Ditemukan 2059 data
40 — 18
RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor219/Pdt.P/2019/PA Mdo. Para Pemohon ;2.
25 — 8
belah pihak tidakmungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan hukum bagimajelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karenaantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraiansebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c)Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yangmemohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dariTergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;Mengingat, Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 (LN.1989 No. 49 TLN
. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahanUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN.2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga telahmengajukan gugatan assesoir terkait dengan hak asuh anak Penggugatdan Tergugat yang bernama Fakhriy Astam Rasyiq bin Agam GandarKanaka, umur 11 tahun, Feril Ezza Wisuka bin Agam Gandar Kanaka,umur 6 tahun dan Firza Asgar Aljibran bin Agam
10 — 0
RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabutperkaranya ;2.
18 — 4
RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 1117/Pdt.P/2016/PA.Sby dicabut3.
18 — 1
Rl Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;2. Menyatakan perkara Nomor 5063/Padt.G/2017/PA.Sby dicabut;3.
11 — 0
RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;2. Menyatakan perkara nomor 5751/Pdt.G/2019/PA.Sby dicabut;3.
8 — 0
RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 5358/Pdt.G/2019/PA.Sby dicabut3.
12 — 0
RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 5167/Pdt.G/2019/PA.Sby dicabutHal 4 dari 6 Put No 5167/Pdt.G/2019/PA.Sby3.
11 — 0
RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 1575/Pdt.P/2018/PA.Sby dicabut3.
8 — 0
RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 4949/Pdt.G/2019/PA.Sby dicabut3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.516.000,00(lima ratus enam belas ribu rupiah)Penetapan Nomor 4949/Padt.G/2019/PA.
7 — 0
RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabutperkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 2197/Pdt.G/2019/PA.Sbydicabut;3.
7 — 0
RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;Hal 4 dari 6 Put No 0899/Pdt.G/2016/PA.Sby2. Menyatakan perkara nomor 0899/Pdt.G/2017/PA.Sby dicabut3.
15 — 1
RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabutperkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 2125/Pdt.P/2019/PA.Sbydicabut;Hlm 5 dari 6 Pen No 2125/Pdt.P/2019/PA.Sby3.
6 — 0
RITahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang Peradilan Agama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 2068/Pdt.P/2019/PA.Sby dicabut3.
141 — 139
Makaatas tindakan Tergugat yang tidak menunjukkankebijaksanaan telah merugikan hak dan kepentinganjemaat Penggugat yaitu) hak dan kepentingan melakukanaktivitas peribadatan, seperti yang termuat di dalamketentuan UUD tahun 1945, Pasal 29 ayat (2) yaitu:Negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untukmemeluk agamanya masing masing dan untuk beribadatmenurut agamanya dan kepercayaannya ituHalaman 19 dari 80 halaman Putusan Pkr No.153/G/2010/PTUNJKTBahwa berdasarkan PP No. 21/1975; LN 1975 27; TLN
3059Pasal 2 tentang sumpah / janji PNS, dimana dalam halini Tergugat sebagai badan Pemerintahan yang dikepalaioleh Kepala Suku Dinas Pengawasan dan PenertibanBangunan Kota Administrasi Jakarta Barat dan dansesuai dengan Undang undang No. 32 / 2004 LN 2004 125; TLN 4487 seorang Kasudin adalah Pegawai NegeriSipil (PNS), maka diharuskan bersumpah untuk setia dantaat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara danPemerintah.
Bedeng tersebut juga bersifatsementara dan darurat karena perlunya jemaat Penggugatyang berjumlah ratusan orang untuk beribadah ;Bahwa berdasarkan Undang Undang No. 32 / 2004; LN 2004 125; TLN 4437 Pasal 124 ayat 3 dan Pasal 125 ayat 1jelas tertuliskan Dinas Daerah bertanggung jawab20kepada Kepala Daerah dan merupakan unsur pendukungtugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaankebijakan daerah yang bersifat spesifik.
BerdasarkanUndang undang No. 32 / 2004; LN 2004 125; TLN 4437Pasal 27 ayat 1 jelas tertuliskan kewajiban KepalaDaerah yaituMemegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakanUUD 1945 serta mempertahankan dan memeliharakeutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;Menaati dan menegakkan seluruh peraturan PerundangundanganMenjaga etika dan norma dalam penyelenggaraanPemerintahan Daerah Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah =;Melaksanakan
Namun pada kenyataanyaKasudin P2B telah bertindak tidak berdasarkanpada peraturan perundang undangan yang adadan berlaku, sebab tindakan yang telah diambiloleh Kasudin P2B seperti mengeluarkan surat surat keputusan yang saat ini disebut sebagaiobjek gugatan adalah bertentangan denganUndang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat(2), Undang Undang No. 39 Tahun 1999Pasal 22 ayat (1) dan (2) tentang Hak AsasiManusia, Undang Undang No. 32/2004; LN 2004 125; TLN 4437 Pasal 124 ayat 3 dan Pasal 125ayat 1
58 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor1690) jo Peraturan Pemerintah Nomor19 Tahun 1959 jo Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor1764;Bahwa, oleh karena tanahtanah aquo bukan atau tidak dapatdijadikanobjek nasionalisasi berdasarkan Undangundang Nomor 86Tahun 1958 (L.N.1958 Nomor162, TLN Nomor 1690) jo PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 1959 jo Penjelasan dalam TambahanLembaran Negara Nomor 1/764, maka tanahtanah aquo harusdikembalikan sebagai tanah hak milik adat Indonesia, yang merupakanhak mutlak milik Almarhumah Ny.
Nomor Sk.8/HGU/DA/81 tanggal 6 Januari 1981 joNomor 64/HGU/DA/76/A/40 tanggal 16 Mei 1988, adalah telah melanggarUndangundang Nomor 86 Tahun 1958 (L.N.1958 Nomor162, TLN Nomor1690) jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959 jo Penjelasandalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1764;Bahwa, oleh karena Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Tergugat III)Nomor Sk.8/HGU/DA/81 tanggal 6 Januari 1981 jo Nomor64/HGU/DA/76/A/40 tanggal 16 Mei 1988, adalah telah melanggarUndangundang Nomor 86 Tahun 1958 (L.N.1958
Nomor162, TLN Nomor1690) jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959 jo Penjelasandalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1764, maka Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri (Tergugat III) Nomor Sk.8/HGU/DA/81 tanggal 6Januari 1981 jo Nomor 64/HGU/DA/76/A/40 tanggal 16 Mei 1988 adalahtidak sah dan cacat hukum;Bahwa, oleh karena Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Tergugat III)Nomor Sk.8/HGU/DA/81 tanggal 6 Januari 1981 jo Nomor64/HGU/DA/76/A/40 tanggal 16 Mei 1988 adalah tidak sah dan cacathukum, maka
Menyatakan tanahtanah yang merupakan harta peninggalanAlmarhumah Ny SIJAH binti MALATI sebagaimana terurai dalam angka 4Petitum di atas, bukan atau tidak dapat dijadikan objek nasionalisasiberdasarkan Undangundang Nomor 86 Tahun 1958 (L.N.1958Nomor162, TLN Nomor1690) jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun1959 jo Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1764;6.
Menyatakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (TergugatIl) Nomor Sk.8/HGU/DA/81 tanggal 6 Januari 1981 jo Nomor64/HGU/DA/76/A/40 tanggal 16 Mei 1988, adalah telah melanggarUndangundang Nomor 86 Tahun 1958 (L.N.1958 Nomor162, TLN Nomor1690) jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959 jo Penjelasandalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1764;11.
12 — 0
RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabutperkaranya ;2 Menyatakan perkara nomor 5887/Pdt.G/2019/PA.Sbydicabut;3.
15 — 15
RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor115/Pdt.G/2020/PA.Mdo dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.
12 — 1
RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1.
47 — 9
RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang PeradilanAgama;Memperhatikan ketentuan pasalpasal peraturan perundangundanganlain yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabutperkaranya ;2. Menyatakan perkara nomor 3344/Pdt.G/2018/PA.Sbydicabut3.