Ditemukan 2881413 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Menyimpan suatu munisi Suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata Terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata Suatu pertimbangan yang keliru Terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata Terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-12-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 909 PK/Pdt/2020
Tanggal 16 Desember 2020 — PT MAKMUR PERSADA INDONESIA VS SHERLY KUMALAWATI HARDJO, DKK
420 — 269 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukanperbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi:Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayarganti rugi baik materiil maupun immateriil masingmasing sebesar: Kerugian materil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atausuatu nilai yang menurut hukum wajar atas kerugian tersebut; Kerugian immateril sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliarrupiah) atau suatu
    Nomor 909 PK/Pdt/2020Bahwa keberatankeberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 6 Februari 2020 dankontra memori peninjauan kembali tanggal 11 Maret 2020, dihubungkandengan pertimbangan putusan Judex Facti dan Judex Juns dalam perkara aquo, ternyata terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyatadalam putusan Judex Facti dan Judex Juris, dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-05-2023 — Upload : 03-10-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 233 PK/Pdt/2023
Tanggal 4 Mei 2023 — MARSELINUS ARYANTO vs PT NUSA INDAH KALIMANTAN PLANTATIONS
31 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 19-08-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 37-K/PM.I-07/AD/VIII/2020
Tanggal 1 Oktober 2020 — Oditur:
Suhartono, S.H.
Terdakwa:
Unggul Ibrahim Marzal
105 — 49
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 212 PK/Pdt/2019
Tanggal 13 Agustus 2019 — DR. EDY WIRAWAN, S.H lawan P. CHANDRA TAMBAYONG, DKK dan JOHANNES MEMESIUS SOEJONO, DKK
107 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 22 November 2017 merupakan bagian tidak terpisahkandari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat suatu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 16-08-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 224 K/MIL/2010
Tanggal 16 Agustus 2011 — TAUFIK HIDAYAT
39 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • senjata tersebut namun sampai saat ini senjata tersebutbelum diketemukan.Berpendapat : Bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut telahcukup memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dandiancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) UndangUndang No. 12 Drt tahun 1951.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IIlO8 Jakartatanggal 19 Agustus 2010 sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa bersalah dan melakukan tindak pidana :Membawa suatu
    Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudahada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itumerupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal231 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, permohonan kasasitersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan padapenafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam suratdakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-12-2021 — Upload : 31-03-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 987 PK/Pdt/2021
Tanggal 20 Desember 2021 — RANI RACHMINAR, VS HIDAYAT, S.E. DKK
40 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 26-03-2024 — Upload : 02-10-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 467 PK/Pid.Sus/2024
Tanggal 26 Maret 2024 — TRESYA BAYU PUTRI alias TRES binti BACHTIAR
28 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer
Register : 03-10-2022 — Putus : 16-12-2022 — Upload : 07-09-2023
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 119-K/PM.III-16/AD/X/2022
Tanggal 16 Desember 2022 — Oditur:
Syahrul Nasution, S.H.
Terdakwa:
Karyanto
75 — 56
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-12-2020 — Upload : 07-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 921 PK/Pdt/2020
Tanggal 16 Desember 2020 — Ir. ANDI MUHAMMAD ASDAR bin ANDI MUH. DARWIS, Dkk Lawan Hj. ANDI TANDAMAWIA binti H. ANDI MUH. YUSUF, Dkk Dan Ir. ANDI DARTI binti ANDI MUH. DARWIS, Dk
219 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-03-2007 — Upload : 04-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4018K/PDT/2001
Tanggal 28 Maret 2007 — KAROMAN Bin ABDUL KARIM ; MURSADI Bin H. ISMAIL
22 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, Nomor 21/Pdt.G/2007/PT.MTR. yang membatalkanputusan Pengadilan Agama Selong tanggal 20 Desember 2007, No.130/Pdt.G/2006/ PA.SEL. hanya dengan alasan dan pertimbangan hukumbahwa para Penggugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi tidak memilikikapasitas sebagai para Penggugat adalah suatu pertimbangan hukum yangsecara nyata dan jelas salah penerapan hukum acara perdata sebab sangatjelas para Pemohon Kasasi sangat
    No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Pengadilan PN RANGKAS BITUNG Pidana Umum Penghinaan
Register : 23-12-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 19-03-2014
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 189/PID.B/2013/PN.RKB
Tanggal 25 Februari 2014 — UCI SANUSI Bin MARHANI
63 — 4
  • Lebak atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriRangkasbitung, dimana terdakwa telah menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli,menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperolehkejahatan, membeli sepeda motor merek Honda Supra X, 2 (dua) unit sepeda motor merekHonda Revo dari sdr.
    Lebak atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriRangkasbitung, dimana terdakwa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai,menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuiatau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sepeda motor merek HondaSupra X, 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda Revo dari sdr.
    Menurut H.R 27 Juli 1895, W 6711,untuk adanya perbuatan membuat sebagai kebiasaan diperlukan adanya pengulangan yangmenunjukkan tentang adanya suatu kebiasaan, tidaklah perlu dibuktikan bahwa si pelakumempunyai niat untuk melakukan kejahatan yang sama;Menimbang, bahwa sebelum membuktikan lebih lanjut mengenai adanya perbuatanmembuat sebagai kebiasaan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan perbuatan yangdimaksudkan membuat kebiasaan menurut unsur kedua ini, yaitu penadahan;Hal. 9 dari 13 hal
    No. 189/Pid.B/2013/PN.RkbMenimbang, bahwa untuk terbuktinya suatu penadahan haruslah memenuhi unsurmelakukan perbuatan berupa tindakan pengalihan hak dari pemilik barang yaitu tindakanmembeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan,menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, ataumenyembunyikan sesuatu benda, dimana tindakan pengalihan hak tersebut bersifat alternatifdan barang yang dialihkan tersebut diketahui atau sepatutnya harus diduga
    Asalusul barang, yang dapat mengindikasikan berasal dari kejahatan menurut yurisprudensi, dapatdilihat dari bentuknya atau dengan melihat harga barangnya, kalau harga barang tidak wajardapat diindikasikan barang tersebut dari kejahatan, atau dapat dilihat pula dari suratsuratnya,misalnya untuk menduga suatu kendaraan berasal dari hasil curian dapat dilihat dari suratsuratnya apakah ada atau tidak;Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar terdakwa telah melakukan penadahan?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 28-07-2006 — Upload : 02-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35K/MIL/2006
Tanggal 28 Juli 2006 — KALAM HAJI ANGKOTASAN
40 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 06-07-2022 — Putus : 02-08-2022 — Upload : 09-08-2022
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 216-K/PM.III-19/AD/VII/2022
Tanggal 2 Agustus 2022 — Oditur:
Yunus Ginting, S.H., M.H.
Terdakwa:
Kristian Sandi Alviando
76 — 6
Pengadilan DILMIL III 13 MADIUN Pidana Militer
Register : 16-08-2022 — Putus : 15-11-2022 — Upload : 01-02-2023
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 31-K/PM.III-13/AD/VIII/2022
Tanggal 15 Nopember 2022 — Oditur:
Alexander Aditya Nugraha,S.H.,M.H.
Terdakwa:
Kristian Sandi Alviando
171 — 14

  • M E N G A D I L I:

    1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kristian Sandi Alviando, Prada, NRP 31200883430799, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata dan munisi yang diberikan Negara kepadanya.

Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 11-12-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 24-06-2024
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 259-K/PM.II-08/AD/XII/2019
Tanggal 23 Januari 2020 — Oditur:
Reman, SH.MH
Terdakwa:
1.I Kadek Suparta
2.Ramlan
37 — 39
Pengadilan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Pidana Militer
Register : 05-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 51-K/PM.I-07/AD/XI/2020
Tanggal 16 Desember 2020 — Oditur:
Suhartono, S.H.
Terdakwa:
Tedy Supriyatna
186 — 68
  • PT Gunung Bayan PratamacoalTanjung Isuy, Desa Muara Tae Kecamatan JempangKabupaten Kutai Barat Provinsi Kaltim atau di tempattempatlain setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerahhukum Pengadilan Militer O7 Balikpapan telah melakukanHalaman 3 dari 60 hal.
    Putusan Nomor 51K/PM.I07/AD/X1I/2020tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja meneruskan ataumenyampaikan Suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benarkepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untukmeneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib iateruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atauyang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingandinas atau Negara.Dengan caracara sebagai berikut:1.
    PT Gunung Bayan Pratamacoal TanjungIsuy, Desa Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten KutaiBarat Provinsi Kaltim atau di tempattempat lain setidaktidaknyapada suatu tempat yang termasuk daerah hukum PengadilanMiliter 107 Balikpapan telah meiakukan tindak pidana : "Militeryang dengan sengaja mengizinkan seorang bawahan melakukansuatu kejahatan, atau menjadi Saksi dari suatu kejahatan yangdilakukan oleh seorang bawahan dengan sengaja tidakmengambil suatu "tindakan" (maatregel) kekerasan yangdiharuskan
    Loa Janan, Kab.Kukar (Kaltim).Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, saat Terdakwapertama kali masuk di Yonif 611/Awl pada Tahun 2018, dalamhubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak adahubungan keluarga.Bahwa Saksi mengetahul tindak pidana tidak melaporkanterjadinya atau pembiaran suatu tindak pidana pencurian asetmilik TNI hibah dari PT. Gunung Bayan Pratamacoal di DesaMuara Tae Kec. Jempang Kab.
    Bahwa hakekatnya perbuatan Terdakwa yang telahmendiamkan adanya suatu perbuatan atau tindak pidanapadahal Terdakwa menyadari dan mengetahui betul bahwaperbuatannya tersebut (mendiamkan) adalah suatu tindakpidana, hal ini menunjukan kalau Terdakwa adalahseorang Prajurit yang tidak bertanggungjawab, tidak pekaterhadap situasi dan kondisi disekitarnya padahalTerdakwa adalah seorang Komandan peleton yangmempunyai tanggung jawab terhadap keamanan personeldan lingkungan sekitarnya apalagi sedang ditugaskanuntuk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-11-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 783 PK/Pdt/2020
Tanggal 25 Nopember 2020 — ANTONYMS HERMAWAN VS JESUDASS SEBASTIAN
49 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Multi Karya Indonesia,oleh karena itu sudah benar putusan judex facti, Pengadilan Tinggi DKIJakarta yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Bahwa adapun alasan keberatankeberatan Para PemohonPeninjauan Kembali yang lainnya pada prinsipnya hanyalah merupakanperbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali denganjJudex facti dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakankekhilafan Hakim atau suatu kekeliaruan yang nyata sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 67 huruf
Pengadilan DILMIL III 17 MANADO Pidana Militer
Register : 20-09-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 60-K/PM.III-17/AD/IX/2019
Tanggal 21 Nopember 2019 — Oditur:
J. Prins, S.H.
Terdakwa:
HERDIN HERIANTO
154 — 50
  • Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Herdin Herianto, Serda, NRP 31050416550583 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatannya kepada penguasa yang berhak.
    Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahtelah melakukan tindak pidana: Dengan sengajamelalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuanyang semestinya wajib ia teruskan karena jabatankepada penguasa yang berhak, atau karenapendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas ataunegara, sebagaimana diatur dan diancam denganpidana dalam Pasal 121 Ayat (1) KUHPM.b.
    Putusan Nomor Put/60K/PM.III17/AD/X/2019meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yangtidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untukmeneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskankarena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau yang karenapendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara.Perbuatan tersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut:1.
    Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atauMVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki danmenginsyafi (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan besertaakibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan"Dengan Sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakantersebut beserta akibatnya.Ditinjau dari tingkatan (gradasi) Kesengajaan terbagi menjadi tigayaitu:1.
    Akan tetapi apabilamateri pemeberitahuannya itu tidak benar maka harus diperhatikanunsur Subyektifnya yaitu apakah ia mengetahui sebelumnya tentangketidakbenaran dari materi pemberitahuan itu) ataukah karenakesembronoannya sehingga tidak memperhatikan ketidakbenarannya.Yang dimaksud Penguasa dalam unsur ini ialah setiap pejabat yangkepadanya dipercaya/ditugaskan suatu kekuasan umum.Pemberitahuan yang wajib karena jabatan ialah pemberitahuan yangdiharuskan karena memangku suatu jabatan.
    untuk meneruskansuatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karenajabatan kepada penguasa yang berhak, atau) yang karenapendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negaraBahwa dalam unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu Dengansengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuanjabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengajamelalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinyawajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atauyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Putus : 28-07-2021 — Upload : 04-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 486 PK/Pdt/2021
Tanggal 28 Juli 2021 — PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT Dan BANTEN, Tbk., VS PT. ASURANSI EKSPOR INDONESIA (Persero)
79 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan DILMIL I 05 PONTIANAK Pidana Militer
Register : 01-10-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 41-K/PM.I-05/AD/X/2020
Tanggal 3 Desember 2020 — Oditur:
Hanggonotomo, S.H., M.H.
Terdakwa:
Bayu Hendra Laksana
220 — 296
  • Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : BAYU HENDRA LAKSANA, Serda NRP 21170073570896 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Militer, yang termasuk pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang menghilangkan sesuatu barang yang diberikan oleh negara kepada seseorang Militer lainnya, sedang diketahui bahwa barang tersebut termasuk perlengkapan Militer.

    2.

    Unsurkedua : Yang termasuk pada suatu AngkatanPerang yang disiapsiagakan untukperang.3. Unsurketiga : Tanpa mendapat izin tertulis dari atauatas nama perwira yang berhakmenjual, menukar, menghadiahkan,menggadaikan, meminjampakai ataumenyimpan, ataupun menghilangkansesuatu barang yang diberikan olehnegara kepadanya atau kepadaseseorang militer lainnya.4.
    Unsur kedua : Yang termasuk pada suatu AngkatanPerang yang disiapsiagakan untuk perangBahwa yang termasuk pada suatu angkatan perangadalah pelaku tindak pidana tersebut dilakukan olehseorang militer yang dulunya disebut angkatan perangyang saat ini disebut TNI pada saat melakukanperbuatannya adalah orangorang yang disiapsiagakanatau akan dan sedang melakukan tugas operasi militerperang maupun operasi militer selain perang.
    Yang dimaksud dengan perbuatanmenghilangkan adalah suatu perbuatan/tindakan untukmelenyapkan atau membuat barang yang tadinya adamenjadi tidak ada lagi. Menurut Kamus Besar BahasaIndonesia (KBBI), arti kata menghilangkan adalahmelenyapkan. Arti lainnya dari menghilangkan adalahmembuat supaya hilang. Contoh: menghilangkan uang,menghilangkan senjata dan lainlain.Bahwa Pasal ini.
    Barang yang termasuk pakaian militer atauperlengkapan militer.Yang dimaksud dengan perlengkapan militer (militaireuitrusting) ialah suatu alat/kelengkapan bagi seorangmiliter baik yang digunakan dalam perang maupun untukdigunakan dalam keadaan damai (selain perang)termasuk di dalamnya senjata dan amunisi yang diberikanoleh negara kepadanya atau kepada militer lainnya.
    Misalnya dibeli dari suatu tokopakaian/perlengkapan militer yang telah mendapat izindan untuk melakukan pembelian itu ia berhak atau telahmendapat izin.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawahsumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yangterungkap di persidangan terungkap faktafakta sebagaiberikut :a.