Ditemukan 162187 data
116 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
HUTABARAT VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA;;
68 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA;
./2018, tanggal 6 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERAUTARA, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 18, MadrasHulu, Medan Polonia, Medan 20152, yang diwakili oleh EdieRizliyanto, jabatan Direktur Utama dan Didi Duharsa, jabatanDirektur PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat
Putusan Nomor 1509/B/PK/Pjk/202100041/207/08/123/12 tanggal 14 Desember 2012 sebagaimanatelah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00002/WPJ.01/KP.0703/2013 tanggal 18 Februari 2013, atasnama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, NPWP01.100.437.1123.000, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 18,Madras Hulu, Medan Polonia, Medan 20152, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum
Peninjauan Kembalimenolak Putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan seluruhnya bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP85/WPJ.01/2014 tanggal 4 Februari 2014 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP1054/WPJ.01/2014 tanggal 18Juli 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00036/207/09/123/13 tanggal 3 Mei 2013 Masa Pajak Desember 2009, atasnama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera
127 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
CAHAYA TUNGGAL ABADI VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 2.2 PROVINSI SUMATERA BARAT SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT;
165 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA;
version for further 0 days.PUTUSANNomor 4364/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO),beralamat di Gedung The Energy Lantai 19 SCBD Lot 11 A,Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 5253, SenayanKebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190, yangdiwakili oleh Budi Gunadi Sadikin, Jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI SUMATERA
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu pengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan(PAP) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan airsungai Asahan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air; Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali menghitung PAP menggunakanHarga Dasar Air berdasarkan Volume Air yang digunakan (Rp/M3)dengan golongan Industri K Il Sumber Air Permukaan (Mengalir),sedangkan menurut Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali
Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupapengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan (PAP) oleh PemerintahProvinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan air sungai Asahan untukPembangkit Listrik Tenaga Air; sedangkan Terbanding menghitung PAPmenggunakan Harga Dasar Air berdasarkan Volume Air yang digunakan(Rp/M3) dengan golongan Industri K II Sumber Air Permukaan Mengaliryang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis
188 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA;
version for further 0 days.PUTUSANNomor 4362/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO),beralamat di Gedung The Energy Lantai 19 SCBD Lot 11 A,Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 5253, SenayanKebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190, yangdiwakili oleh Budi Gunadi Sadikin, Jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI SUMATERA
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu pengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan(PAP) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan airsungai Asahan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air; Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali menghitung PAP menggunakanHarga Dasar Air berdasarkan Volume Air yang digunakan (Rp/M3)dengan golongan Industri K Il Sumber Air Permukaan (Mengalir),sedangkan menurut Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali
Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupapengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan (PAP) oleh PemerintahProvinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan air sungai Asahan untukPembangkit Listrik Tenaga Air; sedangkan Terbanding menghitung PAPmenggunakan Harga Dasar Air berdasarkan Volume Air yang digunakan(Rp/M3) dengan golongan Industri K II Sumber Air Permukaan Mengaliryang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis
53 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR SUMATERA SELATAN., II. IDRUS;
PUTUSANNomor 120 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:IRSAN YULIADI AUDI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Dusun Wanarata, RT 004 RW 001, DesaBatumarta Il, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten OganKomering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan MantanAnggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, ProvinsiSumatera Selatan Fraksi Nasdem Periode 20142019;Dalam hal
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, tempatkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3,Palembang;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Ardani, S.H., M.H.,jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Setda ProvinsiSumatera Selatan, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 6275/II/2018, tanggal 17Desember 2018;ll. IDRUS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Dr.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Termohon Kasasi, yaituKeputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 107/KPTS/II/2018tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Irsan Yuliadi Audi, S.H. danPeresmian Pengangkatan Sdr. Idrus sebagai Anggota DPRD KabupatenOgan Komering Ulu Masa Jabatan Tahun 2014 2019, tertanggal6 Februari 2018;3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut keputusannya,yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 107 /KPTS/II/2018tentang Peresmian Pemberhentian Sdr.
dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quomendasarkan pada surat pengunduran diri Penggugat dari Partai Nasdemsebagai Anggota DPRD Ogan Komering Ulu tertanggal 13 April 2016, yangkemudian ditindaklanjuti Pimpinan Politik Partai Nasdem denganmengusulkan Penggantian Antar Waktu Penggugat kepada Ketua DPRDKabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan surat No.149SI/DPPNasdem/IV/2016 Perihal : Usulan PAW, dengan tembusankepada Gubernur Sumatera
325 — 194 — Berkekuatan Hukum Tetap
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU) VS MUHAMMAD FACHRI ZENDRATO;
PUTUSANNomor 39 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada pemeriksaan peninjauankembali telah memutus dalam perkara:REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERAUTARA (UMSU), tempat kedudukan di Jalan KaptenMukhtar Basri, Nomor 3, Medan 20238, Sumatera Utara:Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum.
Dalam penundaan:1.Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara(UMSU) Nomor 3385/KEP/II.3AU/UMSU/F/2017, tentang SkorsingMahasiswa Fakultas Tekhnik Universitas Muhammadiyah SumateraHalaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 39 PK/TUN/2020Utara Atas Nama Muhammad Fachri Zendrato NPM 1207230142,tertanggal 24 Oktober 2017, sampai ada putusan pengadilan yangmemperoleh kekuatan hukum tetap;B. Dalam pokok perkara:1.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor UniversitasMuhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor 3385/KEP/II.3AU/UMSU/F/2017, tentang Skorsing Mahasiswa Fakultas TekhnikUniversitas Muhammadiyah Sumatera Utara Atas Nama MuhammadFachri Zendrato NPM 1207230142, tertanggal 24 Oktober 2017:3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan RektorUniversitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor3385/KEP/II.3AU/UMSU/F/2017, tentang Skorsing MahasiswaFakultas Tekhnik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara AtasNama Muhammad Fachri Zendrato NPM 1207230142, tertanggal 24Oktober 2017;4.
Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Kembaliadanya novum yaitu surat bukti yang diberi tanda PK1 berupa suratpermohonan maaf dan pindah kuliah tersebut tanggal 16 Agustus 2018dibuat setelah diterbitkannya objek sengketa, maka objek sengketasecara prosedural tetap bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 SuratKeputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara(UMSU) Nomor 1891/KEP/II/3AU/UMSU/2012, tentang PeraturanDisiplin Mahasiswa;6.
455 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
MedanSelayang, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 25 April 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, berkedudukan di JalanPangeran Diponegoro No. 30, Kelurahan Madras Hulu,Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi SumateraUtara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aprillah Siregar, S.H., M.H.
Putusan Nomor 153 PK/TUN/LH/2020Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:DALAM PENUNDAAN:1.2.Mengabulkan permohonan penundaan dari Penggugat;Menetapkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara,berupa :Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:660/50/DPMPPTSP/S/IV.1/I/2017 TENTANG PERUBAHAN
/5/IV. 1/1/2017 TENTANGPERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATANPEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)BATANGTORU DARI KAPASITAS 500 MW MENJADI 510 MW(4X127,5 MW) DAN PERUBAHAN LOKASI QUARRY DI KABUPATENTAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA OLEH PTNORTH SUMATERA HYDRO ENERGY, TERTANGGAL 31 JANUARI2017;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 660/50/DPMPPTSP/S/IV.1/I/2017 TENTANGPERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATANHalaman 2 dari 7 halaman.
Putusan Nomor 153 PK/TUN/LH/2020PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)BATANGTORU DARI KAPASITAS 500 MW MENJADI 510 MW(4X127,5 MW) DAN PERUBAHAN LOKASI QUARRY DI KABUPATENTAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA OLEH PTNORTH SUMATERA HYDRO ENERGY, TERTANGGAL 31 JANUARI2017;4.
I SUMATERA UTARAOLEH PT NORT SUMATERA HYDRO ENERGY, TERTANGGAL 31JANUARI 2017:Mencabut Surat Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:660/50/DPMPPTSP/5/IV.1/I/2017 TENTANG PERUBAHAN IZINLINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNANPEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) BATANGTORU DARIKAPASITAS 500 MW MENJADI 510 MW (4X127,5 MW) DANPERUBAHAN LOKASI QUARRY DI KABUPATEN TAPANULISELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA OLEH PT NORTSUMATERA HYDRO ENERGY, TERTANGGAL 31 JANUARI 2017;Menghukum TERGUGAT untuk membayar
127 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
,M.Hum VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
., kewarganegaraanIndonesia tempat tinggal di Jalan HM Joni Gang SukarelaNomor 9 RT/RW 038/109 Kelurahan Teladan Timur,Kecamatan Medan Kota, Kota Medan Sumatera Utara,pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah PropinsiSumatera Utara;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Ahmad Fadhly Roza, S.H.
., & AssociatesAdvocates And Legal Consulting, beralamat di Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2019;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aprilla H. Siregar, S.H.,M.H., jabatan Plt.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 800/2862/2018, tanggal 14 Desember 2018 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatanatas nama Solisitis Po Dachi, S.H., M.Hum;3.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 800/2862/2018, tanggal 14 Desember 2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatanatas nama Solisitis Po Dachi, S.H., M.Hum;5.
Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untukmencabut Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/2862/2018,tanggal 14 Desmber 2018 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Solisitis Po Dachi, S.H.,M.Hum;6.
183 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA;
can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 4363/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO),beralamat di Gedung The Energy Lantai 19 SCBD Lot 11 A,Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 5253, SenayanKebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh BudiGunadi Sadikin, Jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI SUMATERA
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu pengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan(PAP) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan airsungai Asahan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air; Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali menghitung PAP menggunakanHarga Dasar Air berdasarkan Volume Air yang digunakan (Rp/M3)dengan golongan Industri K Il Sumber Air Permukaan (Mengalir),sedangkan menurut Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali
Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupapengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan (PAP) oleh PemerintahProvinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan air sungai Asahan untukPembangkit Listrik Tenaga Air; sedangkan Terbanding menghitung PAPmenggunakan Harga Dasar Air berdasarkan Volume Air yang digunakan(Rp/M3) dengan golongan Industri K II Sumber Air Permukaan Mengaliryang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis
34 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
92 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERKUMPULAN PERSATUAN PENGUSAHA PELAYARAN NIAGA NASIONAL (INSA) VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN;;
73 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
79 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH NIAGA, INFORMATIKA, KEUANGAN, PERBANKAN DAN ANEKA INDUSTRI (DPC FSB NIKEUBA) KOTA PALEMBANG SUMATERA SELATAN VS GUBERNUR SUMATERA SELATAN;;
117 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
HUTABARAT VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA;
25 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CITA SUMATERA AGUNG (d.h. PT CITA AGUNG)
55 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
16 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
JUANDI PANGARIBUAN SINAGA ; KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
69 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
GUBERNUR SUMATERA SELATAN., II. M. YUNAN HELMI GHOZALI, S.IP.,M.Si;
PUTUSANNomor 251 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ROSIDAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diDesa Maju Jaya Kecamatan Pemulutan Selatan KabupatenOgan llir Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal diwakili oleh Kuasa Dhabi K. Gumayra, S.H., M.H.
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, tempatkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3, ProvinsiSumatera Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Ardani, S.H., M.H.,Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Setda ProvinsiSumatera Selatan, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 1572/II/2019, tanggal 19Maret 2019:ll. M. YUNAN HELMI GHOZALI,~ S.IP., M.Si.
,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun IlRT.03 Desa Pegayut, Kecamatan Pemulutan,Kabupaten Ogan Ilir, pekerjaan Anggota DPRDKabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Abdul Rasyid, S.H.,kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat, padaKantor Hukum Abdul Rasyid Rozali, SH. dan Rekan, ,Halaman 1 dari 8 halaman.
Yunan Helmi Ghozali, S.IP., M.Si., Sebagai PenggantiAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenOgan Ilir Masa Jabatan Tahun 2014 2019 tanggal 4 Juni 2018, sampaiadanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkaraini ;DALAM POKOK PERKARA:le2,Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera SelatanNomor 323/KPTS/I/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Drs.Ahmad Yani, MM Dan Peresmian Pengangkatan M.
Yunan HelmiGhozali, S.IP., M.Si., Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Masa Jabatan Tahun2014 2019 tanggal 4 Juni 2018;Mewajibkan kepada Tergugat dahulu Terbanding sekarang TermohonKasasi untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor323/KPTS/I/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Drs. Anmad Yani,MM Dan Peresmian Pengangkatan M. Yunan Helmi Ghozali, S.IP.
55 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK