Ditemukan 107 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
soetaryono
soeharyono
soemarjono
soehartono
soedarsono
soemarsono
soemartono
soekaryono
soedaryono
Register : 23-03-2017 — Putus : 04-09-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 67/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 4 September 2017 — KAHARUDIN LATIEF ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
176 — 93
176 — 93
Bahwa selanjutnya menurut Soemaryono, SH dan Anna Erliyana, SH,MH dalam bukunya Tuntutan Praktik Beracara di Peradilan Tata UsahaNegara menyebutkan harus adanya syarat formil dan materil dalampengajuan Gugatan. Syarat formil berisi jati diri (identitas) PENGGUGATdan syarat materiil berisi dasar Gugatan yang biasa disebut denganposita atau fundamentum petendi dan tuntutan atau petitum;7.
Register : 01-06-2012 — Putus : 19-12-2012 — Upload : 11-02-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 11/G/2012/PTUN.SMD Tanggal 19 Desember 2012 — - PEMDA KABUPATEN KUTAI TIMUR
melawan
- KEPALA CABANG BANK MANDIRI, Tbk. SANGATTA;
- KEPALA KP PAJAK PRATAMA BONTANG;
- KEPALA KANWIL DJP KALIMANTAN TIMUR.
155 — 70
155 — 70
." ; == 722 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnKetentuan mengenai Pasal 48 UndangUndang tentang Peradilan Tata UsahaNegara juga dijelaskan oleh Soemaryono, S.H dan Prof. Anna Erliyana, S.H.
tentangPeradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Indroharto,S.H. ; Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :131/WPJ.14/BD.06/2012, tanggal 09 Maret 2012, tentang PenguranganAtau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan ; Foto copy sesuai dengan asli Usaha Memahami UndangUndang tentangPeradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Indroharto,S.H.; Foto copy sesuai dengan asli Tuntunan Praktik Beracara Di Peradilan TataUsaha Negara, Soemaryono
Register : 18-09-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 471 K/TUN/2017 Tanggal 26 Oktober 2017 — I. ELLIANA WIBOWO., II. PENGURUS GEREJA DAN DANA PAPA ROMA KATOLIK YAKOBUS KELAPA GADING VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;
131 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
131 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Kabur (Obscuur Libel);a.Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat, dan Tidak Lengkap(Obscurrum Libellum) bahwa gugatan obsucuurum libellum adalahSurat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap(onduidelijk) atau formulasi gugatan tidak jelas;Tidak Jelas;Bahwa menurut Soemaryono S.H. dan Prof. Anna Erliyana, S.H.
Register : 30-12-2016 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 311/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 19 Juni 2017 — 1.MULYANA, 2. MULYADI;1.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, 3.PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (Persero)
115 — 42
115 — 42
SK 112/Ka/1961, disisi lainPenggugat mendasarkan pada Girik C No. 377 Persil 53 D.II;Tidak JelasBahwa menurut Soemaryono S.H., dan Prof. Anna Erliyana, S.H.
Register : 15-06-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 139/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 15 Nopember 2016 — ELLIANA WIBOWO ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, dkk
102 — 157
102 — 157
Tidak Jelas.Bahwa menurut Soemaryono S.H. dan Prof. Anna Erliyana, S.H., M.H.
Register : 02-11-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 04-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 260/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 27 April 2017 — TOMMY ALEX KALALO;1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, 2. HENDRA NAGARIA
124 — 337
124 — 337
Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat, dan Tidak Lengkap(Obscurrum Libellum) Bahwa gugatan obsucuurum labellum adalahHalaman 22 dari 53 halaman putusan Nomor 260/G/2016/PTUNJKTSurat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap(onduidelijk) atau formulasi gugatan tidak jelas ;Tidak JelasBahwa menurut Soemaryono S.H., dan Prof. Anna Erliyana, S.H.
Putus : 14-08-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 254 K/TUN/2014 Tanggal 14 Agustus 2014 — I. PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA;
II. II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG
Melawan
IVONE FELICIA INTAN D.S. alias NJI RATU EPON IRMA FELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA gelar dikadaleman INTAN DUANEPAKEN
113 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan tidak membedabedakan orang;b Bahwa Pasal 74 UU Nomor 5 Tahun1986, mengatur:1 Pemeriksaansengketa dimulaidengan membacakanisi gugatan dan suratyang memuatjJawabannya olehHakim Ketua Sidang,dan jika tidak adasurat jawaban, pihaktergugat diberikesempatan untukmengajukanjJawabannya;2 Hakim Ketua Sidangmemberikankesempatan kepadakedua belah pihakuntuk = menjelaskanseperlunya hal yangdiajukan oleh merekamasingmasing;c Dalam buku Tuntutan PraktikBeracara di Peradilan Tata UsahaNegara, karangan Soemaryono
Register : 22-03-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 65/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 25 Juli 2017 — WAWAN SETIAWAN, AMK ; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
67 — 49
67 — 49
objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Tergugat,bukan Surat Keputusan Menteri Kesehatan, karena itu eksepsi yang demikianharus dinyatakan tidak diterima;Halaman 56 dari 70 halaman Putusan Nomor : 65/G/2017/PTUN Jkt.Menimbang bahwa majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa suatugugatan tidak dapat dikatakan kabur apabila Jelas dasar hukum yang dijadikanalasan gugatan, jelas objek sengketanya, dan jelas apa yang diminta ( Petitum )serta Jelas Subjeknya, hal ini juga yang seperti Pendapat Soemaryono
Register : 21-12-2018 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 61/G/2018/PTUN.PBR Tanggal 21 Mei 2019 — Penggugat:
YURNALIS
Tergugat:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU
Intervensi:
BUYUNG DARLIS
151 — 69
YURNALIS
Tergugat:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU
Intervensi:
BUYUNG DARLIS
151 — 69
perdata, yang tidakpuas atas suatu keputusan tata usaha negara, prosedur dilakukan dilingkunganpemerintahan sendiri dan terdiri atas prosedur banding administratif yaitupenyelesaian dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari dari instansiyang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan dan keberatan adalahHalaman 73 dari 76 Putusan Nomor : 61/G/2018/PTUN.PBRpenyelesaian sengketa yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat tatausaha negara yang mengeluarkan keputusan;Menimbang, bahwa Soemaryono
Register : 09-05-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 97/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 12 September 2017 — NENI FARIDAH, SKM., MM ; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
90 — 33
90 — 33
sepantasnyauntuk dikemukakan di dalam dalildalil atau alasan yang menjadi dasar olehPenggugat untuk mengajukan gugatan dan bukanlah dijadikan sebagai obyeksengketa di Pengadilan untuk dimintakan pembatalannya oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa suatugugatan tidak dapat dikatakan kabur apabila jelas dasar hukum yang dijadikanalasan gugatan, jelas objek sengketanya, dan jelas apa yang diminta (Petitum)serta jelas subjeknya, hal ini juga yang seperti Pendapat Soemaryono
Putus : 27-10-2009 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313 K/TUN/2009 Tanggal 27 Oktober 2009 — PT. NUSA PALAPA MINERALS ; BUPATI LEBONG, PT. TANSRI MADJID ENERGI
89 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
diterbitkan oleh Gubernur Propinsi Bengkulu (yang secarasalah, tidak cermat dan keliru disebut oleh Majelis Hakim TingkatBanding sebagai Kuasa Pertambangan yang diterbitkan oleh DinasESDM Bengkulu) dalam suatu metriks adalah juga melanggar azasPresumptio Justae Causa yang dianut dalam Hukum AdministrasiNegara;Azas Presumptio Justae Causa maksudnya adalah suatu KeputusanTata Usaha Negara (beschikking) harus selalu dianggap benar dandapat dilaksanakan sepanjang Hakim belum membuktikansebaliknya;(Lihat Soemaryono
Register : 29-12-2016 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 02-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 309/G/2016/PTUN Jkt Tanggal 5 Juli 2017 — H. SYAMHARI HAKIM ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
210 — 121
210 — 121
Bahwa gugatan Obscuur Libellum adalah Surat gugatanHalaman 25 dari 76 halaman Putusan Nomor 309/G/2016/PTUN Jkt.Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) atau formasigugatan tidak jelas;Tidak Jelas;Bahwa menurut Soemaryono, S.H., dan Prof. Anna Erlianna, S.H.
Register : 31-03-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 K/TUN/2016 Tanggal 16 Mei 2016 — PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA DISINGKAT PERADIN VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - RI., II. PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA DISINGKAT PERADIN;
178 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
178 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan;Sejalan dengan ketentuan hukum di atas, layak kiranya untukdiperhatikan doktrin dari Soemaryono, S.H. dan Anna Erliyana, S.H.,M.H., dalam bukunya yang berjudul Tuntunan Praktik Beracara diPeradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Primamedia Pustaka, Jakarta:1999, pada halaman 77 sampai dengan 80, yang menyatakan sebagaiberikut:c.
Register : 10-06-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 71/G/2020/PTUN.BDG Tanggal 2 September 2020 — Penggugat:
PT DOLLAR LESTARI MANDIRI
Tergugat:
1.KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG JASA/KONSTRUKSI PENGADAAN RS CIMACAN TA 2020
2.Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa/Kontruksi Pengadaan Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Rumah Sakit Cimacan Tahun Anggaran 2020
374 — 155
PT DOLLAR LESTARI MANDIRI
Tergugat:
1.KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG JASA/KONSTRUKSI PENGADAAN RS CIMACAN TA 2020
2.Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa/Kontruksi Pengadaan Bangunan Gedung Rawat Inap Lanjutan Rumah Sakit Cimacan Tahun Anggaran 2020
374 — 155
Soemaryono dan Anna Erliyana dalambukunyaTuntunan Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara halaman 8mengemukakan upaya administratif bertujuan untuk menilai secara lengkap suatukeputusan baik dari aspek legalitas (rechmatigheid) maupun aspek opportunitas(doelmatigheid), para pihak tidak dihadapkan pada hasil keputusan menang ataukalah (win or loose) seperti halnya Pengadilan, tetapi pendekatan musyawarah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan bahwamenuntaskan penyelesaian
Putus : 28-04-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 28 April 2016 — PT.INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (Persero) VS 1. YOHANES M. YUNUS, DKK
68 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
CiptoRT. 4 RW. 10, Bedali, Lawang;IVAN TEGUH SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Kol.Sugiono 74, RT. 2 RW. 12, Cilacap;EDY SOEMARYONO YUSDIANTO, bertempat tinggal di JalanAnjarmoro RT. 2 RW. 4, Turi Rejo, Lawang;SUHERMAN, bertempat tinggal di Jalan A.
Register : 18-01-2022 — Putus : 09-05-2022 — Upload : 09-05-2022
Putusan PA BEKASI Nomor 0411/Pdt.G/2022/PA.Bks Tanggal 9 Mei 2022 — Penggugat:
1.Kamijanti binti SUprapto Tjokrosoemarmo
2.Anto Harudjijanto bin Soeharto
Tergugat:
Retno Imaniwati binti Soeharto
113 — 37
1.Kamijanti binti SUprapto Tjokrosoemarmo
2.Anto Harudjijanto bin Soeharto
Tergugat:
Retno Imaniwati binti Soeharto
113 — 37
Sebelah Utara rumah Bapak Soemaryono;
b. Sebelah Selatan rumah dinas PU;
c. Sebelah barat, tanah bapak Sariyanto;
d. Sebelah timur Jalan Jaksaan;
4.2.
Register : 11-08-2016 — Putus : 17-02-2017 — Upload : 23-02-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 180/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 17 Februari 2017 — MULYATI, dkk ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, dkk
108 — 64
108 — 64
Tidak JelasBahwa menurut Soemaryono S.H., dan Prof. Anna Erliyana, S.H.,M.H dalam bukunya yang berjuduk Tuntutan Praktik Beracara diPeradilan Tata Usaha Negara, pada intinya menjelaskan jika suatuSurat Gugatan harus memenuhi syarat formil dan materiil, dimanaapabila tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan kuranglengkapnya gugatan;c.
Putus : 25-03-2014 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 814 K/PDT/2013 Tanggal 25 Maret 2014 — I. 1. YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA, dk, II. II. DR. H. ABDUL RAUF, DSOG VS Ny. RUMITA BUTARBUTAR
381 — 287 — Berkekuatan Hukum Tetap
381 — 287 — Berkekuatan Hukum Tetap
Soemaryono Rahardjo, SE.,MBA.,masingmasing selaku Ketua dan Sekretaris Yayasan RumahSakit Islam Jakarta, berkedudukan di Jalan Cempaka PutihTengah VI Nomor 4 A Jakarta Pusat;2. DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTAPONDOK KOPI, diwakili oleh H. Denny P. Machmud, Sp.THT.,berkedudukan di Jalan Raya Pondok Kopi, Jakarta Timur,keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepadaMuhammadiantoro P. SH.
Register : 04-08-2017 — Putus : 03-11-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 PK/TUN/2017 Tanggal 3 Nopember 2017 — PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN) VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN);
185 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
185 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnyaputusan Pengadilan.Halaman 55 dari 82 halaman Putusan Nomor 140 PK/TUN/2017Sejalan dengan ketentuan hukum di atas, layak kiranya untuk diperhatikandoktrin dari Soemaryono, S.H. dan Anna Erliyana, S.H., M.H., dalambukunya yang berjudul Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata UsahaNegara, Penerbit Primamedia Pustaka, Jakarta: 1999, pada halaman 77s.d 80, yang menyatakan sebagai berikut:a.Bentuk dan
Register : 24-10-2012 — Putus : 21-02-2013 — Upload : 11-06-2013
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 15/G/2012/PTUN.PLK Tanggal 21 Februari 2013 — ALDIARTO GANDRUNG,S.Pd Dkk
melawan
Walikota Palangka Raya
93 — 26
93 — 26
., Dir TUN pada JAM DATUN Kejaksaan Agung RI(Foto copy dari foto copy); Foto copy Bab Il Buku Tuntunan Praktik Beracara Di Peradilan TataUsaha Negara, Karangan Soemaryono, S.H., Anna Erliyana, S.H.