Pembanding/Penggugat I : MARKUS USU
Pembanding/Penggugat II : DAMIANUS LAGA
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq BUPATI NGADA BERALAMAT DI JALAN SOEKARNO HATTA NO. 1 LANGAGEDHA, BAJAWA, KABUPATEN NGADA, NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq BUPATI NAGEKEO, KELURAHAN LAPE, KECAMATAN

AESESA, KABUPATEN NAGEKEO, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA, Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR, Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN NAGEKEO, BERALAMAT DI JALAN MUHAMMAD HATTA, KELURAHAN DANGA, KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq GUBERNUR NUSA

TENGGARA TIMUR, Cq BUPATI NAGEKEO, Cq CAMAT AESESA,BERALAMAT DI KELURAHAN DANGA, KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Turut Tergugat : THOBIAS DHAE

Penggugat:
1.MARKUS USU
2.DAMIANUS LAGA
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq BUPATI NGADA BERALAMAT DI JALAN SOEKARNO HATTA NO. 1 LANGAGEDHA, BAJAWA, KABUPATEN NGADA, NUSA TENGGARA TIMUR
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq BUPATI NAGEKEO, KELURAHAN LAPE, KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO, PROVINSI NUSA TENGGARA

TIMUR
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA, Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR, Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN NAGEKEO, BERALAMAT DI JALAN MUHAMMAD HATTA, KELURAHAN DANGA, KECAMATAN AESESA, KABUPATEN NAGEKEO, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq BUPATI NAGEKEO, Cq CAMAT AESESA,BERALAMAT DI KELURAHAN DANGA, KECAMATAN

Pembanding/Penggugat : Remi Kondrardus,SIP
Terbanding/Tergugat : Efraim Fao
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. BUPATI NAGEKEO
Terbanding/Tergugat : Dewan Perwakilan Rakyat RI Cq. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi NTT di Kupang, Cq. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagekeo.

Flobamor merupakan kekayaan Negara, karena adanyapenyertaan modal dari Pemerintah Provinsi NTT maka penguasaannyamasuk dalam lingkup keuangan Negara ;Bahwa untuk mengelola PD Flobamor periode 01 Januari 2007 sampaidengan 01 Januari 2011, Gubernur Nusa Tenggara Timur menunjukTerdakwa SYAMSUDIN H. ABDULLAHI, SE sebagai Direktur Utama PD.Flobamor berdasarkan Keputusan Gubernur NTT : 337/KEP/HK/2006 tanggal23 Desember 2006 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan DaerahHal. 7 dari 18 hal. Put.

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 337/KEP/HK/2006tanggal 23 Desember 2006 Tentang Pengangkatan Direksi PerusahaanDaerah Flobamor ;4. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa TenggaraTimur Nomor : 42/FLB/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 tentang MutasiKaryawan Perusahaan Daerah Nusa Tenggara Timur ;5.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 74 tahun 2008 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2009 ;8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Sekretariat Daerah Biro Keuangan (Bantuan Keuangan danHal. 12 dari 18 hal. Put. No. 136 PK/Pid.Sus/2012Pembiayaan) Tahun Anggaran 2009 Nomor 900.918.KU/DPA.84.AK/2009;9.

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 337/KEP/HK/2006tanggal 23 Desember 2006 tentang Pengangkatan Direksi PerusahaanDaerah Flobamor ;4. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa TenggaraTimur Nomor : 42/FLB/III/2007 tanggal 02 Maret 2007 tentang MutasiKaryawan Perusahaan Daerah Nusa Tenggara Timur ;Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 136 PK/Pid.Sus/20125.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 74 tahun 2008 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2009 ;8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Sekretariat Daerah Biro Keuangan (Bantuan Keuangan danPembiayaan) Tahun Anggaran 2009 Nomor 900.918.KU/DPA.84.AK/2009;9.

Penggugat:
1.MARSEL BERE SORO
2.MARTINA KAI USU
3.MARIANUS MAU PELU
4.MARKUS BERE MAU
5.PETRUS MAU PELUN
6.BLANDINA BUI
Tergugat:
6.Gubernur Nusa Tenggara Timur
7.BUPATI BELU
8.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELU

Pembanding/Tergugat : Efraim Fao
Pembanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. BUPATI NAGEKEO
Pembanding/Tergugat : Dewan Perwakilan Rakyat RI Cq. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi NTT di Kupang, Cq. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagekeo.
Terbanding/Penggugat : REMI KONRARDUS

Gubernur nusa Tenggara Timur, cq. Kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan propinsi nusa Tenggara Timur, cq. UPT. kesatuan pengelolaan hutan wilayah Kabupaten Rote ndao Diwakili Oleh : Pemerintah propinsi nusa tenggara Timur, cq. Gubernur nusa Tenggara Timur, cq. Kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan propinsi nusa Tenggara Timur, cq.

No.2107 K/Pdt/201310.11.El Tari (sekarang Jalan Frans Seda) tersebut tertuang dalamKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 164/KEP/HK/2001 tanggal 12 Oktober 2001 tentang Pelepasan Hak Atas TanahKapling, yang terletak di Desa Belo dari daftar inventaris kekayaanPemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai penggantitanah kepada masyarakat, termasuk tanah milik Penggugat yangmenjadi tanah sengketa yang terkena pembuatan Jalan Raya ElTari (sekarang Jalan Frans Seda) Kupang untuk kepentinganumum

Menyatakan hukum bahwa ganti rugi yang tertuang dalamKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 164/KEP/HK/2001 tanggal 12 Oktober 2001 tentang Pelepasan Hak Atas TanahKapling, yang terletak di Desa Belo dari daftar inventaris kekayaanPemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai penggantitanah milik Penggugat yang terkena pembangunan Jalan El TariKupang (sekarang Jalan Frans Seda) untuk kepentingan umumadalah sah dan mengikat;.

bukanlahmerupakan surat bukti hak milik atas tanah sengketa, sementaraalat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat berupaSurat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor164/Kep/HK/2001 tanggal 12 Oktober 2001 (bukti P.1) diterima dipersidangan Pengadilan Negeri Kupang sebagai alat buktikepemilikan tanah;Bahwa sesuai Pasal 164 Het Inlandsche Reglement (HIR) jo Pasal1866 KUH Perdata, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:a. Bukti tertulis;b. Bukti saksi;c.

Hal inipun diakui oleh paraPemohon Kasasi IV/Tergugat dan ll, bahwa tanah yang terkenapembebasan untuk pembangunan Jalan El Tari adalah juga tanahmilik para Pemohon Kasasi IV/Tergugat dan Il, tetapi paraPemohon Kasasi I/Tergugat dan Il tidak menuntut ganti rugi dariPemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena untukkepentingan umum, sehingga nama dari para Pemohon Kasasi IV/Tergugat dan Il tidak ada dalam daftar penerima ganti rugi atauSurat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor164/Kep/HK

Bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak pernahmengirimkan/melanjutkan kepada Tergugat tentang MarkusDairo Talu, S.H. sebagai Bupati Terpilin dan Drs.

Ndara Tanggu Kaha,belum dilakukan pelantikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur incasu terjadi penolakan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur untukmelakukan pelantikan. Dengan kata lain objek gugatan in litis tentangPengangkatan Markus Dairo Talu, S.H., dan Drs. Ndara Tanggu Kahasebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya belummempunyai kekuatan hukum dan berakibat hukum.

Dengan demikianmaka Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak melaksanakanketentuan Pasal 109 ayat (4) UndangUndang Nomor 32 Tahun2004 dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun2005;5.

Ndara Tanggu Kaha,belum dilakukan pelantikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur in casu,terjadi penolakan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk melakukanpelantikan. Dengan kata lain objek gugatan in litis tentang PengangkatanMarkus Dairo Talu, S.H. dan Drs. Ndara Tanggu Kaha sebagai Bupatidan Wakil Bupati Sumba Barat Daya belum mempunyai kekuatan hukumdan berakibat hukum.

Putusan Nomor 203 PK/TUN/2016Nomor : 006/32/DPRD/SBD/IX/2013 yang telah diterimaoleh Gubernur Nusa Tenggara Timur yaitu tentang UsulanPengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Bupatidan wakil Bupati atas nama dr. Kornelius Kodi Mete danDrs.

Nusa Tenggara Timur untukmenyampaikan kepada Tergugat dan melaporkan pelaksanaannya agar :a.

Umbu Zaza, M.Si ditujukan kepadaMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor01/III/SBDNTT/2019 Tanggal 30 Maret 2019, PerihalLaporan Pemberhentian Dari Jabatan Sekretaris DaerahKabupaten Sumba Barat Daya dan Ketua Panitia SeleksiTerbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama oleh BupatiSumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur (foto kopi Sesuai dengan aslinya) ;Foto kopi surat Direktur Jenderal Otonomi DaerahKementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ditujukankepada Gubernur Nusa Tenggara Timur,

Bukti P.12Foto kopi surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesiaditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor :821/3100/SJ, Tanggal 18 April 2019, Perihal : PembatalanMutasi Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi PratamaSekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya ProvinsiNusa Tenggara Timur (foto kopi dari foto kopi) ; Foto kopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Nusa Tenggara Timur, Nomor : 415/Up.021.1/1/407DTanggal 18 Agustus 1980 Tentang Pengangkatan sebagaiCalon Pegawai Negeri

UmbuZaza, M.Si Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Tahun2019 ; Foto kopi Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur NomorUP.013.1/1/131/JS/2008 tanggal 28 April 2008 tentang PengangkatanSekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya an. Drs. A.

Umbu Zaza,M.SI ; Foto kopi Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya NomorBKPP.821/48/SBD/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019 tentang PemberhentianAparatur Sipil Negara Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya ; Foto kopi Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BKD.013.1/324/PKJS/X1I/2018 tanggal 11 Desember 2018 Perihal : Tanggapan terhadappermohonan Peninjauan Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya ;Menimbang, bahwa pihakpihak yang bersengketa

Sumber Griya Permai (SGP) ; Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.363/KEP/HK/2009, tanggal14 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Sementara pengangkutandan penjualan Mineral Logam Mangan kepada PT. Sumber Griya Permai(SGP) ;Bahwa Batu Mangan milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) unit Container dan 45ton dari PT.

Sumber Griya Permai (SGP);Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.363/KEP/HK/2009, tanggal14 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Sementara Pengangkutandan Penjualan Mineral Logam Mangan kepada PT. Sumber Griya Permai(SGP) bahwa Batu Mangan milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) unitContainer dan 45 ton dari PT.

Sumber Griya Permai (SGP); Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.363/KEP/HK/2009, tanggal14 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Sementara Pengangkutandan Penjualan Mineral Logam Mangan kepada PT. Sumber Griya Permai(SGP);Bahwa Batu Mangan milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) unit Container dan 45ton dari PT.

Tenggara Timur No.363/KEP/HK/2009tanggal 14 Desember 2009 tentang Persetujuan ljin SementaraHal. 13 dari 20 Hal.

SumberGriya Permai (SGP); Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.363/KEP/HK/2009tanggal 14 Desember 2009 tentang Persetujuan ljin SementaraPengangkutan dan Penjualan Mineral Logam Mangan kepada PT.Sumber Griya Permai (SGP);Masingmasing tetap terlampir dalam berkas perkara;6. Membebani Terdakwa biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Hal. 14 dari 20 Hal. Put.

ABDULLAHI, SE. dalamjabatannya selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Flobamorberdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 337/KEP/HK/2006 tanggal 23 Desember 2006 tentang Pengangkatan DireksiPerusahaan Daerah Flobamor sebagai yang melakukan atau turut sertamelakukan dengan H. SEHE. H. B selaku pemilik UD.

ABDULLAHI, SE. dalamjabatannya selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Flobamorberdaarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 337/KEP/HK/2006 tanggal 23 Desember 2006 tentang Pengangkatan DireksiPerusahaan Daerah Flobamor sebagai yang melakukan atau turut sertaHal. 6 dari 25 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/2010melakukan dengan H. SEHE. H. B selaku pemilik UD.

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 337/KEP/HK/2006tanggal 23 Desember 2006 Tentang Pengangkatan Direksi PerusahaanDaerah Flobamor.4. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa TenggaraTimur Nomor : 42/FLB/IIV2007 tanggal 02 Maret 2007 tentang MultasiKaryawan Perusahaan Daerah Nusa Tenggara Timur.5.

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 337/ KEP/HK/2006tanggal 23 Desember 2006 Tentang Pengangkatan Direksi PerusahaanDaerah Flobamor;4. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Flobamor Nusa TenggaraTimur Nomor : 42/FLB/IIV2007 tanggal 02 Maret 2007 tentang MutasiKaryawan Perusahaan Daerah Nusa Tenggara Timur;Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 2458 K/Pid.Sus/20105.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 74 tahun 2008 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2009;8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Sekretariat Daerah Biro Keuangan (Bantuan Keuangan danPembiayaan) Tahun Anggaran 2009 Nomor 900.918.KU/DPA.84.AK/2009 ;9.

RUBEN FUNAY selaku Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang periode 1999 2004sesuai Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 171.1/30/1999,tanggal 5 Oktober 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD KabupatenKupang dan berdasarkan Pasal 52 ayat 3 Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kupang No.13/Il/DPRD/2001 tanggal 2 Juli 2001 TentangPeraturan Tata Tertio Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupangyang secara exofficio selaku Ketua Panitia Anggaran DPRD

RUBEN FUNAY selaku Ketua Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang periode 19992004 sesuai SuratKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 171.1/30/1999, tanggal 5Oktober 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang yangberdasarkan Pasal 52 ayat 3 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kupang No.13/II/DPRD/2001 tanggal 2 Juli 2001 Tentang PeraturanTata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kupang secara exofficioselaku Ketua Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Kupang

Tersangka Thomas Neno Sikki, cs ;15.SK Bupati Kupang Nomor 25 Tahun 2003 tanggal 17 Desember 2003Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten KupangTahun Anggaran 2004 ;16.SK DPRD Kabupaten Kupang Nomor 18/V/DPRD/2003 tanggal 18Desember 2003 tentang Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2004 ;17.SK Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 171.1/30/1999 tanggal 5Oktober 1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah ;18.Daftar

No. 1001 K/Pid/2007Band 25 bulan Januari s/d Desember 2004 ;SK Bupati Kupang Nomor 25 Tahun 2003 tanggal 17 Desember 2003Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenKupang Tahun Anggaran 2004 ;SK DPRD Kabupaten Kupang Nomor 18/V/DPRD/2003 tanggal 18Desember 2003 tentang Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2004 ;SK Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 171.1/30/1999 tanggal 5 Oktober1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten

Natun, ST yangdisampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui BupatiKupang ;4. Bahwa dalam kasus ini jika dilihat dari akibat hukum yang ditimbulkan,maka Keputusan Tergugat tersebut bukan merupakan penetapan yangbersifat final karena pergantian jabatan Tergugat sebagai Wakil KetuaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang masih harusHalaman 6 dari 13 halaman.

Nomor Putusan 66 K/TUN/2013menunggu Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang PeresmianPengangkatan Penggantian Wakil Ketua Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kupang setelah menerima usulan dari DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang yang disampaikan melaluiBupati Kupang, sehingga belum melahirkan/menimbulkan keadaan hukumbaru bagi status Penggugat ;Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat belum melahirkan/menimbulkankeadaan hukum baru bagi Penggugat dalam hubungannya dengankedudukannya

dijadikan obyek sengketa dalamperkara ini masih bersifat deklaratoir (menyatakan) bukan konstitutif(menentukan), oleh karena itu tidak dapat dijadikan obyek gugatan karenatidak memenuhi ketentuan pasal 2 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negaramenurut undangundang ini : huruf ( c) Keputusan Tata Usaha Negarayang masih memerlukan persetujuan ;Bahwa oleh karena keputusan Tergugat masih memerlukan keputusanpersetujuan/peresmian lebih lanjut dari Gubernur

Nusa Tenggara Timur,sehingga tidak dapat dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini dankonsekuensi logisnya adalah bahwa gugatan Penggugat kabur dan patutditolak seluruhnya;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 22/G/2011/PTUNKPG,tanggal 25 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menerima Eksepsi Tergugat ;Dalam Pokok sengketa:Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;2.

Gubernur Nusa Tenggara Timur, namun faktanya :a. DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya tidak pernah mengusulkanMarkus Dairo Talu, SH. sebagai Bupati Terpilin dan Drs.

Bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak pernahmengirimkan/ melanjutkan kepada Tergugat tentang MarkusDairo Talu, SH. sebagai Bupati Terpilin dan Drs.

Ndara Tanggu Kaha,belum dilakukan pelantikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur incasu terjadi penolakan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur untukmelakukan pelantikan. Dengan kata lain objek gugatan in litis tentangPengangkatan Markus Dairo Talu, SH dan Drs. Ndara Tanggu Kahasebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya belummempunyai kekuatan hukum dan berakibat hukum.

Nusa Tenggara Timur.

Bahwa Gubernur Nusa Tenggara Timur tidakpernah mengirimkan/melanjutkan kepada TermohonKasasi/Tergugat tentang Markus Dairo Talu, SH.sebagai Bupati Terpilih dan Drs.

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keterangan dari Sekretaris KoniNusaTenggara Timur dan Surat Keterangan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur,sebagaimana tersebut pada bukti: P.14 dan P.15 diatasdan 2 (dua) buahsurat perintah dari wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Kepala BPNKota Kupang melalui Wali Kota Kupang, sebagaimana tersebut pada buktiP.16 dan P.17, diatas terhadap keabsahan kepemilikan tanah sengketa atasPenggugat Kilyon Muskanan,maka itu artinya bahwa PemerintahProvinsiNusa Tenggara

dalil Penggugat, pada halaman 2 poin 3, Penggugat menyatakanselama ayah Penggugat maupun Penggugat menguasai tanah sengketatersebut hingga saat ini tidak pernah ada pihak lain yang mencegat ataumelarang Penggugat,akan tetapi ketika Penggugatmengajukan permohonanPendaftaran hak milik atas tanah tersebut, badan Pertanahan Nasional(BPN) Kota Kupang menolak untuk proses pembuatan sertifikat atas tanahtersebut, dengan alasan bahwa seolaholah tanah tersebut milik PemprovNusa Tenggara Timur sesuai surat Gubernur

Nusa Tenggara Timur PietAlexander Tallo, S.H., Nomor P.85/IV/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 yangmenyatakan bahwa tanah tersebut masuk dalam areal Stadion OepoiKupang, alasan mana tidak benar dan berdasar karena kepemilikan ayahPenggugat atas tanah tersebut sudah berlangsung sejak tahun 1974sedangkan Stadion Oepoi Kupang baru dibangun pada 1983, oleh karenaitu. dalil gugatan Penggugat, yang menyatakan tanah tersebut adalahwarisan dari orang tuanya adalah tidak benar sebab orang tua Penggugattelah

(bukti T.3);Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengesampingkan alat buktiSurat Kilyion Muskanan tanpa nomor, tanggali6 Mei 2012 perihalPermohonan Hibah yang ditujukan kepada BapakGubernur Nusa TenggaraTimuryang diberi Nomor T.5 yang menerangkan Permohonan saudaraKilyion Muskanan kepada Gubernur agar menghibahkan tanah yang telahditempati sejak tahun 1983 disamping Stadion Oepoi Kupang sebagai tandakasin Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur untukkeluarga besar Muskanan teristimewa

Bahwa akan tetapi percekcokan dimaksud tidak berlangsung secara terusmenerus selama kurang lebih 18 tahun perkawinan sebagaimana didalilkanoleh Penggugat dalam gugatannya dan pada konsiderans huruf (a)Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/KEP/ 01/2013 tentang Izin Perceraian PNS atas nama YOESHERLOFIN BIRE,SH.NIP.19730115 199003 2 006. Hal ini ditunjukkan dari selama perkawinanantara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,Hal 7 dari 25 hal.

Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur NomorUpx.012.1/KEP/01/2013 tentang Ijin Perceraian Pegawai Negeri Sipil atas11nama YEOS HERLOFIN BIRE, SH NIP. 19730115 199903 2 006 tertanggal29 Januari 2013 (bukti P5);Sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan buktibukti tertulis;Menimbang, bahwa di persidangan didengar pula saksisaksi yangdihadirkan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahatau janji sebagai berikut:1.

Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);17Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P.5., Penggugat telahmendapat izin dari Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk mengajukan gugatanperceraian dengan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1., P.2., dan P.3.yang merupakan bukti surat autentik membuktikan bahwa benar Penggugat danTergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam perkawinan mana telahlahir 3 (tiga) orang anak,

dasar Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan NegeriKupang selaku Penuntut Umum Nomor: Print02/P.3.10/Fd.1/02/2012tanggal 24 Februari 2012 terhadap Penggugat yang telah ditetapkansebagai Tersangka, maka Walikota Kupang mengeluarkan KeputusanWalikota Kupang Nomor: BKD.821/472/B/IIV2012, tanggal 14 Maret 2012tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Struktural Eselon Il A DiLingkungan Pemerintah Kota Kupang terhadap Penggugat sebagaiSekretaris Daerah Kota Kupang (Terlampir); Bahwa selanjutnya, Gubernur

Nusa Tenggara Timur mengeluarkan SuratPerintah nomor: UP.013.1/1/73/JS/2012, tanggal 20 Maret 2012 untukmenetapkan Pengangkatan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah KotaKupang atas nama Ir.

(Terlam pir) ; 222 n noo nnn nnn nnn non non men nnn nnn nn nee nee nnn neBahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Gubernur dimaksud,Penggugat memberikan tanggapan tertulis melalui surat Nomor:01/HAD/XV2012, tanggal 6 Nopember 2012 perihal PemberhentianSekretaris Daerah Kota Kupang kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur(Terlampir).

Namun demikian, Gubernur Nusa Tenggara Timur tidakmemberikan tanggapan terhadap surat Penggugat, setelan melewatitenggang waktu 4 (empat) bulan 26 (dua puluh enam) hari, atau sampaidengan gugatan ini didaftarkan ke PTUN Jakarta; Bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara Pasal 3 ayat (2): Jika suatu badan atau Pejabat TataUsaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon,sedangkan jangka wektu sebagaimana ditentukan dalam peraturanperundangundangan yang dimaksud

Bahwa berkaca pada pasal 3 ayat (2) dan ayat (8) UU No. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka GubernurNusa Tenggara Timur dianggap telah mengeluarkan keputusanpenolakan memenuhi permintaan Penggugat sebagaimana dimaksuddalam surat Nomor: 01/HAD/XI/2012, tanggal 6 Nopember 2012; Bahwa merupakan fakta hukum, sebagai tindak lanjut dari KeputusanGubernur Nusa Tenggara Timur tersebut, Gubernur Nusa TenggaraTimur menerbitkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:UP.013.1

Nusa Tenggara Timur di Kupang sedangkan Tergugatsebagai Pegawai Negeri Sipil Guru di Kabupaten Belu ;Bahwa yang saksi tahu ada permasalahan antara Penggugat danTergugat karena Tergugat memaki ibu kandung Penggugat pada tahun2012;Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karenaPenggugat ada perempuan lain ;Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 5 orang anak yang masihsekolah dan sekarang anakanak tersebut tinggal dengan Tergugat ;Bahwa saksi tidak tahu Penggugat menafkahi anakanak atau

Foto copy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur NomorUpx.012.1/Kep/40/2015 tanggal 17 Nopember 2015 tentang PenjatuhanHukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat tidak atasPermintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun atasNama Drs. Agustinus Bere, selanjutnya di beri tanda T.8 ;.

Foto copy Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atasnama Agustinus Bere , selanjutnya di beri tanda T.9 ;10.Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi KepegawaianNegara atas nama Agustinus Bere, selanjutnya di beri tanda T.10 ;11.Foto copy Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara atasnama Agustinus Bere, selanjutnya di beri tanda 1.11 ;12.Foto copy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor824.3/V/1/237/296ND tanggal 16 Mei 2007 atas Nama Agustinus

Nusa Tenggara Timur sedangkan Tergugatadalah sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru yang ditempatkan diKabupaten Belu ;Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan rumah tangga antaraPenggugat dan Tergugat ;Bahwa selama mereka hidup terpisah saksi tidak tahu mereka salingmengunjungi atau tidak ;Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat hidup terpisah karenabeda tempat kerja ;Bahwa pada akhir tahun 2015 saksi bersama Tergugat dan 3 orang anakkandung Penggugat dan Tergugat mendatangi Penggugat di Kupanguntuk

Nusa Tenggara Timur diKupang sedangkan Tergugat juga sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru diKabupaten Belu ; Bahwa akhir tahun 2015 saksi juga bersama saksi Paulinus Susar,Tergugat dan 3 orang anak Penggugat dan Tergugat mendatangiPenggugat di Kupang untuk bertemu tapi Penggugat tidak mau menemuiHalaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pat.G/2016/PN Atbmereka sehingga saksi bersama Paulinus Susar, Tergugat dan 3 oranganak mereka pulang ke Atambua ; Bahwa tujuan saksi dan keluarga ke Kupang

Negeri Kupang Nomor322/Pid.Sus/2015/PN.Kpg, tanggal 15 Januari 2016 dalam perkara Terdakwatersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut UmumNomer Reg.Perkara PDM82/KPANG/Euh.2/10/2015/Ep, tertanggal 26 Oktober2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :DAKWAAN :KesatuBahwa terdakwa MUHAMAD SADI pada hari Jumat' tanggal 14Agustus 2015 sekira Pukul 19.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktupada bulan Agustus tahun 2015 bertempat Jalan Eltari tepatnya didepanrumah jabatan Gubernur

Nusa Tenggara Timur Kelurahan Oebobo KecamatanOebobo Kota Kupang atau setidak tidaknya disuatu tempat lain yang masihtermasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja tanpahak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika golongan bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1,5614 (satu komalima enam satu empat) gram.

Perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut :Bahwa awal mulanya anggota Ditresnarkoba Polda Nusa TenggaraTimur saksi EDI SULISTYONO mendapatkan informasi dari Informen bahwaterdakwa membawa narkotika, atas informasi tersebut saksi EDISULISTIYONO dan saksi FAZAL KASMAN mengikuti kendaraan yang kedaraioleh terdakwa kemudian setelah berada di Jalan Eltari tepatnya didepan rumahjabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur Kelurahan Oebobo KecamatanOebobo Kota Kupang kendaraan Pic Up yang dikemudikan oleh terdakwadiberhentikan

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Sulistyono saksi Faisal Kasman,saksi Adriant Intan Perkasa, dan saksi Adi Winarno alias Windu sertapengakuan Terdakwa, ditemukan fakta bahwa benar pada hari Jumattanggal 14 Agustus 2015, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di depanrumah jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang terletak di JIn.