Ditemukan 7252 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-04-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 292/Pid.B/2017/PN Llg
Tanggal 6 Juni 2017 — (terdakwa) . Nama lengkap : Herman Bin Rozaq
203
  • Setelah mendengar permohonan terdakwa terhadap Penuntut Umumyang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 292/Pid.B/2017/PN LigMenimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa Terdakwa Herman bin Rozaq bersama Samsul bin Yarim(diajukan dalam berkas terpisah) hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekirajam 11.00 Wib atau pada sewaktuwaktu dalam bulan Februari atau dalamtahun 2017 bertempat di Divisi SKD
    barang itudengan melawan hukum,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih denganbersekutu , dilakukan oleh terdakwatersebut dengan cara sebagai berikut :e Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Februari 2017 jam 10.30 Wib saksiSdr.Andre Guntur,Sdr.Hairul Saleh,Sdr.Handi Powonogoro yang merupakanpetugas keamanan PT Lonsum Sei Kepayang Estate melakukan patroli rutindiwilayah perkebunan milik PT Lonsum Sei Kepayang tersebut dan disaatsaksi Sdr.Andre Guntur,Sdr.Saleh,handi Powonogoro sampai di Blok 2880Divisi SKD
    Saksi Hairul Saleh bin Abdul Wahid dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira jam11.00 Wib di Divisi SKD Blok 2880 kebun kelapa sawit milik PTLonsum Sei Kepayang Estate Desa Tebing Tinggi Kec.NibungKab.MurataraBahwa saksi menjelaskan kalau para terdakwa mengambil buahkelapa sawit milik PT tersebut dengan cara memanen dan megangkutbuah kelapa sawit tersebut dan saat para saksi mendapati sebanyak95 sembilan janjang buah kelapa
    Saksi Handi Powo Ngroho bin Fikri dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira jam11.00 Wib di Divisi SKD Blok 2880 kebun kelapa sawit milik PTLonsum Sei Kepayang Estate Desa Tebing Tinggi Kec.NibungKab.MurataraBahwa saksi menjelaskan kalau para terdakwa mengambil buahkelapa sawit milik PT tersebut dengan cara memanen dan megangkutbuah kelapa sawit tersebut dan saat para saksi mendapati sebanyakHalaman 5 dari 14 Putusan Nomor
    mengunakan sepeda motorAkibat kejadian tersebut pihak PT Lonsum Sei Kepayang mengalamikerugian sebesar Rp. 3.044.660 yang mana berat buah kelapa sawittersebut sebanyak 1.580 kg dikali Rp 1.927 perkilo gramnyaTerhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atasketerangan saksi;4.Saksi Samsul Bin Yarim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi adalah ayah mertua dari terdakwa;Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 sekira jam 11.00Wib di Divisi SKD
Register : 10-10-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1873 B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER;
6729 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) dan (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajakyang sama menyebutkan bahwa:Ayat (3),"Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hurufb adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/PemungutPajak:a.
    ) wajib dilampirkan dalam SPT Masa untuk masapajak terutangnya pajak, dalam hal transaksi dilakukan dengan Wajib PajakLuar Negeri dimana dalam ketentuan P3Bnya tidak terdapat pajak yang terutang(karena hak pemajakannya di negara domisili), Wajib Pajak tidak wajibmelampirkan SKD;Bahwa lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak yangsama, menyebutkan bahwa:"SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapbkan dalam Lampiran(Form DGT 1) yang disampaikan kepada Pemotong/Pemungut
    Lebih lanjut, SKD Nordea BankFinland Plc, Singapore Branch (Finlandia), SKD Skandinaviska EnskildaBanken (Swedia) dan SKD Mizuho Corporate Bank (Jepang) telah PemohonBanding serahkan pada saat proses pemeriksaan;Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Penghindaran PajakBerganda (Tax Treaty) antara Indonesia dan Swedia, diatur bahwa:"The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only inthat State unless the enterprise carries on business in the other ContractingState through
    Putusan Nomor 1873/B/PK/PJK/2017Untuk dapat menerapkan P3B kepada WPLN,Pemotong/Pemungut Pajak melakukan prosedurpenelitian apakah SKD mencantumkan jawaban:a. "No" dalam Butir 3 Part IV; ataub. "Yes" dalam Butir 6 Part V; atauc.
    ./2010, SKD yang disampaikankepada Pemotong / Pemungut Pajak setelahberakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masauntuk masa pajak terutangnya pajak, tidak dapatdipertimbangkan sebagai dasar penerapanketentuan yang diatur dalam P3B;Dengan demikian, meskipun SKD atas namapenerima jasa yang terdiri dari Nordea BankFinland Plc, Nordea Bank AB (publ), MizuhoCorporate Bank dan Nordea Bank Finland Plc(Singapore Branch) telah diserahkan danditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali kehadapan sidang pemeriksaan
Putus : 14-03-2012 — Upload : 27-09-2012
Putusan PN SINGARAJA Nomor 25/PDT.P/2012/PN.SGR
Tanggal 14 Maret 2012 — I KETUT WIRATMAJA
218
  • .: 272 / Ist / Skd / 2000 tanggal 22-Desember-2000 dari MADE AGUS WIRADARMA menjadi MADE WIRADARMA;4.Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 174.000,- ( seratus tujuh puluh empat ribu rupiah );
    Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernamaNYOMAN SUCIANING pada tanggal 01April1996 sesuai denganKutipan Akta Nikah Nomor : 13 / WNI / Skd / 1996 tertanggal 30April1996 ; 2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut, telahlahir anak Pemohon yang kedua diberi nama : MADE AGUSWIRADARMA , lakilaki, lahir di Singaraja, tanggal 18September2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.: 272 / Ist /Skd/ 2000 tanggal 22Desember2000 ; 3.
    Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon yang kedua bernamaMADE AGUS WIRADARMA menjadi MADE WIRADARMA olehkarena anak Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran, maka untukmengganti nama anak Pemohon dari MADE AGUS WIRADARMAmenjadi MADE WIRADARMA dalam kuipan akta kelahiran No.: 272 /Ist / Skd / 2000 tanggal 22Desember2000 diperlukan adanya penetapandari Pengadilan Negeri Singaraja ; Berdasarkan halhal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak KetuaPengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak
    Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenBuleleng di Singaraja untuk mengganti nama anak Pemohon yang kedua dalamkutipan Akta Kelahiran No.: 272 / Ist / Skd / 2000 tanggal 22Desember2000 dariMADE AGUS WIRADARMA menjadi MADE WIRADARMA ; 4.
    Photo copy Kutipan Akta Perkawinan, No. 13 / WNI/ Skd/ 1996, tertanggal2,Bi30April1996 , diberi tanda P1 ; Photo copy Akta Kelahiran a /n MADE AGUS WIRADARMA , Nomor : 272 /Ist / Skd / 2000 tertanggal 22Desember2000, diberi tanda P2 ; Photo copy Kartu Keluarga a/ n Kepala Keluarga I Ketut Wiratmaja Nomor :510805056090003 tertanggal 13Spetember2011 diberi tanda P3 ; = Buktibukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah dilegalisirdan diberi materai cukup ; Menimbang, bahwa selain mengajukan
    Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Buleleng di Singaraja untuk mengganti nama anak Pemohonyang kedua dalam kutipan Akta Kelahiran No.: 272 / Ist / Skd / 2000tanggal 22Desember2000 dari MADE AGUS WIRADARMA menjadiMADE WIRADARMA ; 4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampaisaat ini dihitung sebesar Rp. 174.000, ( seratus tujuh puluh empat ribuDemikian kami tetapkan pada hari Rabu tanggal 14Maret2012 oleh kamiHj.
Putus : 23-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 848 B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CITRA SURYA KOMUNIKASI
3828 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menggunakan formulir yang telah ditetapbkan dalam Lampiran II atauLampiran III;b) SKD telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;c) SKD telah ditandatangani oleh WPLN atau diberi tanda yang setara dengantanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B;d) SKD telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah ataupejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B, yang dapatberupa tanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangansesuai dengan kelaziman di negara mitra
    ,yang beralamat di 261, Ginza, Chuoku, Tokyo, Jepang sebagai lawantransaksi Pemohon Banding yang memiliki SKD;bahwa Majelis berpendapat SKD atas nama Chuo Senko Advertising Co.
    Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER61/PJ/2009 jo PER24/PJ/2010 2 SKD telah diisi oleh WPLN dengan lengkap Tidak dipenuhi oleh WPLN3 SKD telah ditandatangani oleh WPLN atau Tidak dipehuhl oleh WPLNdiberi tanda yang setara dengan tandatangan sesuai dengan kelaziman dl negaramitra P3B4 SKD telah disahkan oleh pejabat yang Tidak dipenuhi oleh WPLNberwenang, wakjlnya yang sah, atau pejabatkantor pajak yang berwenang di negara mitraP36, yang dapat berupa tanda tangan ataudiberi tanda yang setara
    dengan tandatangan sesuai dengan kelaziman di negaramitra P3B5 SKD disampaikan sebelum berakhirnya Tidak dipenuhi oleh WPLNbatas waktu dengan penyampalan SPT Masauntuk masa pajak terutangnya pajak Halaman 14 dari 21 halaman.
    Tai Yokotachi, bertanggal 5Oktober 2010, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuanpemotong/pemungut pajak wajib menyampaikan fotokopi SKD yangditerima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa;14) Dari penjelasan diatas, Pemohon Peninjauan Kembali berkesimpulanbahwa tidak adanya SKD dalam SPT Masa PPh Pasal 26 (SKDdiserahkan pada saat pemeriksaan atas nama Chuo Senko yangdisampaikan Termohon Peninjauan Kembali adalah untuk tahun pajak2008 tanggal 3 Juni 2009), membuat pembayaran imbalan sehubungandengan
Register : 25-10-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 19-01-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 550/Pdt.G/2016/PN Sgr
Tanggal 29 Nopember 2016 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
1416
  • Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Januari 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Nomor : 441/WNI/Skd/2011, tertanggal 11 Nopember 2011, adalah sah ;4.
    Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Januari 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Nomor : 441/WNI/Skd/2011, tertanggal 11 Nopember 2011, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;5.
    Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama: ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 26 April 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1167/Disp/Skd/2011,tanggal 14 Nopember 2011; ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan , lahir di Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 Mei 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 213/Ist/Skd/2011 tanggal 14 Nopember 2011;tetap berada dalam
    sesuaidengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenHalaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 550/Pdt.G/2016/PN SgrBuleleng, Nomor : 441/WNVSkd/2011, tertanggal 11Nopember 2011 ; Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat denganTergugat telah dikaruniai keturunan 2 (DUA) orang anakyaitu :1.ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lakilaki, lahir di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 26 April2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1167/Disp/Skd
    /2011,tanggal 14 Nopember 2011 yangdikeluarkan pleh Kepala Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Buleleng tanggal 16 Nopember 2011;2.ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT,perempuan , lahir di Kabupaten Buleleng pada tanggal 26Mei 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kepalhiran yangDIKELUARKAN OLEH Kepala Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Buleleng No. 213/Ilst/Skd/2011 ; Bahwa kedua anak anak tersebut berada dalam asuhandan tanggung jawab Tergugat ; Bahwa pada awalnya perkawinan antara
    Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 441/WNV/Skd/2011, atasnama TERGUGAT dan PENGGUGAT, tertanggal 11 Nopember2011, tertanda P1;2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1167/Disp/Skd/2011 atasnama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT,tertanggal 14 Nopember 2011, tertanda P2;3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 213/lst/Skd/2011 atasnama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tertanggal14 Nopember 2011, tertanda P3;4.
    /2011 tanggal 14 Nopember2011, dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahirtanggal 26 Mei 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor213/Is/Skd/201 1;Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagidisebabkan karena terjadi pertengkaran/percekcokan diantaramereka;Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 550/Pat.G/2016/PN SgrMenimbang, bahwa Pasal 1 UndangUndang R.Il.
    Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinanPenggugat dengan Tergugat yang bernama:e ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lakilaki,lahir di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 26 April 2003, sesuaidengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1167/Disp/Skd/2011 ,tanggal14 Nopember 2011;e ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan ,lahir di Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 Mei 2011, sesuaidengan Kutipan Akta Kelahiran No. 213/lst/Skd/2011 tanggal 14Nopember 2011;tetap berada dalam pengasuhan dan tanggung
Putus : 23-12-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 851/B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CITRA SURYA KOMUNIKASI
4220 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atauLampiran III;b) SKD telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;c) SKD telah ditandatangani olen WPLN atau diberi tanda yang setara dengantanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B;d) SKD telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah ataupejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B, yang dapatberupa tanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangansesuai dengan kelaziman di negara mitra
    ;e) SKD disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTmasa untuk masa terutangnya pajak;Bahwa pemotong/pemungut pajak tidak diperkenankan menerapkan ketentuanyang diatur di dalam P3B dan wajib memotong atau memungut pajak yangterutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang PPhHalaman 2 dari 20 halaman.
    Putusan Nomor 851/B/PK/PJK/2015Co., Ltd., yang beralamat di 261, Ginza, Chuoku, Tokyo, Jepangsebagai lawan transaksi Pemohon Banding yang memiliki SKD;Bahwa Majelis beroendapat SKD atas nama Chuo Senko AdvertisingCo., Ltd. membuktikan bahwa Chuo Senko Advertising Co., Ltd. adalahmerupakan Wajib Pajak yang terdaftar pada otoritas pajak Jepang;Bahwa Chuo Senko Advertising Co., Ltd., Tokyo, Japan tidak memilikiBentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia;Bahwa dengan mempertimbangkan fakta, data dan keterangantersebut
    menggunakan formulir yang telah Tidak dipenuhi oleh WPLNditetapbkan dalam Lampiran II atau LampiranIll Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER61/PJ/2009 jo PER24/PJ/2010 SKD telah diisi oleh WPLN dengan lengkap Tidak dipenuhi oleh WPLN SKD telah ditandatangani oleh WPLN atau Tidak dipehuhi oleh WPLNdiberi tanda yang setara dengan tandatangan sesuai dengan kelaziman dl negaramitra P3B 4 SKD telah disahkan oleh pejabat yang Tidak dipenuhi oleh WPLNberwenang, wakjlnya yang sah, atau pejabatkantor
    Bahwa dari penjelasan di atas, kami berkesimpulan bahwatidak adanya SKD dalam SPT Masa PPh Pasal 26 (SKDHalaman 16 dari 20 halaman.
Register : 29-03-2019 — Putus : 30-08-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 30/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 30 Agustus 2019 — Penggugat:
AYUANTTI ATTY
Tergugat:
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
15097
  • didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Kupang tanggal 29 Maret 2019 dalam Register Nomor: 30/G/2019/PTUNKPG, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 18 April 2019yang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut:OBJEK SENGKETA, 22020 222 220220 Bahwa yang menjadi objek sengketa Perkara Tata Usaha Negara iniadalahKeputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor : BKPP.803/02/3/2019,tanggal 3 Januari 2019, Tentang Hasil Integrasi Nilai Seleksi KompetensiDasar (SKD
    Timor Tengah Selatan dandinyatakan lulus seleksi Administerasi serta pada tanggal 5 November2018 Penggugat mengikuti Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) ;4.
    batas dan masukperingkat sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang OptimalisasiPemenuhan Kebutuhan / Formasi Pegawai Negeri Sipil dalam seleksiCPNS tahun 2018 disebut sebagai Peserta Seleksi Kompetensi Bidang(SKB) Kelompok Dua (2), Penggugat merupakan salah satu Peserta Tesyang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), berhak mengikutites Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) ;.
    Panitia Instansi wajib memverifikasi keabsahan dan linearitasisertifikasi pendidik sebelum dilakukan Integrasi SKD dan SKB. ;6.4. Seluruh peserta harus menunjukan sertifikasi pendidik kepadaPanitia Instansi untuk diverifikasi dan divalidasi keabsahan danlinieritasnya.
    Hasil Verifikasi tersebut angka 4 (empat) disampaikan oleh PanitiaInstansi kepada BKN sesuai dengan sistim aplikasi untuk pengolahan/Integrasi Hasil SKD dan SKB yang disediakan BKN pada lamanhttps://sscnadmin.bkn.go.id. Selanjutnya BKN akan memberikan nilai penuh (100.000) kepada peserta yang memiliki sertifikasi pendidik yangtelah dinyatakan valid dan sesuai linieritasnya oleh Panitia Instansi. 6.6.
Register : 26-07-2012 — Putus : 21-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.44119/PP/M.VII/19/2013
Tanggal 21 Maret 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10722
  • VIT/19/2013Bea Masuk2012bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan klasifikasiatas PIB Nomor : 118657, tanggal 27 Maret 2012 berupa importasi 10 Unit Kalmar TerminalTractors Model Ottawa 4x2 Shipped in SKD Condition, negara asal China, dengan klasifikasidiberitahukan pada pos tarif 8701.90.9000 BM 0% ACFTA) yang oleh Kantor PelayananUtama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan pada pos tarif 8701.20.1000 BM 5%,yang mengakibatkan diterbitkannya SPTNP Nomor
    diinterpretasi dalam HS sudahsesuai dan sangat spesifik dengan kondisi unit yang diimpor yaitu jenis traktor selain traktorpertanian, ditambah juga dengan hasil identifikasi barang yang menyebutkan bahwa unit yangdiimpor adalah jenis : traktor jalan untuk semi trailer selain traktor pertanian;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas permohonan banding PemohonBanding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi atas 10Units Kalmar Terminal Tractors Model Ottawa 4x2 Shipped in SKD
    The cab featurespower steering, automatic gear shifting, maximum visibility and a sharp turning radius,which provides our drivers with comfort while increasing productivity.Kalmar terminal tractors can spot 3 trailers in the same time it takes an overtheroadtractor to spot I trailer.bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis menyimpulkan identifikasi barang adalah :Terminal Tractors merk Kalmar, model Ottawa 4x2 dalam keadaan SKD (Semi KnockedDown) yang penggunaannya adalah : Off Highway.Klasifikasi
    ) yang penggunaannya adalah : Off Highway,Majelis berkesimpulan klasifikasinya adalah pada pos tarif 8701.90, yaitu Lainlain daripada traktor dikendalikan dengan berjalan kaki, traktor jalan untuk semi trailer, dan traktorrantai kelabang;bahwa lebih lanjut, pos tarif 8701.90 dibreakdown menjadi 2 (dua) sub pos tarif yaitu :8701.90 Lainlain:menimbangmenimbang8701.90.10.0 TraktorO pertanian8701.90.90.0 Lainlain0 sehingga dengan demikian Terminal Tractors merk Kalmar, model Ottawa 4x2 dalamkeadaan SKD
    XXXTerhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP NomorSPTNP006159/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 05 April 2012 dan menetapkan atasbarang yang diimpor dengan PIB Nomor 118657 tanggal 27 Maret 2012 yaitu KalmarTerminal Tractors Model Ottawa 4x2 Shipped in SKD Condition, negara asal China masukklasifikasi pos tarif 8701.90.90.00 dengan tarif bea masuk 0%;
Register : 05-06-2014 — Putus : 05-11-2014 — Upload : 27-05-2015
Putusan PN BANGKINANG Nomor 231/PID.B/2014/PN.BKN
Tanggal 5 Nopember 2014 — MUHAMMAD ROMADHON DAULAT RAJA GUKGUK
14277
  • RAFIZAL.Foto copy legalisir Surat Keterangan Nomor : 103/SKT/SKd/THR/2008 Tanggal 12 Maret 2008 Atas nama HAYATI OLOANyang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sekijang An. RAFIZAL.Foto copy legalisir Surat Keterangan Nomor : 104/SKT/SKd/THR/2008 Tanggal 12 Maret 2008 Atas nama KARTINI SIREGARyang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sekijang An. RAFIZAL.Foto copy legalisir Surat Keterangan Nomor : 105/SKT/SKd/THR/2008 Tanggal 12 Maret 2008 Atas nama Drs.
    RAFIZAL.Foto copy legalisir Surat Keterangan Nomor : 106/SKT/SKd/THR/2008 Tanggal 12 Maret 2008 Atas nama SAFRIL yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sekijang An. RAFIZAL.Foto copy legalisir Surat Keterangan Nomor : 113/SKT/SKd/THR/2008 Tanggal 13 Maret 2008 Atas nama EDI SETYANTO yangditanda tangani oleh Kepala Desa Sekijang An.
    oleh Kepala Desa Sekijang An.Rafizal;Foto copy Legalisir Surat Keterangan Nomor : 17/SKT/SKd/THR/2007 tanggal 24 September 2007 atas nama Ahmad WiraOkta Mahendra yang ditandatangani oleh Kepala Desa SekijangAn.Rafizal;Foto copy Legalisir Surat Keterangan Nomor : 18/SKT/SKd/THR/2007 tanggal 24 September 2007 atas nama Amanda RasuliaGita Mahendrasti yang ditandatangani oleh Kepala Desa SekijangAn.Rafizal;Foto copy Legalisir Surat Keterangan Nomor : 58/SKT/SKd/THR/2008 tanggal 01 Februari 2008 atas
    nama Idham Hasibuanyang ditandatangani oleh Kepala Desa Sekijang An.Rafizal;Foto copy Legalisir Surat Keterangan Nomor : 59/SKT/SKd/THR/2008 tanggal 01 Februari 2008 atas nama Wargoh Hasibuanyang ditandatangani oleh Kepala Desa Sekijang An.Rafizal;Foto copy Legalisir Surat Keterangan Nomor : 60/SKT/SKd/THR/2008 tanggal 01 Februari 2008 atas nama Bowo Budiartoyang ditandatangani oleh Kepala Desa Sekijang An.Rafizal;Foto copy Legalisir Surat Keterangan Nomor : 61/SKT/SKd/THR/2008 tanggal 01 Februari
    Surat Keterangan Nomor : 104/SKT/SKd/THR/2008 tanggal 12 Maret 2008 atas nama Kartini Siregar yangditandatangani oleh Kepala Desa Sekijang An.Rafizal; Foto copy Legalisir Surat Keterangan Nomor : 105/SKT/SKd/THR/2008 tanggal 12 Maret 2008 atas nama Drs.Adrias yangditandatangani oleh Kepala Desa Sekijang An.Rafizal;e Foto copy Legalisir Surat Keterangan Nomor : 106/SKT/SKd/THR/2008 tanggal 12 Maret 2008 atas nama Safril yangditandatangani oleh Kepala Desa Sekijang An.Rafizal;e Foto copy Legalisir
Register : 18-01-2018 — Putus : 19-02-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan PN SINGARAJA Nomor 50/Pdt.G/2018/PN.Sgr
Tanggal 19 Februari 2018 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
117
  • Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 5 Agustus 2005, di Kabupaten Buleleng , dan telah di datarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 474/WNI/Skd/2013, tertanggal 16 Juli 2013 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segela akibat hukumnya;4. menyatakan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 3 , lahir di Buleleng pada
    tanggal 26 Februari 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-02032015-0170, tertanggal 2 Maret 2015, ANAK 2 , lahir di Panji, tanggal 12 Maret 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1639/Disp/Skd/2013, tertanggal 25 Juli 2013 dan ANAK 1 lahir di Panji tanggal 26 Juni 2006, sesuai dengan 1683/Disp/Skd/2013, tertanggal 25 Juli 2013, hak asuhnya ada pada Penggugat dengan ketentuan Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk menjenguk dan bertemu anak-anak tersebut;5.
    , tanggal 26 Juni 2006, sesuai dengan Kutipan AktaKelahiran No. 1638/Disp/Skd/2013;.
    Foto Copy Kutipan Akta Kalahiran No. : 1683/Disp/Skd/2013 atas namaANAK 1 , tertanggal 25 Juli 2013, yang telah diberi meterai secukupnyadan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P2;3. Foto Copy Kutipan Akta Kalahiran No. : 1639/Disp/Skd/2013 atas namaANAK 2 , tertanggal 25 Juli 2013, yang telah diberi meterai secukupnyadan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P3;4.
    /2013; ANAK 1. , Lahir diPanji, tanggal 26 Juni 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1638/Disp/Skd/2013, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnyaperkawinan Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damaisebagaimana layaknya Suamiisteri yang saling menyayangi dan mencintai,ternyata Tergugat mulai goyah, tidak sabar dan sering ngambek tanpa alasanyang jelas.
    Dengan demikian tuntutanPenggugat sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 3 agar menyatakanketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 3 , lahir diBuleleng pada tanggal 26 Februari 2014, sesuai dengan Kutipan AktaKelahiran Nomor : 5108LT020320150170, tertanggal 2 Maret 2015, ANAK2 , lahir di Panji, tanggal 12 Maret 2009, sesuai dengan Kutipan AktaKelahiran Nomor : 1639/Disp/Skd/2013, tertanggal 25 Juli 2013 dan ANAK 1lahir di Panji tanggal 26 Juni 2006, sesuai dengan 1683/Disp/Skd/2013,
    26 Februari 2014, sesuai dengan KutipanAkta Kelahiran Nomor : 5108LT020320150170, tertanggal 2 Maret2015, ANAK 2 , lahir di Panji, tanggal 12 Maret 2009, sesuai denganKutipan Akta Kelahiran Nomor : 1639/Disp/Skd/2013, tertanggal 25 Juli2013 dan ANAK 1 lahir di Panji tanggal 26 Juni 2006, sesuai dengan1683/Disp/Skd/2013, tertanggal 25 Juli 2013, hak asuhnya ada padaPenggugat dengan ketentuan Tergugat tetap diberikan kesempatan untukmenjenguk dan bertemu anakanak tersebut;5.
Putus : 23-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 845 B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CITRA SURYA KOMUNIKASI
6038 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menggunakan formulir yang telah ditetapbkan dalam Lampiran II atauLampiran III;b) SKD telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;c) SKD telah ditandatangani oleh WPLN atau diberi tanda yang setara dengantanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B;d) SKD telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah ataupejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B, yang dapatberupa tanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangansesuai dengan kelaziman di negara mitra
    ,yang beralamat di 261, Ginza, Chuoku, Tokyo, Jepang sebagai lawantransaksi Pemohon Banding yang memiliki SKD;bahwa Majelis beroendapat SKD atas nama Chuo Senko Advertising Co.
    Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER61/PJ/2009 jo PER24/PJ/2010 2 SKD telah diisi oleh WPLN dengan lengkap Tidak dipenuhi oleh WPLN3 SKD telah ditandatangani oleh WPLN atau Tidak dipehuhl oleh WPLNdiberi tanda yang setara dengan tandatangan sesuai dengan kelaziman dl negaramitra P3B4 SKD telah disahkan oleh pejabat yang Tidak dipenuhi oleh WPLNberwenang, wakjlnya yang sah, atau pejabatkantor pajak yang berwenang di negara mitraP36, yang dapat berupa tanda tangan ataudiberi tanda yang setara
    dengan tandatangan sesuai dengan kelaziman di negaramitra P3B5 SKD disampaikan sebelum berakhirnya Tidak dipenuhi oleh WPLNbatas waktu dengan penyampalan SPT Masauntuk masa pajak terutangnya pajak Halaman 14 dari 21 halaman.
    Tai Yokotachi, bertanggal 5Oktober 2010, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuanpemotong/pemungut pajak wajib menyampaikan fotokopi SKD yangditerima dari WPLN sebagai lampiran SPT Masa;14) Dari penjelasan diatas, Pemohon Peninjauan Kembali berkesimpulanbahwa tidak adanya SKD dalam SPT Masa PPh Pasal 26 (SKDdiserahkan pada saat pemeriksaan atas nama Chuo Senko yangdisampaikan Termohon Peninjauan Kembali adalah untuk tahun pajak2008 tanggal 3 Juni 2009), membuat pembayaran imbalan sehubungandengan
Register : 31-07-2013 — Putus : 17-09-2013 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 433/Pid.B/2013/PN.RHL
Tanggal 17 September 2013 — - YUSRIADI ALIAS ABENG
2310
  • PUTUSANNomor : 433/PID.B/2013/PN.RHL.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidana dengan acarabiasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraterdakwa :Nama lengkap : YUSRIADI ALIAS ABENGTempat lahir : BesilamUmur/ tg. lahir : 51 tahun/ 02 Februari 1961Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan/ : IndonesiaTempat tinggal : Pondok SKD Desa Pondok Kresek KecamatanPujud Kab.
    Rokan Hilir, baik sebagai mereka yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja danmelawan hukum memihiki barang sesuatu yang seluruhnya atau sehagian adalah kepunyaanorang atau kepunyaan orang lain selain terdakwa, tetapi yang ada dalam kuasanya bukankarena kejahatan. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:bahwa pada hari, tanggal dan tempat tersebut diatas, berawal yang mana terdakwa yangbertugas sebagai kepala mekanik Kebun SKD
    1, sebelumnya pada bulan maret 2013terdakwa mengambil berupa (sam) unit Turbo Center bekas dan (satu) unit pompaOli Fuso (bekas) dni gudang penyimpanan barang bekas milik kebun SKD I yang manakedua barang tersebut terdakwa ambil pada saat saksi RONAL LAOLI hendakmenyimpan kedua barang tersebut kedalam gudnag tempat penyimpanan barang bekasakan tetapi pada saat saksi RONAL LAOLI ingin memasukan kedua barang tersebutdengan menggunakan angklong dan pada saat saksi RONAL LAOLI hendakmemasukan alat tersebut
    1 desa pondok kresek kecamatan pujudkabupaten Rokan Hilir selaku pemiliknya, sehingga kelompok tani Damai (SKD) 1menderita kerugian Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiahPerbuatan terdakwa YUSRIADI ALS ABENG sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 372 KUHPAtaukeduaBahwa terdakwa YUSRIADI Als ABENG, pada hari kamis tanggal 30 Mei 2013sekitar jam 12:00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasukdalam tahun 2013, bertempat di Pondok Kebun SKD1 Desa Pondok Kresek Kecamatan
    mengambil berupa (sam) unit Turbo Center bekas dan 1 (satu) unit pompaOli Fuso (bekas) dni gudang penyimpanan barang bekas milik kebun SKD I yang manakedua barang tersebut terdakwa ambil pada saat saksi RONAL LAOLI hendakmenyimpan kedua barang tersebut kedalam gudnag tempat penyimpanan barang bekasakan tetapi pada saat saksi RONAL LAOLI ingin memasukan kedua barang tersebutdengan menggunakan angklong dan pada saat saksi RONAL LAOLI hendakmemasukan alat tersebut kernudian pada saat itu pula terdakwa
Register : 06-06-2022 — Putus : 05-07-2022 — Upload : 08-07-2022
Putusan PT KUPANG Nomor 61/PID/2022/PT KPG
Tanggal 5 Juli 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : REZKI BENYAMIN PANDIE, S.H.
Terbanding/Terdakwa : JOHANES ENJANG VIDORINO WONASOBA Alias RINO
13127
  • Pub dan Karaoke;
  • 1 (satu) lembar asli surat izin lingkungan Shasari Pub dan Karaoke;
  • 1 (satu) lembar asli surat izin lokasi Shasari Pub dan Karaoke;
  • 1 (satu) lembar asli surat Nomor Induk Berusaha (NIB) Shasari Pub dan Karaoke;

Dikembalikan kepada Terdakwa JOHANES ENJANG VIDORINO WONASOBA Alias RINO;

  • 1 (satu) lembar surat keterangan domisili atas nama DISKA RAHMAWATI nomor : KW1.100/105/SKD
    /V/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh kantor lurah Wailiti;
  • 1 (satu) lembar surat keterangan domisili atas nama MELANI AMANDA PUTRI nomor : KW1.100/69/SKD/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 yang di keluarkan oleh kantor lurah Wailiti;
  • 1 (satu) lembar surat keterangan domisili atas nama SERLI MEILANI AMELIA nomor : KW1.100/28/SKD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang di keluarkan oleh kantor lurah Wailiti;
  • 1 (satu) lembar surat keterangan domisili atas nama SARI
    WATI nomor : KW1.100/106/SKD/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang di keluarkan oleh kantor lurah Wailiti;
  • 1 (satu) lembar surat keterangan domisili atas nama DEA WIDYA MUFI nomor : KW1.100/99/SKD/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang di keluarkan oleh kantor lurah Wailiti;
  • 1 (satu) lembar surat keterangan domisili atas nama CACA NURPADILAH nomor : KW1.100/91/SKD/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang di keluarkan oleh kantor lurah Wailiti;
  • 1 (satu) lembar surat keterangan
    domisili atas nama GEBY SUPARTINI nomor : KW1.100/71/SKD/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 yang di keluarkan oleh kantor lurah Wailiti;
  • 1 (satu) lembar surat keterangan domisili atas nama RITMA AKHYARI MAIDIN nomor : KW1.100/47/SKD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang di keluarkan oleh kantor lurah Wailiti;
  • 1 (satu) lembar surat keterangan domisili atas nama LINA SOLIS nomor : KW1.100/31/SKD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang di keluarkan oleh kantor lurah Wailiti;
  • >1 (satu) lembar surat keterangan domisili atas nama SERLI MEILANI AMELIA nomor : KW1.100/132/SKD/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang di keluarkan oleh kantor lurah Wailiti;
  • 1 (satu) lembar surat keterangan domisili atas nama DWI SRI HERDIYANTI nomor : KW1.100/70/SKD/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 yang di keluarkan oleh kantor lurah Wailiti;
  • 1 (satu) buah KTP atas nama GEBY SUPARTINI NIK 3203316306030003 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Register : 01-07-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 476 B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 September 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AST INDONESIA;
5843 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PadaTahun 2009 Pemohon Banding tidak memiliki Surat Keterangan Domisili(SKD) Pemohon Banding Luar Negeri dari otoritas Jepang dan SingapuraHalaman 4 dari 23 halaman.
    Bahwa dari dokumen pendukung yang disampaikan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)dalam persidangan berupa Surat Keterangan Domisili (SKD),diketahui bahwa SKD atas nama Sumitomo Forestry (Singapore)Ltd tersebut diterbitkan pada tanggal 17 Maret 2011, sedangkantransaksi pembayaran bunga dari Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) kepada Sumitomo Forestry(Singapore) Ltd terjadi sebelumnya yaitu pada Tahun 2009;c.
    Putusan Nomor 476/B/PK/PJK/2015diterbitkan pada tanggal 14 Pebruari 2011, yang berarti masaberlaku SKD tersebut atau SKD tersebut dapat dipergunakan daritanggal 14 Februari 2011 sampai dengan tanggal 13 Pebruari2012.
    Dengan demikian SKD tersebut tidak dapat digunakansebagai pembuktian resident Jepang karena waktupenggunaannya di luar masa berlakunya SKD atau dengan katalain Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak dapat menyerahkan SKD atas nama Sumitomo Forestry Co,Ltd yang berlaku pada saat terjadinya transaksi pembayaranroyalti dan bunga Tahun 2009;e.
    Dengan demikian SKD tersebuttidak dapat digunakan sebagai pembuktian resident Singapurakarena waktu penggunaannya di luar masa berlakunya SKD ataudengan kata lain Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak dapat menyerahkan SKD atas namaSumitomo Forestry (Singapore) Ltd yang berlaku pada saatterjadinya transaksi pembayaran bunga Tahun 2009;14.
Register : 03-03-2016 — Putus : 30-05-2016 — Upload : 20-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 171/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 30 Mei 2016 — NY.ROSNAWATI LELI CS >< PT.KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO)
97125
  • KawasanBerikat Nusantara (Persero) Nomor : 048/SKD/DRT.5.3/04/2013 tentangPerubahan Keputusan Direksi Nomor : 030/SKD/DRT.5.3/02/2013 tentangTarif Perpanjangan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPT1) DiatasHak Pengelolaan (HPL) di PT.
    Kawasan BerikatNusantara (Persero) Nomor : 048/SKD/DRT.5.3/04/2013 tentangPerubahan Keputusan Direksi Nomor : 030/SKD/DRT.5.3/02/2013tentang Tarif Perpanjangan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri(PPTl) Diatas Hak Pengelolaan (HPL) di PT. Kawasan BerikatNusantara (Persero) tanggal 24 April 2013 yang mengubah SuratKeputusan Direksi PT.
    Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor : 048/SKD/DRT.5.3/04/2013 tentang Perubahan Keputusan DireksiNomor : 030/SKD/DRT.5.3/02/2013 tentang Tarif PerpanjanganPerjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPTl) Diatas HakPengelolaan (HPL) di PT.
    Kawasan Berikat Nusantara(Persero) Nomor : 048/SKD/DRT.5.3/04/2013 tentang PerubahanKeputusan Direksi Nomor : 030/SKD/DRT.5.3/02/2013 tentangTarif Perpanjangan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPTI)Diatas Hak Pengelolaan (HPL) di PT. Kawasan Berikat Nusantara(Persero) tanggal 24 April 2013 yang mengubah Surat KeputusanDireksi PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor : 021/SKD/DRT.7.1/03/2012 tentang Tarif Perpanjangan PerjanjianPenggunaan Tanah Industri (PPT!)
Putus : 23-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 850 B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CITRA SURYA KOMUNIKASI
3625 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PER24/PJ/2010, yaitu:SKD menggunakan formulir yang telah ditetapbkan dalam Lampiran II atauLampiran III;SKD telah diisi oleh WPLN dengan lengkap.SKD telah ditandatangani oleh WPLN atau diberi tanda yang setara dengantanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B;SKD telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah ataupejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B, yang dapat berupatanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengankelaziman
    ,Ltd., yang beralamat di 261, Ginza, Chuoku, Tokyo, Jepang sebagailawan transaksi Pemohon Banding yang memiliki SKD;Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 850/B/PK/PJK/2015Bahwa Majelis berpendapat SKD atas nama Chuo Senko Advertising Co.
    Penelitian atas SKD (Formulir pada Lampiran II) untuk memastikanbahwa penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeriIndonesia harus dilakukan oleh Pemotong/Pemungut Pajak.6.
    No Uraian Persyaratan Administrasi Keterangan1 SKD menggunakan formulir yang telah Tidak dipenuhi oleh WPLNditetapkan dalam Lampiran II atau LampiranIll Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER61/PJ/2009 jo PER24/PJ/20102 SKD telah diisi oleh WPLN dengan lengkap Tidak dipenuhi oleh WPLN3 SKD telah ditandatangani oleh WPLN atau Tidak dipehuhl oleh WPLNdiberi tanda yang setara dengan tandatangan sesuai dengan kelaziman dl negaramitra P3B4 SKD telah disahkan oleh pejabat yang Tidak dipenuhi oleh WPLNberwenang
    Tai Yokotachi,bertanggal 5 Oktober 2010, dapat kami sampaikan bahwaberdasarkan ketentuan pemotong/pemungut' pajak wajibmenyampaikan fotokopi SKD yang diterima dari WPLN sebagailampiran SPT Masa;Bahwa dari penjelasan di atas, kami berkesimpulan bahwa tidakadanya SKD dalam SPT Masa PPh Pasal 26 (SKD diserahkanpada saat pemeriksaan atas nama Chuo Senko yang disampaikanTermohon Peninjauan Kembali adalah untuk tahun pajak 2008tanggal 3 Juni 2009), membuat pembayaran imbalan sehubungandengan pekerjaan,
Register : 09-12-2011 — Putus : 16-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.42726/PP/M.I/13/2013
Tanggal 16 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
149642
  • ada dalam berkas sengketa dan selama persidangandiperoleh keterangan sebagai berikut :bahwa koreksi objek PPh Pasal 26 sebesar Rp48.494.314.402,00 tersebut, berasaldari equalisasi objek PPh Pasal 26 dengan biaya di Neraca sebesarRp48.015.847.325,00, dan tambahan koreksi dalam pembahasan akhir hasilpemeriksaan atas biaya Education and TrainingCC sebesar Rp478.467.077,00 ;bahwa Terbanding mengemukakan pada saat pemeriksaan, Pemohon Banding tidakmemberikan dokumen berupa Surat Keterangan Domisili (SKD
    terdapat objekobjek pembayaran jasa luar negeri yang dilaporkan ataudibayar PPN Jasa Luar Negerinya namun tidak dilaporkan atau tidak dibayarkan PPhPasal 26nya karena berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yangdisepakati oleh Indonesia dengan Negaranegara bersangkutan, jasa luar negeriyang diberikan oleh perusahaan di luar negeri tidak menimbulkan Badan UsahaTetap (BUT);bahwa Pemohon Banding mengemukakan, karena tidak ada BUT maka tidak adaobjek PPh Pasal 26 yang terutang sepanjang SKD
    telah disampaikan oleh PemohonBanding kepada Terbanding, dan pada saat pemeriksaan Pemohon Banding telahmenyerahkan daftar SKD;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, biaya education dan training bukanmerupakan objek PPh Pasal 26, demikian juga untuk pembayaran bungaseharusnya tidak ada koreksi tarif karena Pemohon Banding telah menyerahkanSKD;bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan data berupa SKD pada tanggal 14 Juni2011, dalam data tersebut terdapat SKD atas nama Compagnie Financiere Alcatelyang
    denganChina, pemberian jasa luar negeri tersebut bukan merupakan objek Pajak PPh Pasal26, dan Pemohon Banding telah melampirkan SKD pada saat pemeriksaan dankeberatan;bahwa Pemohon Banding mengungkapkan, dalam proses uji kebenaran materiPemohon Banding telah menunjukkan dokumen pendukung sebagai berikut :1.
    SKD asii;3. Statement letter bahwa International Treasury merupakan divisi SA Alcatel Lucent;4.
Register : 02-01-2020 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/HUM/2020
Tanggal 24 Februari 2020 — MIFTA ADITIA WULANDARI, DK VS MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REFORMASI BIROKRASI RI (MENPAN RB);
398308 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2 P/HUM/2020Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018(Peraturan Menteri PANRB Nomor 61 Tahun 2018), khususnyaterhadap Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 3Peserta SKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berlakuketentuan sebagai berikut:a.Nilai kumulatif SKD formasi Umum paling rendah 255 (dua ratuslima puluh lima);Nilai kumulatif SKD formasi Umum untuk jabatan DokterSpesialis dan Instruktur Penerbang paling rendah 255 (dua ratuslima puluh lima);
    Nilai kumulatif SKD formasi Umum untuk jabatan Petugas Ukur,Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, PenjagaMercu Suar, Pelatih/Pawang Hewan, dan Penjaga Tahananpaling rendah 255 (dua ratus lima puluh lima);Nilai kumulatif SKD formasi Putra/Putri Lulusan Terbaik(Cumlaude) dan Diaspora paling rendah 255 (dua ratus limapuluh lima);Nilai kumulatif SKD formasi Penyandang Disabilitas palingrendah 220 (dua ratus dua puluh);Nilai kumulatif SKD formasi Putra/Putri Papua dan Papua Baratpaling rendah
    220 (dua ratus dua puluh);Nilai kumulatif SKD formasi Tenaga Guru dan TenagaMedis/Paramedis dari Eks Tenaga Honorer Kategonl!
    Telah ditegaskandalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri PANRB Nomor 61Tahun 2018 bahwa setiap peserta yang mengikuti SKD dapatmengikuti SKB dengan ketentuan:a. Peserta SKD yang memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkanPeraturan Menteri PANRB Nomor 37 Tahun; danb.
    Putusan Nomor 2 P/HUM/2020 Bahwa CPNS yang lulus SKD berdasarkan PeraturanMenteri PANRB Nomor 3/7 Tahun 2018 belum memenuhiformasi CPNS Tahun 2018.
Putus : 01-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1872/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER
5832 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ) wajib dilampirkan dalam SPT Masa untuk masapajak teruntangnya pajak, dalam hal transaksi dilakukan dengan Wajib PajakLuar Negeri dimana dalam ketentuan P3Bnya tidak terdapat pajak yang terutang(karena hak pemajakannya di negara domisili), Wajib Pajak tidak wajibmelampirkan SKD;Bahwa lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak yangsama, menyebutkan bahwa:"SKD yang menggunakan formulir sebagaimana ditetapbkan dalam Lampiran(Form DGT 1) yang disampaikan kepada Pemotong/Pemungut
    Putusan Nomor 1872/B/PK/PJK/2017Bahwa berdasarkan peraturan di atas dapat Pemohon Banding simpulkankembali bahwa yang tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapanketentuan yang diatur dalam P3B adalah hanya atas SKD yang menggunakanformulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Il (Form DGT 1) yangdisampaikan kepada Pemotong/Pemungut pajak setelah berakhirnya bataswaktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak;Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan juga bahwa SKD yang PemohonBanding
    Lebih lanjut, SKD Nordea Bank Finland Plc,Singapore Branch (Finlandia), SKD Skandinaviska Enskilda Banken (Swedia)dan SKD Mizuho Corporate Bank (Jepang) telah Pemohon Banding serahkanpada saat proses pemeriksaan;Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda(Tax Treaty) antara Indonesia dan Swedia, diatur bahwa:"The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in thatState unless the enterprise carries on business in the other Contracting Statethrough
    Putusan Nomor 1872/B/PK/PJK/2017formal yang dapat dijadikan dasar penelitian status kependudukanlawan transaksi, yaitu tidak pernah melampirkan SKD lawan transaksiyang berada di luar negeri yang menerima pembayaran atas jasafacilitator agent, Pemohon Banding dalam persidangan telahmenyampaikan SKD atas nama penerima jasa yang terdiri dariNordea Bank Finland Plc, Nordea Bank AB (publ), Mizuho CorporateBank dan Nordea Bank Finland Plc (Singapore Branch) danmenyatakan bahwa pembayaran atas jasa yang
    Pajak ini.Pasal 4 ayat (3) :Persyaratan administratif sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah SKD yangdisampaikan oleh WPLN kepadaPemotong/Pemungut Pajak :a.
Putus : 23-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 844 B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CITRA SURYA KOMUNIKASI
4932 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atauLampiran III;b) SKD telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;c) SKD telah ditandatangani oleh WPLN atau diberi tanda yang setaradengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B;d) SKD telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah ataupejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B, yang dapatberupa tanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangansesuai dengan kelaziman di negara mitra
    ;e) SKD disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTmasa untuk masa terutangnya pajak;Halaman 2 dari 22 halaman.
    Penelitian atas SKD (Formulir pada Lampiran Il) untukmemastikan bahwa penerima penghasilan bukan subjekpajak dalam negeri Indonesia harus dilakukan olehPemotong/Pemungut Pajak;6.
    Putusan Nomor 844/B/PK/PJK/20151 SKD menggunakan formulir yang telah Tidak dipenuhi oleh WPLN2 SKD telah diisi oleh WPLN dengan lengkap Tidak dipenuhi oleh WPLN3 SKD telah ditandatangani oleh WPLN atau Tidak dipehuhl oleh WPLN4 SKD telah disahkan oleh pejabat yang Tidak dipenuhi oleh WPLN5 SKD disampaikan sebelum berakhirnya Tidak dipenuhi oleh WPLN 3.5.3. 6.3.7.Bahwa pernyataan Termohon Peninjauan Kembali bahwaPER61/PJ/2009 jo PER24/PJ/2010 tidak memiliki legitimasiadalah nyatanyata tidak benar
    Bahwa dari penjelasan di atas, kami berkesimpulan bahwatidak adanya SKD dalam SPT Masa PPh Pasal 26 (SKDdiserahkan pada saat pemeriksaan), membuat pembayaranimbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatanHalaman 18 dari 22 halaman. Putusan Nomor 844/B/PK/PJK/20153. 11.3. 12.3. 14.3.15.terutang PPh Pasal 26 dengan tarif umum 20%, karena tidaklolos uji prosedur administratif seperti dalam PER61/PJ/2009jo.