bisamembayar pajak.Bahwa atas kejadian tersebut saksi melakukan perubahan kembalinama wajib pajak pada SPPT sehingga semenjak tanggal 28 Agustus2013 nama wajib pajak yang tertulis pada SPPT bernama H DIYANBahwa yang menjadi dasar untuk dilakukan perubahan nama wajibpajak pada SPPT adalah diantaranya adanya surat Keterangan dariKelurahan.Bahwa untuk melakukan perubahan nama wajib pajak tidak selalu SuratKeterangan dari Kelurahan hanya salah satu syarat karena apabila adaAkta Jual beli pun perubahan nama wajiba

bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuanPasal 85 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tahun1991;Perimbangan Nafkah lampau;Menmimbang, bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempattinggal, keduanya tidak melaksanakan kewajiban masingmasing, sehinggamajelis hakim menyatakan gugatan pengguat mengenai nafkan lampau tidakdapat diterima;Pertimbangan Nafkah IddahMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (bo) Kompilasi HukumIslam, Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajiba

Tersangka diperkiran mempersulit penyidikan.Pasal 75 huruf a nomor 12 tahun 2009Dalam hal melaksanakan tindakan penagkapan, setiap petugas wajiba. Memahami peraturan perundang undangan, terutama mengenaikewenangan dan tata cara untuk melakukan penangkapan sertabatasan batasan kewenangan tersebut.Pasal 75 huruf c perkap nomor 12 tahun 2009Dalam hal melaksanakan tindqakan penangkapan, setiap petugas wajib,b.

untuk membayar nafkah madliyahkepada Penggugat Rekonvensi harus ditolak;Tentang nafkah iddah :Menimban, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b KompilasiHukum Islam disebutkan bahwa Waktu tunggu bagi seorang janda apabilaperkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haidditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurangkurangnya 90 (Sembilan puluh)hari:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi hukum Islamdisebutkan Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajiba

Tergugat tinggal bersama di rumah orang tuaTergugat di alamat Tergugat tersebut di atas.4 Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungansebagaimana layaknya suami istri dan telah memperoleh anak orang bernama AlvianiAstrinaliya, perempuan, lahir tanggal 5 Maret 2000 (berumur 14 tahun).5 Bahwa sejak tahun 2004 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulaigoyah dan tidak harmonis, penyebabnya adalah :a Sejak tahun 2004 Tergugat tidak memberikan biaya nafkah wajiba

Menimbang, bahwa terhadap pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, halmana Pemohon berhasil membuktikan dalildalil permohonannyadengan dikabulkan permohonan cerainya, dengan diizinkannya Pemohonmenjatuhkan talak raji kepada Termohon, maka setelah Termohon ditalak,Termohon akan menjalani masa idah dan selama masa idah tersebut Pemohondibebankan kewajiban terhadap diri Termohon, sebaimana ketentuan Pasal149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putuskarena talak, maka bekas suami wajiba

dimaksud dalam pasal 54, 55 dan 103UndangUndang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, abhwa selanjutnya ketentuan Pasal 127 ayat 3 menentukanbahwa penyalah guna sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibuktikan atauterbukti sebagai korban penyalahguna narkotika, maka penyalahguna tersbeutwajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 54 UndangUndang No. 35 tahun 2009tentang narkotika menentukan bahwa Pecandu Narkotika dan KorbanPenyalhguna Narkotika wajiba

Bahwa sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :Bilam ana perkawinan putus karena talak, maka berkas suami wajiba. Memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa Uangatau benda, kecuali bekas istri tersebut telah dijatunkan qobla al dukhul.b. Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri, selama dalam iddahkecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyu 2 dan dan dalamtidak hamil.c.

Bahwa seluruh utang sejumlah Rp 522.632.000, (lima ratus dua puluhdua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) terjadi setelah rumah tangga,maka utang tersebut menjadi kewajiban antara Penggugat Rekonpensi dantergugat rekonpensi yaitu mempunyai kewajiban 7% dari total utang Rp Rp522.632.000, = Rp 261.316.000, maka penggugat rekonpensi wajibmembayar Rp 261.316.000,dan tergugat rekonpensi wajiba membayar Rp261.316.000,;4.

tuntuntannya JPU nkurang memperhatikan kaidahkaidah lain yang ada dalam UU No.22/2009 Tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan khususnya bagian ke enamtentang hak dan kewajiban pejalan kaki dalam BerlaluLintas yaituA) Pasal 131 UU No. 22/2009(1) Pejalan kaki berhak atas ketersidiaan fasilitaspendukung yang berupa trotoar, tempatpenyebrangan, dan fasilitas lain.(2) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas padasaat menyebrang jalan di tempat penyebrangan.B) Pasal 132 UU No. 22/2009(1) Pejalan kaki wajiba

Demikian juga kalau anak angkat meninggal duniamaka orang tua angkatnya akan mendapat wasiat wajiba dengan ketentuantidak melebihi dari 1/3 dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkat atausebaliknya;Menimbang, bahwa dalam persidangan para pemohon telah mengakuselaku saudara kandung dari almarhum EE serta diperkuat dengankesaksian para saksi, para Pemohon menyatakan sebelum wafatnya, xRMMM osecara lisan mengatakan jika ia wafat anak angkatnya akanmendapatkan wasiat wajibah darinya;Menimbang

(f) KompilasiHukum Islam, dan oleh karena itu permohonan Pemohonuntuk di berikan ijin menjatuhkan talak ~ terhadapTermohon patut di kabulkan;.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c)Undang undang nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untukmemberikan biaya penghidupan dan /atau menentukansesuatu. kewajiban bagi bekas istri;.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal .149.Kompilasi Hukum Islam, bila mana perkawinan putus karenatalak,maka bekas suami wajiba

sepuluh juta rupiah);Tentang nafkah iddahMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasihukum Islam disebutkan bahwa Waktu tunggu bagi seorang janda apabilaHim.19 dari 24 hlm Putusan No 0493/Pdt.G/2019/PA.Sda.perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haidditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurangkurangnya 90 (Sembilan puluh)hari;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi hukum Islamdisebutkan Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajiba

rupiah) selainpendapatan sebagai buru pemotong padi Tergugat juga mempunyai penghasilan darikebun Tergugat sendiri, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat tentangnafkah anak tersebut cukup beralasan sesuai pasal 41 huruf b UndangundangNomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 26 Undangundang nomor23tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo pasal 105 huruf (c) Kompilasi HukumIslam dan dalil hukum syari dalam Kitab Al muhadzdzab jus Il hal 177 yang berbunyiIN gla 3884 a IY paced,Artinya : Wajiba

sidang PengadilanAgama Sidoarjo dan dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;Tentang nafkah iddah :Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasihukum Islam disebutkan bahwa Waktu tunggu bagi seorang janda apabilaperkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haidditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurangkurangnya 90 (sembilan puluh)hari;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi hukum lslamdisebutkan Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajiba

Bahwa Terkait mengenai Nafkah Mutah, menurut ketentuan pasal149 huruf a Kompilasi hukum Islam (KHI), yang akan kami kutipsebagai berikut : Bilamana perkawinan putus karena talaq, maka bekas suami wajibA.

madliyah selama 5 bulan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima jutarupiah);Tentang nafkah Iddah dan MutahMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasihukum Islam disebutkan bahwa Waktu tunggu bagi seorang janda apabilaperkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haidditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurangkurangnya 90 (Sembilan puluh)hari;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi hukum Islamdisebutkan Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajiba

Dan hal ini bertentangan dengan ketentuanPerundangUndangan yang berlaku, yaitu telah melanggar Tahapan PemilihanKepala Daerah sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2015 danbertentangan dengan UndangUndangan Nomor Tahun 2015 pasal 14 hurufa yang berbunyi : KPU Kabupaten / Kota dalam pemilihan wajiba Melaksanakan semua Tahapan Penyelengaraan Lemikihan Bupati danWalikota Tepat waktu s11 Bahwa Tindakan Tergugat melanggar dan menyalahi asasasas umumpenyelenggara Negara yang baik sebagaimana ditegaskan

Rekonvensi adalah berupa uang sebesar Rp.1.000.000, (Satu jutarupiah);Tentang nafkah iddah:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasihukum Islam disebutkan bahwa Waktu tunggu bagi seorang janda apabilaperkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haidditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurangkurangnya 90 (Sembilan puluh)hari;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi hukum Islamdisebutkan Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajiba

Bahwa adapun konsekwensi hukum bilamana perkawinanputus karena talak maka bekas suami memiliki kewajibansebagaimana diuraikan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islamyang menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, makabekas suami wajiba: Memberikan mut'ah (pemberian hadiah) yang layakkepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuallbekas Istri tersebut qabla aldukhul (belum dicampuri); Memberi nafkah (maskan (tempat tinggal) dan kiswah(pakaian) kepada bekas Istrinya selama dalam iddah