Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimanatersebut adalah talak satu raj) dimana Pemohon berhak rujuk, selamaTermohon dalam masa iddah, dan perhitungan masa iddah dimulai pada saatPemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim PengadilanAgama Maros.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya atas perkara ini dibebankankepada Pemohon.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019).Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611tanggal 20 Maret 2006).Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini.MENGADILI1.

Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN.2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

No. 185/Pdt.G/2021/PA MrsMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara inidibebankan kepada Penggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN.

No. 3019).Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No.49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006).Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini.MENGADILI:1.

pertimbanganpertimbangan tersebut,maka majelis hakim berkesimpulan kedua pihak tidak mungkin lagi dapatdidamaikan dan telan cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatanPenggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugatkepada Penggugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

Nomor 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No.49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;Halaman 7 dari 9 Hlm.

berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapatdidamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatanPutusan Nomor 458/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 6 dari 8Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatkepada Penggugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UUNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No.49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

Tahun1974 No. 1 TLN.

No. 3019).Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;MENGADILI:Putusan No.367

Tahun 1974 No. 1 TLN.

No. 3019);Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 158/Pdt.G/2021/PA.MrsMengingat, Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan

Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN.2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

Tahun 1974 No. 1 TLN.

No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN.2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.MrsMemperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan

Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN.2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

PUTUSANNomor 04 P/HUM/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil atasPasal 21 ayat (1), Pasal 43, Pasal 94 ayat (9) dan Pasal 95 ayat (8) PeraturanPemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun2016 Nomor 114, TLN Nomor 5887) terhadap Pasal 2, Pasal 29 ayat (1) huruf b,Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 36 UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 tentangRumah Sakit (LNRI Tahun 2009 Nomor 153, TLN Nomor

5072), serta Pasal 2huruf a dan b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLN Nomor 5494), pada tingkat pertamadan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:1.dr.

Nomor 5072), serta Pasal 2 huruf a dan bUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRITahun 2014 Nomor 6, TLN Nomor 5494), dengan dalildalil yang pada pokoknyasebagai berikut:I.

Berdasarkan berbagai argumentasi yuridis yang telah Pemohonkemukakan dalam uraianuraian dalam angka IV.1 dan IV.2 di atas,Pemohon berkesimpulan bahwa Pasal 21 ayat (1), Pasal 43, Pasal94 ayat (9) dan Pasal 95 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2016 Nomor114, TLN Nomor 5887) bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 29 ayat(1) huruf b, 34 ayat (1) dan Pasal 36 UndangUndang Nomor 44Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (LNRI Tahun 2009 Nomor 153,TLN Nomor 5072),

dan Pasal 2 huruf a dan b UndangUndang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014Nomor 6, TLN Nomor 5494).

pertimbanganpertimbangan tersebut,maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapatdidamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatanPenggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugatkepada Penggugat, patut dikabulkan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara inidibebankan kepada Penggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019).Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No.49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangHim. 7 dari 9 HIm. Put.

No. 307/Pdt.G/2021/PA MrsUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006).Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini.MENGADILI:1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untukmenghadap ke persidangan, tidak hadir;2.

Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimanatersebut adalah talak satu raj) dimana Pemohon berhak rujuk, selamaTermohon dalam masa iddah, dan perhitungan masa iddah dimulai pada saatPemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim PengadilanAgama Maros;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara inidibebankan kepada Pemohon.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019).Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah denganUndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20Maret 2006).Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara permohonan cerai talak ini;MENGADILIHim. 7 dari 9

Tahun1974 No. 1 TLN.

No. 3019).Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini.MENGADILI:1.

Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN.2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN.2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundanganlainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

Islam, talak yang dilizinkan kepada Pemohon sebagaimanatersebut adalah talak satu raj dimana Pemohon berhak rujuk, selamaTermohon dalam masa iddah, dan perhitungan masa iddah dimulai pada saatPemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim PengadilanAgama Maros;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara inidibebankan kepada Pemohon.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019).Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah denganUndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20Maret 2006).Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;MENGADILI:1.

sebagaimana tersebutadalah talak satu raj) dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalammasa iddah, dan perhitungan masa iddah dimulai pada saat Pemohonmengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 6 dari 8Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankankepada Pemohon.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN

No. 3019).Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah denganUndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20Maret 2006).Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;MENGADILI:1.

Daerah Khusus lbukota Jakarta (LD Tahun1992 Nomor 4A Seri D Nomor 76) dan Pengaturan Pertama, Kedua dan KetigaKeputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 1934Tahun 2002 Tentang Ketentuan Perhitungan Nilai Kewajiban PenyediaanBangunan Rumah Susun Murah/Sederhana Yang Dikonversi Dengan Dana OlehPara Pengembang Pemegang SIPPT terhadap Pasal 149 ayat (1), (2) dan (3)dan Pasal 150 huruf c UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajakdan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 130, TLN

Nomor 5049) danPasal 8 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan PerundangUndangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor5234), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut,dalam perkara:PT.

Kepala Daerah Khusus lbukota Jakarta (LDTahun 1992 Nomor 4A Seri D Nomor 76); dan Pengaturan Pertama, Keduadan Ketiga Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 1934/2002 Tentang Ketentuan Perhitungan Nilai KewajibanPenyediaan Bangunan Rumah Susun Murah/Sederhana Yang DikonversiDengan Dana Oleh Para Pengembang Pemegang SIPPT fterhadap Pasal149 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 150 huruf c UndangUndang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor130, TLN

Putusan Nomor 47 P/HUM/2017(LNRI Tahun 2009 Nomor 130, TLN Nomor 5049) dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PeraturanPerundangUndangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234);3.

Fotokopi UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak danRetribusi Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 130, TLN Nomor 5049) (Bukti P4);10.Fotokopi UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan PerundangUndangan (LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor5234) (Bukti P5) ;11.Fotokopi Literature yang ditulis oleh Prof. Dr.

Tahun1974 No. 1 TLN.

No. 3019).Mengingat, Pasal 66 70 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No.49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;MENGADILI:1.