Keputusan Menteri KeuanganNomor: 580/KMK.04/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor TujuanEkspor Dan Pengawasannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:111/PMK.010/2006 tanggal 24 Nopember 2006;bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Impor BKP sebesar Rp1.229.357.490,00 telah benar dantetap dipertahankan;Mbahwhangndapat berbeda dari Hakim Djangkung Sudjarwadi

Didi Hardiman, Ak. sebagai Hakim Anggota,Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M. sebagai Hakim Anggota,M. R. Abdi Nugroho sebagai Panitera Pengganti,Putusan Nomor: Put51915/PP/M.XVB/16/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariRabu, 16 April 2014 oleh Hakim Ketua dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:Drs. Tonggo Aritonang, Ak., M.Sc. sebagai Hakim Ketua,Drs.

Didi Hardiman, Ak. sebagai Hakim Anggota,Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M. sebagai Hakim Anggota,Aditya Agung P.N. sebagai Panitera Pengganti,yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding dan tidakdihadiri oleh Pemohon Banding.

Sudjarwadi (Dirut. CV. BaktiPutra) bertempat tinggal di Jalan Purwanggan Nomor 11 Yogyakarta sebagaiPemohon Eksekusi melawan R. Kadir Sultan, dan kawankawan (Direktur CV.Mataram Kusumo Wijoyo) alamat Jalan Sosrowijayan Nomor 3S Yogyakarta;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan pihakPemohon eksekusi lelang yakni Saudara Drs. Sudjarwadi (Direktur CV.

Sudjarwadi, sehingga dengan demikian tidak sependapatpertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama Maupun Pengadilan TingkatBanding, karena Pertimbangan Hukumnya telah salah dalam menerapkan hukum;Bahwa Putusan Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, karenamengambil alih dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama padahaldiketahui bahwa pertimbangan hukum pada Pengadilan Tingkat Pertama telah salahdalam menerapkan hukum, yakni pelaksanaan sita eksekusi, dimanaterjadikesalahan mekanisme

Surat Banding Nomor :101/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan Pasal 36ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehinggaMajelis berkesimpulan Surat Banding Nomor : 101/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan formal, dengan demikian pemeriksaanketentuan formal lainnya maupun materi sengketa Banding tidak diperiksa lebih lanjut;Pendapat Berbeda (Dissenting Opinions)bahwa terhadap sengketa ini, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi

, SH LLMmemberikan pendapat yang berbeda sebagai berikut:bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM melakukan penelitian terhadapSurat Banding Nomor : 101/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 untukmenentukan objek banding dan alasan banding;A.

Surat Banding Nomor :105/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan Pasal 36ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehinggaMajelis berkesimpulan Surat Banding Nomor : 105/ASA/PJK/XH/2012 tanggal 20Desember 2012 tidak memenuhi ketentuan formal, dengan demikian pemeriksaanketentuan formal lainnya maupun materi sengketa Banding tidak diperiksa lebih lanjut;Pendapat Berbeda (Dissenting Opinions)bahwa terhadap sengketa ini, Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi

, SH LLMmemberikan pendapat yang berbeda sebagai berikut:bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM melakukan penelitian terhadapSurat Banding Nomor : 105/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 untukmenentukan objek banding dan alasan banding;A.

Sudjarwadi,Sp);

Putusan Nomor 280/B/PK/PJK/2016dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga bukanmerupakan objek sengketa Pengadilan Pajak yang berada dilingkunganPeradilan Tata Usaha Negara;bahwa berdasarkan penelitian persyaratan formal banding, Hakim AnggotaDjangkung Sudjarwadi, S.H., LLM., berpendapat Surat Banding PemohonBanding Nomor 1/724/JKT/RAUPP/XI/13 tanggal 20 Nopember 2013memenuhi persyaratan formal banding, termasuk memenuhi ketentuanPasal 32 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 a quo dan Pasal

KEP1609/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berpendapat bahwasengketa a quo merupakan tugas dan wewenang (kompetensi absolut)Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak;Ada pun landasan hukum tugas dan wewenang Pengadilan Pajak untukmemeriksa dan memutus sengketa a quo adalah:a. Pasal 31 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 yangmengatur:Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa danmemutus sengketa pajak,b.

ATAK ( sebagai wakil 14perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group) dijatuhi pidanaberdasarkan sanksi pidana perpajakan,Pajak yang terutang , telah diperoleh kembali ditambah denda,Tidak ada objek pajak yang belum dikenai pajak,maka dengan demikian Terbanding Tidak Dibenarkan lagi menerbitkanSKPKB;bahwa oleh karenanya Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, S.H., LLM.,berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan bandingHalaman 36 dari 56 halaman.

Sc) mempertimbangkan faktafakta hukum yang sudahdirinci secara jelas dan benar oleh Majelis Hakim (Djangkung Sudjarwadi,S.H., LLM) yakni:a.

KEP1609/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober2013 Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, S.H., LLM., berpendapatbahwa sengketa a quo merupakan tugas dan wewenang (kompetensiabsolut) Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutus sengketapajak;Halaman 38 dari 56 halaman.

KEP1679/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berpendapat bahwaHalaman 26 dari 56 halaman. Putusan Nomor 767/B/PK/PJK/2015sengketa a quo merupakan tugas dan wewenang (kompetensi absolut)Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak;Ada pun landasan hukum tugas dan wewenang Pengadilan Pajak untukmemeriksa dan memutus sengketa a quo adalah:a.

Putusan Nomor 767/B/PK/PJK/2015Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutussengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain olehperundangundangan yang berlaku;bahwa berdasarkan penelitian persyaratan formal banding, HakimAnggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berpendapat bahwa SuratBanding Nomor 1753/JKT/RGMSPP/XII/13 tanggal 3 Desember 2013memenuhi persyaratan formal banding sebagaimana diatur dalam Pasal2/7 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 a quo,Pasal

Putusan Nomor 767/B/PK/PJK/2015bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berpendapatpenerapan sanksi pidana perpajakan adalah upaya penegakan hukumterakhir (Ultimum remedium), karena sanksi pidana adalah sanksi yangpaling berat (obat yang terakhir), apabila Termohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) telah menerapkan sanksi pidana, melalui penyidikantindak pidana perpajakan, selanjutnya apabila telah lengkap (P21) danJaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas penyidikan perkara kePengadilan

Didi Hardiman, Ak.) mempertimbangkan faktafakta hukum yang sudahdirinci secara jelas dan benar oleh Majelis Hakim (Djangkung Sudjarwadi,SH LLM) yakni:a.

KEP1679/WPJ.06/2013 tanggal 31Oktober 2013 Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLMberpendapat bahwa sengketa a quo merupakan tugas dan wewenang(kompetensi absolut) Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutussengketa pajak;Ada pun landasan hukum tugas dan wewenang Pengadilan Pajakuntuk memeriksa dan memutus sengketa a quo adalah:Halaman 37 dari 56 halaman.

Sebagai Hakim Anggota,Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M. Sebagai Hakim Anggota,M.R. Abdi Nugroho Sebagai Panitera Pengganti,Putusan Nomor : Put.54172/PP/M.XVB/15/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum olehHakim Ketua pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Penggantisebagai berikut :Drs. Tonggo Aritonang, Ak., M.Sc. Sebagai Hakim Ketua,Drs. Didi Hardiman, Ak. Sebagai Hakim Anggota,Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M.

Didi Hardiman, Ak. sebagai Hakim Anggota,Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M. sebagai Hakim Anggota,Aditya Agung Priyo Nugroho sebagai Panitera Pengganti,yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Bandingdan tidak dihadiri oleh Terbanding.

Sebagai Hakim Anggota,Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M. Sebagai Hakim Anggota,M.R. Abdi Nugroho Sebagai Panitera Pengganti,Putusan Nomor : Put.53845/PP/M.XVB/16/2014 diucapkan dalam sidang terbuka urumum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 dengan susunan Majelis Panitera Pengganti sebagai berikut :Drs. Tonggo Aritonang, Ak., M.Sc. Sebagai Hakim Ketua,Drs. Didi Hardiman, Ak. Sebagai Hakim Anggota,Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M.

Nrp 9550/P dan pengucapan mana hadir Oditur Militer TinggiKolonel Chk Aris Sudjarwadi, S.H. Nrp 30750, Panitera Kapten Chk Amir Welong,S.H. Nrp 11980001660368 serta didengar oleh umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.Panitera HakimAmir Welong, S.H. A.R. Tampubolon, S.H., M.H.Kapten Chk Nrp 11980001660368 Kolonel Laut (KH) Nrp 9550/PKeterangan :1. Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2007 di Jl. Urip Sumoharjo Makassar.2. Terdakwa tidak hadir dalam sidang.

Si bin Sudjarwadi) kepada Penggugat (Arum Aulianifa, SE binti Mustofa, SH) ;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Ronny Hapsara Hadhi bin Sudjarwadi) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon

KEP1611/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berpendapat bahwasengketa a quo merupakan tugas dan wewenang (kompetensi absolut)Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak;Ada pun landasan hukum tugas dan wewenang Pengadilan Pajak untukmemeriksa dan memutus sengketa a quoadalah :a. Pasal 31 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 yangmengatur:Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa danmemutus sengketa pajak;b.

Pasal 31 ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 yangmengatur:Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutussengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain olehperundangundangan yang berlaku;Bahwa berdasarkan penelitian persyaratan formal banding, Hakim AnggotaDjangkung Sudjarwadi, SH LLM berpendapat bahwa Surat Banding Nomor1723/JKT/RAUPP/XI/13 tanggal 20 November 2013 memenuhi persyaratanformal banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3)UndangUndang

Putusan Nomor 772/B/PK/PJK/2015Pengenaan Pajak dan hanya berdasarkan pada hasil Putusan MahkamahAgung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang sudahsangat jelas tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam melakukanpenagihan pajak dikarenakan Pemohon Banding bukan merupakan pihakyang didakwa/bersengketa;Bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM, mempertimbangkanpendapat ahli hukum terkait sengketa tersebut sebagai berikut :a. Bahwa pendapat hukum Prof. Dr.

Sunarto, MSi, dalam putusan PengadilanNegeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST dalam perkara aquo, semuanya berpendapat pengenaan sanksi pidana merupakanupaya hukum terakhir (U/timum Remedium) dalam penegakan hukumpajak;Bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berpendapatpenerapan sanksi pidana perpajakan adalah upaya penegakan hukumterakhir (U/timum Remedium), karena sanksi pidana adalah sanksi yangpaling berat (obat yang terakhir), apabila Termohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding

Putusan Nomor 772/B/PK/PJK/2015Bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi, SH LLM berpendapat dasarhukum penerbitan SKPKB Terbanding adalah Pasal 13 ayat (5) dan Pasal15 ayat (4) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 a quo, yang antara lainmengatur sebagai berikut:Bahwa Pasal 13 ayat (5) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 a quomengatur: Walaupun jangka waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud padaayat (1) telah lewat, SKPKB tetap diterbitkan, ditambah sanksi administrasiberupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak

2012 sekitar jam08.15 wib menempati kamar No. 7 dekat kamar mandi di lantai bawah ;3 Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 sekitar pukul 07.30 wibterdakwa bangun tidur lalu mandi, setelah selesait mandi terdakwa melihatpenghuni kost yaitu masingmasing saksi Nia Rizki Wahyuningrum, saksiFebriana Putri Jayanti, saksi Tri Wijayanti binti Maridi, saksi Nur Sofiana bintiAkhmad Khoiri dan saksi Novia Luciana binti Djajadi pergi meninggalkan tempatkost untuk Praktek Kerja Lapangan (PKL) di RSJ Sudjarwadi

Sudjarwadi) Danguran, Kec. Klaten Selatan, Kab.

Sudjarwadi Klaten ;e Bahwa benar saksi tahu kalau terdakwa Feri Cahyono kost dirumah Ibu Tuti dan menempati kamar dilantat bawah dekatkamar mandi ;e Bahwa benar setelah mengetahui barangbarang milik saksi dantemantemannya hilang kemudian saksi memberitahu ibu kostyaitu saksi W.

tanggal 19 Agustus2012 sekitar jam 18.00 wib sampai dengan tanggal 25 Agustus 2012 sekitarjam 09.00 wib, selanjutnya kost lagi sejak tanggal 29 Agustus 2012 sekitarjam 10.00 wib sampai tanggal 30 Agustus 2012 sekitar jam 08.15 wib ;Bahwa benar selama kost di tempat saksi, terdakwa menempati kamar dilantai bawah No. 7 (dekat kamar mandi) ;Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012 diketahui pada jam14.00 wib para korban yaitu mahasiswi Stikes Aisyah Surakarta yangsedang tugas PKL di RS Jiwa Sudjarwadi

Wijayanti kehilangansebuah Netbook merk Axio, HP merk Nokia 1661 dan uang tunai Rp250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Nur Sofiana kehilanganuang tunai sebesar Rp 700.000, (Tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi NoviaLuciana kehilangan uang tunai sebesar Rp 550.000, (Lima ratus limapuluh ribu rupiah) ;Bahwa benar sebelum kejadian yaitu hari Kamis tanggal 30 Agustus 2012sekitar jam 07.00 wib para korban sudah berangkat meninggalkan tempat/kamar kost untuk Praktek Kerja Lapangan di RS Jiwa Sudjarwadi

1.Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;

2.Mengabulkan pemohonan Pemohondengan verstek;

3.Memberi izin kepada Pemohon (Achmad Sudjarwadi Mn bin Ma oen) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tjitjik Dwi Nurmawati binti Slamet Soebandi) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;

4.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391000,00 ( tiga ratus sembilan

Didi Hardiman, Ak. sebagai Hakim Anggota,Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M. sebagai Hakim Anggota,Aditya Agung Priyo Nugroho sebagai Panitera Pengganti,yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Bandingdan tidak dihadiri oleh Terbanding.

Didi Hardiman, Ak. sebagai Hakim Anggota,Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M. sebagai Hakim Anggota,Aditya Agung Priyo Nugroho sebagai Panitera Pengganti,yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Bandingdan tidak dihadiri oleh Terbanding.

sampai denganbulan Desember 2018 dan sudah melakukan hubungan suamiistri dandikaruniai 1 orang anak bernama Muhamad Raihan Setiawan lahir tanggal29092013 (umur 5 tahun 7 bulan), dan anak tersebut Sampai sekarangdiasuh ole; Pemohon;Bahwa sejak bulan September 2014 keharmonisan rumah tangga antaraPemohon dan Termohon mulai goyah dan teruS menerus terjadiperselisihan, yang disebabkan : ketidakharmonisan dalam rumah tanggayakni Termohon mengalami gangguan kejiwaan, dan sudah pernah diperiksa di RSJD Sudjarwadi

tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang takterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai tersebut di atas;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohondalam perkara ini adalah bahwa sejak bulan September 2014 rumah tanggaantara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis / sering terjadipertengkaran dan per cekcokan disebabkan Termohon mengalami gangguankejiwaan, dan pernah dirawat di RSJD Sudjarwadi

Didi Hardiman, Ak. sebagai Hakim Anggota,Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M. sebagai Hakim Anggota,Aditya Agung Priyo Nugroho sebagai Panitera Pengganti,yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Bandingdan tidak dihadiri oleh Terbanding.