pelaku harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena anak pelaku mampu bertanggung jawab,maka anak pelaku harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada anak pelaku,Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait pemidanaan yangdipandang tepat dijatuhnkan kepada anak pelaku apakah pidana ataukahtindakan;Menimbang, bahwa pasal 69 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA

), menyatakananak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuandalam UU SPPA dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanyadapat dikenai tindakan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini anak pelaku pada saat melakukantindak pidana dirinya telah berusia 17 (tujuh belas) tahun;Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 71 UU SPPA, pidana pokokbagi Anak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1)pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau

Pidana yang dijatunkan kepada Anak dilarangmelanggar harkat dan martabat Anak.Menimbang, bahwa menurut Pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA, Hakimwajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari PembimbingKemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Maka dapat dipertimbangkan untukmenempatkan anak pada LPKA Martapura;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 79 ayat (3) UU SPPA menyatakanminimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak, oleh karenanyaMajelis Hakim akan turut mempertimbangkan ketentuan tersebut dalampenjatuhan putusan;Menimbang, bahwa Hakim memandang anak adalah bagian darigenerasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakanHalaman 19 dari 23 Putusan Nomor 5/Pid.SusAnak/2020/PN Amtpotensi dan penerus citacita

haruslahmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab,maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak menegaskan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenaitindakan dan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dikenai tindakan;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memperhatikan pula ketentuanPasal 71 UU SPPA

Penjara;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (4) UU SPPA pidanayang dijatuhnkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil PenelitianKemasyarakatan Untuk Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dari BalaiPemasyarakatan Kelas IIB Nabire atas nama Anak tanggal 08 Januari 2021,Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien Anak diberikanhukuman seringanringannya karena klien masih dibawah umur, masihberstatus pelajar serta baru pertama kali melakukan

Klien juga masih dapat dibina kearah yang baik dan jika dilakukanpenahanan dalam jangka waktu yang lama akan mempengaruhi perkembanganjiwa serta menghambat masa depan klien;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 81 UU SPPA menegaskanbahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disampaikan orang tuaAnak, bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik Anak menjadipribadi yang lebih baik dan anak berniat untuk dapat meneruskan pendidikan

disamakan seperti halnya perbuatanpidana yang pelakunya adalah dewasa, karena apabila disamakan dapatberpengaruh pada psikologi anak dan berdampak juga pada pendidikan anak;Menimbang, bahwa pemidaan terhadap anak sebagai pelaku perbuatanpidana tentunya Hakim mengharapkan pemidanaan tersebut dapat merubahanak menjadi lebin baik sebagai generasi muda tanpa harus dijatuhi pidanapenjara dan kiranya pidana yang dijatunkan kepada anak tidak bolehmencederai rasa keadilan itu sendiri sebagaimana pasal 70 UU SPPA

dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf b UndangundangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dengan syaratpengawasan, maka Anak harus melaksanakan syarat umum yaitu Anak tidakHalaman 17 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.SusAnak/2021/PN Nabmelakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat danjuga syarat khusus yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (5) UU SPPA

Pardjaman Toto dr, SpPA, Sp.PF, SH2. Deni Ridwan umur 3 (tiga) tahun sesuai Surat Keterangan PemeriksaanNomor : 28/VII1/CM/RSUC/2007 tanggal 4 Juli 2007 dari RSU Cibabat Cimahiyang ditandatangani oleh dr. Ariani,3. Ny. Maesaroh umut 40 (empat puluh) tahun sesuai dengan SuratKematian Nomor : 474.3/30/Kersra tanggal 15 April 2007 dari Kepala DesaJambudipa yang ditandatangani oleh HJ. Tjintjin Kosasih A, Ma,4.

Pardjaman Toto dr, SpPA, Sp.PF, SH.2. Ny. Dede Sukaesih umur 52 (lima puluh dua) sesuai dengan Visum EtRevertum Nomor : 446/RSHS/VER/VII/2007 tanggal 28 Juli 2007 dari RS.Hasan Sadikin Bandung yang ditandatangani oleh dr. Nursuadi ID,3. Sdr. Aa Koswara 24 (dua puluh empat) sesuai dengan Surat KeteranganPemeriksaan dari RSU Cibabat Cimahi Nomor : 27/VII/CM/RSUC/2007 tanggal4 Juli 2007 yang ditandatangani oleh dr. Ariani4.

Pardjaman Toto dr, SpPA,Sp.PF, SH2. Deni Ridwan umur 3 (tiga) tahun sesuai Surat KeteranganPemeriksaan Nomor : 28/VII/CM/RSUC/2007 tanggal 4 Juli 2007dari RSU Cibabat Cimahi yang ditandatangani oleh dr. Ariani,3. Ny. Maesaroh umut 40 (empat puluh) tahun sesuai denganSurat Kematian Nomor : 474.3/30/Kersra tanggal 15 April 2007dari Kepala Desa Jambudipa yang ditandatangani' oleh Hu.Tjintjin Kosasih A, Ma,4.

PardjamanToto dr, SpPA, Sp.PF, SH.2. Ny. Dede Sukaesih umur 52 (lima puluh dua) sesuai denganVisum Et Revertum Nomor : 446/RSHS/VER/VII/2007 tanggal 28Juli 2007 dari RS. Hasan Sadikin Bandung yang ditandatanganioleh dr. Nursuadi ID,ai Sdr. Aa Koswara 24 (dua puluh empat) sesuai dengan SuratKeterangan Pemeriksaan dari RSU Cibabat Cimahi Nomor =:27/V1/CM/RSUC/2007 tanggal 4 Juli 2007 yang ditandatanganioleh dr. Ariani4.

Pardjaman Toto dr, SpPA,Sp.PF, SHee Deni Ridwan umur 3 (tiga) tahun sesuai Surat KeteranganPemeriksaan Nomor : 28/VII/CM/RSUC/2007 tanggal 4 Juli 2007dari RSU Cibabat Cimahi yang ditandatangani oleh dr. Ariani,3. Ny. Maesaroh umut 40 (empat puluh) tahun sesuai denganSurat Kematian Nomor : 474.3/30/Kersra tanggal 15 April 2007dari Kepala Desa Jambudipa yang ditandatangani' oleh Hu.Tjintjin Kosasih A, Ma,4.

730000000000000054876300005515380000000017000001848800005510640000550594000055151700005484420000550453000055038600005505730000469313000055023100005501700000550365000039860500005516270000018619000004440100005517190000044507000006726200005518110000067381000009246700005519030000092573000011739500005519950000117514000013942000005520870000139526000016114000005521790000161272000018685200005522710000186958000021448800005523 630000214607000024143300005488980000550147000029728600005488 42000054887700002963516953500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000PypvpvrAppPpAPAPAAPAPPAPpPpPAPApPPPPpPsPsPpAPPpPsPPpPspPppPpPAPPpPspPpPpPPsPpPpPAP ss spPa

EMPLATE VII DIVERSI SPPA PERATURAN MAHKAMAHGUNGREPUBLIK INDONESIATemplate penetapan KPN diversi berhasil di pengadilanPENETAPANNomor : 08/Pen.Div/2014/PN.Gin jo. 207/Pid.SusAnak/2014/PN.GINDEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Negeri Gianyar ;Setelah membaca :1.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak Virgo Ananda pgl Virgo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP Jo UU No.11 Tahun 2012 Tentang SPPA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pengembalian

Menyatakan Terdakwa Nardiwan Hutagalung terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PencurianDengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363Ayat (1) ke3 KUHP Jo Pasal 71 dan 82 UU RI No. 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NardiwanHutagalung selama selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulandikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;3.

Sihombing aliasUmak Imla mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000, (enam juta lima ratusrupiah), atau setidaktidaknya lebih dari Rp.250, (dua ratus lima puluh rupiah);Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP Jo pasal 71 dan 82 UU RI Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1. Ria Br.

No. 11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana Anak (SPPA), yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Barang Siapa ;2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain;3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;4. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yangada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahuiatau tidak dikehendaki oleh yang berhak;5.

Sehingga dengan demikianunsur keempat telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1)ke3 KUHP Jo Pasal 71 dan 82 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana Anak (SPPA), telah terpenuhi dalam perbuatan Anak, makaAnak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan

meringankan Anak;Keadaan yang memberatkan: Bahwa, perbuatan Anak meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Anak mengakui terusterang perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi lagi; Anak berlaku sopan dalam persidangan; Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke3 KUHP Jo Pasal 71 dan 82UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Hakim tidakmenemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasanyang dapat menghapus kesalahan Anak sehingga dalam hal ini Anak dianggapmampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Anakharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak atau biasa dikenal dengan istilah UU SPPA

menegaskanHalaman 19 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.SusAnak/2021/PN Tubbahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkanUndangUndang tentang Sistem Peradilan Anak, dan UndangUndang tersebutmenegaskan pula bahwa Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapatdikenai tindakan;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memperhatikan pula ketentuanPasal 70 UU SPPA yang menegaskan bahwa ringannya perbuatan, keadaanpribadi Anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadikemudian

dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk tidak menjatuhkanpidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilandan kemanusiaan;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memperhatikan pula ketentuanPasal 71 UU SPPA yang menegaskan bahwa pidana pokok bagi Anak terdiriatas:a. pidana peringatan,b. pidana dengan syarat :1.

Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan;Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan BalaiPemasyarakatan Kelas II Bengkulu) dalam Laporan Hasil PenelitianKemasyarakatan tanggal 2 Agustus 2021 merekomendasikan apabila Anakdinyatakan terbukti bersalah maka Anak direkomendasikan dijatuhi pidanaPembinaan dalam Lembaga di Yayasan IPWL DWIN FUNDATION KaruniaInsani Kabupaten Rejang Lebong Jalan SGO Nomor 01 Kelurahan Dwi TunggalCurup;Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim pun merujuk pula padaketentuan Pasal 81 UU SPPA

BarangBukti oleh Pegadaian Lebong pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 pada anakpelaku, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paketNarkotika Gol jenis Sabu dengan hasil penimbangan adalah berat kotor : 0,23gram, berat bersih 0,07 gram, berat plastik 0,16 gram, disisinkan untuk Uji labseberat : 0,04 gram, sisa barang bukti : 0,03 gram;Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.SusAnak/2021/PN TubMenimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dan memperhatikanpula ketentuan Pasal 70 UU SPPA

Umum dalamMemori Banding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 UndangUndang SPPAmengamanatkan dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau AnakSaksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan TenagaKesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat ataupemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagiAnak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara;Menimbang, bahwa UU SPPA

ringan secara berjenjang ke pidana yang lebihberat dan pidana penjara hanya dapat dijatunkan sebagai pilihan terakhir(ultimum remidium) sebagaimana diurutkan dalam ketentuan pasal 71 UUSPPA;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakimtingkat pertama berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dariPembimbing Kemasyarakatan ternyata Anak masih berstatus pelajar dudukdibangku kelas 12 (kelas 3 MTSN DDI Singga Tolitoli), sehingga denganmengacu pada ketentuan pasal 18 jo pasal 71 UU SPPA

Lawrence, MSs, SpPA (k), DFM,SpF,FESC , yang hasilpemeriksaannya terhadap Pr. APRIYANTI SHIANTO, pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : 0222ennnen ene nen enn n= Pada hari Sabtu tanggal tanggal 29 Nopember 2014, sekitar jam 07.50wita, Ny. APRIYANTI SHIANTO datang ke klinik kami, dengan maksudmerawat luka tumpul yang dideritanya, kami melalukan anamnesis danpemeriksaan fisik yang diperlukan serta mendokumentasikan luka/jejasyang ditemukan (lampiran foto 1 s/d 3) Ny.

S Lawrence MSs SpPA (K) DFM, SpF, FESC, yangdinyatakan sebagai alat bukti layaknya visum et repertum, denganmendasarkan pada Staatsblad Tahun 1973 Nomor 350, padahal dalamtatanan hukum yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan hukumacara telah ada UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangundangHukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur hal tersebut secara gamblangdan detail berkenaan dengan hal yang dinyatakan oleh majelis hakimtersebut, dan dalam UU tersebut pada Pasal 284 ayat (2) yang menyatakandalam

Lawrence,MSs, SpPA(K), DFM, SpF, FESC dari Solo Medika Klinik & Laboratorium, danpada saat itu saksi Apriyanti, meminta dokter untuk menfoto diri saksiApriyanti, dan saksi Apriyanti juga meminta surat keterangan berupa ResumeMedik....Medik, tertanggal 8 Desember 2014.

Tanggal 10 Agustus 2012 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pengadaan Alatalat Kedokteran Umum (DAK) Nomor : 018/SPPA/RSUDBGI/2012 tanggal 13 Agustus 2012 Pelaksana PT.

INDO TAKWA SARANA yangdidalamnya terlampir :e Surat No : 011/SPPBJPA/RSUDBGI/2012 tanggal 16 Juli 2012 Perihal PenunjukanPenyedia Barang Untuk Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Alatalat Kedokteran Umum(DAK)e Surat Pesanan (SP) Nomor : 019/SPPA/RSUDBGI/2012 Paket Pekerjaan PengadaanAlatAlat Kedokteran Umum (DAK)e SyaratSyarat Khusus Kontrak (SSKK)e Dokumen Risalah Lelang1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 5067/SP2DLS/BL/X/2012 Tanggal 8Oktober 2012 Kuasa (BUD)Untuk Pembayaran Langsung

PPKD Selaku BUDe 2 (dua) lembar Lampiran SPD Nomor: 900/231/SPD/BL/2012 Belanja Langsung.e 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 438/PB/2012 tanggal 20September 2012e 2 (dua) lembar Daftar Belanja Barang Milik Daerahe 2 (dua) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 900/034/RSUDBGI/2012tanggal 20 Oktober 2012e 1 (satu) lembar Surat Nomor : 024/412.b/DPPKA/2012 tanggal 09 November 2012Perihal Permintaan Tenaga Pendamping Pemeriksaan Barange Surat Pesanan (SP) Nomor : 019/SPPA

GEDE HARYONO, MM pada bulan Mei 2012e 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara UmumDaerah Nomor : 900/231/SPD/BL/II/DPPKA/2012 Tahun 2012 Tentang Surat PenyediaanDana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUDe 2 (dua) lembar Lampiran SPD Nomor: 900/231/SPD/BL/2012 Belanja Langsung.e Surat Pesanan (SP) Nomor : 019/SPPA/RSUDBGI/2012 Paket Pekerjaan : PengadaanAlatalat Kedokteran Umum (DAK) tanggal 13 Agustus 2012e Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :

Tanggal 10 Agustus 20122.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pengadaan Alatalat Kedokteran Umum(DAK) Nomor : 018/SPPA/RSUDBGI/2012 tanggal 13 Agustus 2012Pelaksana PT.

NOVRIZAL,orang tua Anak MUHAMMAD JIHAD, tercatat bahwa Anak MUHAMMAD JIHADPgl AJI lahir tanggal 6 Mei 2004, jadi pada saat tindak pidana terjadi umur Anakbaru 16 (enam belas) Tahun;Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menegaskan bahwa Anak yangberkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telahberumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut

semua unsurunsur pasal , maka Hakim Tunggalmeyakini bahwa semua unsur Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI No.17 tahun2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNo.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 tahun2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang jo pasal 76 DUndang Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 11Tahun 2012 tentang Sisten Peradilan Pidana Anak (SPPA

berat ataukahmasih kurang sepadan dengan kesalahan Anak, maka untukmempertimbangkan segala sesuatunya selain aspek yuridis yang telahdipertimbangkan diatas maka akan dipertimbangkan pula aspekaspek yanglain;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dikategorikan sebagaiTindak Pidana Anak, maka Hakim Tunggal sebelum menjatuhkan putusanakan mempertimbangkan secara komprehensif hakikat dari perlindunganterhadap Anak seperti yang termaksud dalam UU No 11 Tahun 2012 tentangSistem Pidana Peradilan Anak (SPPA

pelaku yang sudah dewasa maka hukuman yang lebihberat layak dijatuhkan terhadapnya ;Menimbang, bahwa dalam perkara perlindungan Anak yang pelakunyaadalah Anak, tak jarang Anak divonis dengan pidana minimum, maka olehkarena itu, karena dalam perkara ini Pelakunya adalah Anak berusia 16 (enambelas) tahun yang tidak pernah menyadari akibat dari perbuatannya, makasudah sepantasnyalah terhadap Anak dikenai pidana minimum sebagaimanadiamanatkan dalam UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA

rasa keadilan baik bagiAnak, korban maupun masyarakat;Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI No.17 tahun 2016Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No.1Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 tahun2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang jo pasal 76 DUndang Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 11Tahun 2012 tentang Sisten Peradilan Pidana Anak (SPPA

Menimbang, bahwa pasal 69 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 5Tahun 202 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menyatakananak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuandalam UU SPPA dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanyadapat dikenai tindakan.Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 5 UU SPPA, pidana pokokbagi Anak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1)pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan

Pidana yang dijatuhnkan kepada Anak dilarangmelanggar harkat dan martabat Anak.Menimbang, bahwa pasal 82 UU SPPA mengatur tentang tindakanyang dapat dikenakan kepada Anak meliputi : a. pengembalian kepada orangtua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d.perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ataupelatinan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutanhalaman 20 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.SusAnak/2019/PN Kgnsurat izin mengemudi

Tindakan inidikenakan paling lama 1 (Satu) tahun.Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA,Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dariPembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Menimbang, bahwa pasal 69 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menyatakan anakhanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UUSPPA dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenaitindakan.Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 71 UU SPPA, pidana pokok bagiAnak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1) pembinaan di luarlembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan

Pidana yang dijatuhkan kepada Anakdilarang melanggar harkat dan martabat Anak.~ Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA, Hakimwajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari PembimbingKemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Ahmad dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;