnaBhakti tercantum dalam Pos Sekretariat DPRD (Sekwan Sekwan)Pasal/Digit 2.2.1.1101 uraian

Meneliti dan menyampaikan Rancangan Anggaran Belanja DPRD yangsudah disusun oleh Panitia Rumah Tangga ;Bahwa panitia anggaran yang terdiri dari Para Pemohon/Para Terdakwamembahas dan menyusun konsep anggaran DPRD dan Sekwan dalamperubahan APBD Kab.

AZHARI, tanggal 18 Januari 2016.1 (Satu) lembar memo Sekwan H.

Rohiltersebut adalah tidak ada SK dari Sekwan Kab. Rokan Hilir,namun untuk tahun 2015 ada dibuatkan. SK Saksi tidak adadiberikan kemungkinan karena sudah ada cekcokketidakcocokan Saksi dengan Sekwan, dan waktu Saksisesudah menemui Sekwan agar Saksi jangan menjadi TataUsaha Adm.

No. 120 K/PID.SUS/2015Disposisi dari Terdakwa Lukas Mra Mra, SH selaku Sekwan DPRDKabupaten Jayapura kita proses permintaan pembayarannya.

Simon Patabang, MM yang berbunyi Sesuai denganDisposisi dari Terdakwa Lukas Mra Mra, SH selaku Sekwan DPRDKabupaten Jayapura kita proses permintaan pembayarannya..

No. 120 K/PID.SUS/201510)11)14)15)16)17)18)1912 Kantor Operasional Jayapura tanggal 15 Februari 2010 sebesarRp475.000.000,00 ;1 (satu) lembar foto copy disposisi dari Sekwan Sdr. LUKAS MRAMRA, SH tanggal 3 Februari 2010 kepada Kabag Umum Setwan ;1 (satu) lembar foto copy disposisi dari Ketua DPRD Kab. JayapuraSdr. YOHANES ELUAY, SH kepada Sekwan DPRD Kab. Jayapuratanggal 3 Februari 2010 ;4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kab.

No. 120 K/PID.SUS/20151)10)11)14)15)16)17)18)1 (satu) lembar foto copy disposisi dari Sekwan Sdr. LUKAS MRAMRA, SH tanggal 3 Februari 2010 kepada Kabag Umum Setwan ;1 (satu) lembar foto copy disposisi dari Ketua DPRD Kab. JayapuraSdr. YOHANES ELUAY, SH kepada Sekwan DPRD Kab. Jayapuratanggal 3 Februari 2010 ;4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kab.

No. 120 K/PID.SUS/201510)11)14)15)16)17)1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran premi pertamaasuransi mitra sehat dari Ketua DPRD Kab.Jayapura kepada AJBBumiputera 1912 Kantor Operasional Jayapura tanggal 15 Februari2010 sebesar Rp475.000.000,00 ;1 (satu) lembar foto copy disposisi dari Sekwan Sdr. LUKAS MRAMRA, SH tanggal 3 Februari 2010 kepada Kabag Umum Setwan ;1 (satu) lembar foto copy disposisi dari Ketua DPRD Kab. JayapuraSdr. YOHANES ELUAY, SH kepada Sekwan DPRD Kab.

No. 1643 K/Pid/2002Bahwa untuk tanda tangan Sekwan sulit dan tidak mungkin, karena Sekwantahu bahwa anggaran untuk Rp 92.000.000, (sembilan puluh dua jutarupiah) sudah habis" dan oleh Terdakwa disuruh menirukan ataumemalsukan tanda tangan Sekretaris DPRD Tingkat Il Kotabaru dan dijawaboleh Terdakwa "H.

JAYADI HM diPemda Tingkat Il Kotabaru, dijawab oleh Terdakwa Bahwa untuk tandatangan Sekwan sulit dan tidak mungkin, karena Sekwan sudah tahu bahwaanggaran untuk Rp 92.000.000, (Sembilan puluh dua juta rupiah) sudahhabis" dan oleh Terdakwa Il disuruhnya Terdakwa untuk menirukan ataumemalsukan tanda tangan Sekwan dan dijawab oleh Terdakwa "H.

DENIsaya takut kalau hal itu ketahuan oleh Sekwan sambil memberi contoh caramemalsukan tanda tangan Sekwan Terdakwa Il Jangan kuatir dan tidakusah takut itu tanggung jawab saya semuanya dan disana saya yangmenjalankan jadi hal ini tidak mungkin terbongkar" setelah mendengarperkataan Terdakwa Il akhirnya Terdakwa memenuhi perintah untukmenirukan atau memalsukan tanda tangan Sekwan pada Surat PermintaanPembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin dan Daftar Rencana PerincianPenggunaan UUDP Biaya Perjalanan

Kepulauan Sitaro bulan Oktober 2010;10) 1 (satu) berkas Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro bulan November 2010;Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro.11) 1 (satu) bundel Fotocopy APBD Perubahan TA 2010 Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro;12) 1 (satu) buku catatan pintar panjar kegiatan sekretariat DPRD;13) 1 (satu) buku kecil catatan pintar bendahara sekwan

Devita Bansaleng :Bahwa saksi mengenal terdakwa Alexon Panauhe sebagai Sekwan DPRDKab. Sitaro dan Bendahara pengeluaran Sekretariat Dewan adalah LennyWengen;e Bahwa ketua Dewan pada waktu itu adalah Djibton Tamudia dan CarolineManauhe sebagai kepala keuangan;e Bahwa Sekwan juga sebagai Pengguna Anggaran;e Bahwa saksi staf Sekwan DPRD Kab. Kepl.

:e Bahwa saksi mengenal terdakwa Alexon Panauhe sebagai Sekwan DPRDKab.

Tryani Zani Tatori :e Bahwa saksi mengenal terdakwa Alexon Panauhe sebagai Sekwan DPRDKab.

Sitaro dan saksi calon pegawai negeri sipil (CPNS);Bahwa saksi adalah staf di sekwan kab. Kelp.

Varli Giscard Manerongkonda :e Bahwa saksi mengenal terdakwa Alexon Panauhe sebagai Sekwan DPRDKab.

Ketua Dewan adalah pimpinan sekaligus atasan Sekwan yangbertanggung jawab atas kegiatan bimtek tersebut;c. Yang bersangkutan telah menerima sejumlah uang dari pihak ketiga, baikmeminta secara langsung ataupun melalui pihak ketiga;d.

Nana Sumpena untuk menyerahkan uangtersebut kepada saksi adalah Sekwan DPRD Kabupaten Purwakarta Sadr.Drs. H. Maulana Syachrul Koswara, MM;Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;8.

;Bahwa yang memerintahkan untuk mencairkan anggaran Rp1.020.560.371, adalah Sekwan DPRD Kabupaten Purwakarta Sdr. Drs.H. Maulana Syachrul Koswara, MM;Bahwa yang mengambil uang sebesar Rp 1.020.560.371, di Bank BJBadalah saksi;Halaman 55 dari 236 Putusan Nomor 91/Pid.SusTPK/2016/PN. BdgBahwa saksi menerima titipan uang sebesar Rp 100.000.000, (seratusjuta) dari Sekwan Sdr. Drs. H.

EDI MULYANA dan Sekwan Sadr. Drs.H. MAULANA SYACHRUL KOSWARA,MM ~ karena waktu itupengambilan uangnya bersamaan dengan pengambilan uang kegiatanlainya dan saksi tidak menandatangani bukti kwitansi atau bukti lainyasebagai bukti saksi telah menerima uang dari Bendahara Pengeluaransdr. TONO SUKARNO tersebut hanya waktu itu saksi paraf bukucatatan Sdr. TONO SUKARNO tas perintah Sekwan Sadr. Drs.

Drs.MAULANA SYACHRUL KOSWARA, MM selaku Sekwan DPRD KabPurwakarta pada saat kegiatan bimtekyang dilaksanakan di Wismakementrian perhubungan Graha Transportasi Jl.