Ditemukan 794 data
Urut Berdasarkan
Putus : 01-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1273/B/PK/PJK/2017 Tanggal 1 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT LAGUNA MANDIRI
28 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa prinsip perlakuanyang sama atau adil (equal treatment) sudah sesuai denganstandar yang harus dipenuhi agar sebuah sistem pajak dapatdikatakan baik (good tax);Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach dalambukunya Principles of Taxation for Business and InvestmentPlanning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis:a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintah;b) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyat untukmembayar;
c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegara;d) Pajak yang baik seharusnya adil;Selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach,dalam bukunya Principles of Taxation for Business andInvestment Planning 2010 Edition, Mc GrawHill/Irwin,halaman 3237 menyebutkan beberapa kriteria pajak yang adiladalah sebagai berikut:a) Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkanseharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yangberada pada penguasaan Wajib Pajak tersebut;Halaman 19 dari 34
Putus : 09-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 913/B/PK/PJK/2016 Tanggal 9 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SUMBER INDAH PERKASA
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
setiap Kemudahan dalam bidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harusmengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang dari maksuddan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.Bahwa dapat dilinat secara tersurat bahwa pasal 16Bayat (1) UU PPN menganut prinsip equal treatment.Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (equaltreatment) sudah sesuai dengan standar yang harusdipenuhi agar sebuah sistem pajak dapat dikatakan baik(good tax).Bahwa Sally M Jones dan Shelley
C RhoadesCatanachdalam bukunya Principles of Taxation for Business andInvestment Planning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwinhalaman 22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintahb) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyatuntuk membayarc) Pajak yang baik seharusnya efisien bagiperekonomian negarad) Pajak yang baik seharusnya adilBahwa selanjutnya Sally M Jones dan Shelley CRhoadesCatanach, dalam bukunya Principles ofTaxation
Putus : 02-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 201/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RIGUNAS AGRI UTAMA
143 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
, setiap Kemudahan dalam bidang perpajakan,jika benarbenar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas danperlu dijaga agar didalam penerapannya tidak menyimpang darimaksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa Pasal 16B ayat (1)menganut prinsip equal treatment.Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (equal treatment) sudahsesuai dengan standar yang harus dipenuhi agar sebuah sistem pajakdapat dikatakan baik (good tax).Bahwa Sally M Jones dan Shelley
C RhoadesCatanach dalambukunya Principles of Taxation for Business and Investment Planning2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaanpemerintah.b) Pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikanPemerintah maupun bagi rakyat untuk membayar.c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomian negara.d) Pajak yang baik seharusnya adil.Bahwa selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach,dalam bukunya Principles of
Putus : 04-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214/B/PK/PJK/2016 Tanggal 4 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RIGUNAS AGRI UTAMA
155 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
155 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perludijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dantujuan diberikannya kemudahan tersebut.Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa Pasal 16B ayat (1) menganutprinsip equal treatment.Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (equal treatment) sudahsesuai dengan standar yang harus dipenuhi agar sebuah sistem pajakdapat dikatakan baik (good tax).Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 214/B/PK/PJK/2016Bahwa Sally M Jones dan Shelley
C RhoadesCatanach dalam bukunyaPrinciples of Taxation for Business and Investment Planning 2010Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaanpemerintahb) Pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikanPemerintah maupun bagi rakyat untuk membayarc) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomian negarad) Pajak yang baik seharusnya adilBahwa selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach,dalam bukunya Principles of Taxation
Putus : 02-11-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1264/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sally M Jones dan Shelley CRhoadesCatanach dalam bukunya Principles ofTaxation for Business and Investment Planning 2010Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintahb) Pajak yang balk seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyatuntuk membayarc) Pajak yang baik seharusnya efisien bagiperekonomian negarad) Pajak yang baik seharusnya adilSelanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalam bukunya
Putus : 07-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 April 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SUMBER ANDALAS KENCANA
16 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach dalambukunya Principles of Taxation for Business and InvestmentPlanning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis:(a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaanpemerintah.(6) Pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikanPemerintah maupun bagi rakyat untuk membayar.(c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomian negara.(d) Pajak yang baik seharusnya adil.Selanjutnya Sally M.
Jones dan Shelley C RhoadesCatanach,dalam bukunya Principles of Taxation for Business and InvestmentPlanning 2010 Edition, Mc GrawHill/Irwin, halaman 3237menyebutkan beberapa kriteria pajak yang adil adalah sebagaiberikut:(a) Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkanseharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yangberada pada penguasaan Wajib Pajak tersebut.Halaman 29 dari 39 halaman.
Putus : 02-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208/B/PK/Pjk/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RIGUNAS AGRI UTAMA,
137 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
137 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
setiap kemudahan dalam bidang perpajakan,jika benarbenar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas danperlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang darimaksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut;Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa Pasal 16B ayat (1)menganut prinsip equal treatment;Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (equal treatment) sudahsesuai dengan standar yang harus dipenuhi agar sebuah sistem pajakdapat dikatakan baik (good tax);Bahwa Sally M Jones dan Shelley
C RhoadesCatanach dalambukunya Principles of Taxation for Business and Investment Planning2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaanpemerintahb) Pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikanPemerintah maupun bagi rakyat untuk membayarc) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomian negarad) Pajak yang baik seharusnya adilBahwa selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach,dalam bukunya Principles of Taxation
Putus : 02-11-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1261/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Nopember 2016 —
12 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
12 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sally M Jones dan Shelley CRhoadesCatanach dalam bukunya Principles ofTaxation for Business and Investment Planning 2010Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintahb) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyatuntuk membayarc) Pajak yang baik seharusnya efisien bagiperekonomian negarad) Pajak yang baik seharusnya adilSelanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalam bukunya
Putus : 29-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 593/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa prinsipperlakuan yang sama atau adil (equal treatment) sudahsesuai dengan standar yang harus dipenuhi agar sebuahsistem pajak dapat dikatakan baik (good tax);Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach dalambukunya Principles of Taxation for Business andInvestment Planning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwinhalaman 22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintah;b) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyatuntuk membayar;
Putusan Nomor 593/B/PK/PJK/2015Selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalam bukunya Principles of Taxation forBusiness and Investment Planning 2010 Edition, McGrawHill/Irwin, halaman 3237 menyebutkan beberapakriteriapajak yang adil adalah sebagai berikut:a) Kemampuan untuk membayar, pajak yangdibayarkan seharusnya mencerminkan sumber dayaekonomis yang berada pada penguasaan WajibPajak tersebut;b) Keadilan horisontal, Wajib Pajak yang memiliki basispajak yang sama seharusnya mendapat
Putus : 26-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RIGUNAS AGRI UTAMA
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
itu, setiap kemudahan dalambidangperpajakan, jika benarbenar diperlukan, harus mengacu padakaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidakmenyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahantersebut;Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa Pasal 16B ayat (1)menganut prinsip equal treatment;Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (equal treatment)sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhi agar sebuahsistem pajak dapat dikatakan baik (good tax);Bahwa Sally M Jones dan Shelley
C RhoadesCatanach dalambukunya Principles of Taxation for Business and InvestmentPlanning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis:a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaanpemerintah;b) Pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikanPemerintah maupun bagi rakyat untuk membayar;c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegara;d) Pajak yang baik seharusnya adil;Bahwa selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalam bukunya Principles of
Register : 14-09-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 749 B/PK/PJK/2015 Tanggal 30 Nopember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASIATIC PERSADA;
39 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sally M Jones dan Shelley CRhoadesCatanach dalam bukunya Principles of Taxation forBusiness and Investment Planning 2010 Edition, McGrawHill/Irwin halaman 22 menulis:a. Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaanpemerintah;b. Pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikanPemerintah maupun bagi rakyat untuk membayar;c. Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomianNegara;d.
Pajak yang baik seharusnya adil;Selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach,dalam bukunya Principles of Taxation for Business andInvestment Planning 2010 Edition, Mc GrawHill/Irwin, halaman3237 menyebutkan beberapa kriteria pajak yang adil adalahsebagai berikut:a) Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkanseharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yangberada pada penguasaan Wajib Pajak tersebut;b) Keadilan horisontal, Wajib Pajak yang memiliki basis pajakyang sama seharusnya mendapat
Register : 08-03-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523 B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SARANA TITIAN PERMATA;
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa prinsipperlakuan yang sama atau adil (equal treatment) sudahsesuai dengan standar yang harus dipenuhi agar sebuahsistem pajak dapat dikatakan baik (good tax);Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach dalambukunya Principles of Taxation for Business andInvestment Planning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwinhalaman 22 menulis:a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan Pemerintah;b) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyatuntuk membayar;c
) Pajak yang baik seharusnya efisien bagiperekonomian Negara;d) Pajak yang baik seharusnya adil;Selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalam bukunya Principles of Taxation forBusiness and Investment Planning 2010 Edition, McGrawHill/Irwin, halaman 3237 menyebutkan beberapakriteria pajak yang adil adalah sebagai berikut:a) Kemampuan untuk membayar, pajak yangdibayarkan seharusnya mencerminkan sumber dayaekonomis yang berada pada penguasaan wajib pajaktersebut;b) Keadilan horisontal
Register : 14-09-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 748 B/PK/PJK/2015 Tanggal 30 Nopember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASIATIC PERSADA;
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sally M Jones dan Shelley CRhoadesCatanach dalam bukunya Principles of Taxation forBusiness and Investment Planning 2010 Edition, McGrawHill/Irwin halaman 22 menulis:a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintah;b) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan pemerintah maupun bagi rakyat untukmembayar;c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegara;d) Pajak yang baik seharusnya adil;Selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach,dalam bukunya
Putus : 30-11-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 794/B/PK/PJK/2015 Tanggal 30 Nopember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ASIATIC PERSADA
36 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sally M Jones dan Shelley CRhoadesCatanach dalam bukunya Principles of Taxation forBusiness and Investment Planning 2010 Edition, McGrawHill/Irwin halaman 22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintah ;b) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyat untukmembayar ;c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegara ;d) Pajak yang baik seharusnya adil;Selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach,dalam bukunya
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RIGUNAS AGRI UTAMA
129 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
129 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jones dan Shelley C RhoadesCatanach dalambukunya Principles of Taxation for Business and InvestmentPlanning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaanpemerintah;b) Pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikanPemerintah maupun bagi rakyat untuk membayar;c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomian negara;d) Pajak yang baik seharusnya adil;Bahwa selanjutnya Sally M.
Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalam bukunya Principles of Taxation for Business andInvestment Planning 2010 Edition, Mc GrawHill/Irwin, halaman 3237 menyebutkan beberapa kriteria pajak yang adil adalah sebagaiberikut:a) Kemampuan untuk membayar, pajak yang dibayarkanseharusnya mencerminkan sumber daya ekonomis yang beradapada penguasaan Wajib Pajak tersebut;b) Keadilan horisontal, Wajib Pajak yang memiliki basis pajak yangsama seharusnya mendapat perlakuan pajak yang sama;Halaman 24 dari 36
Register : 20-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1254 B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI;
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sally M Jones dan Shelley CRhoadesCatanach dalam bukunya Principles ofTaxation for Business and Investment Planning 2010Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintahb) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyatuntuk membayarc) Pajak yang baik seharusnya efisien bagiperekonomian negarad) Pajak yang baik seharusnya adilSelanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalam bukunya
Putus : 26-10-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1257 B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT RAJA GARUDA MAS SEJATI
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
setiap kKemudahan dalam bidang perpajakan,jika benarbenar diperlukan, harus mengacu pada kaidah diatas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidakmenyimpang dari maksud dan tujuan diberikannyakemudahan tersebut;Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa Pasal 16B ayat(1) menganut prinsip equal treatment,Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (equaltreatment) sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhiagar sebuah sistem pajak dapat dikatakan baik (good tax);Bahwa Sally M Jones dan Shelley
RhoadesCatanachdalam bukunya Principles of Taxation for Business andHalaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 1257 B/PK/PJK/201614. 10.Investment Planning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintah;b) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyat untukmembayar;c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegara;d) Pajak yang baik seharusnya adil;Bahwa selanjutnya Sally M Jones dan Shelley
Register : 07-12-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1266 B/PK/PJK/2015 Tanggal 25 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MITRA PUDING MAS;
44 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jones dan Shelley C Rhoades Catanach dalambukunya Principles of Taxation for Business and Investment Planning 2010Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis:Bahwa pajak yang baik seharusnya memadai sebagai penerimaan pemerintah;bahwa pajak yang baik seharusnya mudah untuk diadministrasikan Pemerintahmaupun bagi rakyat untuk membayar;Bahwa pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomian Negara;Bahwa pajak yang baik seharusnya adil;Bahwa selanjutnya Sally M Jones dan Shelly C RhoadesCatanach
Sally M.Jones dan Shelley C.
Putus : 26-10-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1256/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT RAJA GARUDA MAS SEJATI
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
diperlukan, harus mengacu pada kaidah diatas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidakmenyimpang dari maksud dan tujuan diberikannyakemudahan tersebut;Bahwa dapat dilihat secara tersurat bahwa Pasal 16B ayat(1) Menganut prinsip equal treatment;Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 1256 B/PK/PJK/2016Bahwa prinsip perlakuan yang sama atau adil (equaltreatment) sudah sesuai dengan standar yang harus dipenuhiagar sebuah sistem pajak dapat dikatakan baik (good tax).Bahwa Sally M Jones dan Shelley
C RhoadesCatanachdalam bukunya Principles of Taxation for Business andInvestment Planning 2010 Edition, McGraw Hill/Irwin halaman22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintah;b) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyat untukmembayar;c) Pajak yang baik seharusnya efisien bagi perekonomiannegara;d) Pajak yang baik seharusnya adil;Bahwa selanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalam bukunya Principles of Taxation
Putus : 02-11-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1262/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sally M Jones dan Shelley CRhoadesCatanach dalam bukunya Principles ofTaxation for Business and Investment Planning 2010Edition, McGraw Hill/Irwin halaman 22 menulis :a) Pajak yang baik seharusnya memadai sebagaipenerimaan pemerintahb) Pajak yang baik seharusnya mudah untukdiadministrasikan Pemerintah maupun bagi rakyatuntuk membayarc) Pajak yang baik seharusnya efisien bagiperekonomian negarad) Pajak yang baik seharusnya adilSelanjutnya Sally M Jones dan Shelley C RhoadesCatanach, dalam bukunya