Ditemukan 767 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-12-2017 — Putus : 03-01-2018 — Upload : 04-03-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0400/Pdt.P/2017/PA.Slw Tanggal 3 Januari 2018 — Pemohon melawan Termohon
7 — 9
7 — 9
Penetapan No. 0400/Pdt.P/2017/PA.SlwPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup dalam P.1 sampai P.7harus menjadi rujukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon danPemohon II dan buktibukti surat yang dikaitkan dengan pasal 165 HIR makatelah terbukti bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon adalah sebagaimanatercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat kelahiran ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan,Majelis Hakim berpendapat
Register : 03-05-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0095/Pdt.P/2019/PA.Slw Tanggal 24 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 4
9 — 4
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 28-02-2011 — Putus : 06-07-2011 — Upload : 29-10-2011
Putusan PA BLITAR Nomor 695/Pdt.G/2011/PA.BL Tanggal 6 Juli 2011 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
11 — 1
11 — 1
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan menikah dihadapan PPNKUA Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, pada hari Rabu 14 Juli 1999sebagaimana termaktup pada kutipan aktanikah No. 201/22/VII/1999 ;2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot taklik talak kepadaPenggugat yang bunyi lengkapnya sebagaimana termaktip pada kutipan anta nikah ;3.
Register : 26-03-2018 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 08-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0100/Pdt.P/2018/PA.Slw Tanggal 19 April 2018 — Pemohon melawan Termohon
8 — 3
8 — 3
Penetapan No. 0100/Pdt.P/2018/PA.SlwPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup dalam P.1 sampai P.6harus menjadi rujukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon danPemohon Il dan buktibukti surat yang dikaitkan dengan pasal 165 HIR makatelah terbukti bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon adalah sebagaimanatercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat kelahiran ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan,Majelis Hakim berpendapat
Register : 01-08-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 15-07-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 0272/Pdt.P/2017/PA.Slw Tanggal 24 Agustus 2017 — Pemohon melawan Termohon
10 — 4
10 — 4
dan bermeterai cukup, sehingga menurut MajelisHakim bahwa buktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai buktitambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kepbendudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 21-10-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0330/Pdt.P/2019/PA.Slw Tanggal 5 Nopember 2019 — Pemohon:
1.Akhmad Muamar Bin Takri
2.Siti Romlah Binti A. Mubarok
12 — 5
1.Akhmad Muamar Bin Takri
2.Siti Romlah Binti A. Mubarok
12 — 5
TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup dalam P.1 sampai P.8harus menjadi rujukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon ;him. 5 dari 8 hlm.
Register : 05-10-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0254/Pdt.P/2018/PA.Slw Tanggal 24 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
7 — 3
7 — 3
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Upload : 29-10-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 289/PID/SUS/2015/PN.JKT.TIM HAFIZ AL AYYUBI ALIAS APIT
36 — 2
36 — 2
Sus/2015/PN.Jkt.Tim.dipersidangan sebagaimana termaktup didalam berita acara persidangan yanguntuk menyingkat putusan ini maka semua keterangan keterangan para. saksitersebut telah dianggap termaktup dalam uraian putusan i ini:Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keteranganpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa terdakwa mengakul dan membenarkan surat dakwaan Jaksa PenunututUmum dipersidangan ; she Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 13 Januar 2015 sekira 04. 00 wib, bertempat
Register : 30-09-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0303/Pdt.P/2019/PA.Slw Tanggal 17 Oktober 2019 — Pemohon:
1.KARYANTO bin PADIL
2.DAIMAH binti WAHIDIN
15 — 5
1.KARYANTO bin PADIL
2.DAIMAH binti WAHIDIN
15 — 5
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 14-03-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Slw Tanggal 8 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
7 — 5
7 — 5
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 13-12-2016 — Putus : 16-01-2017 — Upload : 05-12-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 213/Pdt.P/2016/PA.Slw Tanggal 16 Januari 2017 — Pemohon melawan Termohon
6 — 6
6 — 6
dan bermeterai cukup, sehingga menurut MajelisHakim bahwa buktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai buktitambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kepbendudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 09-03-2018 — Putus : 16-04-2018 — Upload : 15-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0078/Pdt.P/2018/PA.Slw Tanggal 16 April 2018 — Pemohon melawan Termohon
5 — 3
5 — 3
dan bermeterai cukup, sehingga menurut MajelisHakim bahwa buktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai buktitambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 20-06-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0208/Pdt.P/2019/PA.Slw Tanggal 3 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
7 — 4
7 — 4
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 13-03-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0064/Pdt.P/2019/PA.Slw Tanggal 2 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
7 — 4
7 — 4
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 18-08-2010 — Putus : 07-10-2010 — Upload : 23-05-2012
Putusan PA BLITAR Nomor 2391/Pdt.G/2010/PA.BL. Tanggal 7 Oktober 2010 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
10 — 1
10 — 1
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan menikah dihadapanPPN KUA Kecamatan Wates Kabupaten Blitar, pada hari Jum*at tanggal 17September 2004 sebagaimana termaktup pada kutipan akta nikah 226/19/IX /2004; Bahwa setelah menikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak kepadaPenggugat yang bunyi lengkapnya sebagaimana tercantum pada duplikat aktanikah ; Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupanbersama secara baik selayaknya kehidupan berumah tangga pada
Register : 16-08-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0203/Pdt.P/2018/PA.Slw Tanggal 5 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
7 — 3
7 — 3
Pemerintah Nomor24 Tahun 2000), maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR buktibukti tersebutmemiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 05-09-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 03-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0221/Pdt.P/2018/PA.Slw Tanggal 25 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
7 — 4
7 — 4
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 22-08-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 04-12-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0290/Pdt.P/2017/PA.Slw Tanggal 13 September 2017 — Pemohon melawan Termohon
11 — 5
11 — 5
dan bermeterai cukup, sehingga menurut MajelisHakim bahwa buktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai buktitambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kepbendudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 24-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 21-11-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0345/Pdt.P/2017/PA.Slw Tanggal 14 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
8 — 5
8 — 5
dan bermeterai cukup, sehingga menurut MajelisHakim bahwa buktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai buktitambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kepbendudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 30-08-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 08-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0213/Pdt.P/2018/PA.Slw Tanggal 20 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
6 — 4
6 — 4
Pejabatberwenang dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kepbendudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan segala yang termaktup