Ditemukan 4736855 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Atas nama
Kepemilikan atas tanah
Hak atas tanah
Gugatan atas keputusan
Hak atas waris
Register : 12-01-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42805/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 22 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
115 — 25
115 — 25
Putusan PengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut.42805/PP/M.VI/99/2013Gugatan2010bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor KEP3306/WPJ.07/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentangPengurangan Atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar Atas SuratTagihan Pajak Pajak Penghasilan yang tidak disetujui oleh Penggugat;bahwa Terbanding dengan kewenangan khusus yang diberikan
oleh UU KUP dalam Pasal36 ayat (1) huruf c, dalam hal keputusan atas permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf c UUKUP tersebut menolak, maka tidak dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Pajaktetapi diajukan kembali ke Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 21/PMK.03/2008 tanggal 06 Februari 2008 yaitu terhadap keputusanyang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat diajukan permohonankembali
ke Direktur Jenderal Pajak paling lama tiga bulan sejak tanggal keputusan ataspermohonan pertama tersebut dikirim, guna menjamin kepastian dan pemanfaatan hukummaka pengajuan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benarhanya dapat diajukan dua kali;bahwa Penggugat menyatakan titik tolak Penggugat adalah Pasal 36 ayat (1) huruf cUndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yangmenyebutkan
Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan WajibPajak dapat: mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar;bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan bahwa bahwa keputusan yang digugatadalah keputusan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c UUKUP;bahwa keputusan tersebut adalah keputusan yang berkaitan dengan STP, dan STPdimaksud merupakan suatu ketetapan pajak, sehingga bukan merupakan keputusanyang
SuratTagihan Pajak Pajak Penghasilan, atas nama: PT.
Register : 13-07-2010 — Putus : 27-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.44218/PP/M.XV/99/2013 Tanggal 27 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
122 — 37
122 — 37
PenggugatMenurut MajelisPut.44218/PP/M.XV/99/2013Gugatan2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap penerbitan KeputusanTergugat Nomor : KEP552/WPJ.06/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang Pengurangan AtauPembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Mei sampai denganAgustus 2009 Nomor : 00076/106/09/073/09 tanggal 12 Oktober 2009;bahwa SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008 disampaikan Penggugat pada tanggal20 Oktober 2009 setelah Surat Tagihan Pajak atas
sebagai berikut :Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang laludisampaikan Wajib Pajak setelah lewat batas waktu yang ditentukan, besarnya PajakPenghasilan Pasal 25 untuk bulanbulan mulai batas waktu penyampaian Surat PemberitahuanTahunan sampai dengan bulan sebelum disampaikannya Surat Pemberitahuan Tahunantersebut adalah sama dengan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan terakhir tahun pajakyang lalu dan bersifat sementara.bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas
, oleh karena sampai dengan tanggal penerbitanSurat Tagihan Pajak Penggugat belum melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2008,maka besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2009 dan Agustus 2009, sampai dengantanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak adalah berdasarkan angsuran PPh Pasal 25 pada bulanterakhir Tahun Pajak yang lalu yaitu Masa Pajak Desember 2008 besarnya angsuran PPhPasal 25 sebesar Rp 2.363.353.201,00;bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimana tersebut di atas
Pajak Penghasilan Pasal 25Masa Pajak Mei sampai dengan Agustus 2009 adalah sebagai berikut : Masa Tanggal Angsuran PPh 25 Dasar Pengenaan Sanksi BungaPajakPajak Dilaporkan Dibayar Seharusnya Dibayar % Bln JumlahMei 2009 110609 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Juni 2009 090709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Juli2009 140809 0,00 2.363.353.201,00 0,00 2.363.353.201,00 2% 2 94.534.128,00Agt 2009 170909 0,00 2.363.353.201,00 0,00 2.363.353.201,00 2% 1 47.267.064,004.726.706.402,00 4.726.706.402,00 141.801.192,00 bahwa atas
Penggugat;MengingatMemutuskanUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP552/WPJ.06/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang Pengurangan Atau Pembatalan SuratTagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Mei sampai dengan Agustus 2009Nomor: 00076/106/09/073/09 tanggal 12 Oktober 2009 atas
Register : 03-02-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-42824/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
113 — 20
113 — 20
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put42824/PP/M.VI1I/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Keputusan TergugatNomor: S284/WPJ.24/KP.08/2012 tanggal 9 Januari 2012 tentangPermohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Nomor: 00008/406/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011Tahun Pajak 2009;: bahwa atas permohonan Penggugat melalui surat nomor: 086/WON/VI/
2011tanggal 21 Juni 2011 Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo menerbitkanKeputusan Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Nomor: KEP00013/WPJ.24/KP.0803/2011 tanggal 1 Juli 2011 dengan menimbang SuratPermohonan Penggugat Nomor: 086/WON/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo tanggal 21 Juni 2011dengan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor:PEM:01001878641jun2011 dengan mencantumkan nilai kompensasikerugian dari semula nihil menjadi Rp.1.680.050.890,00
.: bahwa pada tanggal 21 Juni 2011, Penggugat telah melaporkan SuratPermohonan Pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Nomor: 00008/406/09/641/11 Tahun Pajak 2009 melaluisurat Nomor: 086/WON/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 untuk mengajukanpermohonan pembatalan berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b UndangUndang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UndangUndangNomor 28 tahun 2007 (UU KUP) dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor:21/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau SuratTagihan Pajak Yang Tidak Benar, dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan.: bahwa sengketa ini bermula dari surat permohonan Penggugat Nomor086/WON/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang pembatalan SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor00008/406/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011.bahwa sebagai respon atas surat Penggugat Nomor
28Desember 2011, Tergugat menjawab dengan surat nomor: S284/WPJ.24/KP.08/2012 tanggal 9 Januari 2012.bahwa atas surat Tergugat nomor: S284/WPJ.24/KP.08/2012 tanggal 9Januari 2012, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak.bahwa Majelis berpendapat, pada dasarnya surat Penggugat nomor:086/WON/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 telah dijawab oleh Tergugat denganMemperhatikanMengingatMemutuskanditerbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00013/WPJ.24/KP.0803/2011 tanggal 1 Juli 2011.
Register : 07-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42989/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
186 — 17
186 — 17
Register : 07-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42981/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
139 — 28
139 — 28
.: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Februari 2008 Nomor 00507/207/08/007/11 diterbitkantanggal 12 Januari 2011.bahwa dengan surat Nomor 18/Dir/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012, Penggugattelah mengajukan permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf d atas SKPKB PPN Masa Februari Tahun 2008 Nomor00507/207/08/007/11 tertanggal 12 Januari 2011 karena ketetapan tersebuttelah diterbitkan tanpa melakukan Pembahasan akhir hasil
pemeriksaandengan wajib pajak, sehingga hakhak dari wajib pajak dihilangkan secarapihak oleh pemeriksa pajak sehingga mengakibatkan kerugian secara materiilmaupun in materiil atas diterbitkannya SKPKB tersebut.bahwa menurut Penggugat meskipun permohonan gugatan diajukan atas suratKepala KPP Madya Jakarta Timur Nomor S686/WPJ.20/KP.0706/2012tanggal 9 Juli 2012 namun tidak jelas alasan penolakannya dan dengan suratKepala KPP Madya Jakarta Timur Nomor S715/WPJ.20/KP.0706/2012tanggal 10 Agustus 2012
PembatalanKetetapan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d Penggugat tidak dapatditerima yaitu karena sebelumnya Penggugat telah mengajukan PermohonanPembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf b, sehingga perhitungan 30 (tiga puluh) hari batas pengajuan gugatandihitung dari terbitnya surat Kepala KPP Madya Jakarta Timur Nomor S715/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 10 Agustus 2012.Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas
Surat Tergugat Nomor S686/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Pemberitahuan SuratPermohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan TanpaPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formalyang merupakan jawaban atas Permohonan Pembatalan Ketetapan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun2009 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Februari 2008 Nomor 00507/207/08/007/11tanggal
Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Presiden Direktur, selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor51/Dir/TX/2012 tanggal 6 September 2012, sesuai dengan Akta NotarisSutrisno A Tampubolon Nomor 37 tanggal 31 Juli 2009, tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT XXX berhak menandatanganisurat gugatan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas
Register : 05-11-2012 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44356/PP/M.VIII/99/2013 Tanggal 3 April 2013 — Penggugat dan Tergugat
137 — 37
137 — 37
Keempat Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum DanTata Cara Perpajakan.
STP PPN untuk Masa Pajak November 2008 mengingat Undangundang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan PajakPenjualan Atas Barang Mewah mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010, sehingga berdasarkanketentuan di atas ketentuan atau peraturan yang sesuai dengan Tahun/Masa Pajak dari WajibPajak yang dikenakan STP adalah UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000;bahwa berdasar uraian di atas, Majelis berpendapat dasar hukum yang digunakan Tergugatsudah tepat;bahwa yang diajukan dalam gugatan ini adalah Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor :KEP1020/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentang Pembatalan Surat Tagihan PajakSebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak Benar Atas STP PPN Nomor:00014/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak November
dengan Keputusan TergugatNomor : KEP1020/WPJ.29/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 berdasarkan Pasal 36 ayat (1)c;bahwa atas penolakan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum lagi atas permohonanPembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00014/107/08/735/11tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak November 2008;bahwa berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat gugatan dandokumen yang diserahkan Penggugat di persidangan, diketahui bahwa Penggugat mengajukanPermohonan
STP PPN Nomor :00014/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak November 2008 atas nama PT XXXtidak dapat diterima.
Register : 04-04-2012 — Putus : 18-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 43310/PP/M.X/99/2013 Tanggal 18 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
122 — 27
122 — 27
PutusanPengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPemohonBandingMenurut MajelisPut. 433 10/PP/M.X/99/2013Gugatan2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap PermohonanPenghapusan/Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00017/107/07/058/09 tanggal 23 Maret 2009 (dalam hal ini pengurangan jumlah STP)sebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put34134/PP.M.X/16/2011 tanggal 7November 2011 tersebut di atas,
yang tidak benar memenuhi persyaratan formal yang isinya menyatakanbahwa permohonan Penggugat Nomor : NKI063/X1/2011 tanggal 23 November 2011memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan;bahwa Surat Penggugat Nomor: NKI063/X1/2011 tanggal 23 November 2011 perihalPermohonan Penghapusan/Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiNomor: 00017/107/07/058/09 tanggal 23 Maret 2009 sebagai tindak lanjut PutusanPengadilan Pajak Nomor : Put34134/PP/M.X/16/2011 tanggal 07 Nopember 2011 atas
Undangundang Nomor 16 Tahun 2000) (yang untuk jelasnya surat tersebutPenggugat lampirkan bersama surat ini);bahwa Tergugat menerbitkan Surat Nomor : S79/WPJ.07/KP.0608/12 tanggal 7 Maret 2012perihal Ralat atas Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak Yang Tidak Benar Memenuhi Persyaratan Formal, karena permohonantersebut telah melebihi batas waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya SuratTagihan Pajak tersebut, yang tidak disetujui oleh Penggugat;bahwa atas
dalam sengketa gugatan ini, karena pasal tersebut hanya diterapkanterhadap Pemohon Banding yang tidak mengajukan keberatan atas pokok pajaknya danditujukan untuk pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang terutang menurutperaturan perundangundangan perpajakan, sedangkan sanksi administrasi yang menjadisengketa sudah tidak terutang lagi;bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa olehkarena koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak
Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Memenuhi Persyaratan Formal, atas nama:PT.
Register : 12-10-2012 — Putus : 22-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43411/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 22 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
104 — 28
104 — 28
14.400.000,19 Desember 2012 28 Juni 2011 40.000.000, 19 2% 15.200.000,19 Desember 2012 22 Juli 2011 50.000.000, 20 2% 20.000.000,19 Desember 2012 22 Agustus 2011 50.000.000, 21 2% 21.000.000,19 Desember 2012 27 September 2011 65.000.000, 22 2% 28.600.000,19 Desember 2012 24 Oktober 2011 100.000.000, 23 2% 46.000.000,19 Desember 2012 24 November 2011 70.000.000, 24 2% 36.000.000,19 Desember 2012 28 Desember 2011 65.000.000, 25 2% 32.500.000,Jumlah 316.900.000, : Menyatakan: bahwa Pokok gugatan ini adalah atas
pelaksanaan penagihan pajak melalui SuratPaksa Nomor SP00545/WPuJ.07/KP.0904/2012 yang terbit pada tanggal 25September 2012 untuk melaksanakan penagihan pajak atas bunga penagihan PPNTahun Pajak 2007 yang ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Nomor00021/109/07/059/12 tanggal 26 Juli 2012;: bahwa dalam sidang tanggal 17 Januari 2013, Penggugat dengan Surat Nomor053/OPJKT/XII/12 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pernyataan PencabutanSurat Gugatan menyatakan mencabut Surat Gugatan Nomor: 042/OPJKT/X/2012tanggal
12 Oktober 2012;bahwa dalam sidang tanggal 31 Januari 2013 Terbanding menyatakan menyetujuipencabutan gugatan tersebut;bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor : 14 Tahun 2002, atas gugatan yang diajukan surat pernyataanpencabutan, dihapus dari daftar sengketa;bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis berpendapat permohonangugatan Pemohon Banding dihapus dari daftar sengketa dan karenanyapermohonan banding Pemohon Banding dinyatakan tidak
dapat diterima;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;gugatan Penggugat terhadap Surat Paksa Nomor SP00545/WPJ.07/KP.0904/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Bunga PenagihanPajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun Pajak 2007 atas STP Nomor :00021/109/07/059/12 tanggal 26 Juli 2012, atas nama XXX, NPWP: YYY, tidakdapat diterima.
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42844/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
130 — 36
130 — 36
V1/99/2013PPN2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP171/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penguranganatau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00536/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Juli 2008 yang tidak disetujui olehPenggugat;bahwa Penggugat tidak konsisten dalam pengajuan permohonannya.
Dalam perihal suratdisebutkan bahwa yang diajukan permohonan adalah Pembatalan atas STP PPN, sedangkan dalamalasan permohonan, Penggugat mengemukakan alasan: 1) tidak adanya unsur kesengajaan/unsurmerugikan penerimaan negara; dan 2) kurang mengerti atau paham administrasi perpajakan, yangpada lazimnya merupakan alasan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi(Pasal 36 ayat 1 huruf a UU KUP);bahwa Surat gugatan penggugat nomor : 019/0GGT/III/2012 tanggal 24 Maret 2012 tidakmemenuhi ketentuan
formal sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2) huruf c UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep171/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Juli 2008;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak
STP PPN Nomor :00530/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP171/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2008 Nomor : 00536/107/08/723/11tanggal 26 September 2011 atas nama: Penggugat, tidak dapat diterima
Register : 18-10-2012 — Putus : 20-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44095/PP/M.VIII/99/2013 Tanggal 20 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
113 — 33
113 — 33
VII/99/2013Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP1407/WPJ.04/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentangPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor :00197/107/08/061/11 tanggal 19 September 2011 Masa Pajak November 2008;Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1407/WPJ.04/2012 tanggal 05 Oktober 2012tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak
Pajak Pertambahan NilaiNomor : 00197/107/08/061/11 tanggal 19 September 2011 Masa Pajak November 2008;Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1407/WPJ.04/2012 tanggal 05 Oktober 2012tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiNomor : 00197/107/08/061/11 tanggal 19 September 2011 Masa Pajak November 2008;bahwa sesuai peraturan perundanganundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketagugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan
Oktober2012, ditandatangani oleh XX, jabatan : Direktur;bahwa Surat Gugatan Nomor : 025/JO/MLIKEWNE/DIR/PP/X2012 tanggal 18 Oktober2012, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhiketentuan Pasal 40 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor : 025/JO/MLIKEWNE/DIR/PP/X2012 tanggal 18 Oktober2012, diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2012(diantar) sedangkan Keputusan Tergugat atas
Mengurangkan atau mengapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikanyang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dalam halsanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak, atau bukan karena kesalahannya:bahwa Majelis berpendapat keputusan Tergugat Nomor : KEP1407/WPJ.04/2012 tanggal 05Oktober 2012 adalah keputusan berkenaan dengan permohonan Pengurangan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00197/107/08/061
Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00197/107/08/061/11tanggal 19 September 2011 Masa Pajak November 2008 atas nama XXX, tidak dapat diterima.
Register : 05-07-2012 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44003/ PP/M.XI/99/2013 Tanggal 18 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
183 — 11
183 — 11
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42846/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
148 — 38
148 — 38
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT42846/PP/M.V1/99/2013Gugatan PPN2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP173/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00538/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak September 2008 yang tidakdisetujui
oleh Penggugat;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP173/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Penguranganatau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00538/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak September 2008 telah diterbitkantepat waktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) KeputusanMenteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012;bahwa Surat gugatan Penggugat nomor : 021/0GGT/
II/2012 tanggal 24 Maret 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep173/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Januari 2008;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena
STP PPN Nomor :00538/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP173/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak September 2008 Nomor00538/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 atas nama: Penggugat tidak dapat diterima;
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43761/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
109 — 32
109 — 32
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put43761/PP/M.XV1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP418/WPJ.14/BD.06/2011tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak yang Tidak Benar atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Oktober 2007 Nomor: 00435/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember2009;: bahwa kepada
Penggugat telah diterbitkan SKPKB Pajak PertambahanNilai Nomor: 00435/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;: bahwa mengajukan gugatan atas Keputusan Dirjen Pajak (KepalaKanwil DJP Kalimantan Timur) No.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.Menyatakan Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP418/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yangTidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2007 Nomor:00435/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009, Tidak DapatDiterima.
Register : 13-09-2012 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44451/PP/M.V/99/2013 Tanggal 15 April 2013 — Penggugat dan Tergugat
167 — 15
167 — 15
Register : 10-10-2012 — Putus : 19-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44071/PP/M.IV/99/2013 Tanggal 19 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
112 — 28
112 — 28
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44071/PP/M.IV/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan Pajak Penghasilan Badan: 2005: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapPenerbitan Keputusan Tergugat Nomor : S00135/WPJ.07/KP.0903/2012 tanggal 24September 2012, tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan TahunPajak 2005 Nomor: 00043/506/05/059
/12 tanggal 8 Juni 2012;: bahwa dalam persidangan sehubungan dengan Surat Nomor S473/PJ.07/2013tanggal 18 Januari 2013 perihal Permintaan Informasi dan Data Terkait Gugatan atasNama PT XXX Tergugat membawa dan menyerahkan Surat dari PT JNE Nomor:012/EXTMD/JNE/2013 tanggal 31 Januari 2013 yang pada intinya menyatakandalam sistem PT JNE menunjukkan bahwa airwaybill nomor 2030668070006dengan nama pengirim PT XXX diterima tanggal 19 September 2012;: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Pemberitahuan
Wilayah DJP Jakarta Khusus.Dimana Surat Pemberitahuan Surat Keberatan tidak memenuhi persyaratan formalini tidak termasuk didalam negative list sesuai Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor74 tahun 2011;: bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diketahui bahwa kepada Penggugatditerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2005 nomor 00043/506/05/059/12 tanggal 8 Juni 2012 yang dikirim padatanggal 13 Juni 2012 melalui PT Pos Indonesia dengan Nomor Resi 12388910670;bahwa atas
SKPN tersebut Penggugat mengajukan keberatan dengan Surat Nomor :01/IX/DIR/12 tanggal 5 September 2012 yang diterima di Kantor Pelayanan PajakPenanaman Modal Asing Enam melalui kiriman pos tercatat pada tanggal 20September 2012;bahwa atas permohonan keberatan tersebut Tergugat menerbitkan Surat Nomor :S00135/WPJ.07/KP.0903/2012 tanggal 24 September 2012 hal PemberitahuanSurat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal karena tidak memenuhiketentuan Pasal 25 ayat (8) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983
bahwa Surat KeberatanNomor : 01/IX/DIR/12 tanggal 5 September 2012 dikirimkan tanggal 7 September2012, sehingga menurut Penggugat, bila dihitung dari penerbitan SKP tanggal 8 Juni2012 sampai dengan bukti kirim Surat Keberatan tanggal 7 September 2012 belummelewati 3 (tiga) bulan dan telah sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) UndangundangKUP;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berdasarkan bukti tracking details dariweb JNE diketahui bahwa surat keberatan dikirim oleh Penggugat tanggal 19September
Register : 23-10-2012 — Putus : 21-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43402/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 21 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
115 — 34
115 — 34
.43402/PP/M.xIlIl/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPenerbitan Surat Tergugat Nomor: S3628/WPJ.07/KP.0208/2012 tanggal 01Oktober 2012 tentang Jawaban Surat Sehubungan dengan Permintaan PemberianImbalan Bunga;: bahwa Penggugat mengajukan surat permohonan pemberian imbalan bunga melaluisurat Nomor: 02/109/HWI/EM/VIII/12 tanggal 24 Agustus 2012 atas
XIII/16/2011 mengabulkan permohonan banding Penggugatyang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak;: bahwa dalam hal diatur lain dalam peraturan pemerintah, seharusnya Tergugat tetapmenjadikan Undangundang sebagai dasar dalam menetapkan keputusan ataspemberian imbalan bunga, mengingat kedudukan Undangundang dalam hal iniPasal 27A ayat (1) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 16 Tahun 2009 adalah masih di atas
koreksiyang tidak disetujui pada saat pemeriksaan namun dibayarkan semua olehPenggugat, pada saat keberatan ditolak dan pada saat banding dikabulkansebagian, maka atas yang dikabulkan sebagian tersebut tidak diberikan imbalanbunga;bahwa menurut Penggugat, seharusnya Tergugat tetap menjadikan Undangundangsebagai dasar dalam menetapkan keputusan atas pemberian imbalan bunga,mengingat kedudukan Undangundang dalam hal ini Pasal 27A ayat (1) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakansebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009 adalahmasih di atas peraturan pemerintah yang dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor74 Tahun 2011 Pasal 43 ayat (5) dimana hal ini sesuai dengan hierarki PeraturanPerundangundangan yang menempatkan Undangundang mempunyai kedudukandi atas Peraturan Pemerintah;bahwa berdasarkan hal ini, sudah seharusnya Tergugat memakai Undangundangkhususnya Pasal 27A ayat (1) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum
Pajak untuk menolak gugatan Penggugat;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini,: Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: S3628/WPJ.07/KP.0208/2012 tanggal 01 Oktober 2012, perihalJawaban Surat Sehubungan dengan Permintaan Imbalan Bunga dalam SuratNomor: 02/109/HWI/EM/VIII/12, atas nama: XXX, NPWP YYY.
Upload : 09-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1708 K/PDT/2009 ADIL SINULINGGA, SH.; NY. SOERATINAH YEKTI HASANAH, DKK.
61 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kosasih selaku Camat KepalaWilayah Kecamatan Pancoran Mas di Depok, Kotif Depok yangmengeluarkan akta jual beli No.853/Pancoran Mas/1997, tanggal 15September 1997 atas nama Tergugat Il dan akta jual beli No.354/PancoranMas/1997, tanggal 15 September 1997 atas nama Tergugat Ill ;b.
Letter C atas tanah yang dijual belikan antara P. 1 dan T. 1 dengan P. 4dan P. 5 tidak sesuai ;.
Abdul Manan Lurah KelurahanMampang dan Naidih HY staff Bagian Umum Kelurahan Mampang, persil50 adalah atas nama Ria Sulin, sedangkan atas nama Minang Ujangtidak terdapat dalam buku Desa (halaman 24 putusan PN. Depok) ;Jual beli dibuat 2 (dua) Akta dan pada bagian Utara disisakan 80 m?
I Bogor untuk membatalkan girik C no.122 persil 50 atas nama Ria Sulin dengan alasan karenatumpang tindihdengan girik C No: 41 persil 50 atas nama Minang Ujang dengan luastanah dan letak tanah yang sama. Bahwa bukti surat di atasmembuktikan bahwa tanah yang dibeli Pemohon Kasasi dan paraTermohon Kasasi adalah tanah yang sama, akan tetapi hal ini tidakdilihat/dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung.
Bahwa buktisurat di atas mengikat kepada Termohon Kasasi dan Termohon IlKasasi karena mereka yang mengajukannya ;. Bahwahalhal di atas membuktikan putusan Pengadilan Tinggi Bandungkurang cukup dipertimbangkan (niet vodoende Gemotivered) danterdapat ketidak tertiban dalam beracara, karena itu harus dibatalkan(Putusan Mahkamah Agung tertanggal 18101972 No : 672 K/Sip/1972);.
Register : 04-07-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42992/PP/M.XVIII/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
123 — 28
123 — 28
penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak LuarNegeri selain Bentuk Usaha Tetap atas penghasilan berupa keuntungan dan penjualan saham;Tanggal 16 Mei 2012 : Sebagai respon atas surat himbauan, Penggugat melakukan setoranPPh Pasal 26 Masa Pajak Juni 2007 sebesar Rp143.750.000,00;Tanggal 21 Juni 2012 : Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima menerbitkanSurat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 26 Nomor 00001/104/07/058/12 Masa/Tahun PajakJuni 2007 sebesar Rp204.125.000,00 untuk menagih
bunga Pasal 9 (2a) atas keterlambatansetoran;Tanggal 04 Jul 2012 : Penggugat menyampaikan surat gugatan atas STP0001/104/07/058/12;bahwa atas pendapat Penggugat yang menyatakan bahwa : Penggugat telah mengajukan suratpermohonan pencabutan NPWP pada tanggal 09 Mei 2011 dengan status telah diterima secaralengkap dan memenuhi persyaratan formal, Tergugat memberikan bantahannya sebagaiberikut:bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan NPWP dengan surat per tanggal 09Mei 2011 yang diterima di Kantor
Atas transaksi tersebut terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutangdan menjadi kewajiban Penggugat untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal26;bahwa menindaklanjuti hal tersebut diatas, Tergugat mengirimkan Surat Himbauan Nomor S171/WPJ.07/KP.0606/2012 tanggal 08 Mei 2012 mengenai Himbauan penyetoran danpelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WajibPajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap atas penghasilan berupa keuntungan daripenjualan
saham; bahwa sebagai respon atas surat himbauan tersebut di atas, pada tanggal 16 Mei 2012akhirnya Penggugat menyetor Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2007 sebesarRp143.750.000,00; bahwa atas keterlambatan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 26 tersebut, diterbitkan SuratTagihan Pajak Nomor 00001/104/07/058/12 tanggal 21 Juni 2012 sebesar Rp204.125.000,00atas bunga keterlambatan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun 2007 sesuai Pasal 9ayat (2a) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata
perpajakan yang berlaku serta bukan merupakan obyek gugatansebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP;bahwa memperhatikan pendapat Tergugat dan Penggugat dalam persidangan, Majelisberpendapat sebagai berikut:bahwa Penggugat mendapat keuntungan atas transaksi pengalihan saham di Iuar negeri padabulan Juni 2007, di mana atas keuntungan tersebut terutang Pajak Penghasilan Pasal 26, yangbaru dibayar oleh Penggugat pada tanggal 16 Mei 2012;bahwa atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 26 tersebut
Register : 09-05-2012 — Putus : 18-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43304/PP/M.I/99/2013 Tanggal 18 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
125 — 51
125 — 51
Surat tersebut dikirim oleh KPP Badora Dua pada tanggal 10 April 2012dan Penggugat terima pada tanggal 11 April 2012;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: PEM00022/WPJ.07/ KP.1003/2012tanggal 27 Maret 2012, tentang Pengukuhan Penggugat sebagai Pengusaha Kena Pajak;bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan nomor : 0038/1.1.4/9043/Tax/2012 tanggal 9 Mei2012, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut :bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak(SPPKP) No.
Definisi Pengusaha menurut Keputusan Presiden No. 49/1991 dan Keputusan MenteriKeuangan No. 766/KMK.04/1992 adalah Pertamina, Kontraktor Kontrak OperasiBersama (JOC) dan Pemegang izin Pengusahaan sumber daya panas bumi yang sematamata melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi untuk menghasilkanuap panas bumi guna pembangkitan energi/listrik atau secara terpadu menghasilkan uappanas bumi dan membangkitkan energi listrik (Total Project);Seperti yang telah dijelaskan di atas, kerjasama
Keputusan Presiden No. 49/1991 dan Keputusan Menteri Keuangan No.766/KMK.04/1992 adalah ketentuan khusus yang mengatur perlakuan pajak penghasilan,pajak pertambahan nilai dan pungutanpungutan atas pengusahaan sumber daya panasbumi.
Ketentuanketentuan ini juga ditegaskan oleh Mentamben dan Menteri Keuanganberlaku khusus atas JOC dimana CGS dan DSPL bertindak sebagai Kontraktor;Kedua peraturan tersebut tidak secara khusus mengatur kewajiban PPN sepertipendaftaran sebagai pengusaha kena pajak atau pemungutan PPN dalam hal CGSbertindak sebagai operator atas nama kontraktorkontraktor dalam suatu proyek panasbumi yang secara terpadu menghasilkan uap panas bumi dan membangkitkan energilistrik (Total Project).
/WPJ.07/KP.1003/2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Surat Pengukuhan PengusahaKena Pajak yang Penggugat terima pada tanggal 11 April 2012;bahwa Penggugat mengemukakan menggunakan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74Tahun 2011 dan Pasal 23 ayat (2) Undangundang No. 28 Tahun 2007 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan, sebagai dasar pengajuan gugatan;bahwa Tergugat mengemukakan Penggugat mengajukan gugatan atas Surat PengukuhanPKP, dan Penggugat menyatakan Gugatan ini berdasarkan Pasal 23
Register : 14-10-2011 — Putus : 14-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43279/PP/M.III/99/2013 Tanggal 14 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
117 — 23
117 — 23
PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPut43279/PP/M. 11/99/2013Gugatan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan Gugatan terhadap KetetapanTergugat Nomor: S00366/WPJ.19/KP.0103/2011 tertanggal 15 September 2011 dan SuratTagihan Pajak Nomor: 00004/107/07/091/09 tanggal 03 Maret 2009 sebesarRp.3.960.801.714,00, serta menghitung kembali sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4)Undangundang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atas
Pajak Pertambahan NilaiMasa Januari sampai dengan Desember tahun 2007 atas nama Penggugat menjadi sebagaiberikut: Sanksi Pasal 14 ayat (4) KUP SemulaDikurang: Hasil Putusan Pengadilan PajakSanksi Pasal 14 ayat (4) KUP menjadi Rp.Rp. 3.960.801.714,00(Rp.3.932.025.689,00)28.776.025,00 bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor: S00366/WPJ.19/KP.0103/2011 tanggal15.
September 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Nomor: S7793/WPJ.19/KP/01/2011 tanggal 26 September 2011, tentang Pemberitahuan SuratPermohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tidak MemenuhiPersyaratan Formal atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00004/107/07/091/09 tanggal03 Maret 2009;bahwa pada intinya Gugatan yang Penggugat ajukan sebelumnya tersebut dikarenakan pihakTergugat belum memproses pembatalan
Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00005/207/07/09 1/09tanggal 3 Maret 2009 yang menjadi dasar dari diterbitkannya Surat Tagihan Pajak tersebuttelah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.33079/PP/M.II/16/2011tanggal 23 Agustus 2011 yang mengabulkan sebagian besar permohonan bandingPenggugat;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berkesimpulan sebagaiberikut:bahwa Penggugat dengan Surat Nomor: 1565/DIRWOM/2011 tanggal 12 Oktober 2011mengajukan Gugatan atas
Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00004/107/07/09 1/09tanggal 03 Maret 2009, atas nama: PT.