Ditemukan 60460 data
119 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN DI. YOGYAKARTA cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWOKERTO VS HARJO SUWITO NASUN, dkk.;
181 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL., 2. PT. BAMBU KUNING DELAPAN BELAS., 3. PT. BUMI SILICA MAKMUR;;
187 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. SARANA MAJU CEMERLANG;;
68 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI., II. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II., III. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR;
228 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA, DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI VS PT. SMARTFREN TELECOM, Tbk (dhl. PT. MOBILE-8 Telecom, Tbk);
85 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN KEHUTANAN dan LINGKUNGAN HIDUP Cq. DINAS KEHUTANAN PROPINSI BALI, dkk., sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali;
188 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR., III. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU VS 1. YAP LING LI., 2. UMAR;
atasnama UMAR terletak di Desa Kubang Jaya Kabupaten KamparProvinsi Riau karena cacat hukum administrasi;Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 271/900/XI1/2019tanggal 3 Desember 2019 Perihal Tindak Lanjut Atas LaporanHalaman 83 dari 12 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2021Hasil Audit Tujuan Tertentu;3.
atasnama UMAR terletak di Desa Kubang Jaya Kabupaten KamparProvinsi Riau karena cacat hukum administrasi;c) Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 271/900/XII/2019tanggal 3 Desember 2019 Perihal Tindak Lanjut Atas Laporan HasilAudit Tujuan Tertentu;4.
atas nama Umar terletak di Desa KubangJaya Kabupaten Kampar Provinsi Riau karena cacat administrasi; Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 271/900/XII/2019 tanggal3 Desember 2019 Perihal Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil AuditTujuan Tertentu;5.
Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 271/900/XII/2019taanggal 3 Desember 2019 Perihal Tindak Lanjut Atas Laporan HasilAudit Tujuan Tertentu;3.
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I.INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, II. KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, Ill. KEPALA KANTORWILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU;Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/20212.
71 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR., III. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NAISONAL PROVINSI RIAU;
451 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA., 2. PT. ANEKA TAMBANG, TBK;
51 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANA JALAN NASIONAL WILAYAH III PROVINSI PAPUA (TANAH MERAH) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANA JALAN NAISONAL XVIII VS PT. CAHAYA MAS PERKASA;
PUTUSANNomor 291 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANA JALANNASIONAL WILAYAH Ill PROVINSI PAPUA (TANAHMERAH) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAIBESAR PELAKSANA JALAN WNASIONAL XVIII,tempat kedudukan di Jalan Trans Papua, Tanah Merah,Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua;Dalam hal ini diwakili oleh Hartono, SST
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA SATUANKERJA PELAKSANA JALAN NASIONAL WILAYAH Ill PROVINSIPAPUA (TANAH MERAH) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESARPELAKSANA JALAN NASIONAL XVIII2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh Dr. H.
119 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA., III. PT. BINTANG DELAPAN WAHANA;;
50 — 24
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA Cq. BUPATI KEPULAUAN SULA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAHPROVINSI MALUKU UTARA Cg. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUANSULA Cq. BUPATI KEPULAUAN SULA, beralamat di Jl. Paska SuzetaKecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara,disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT ;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasanya KAIMUDDIN HAMZAH, SH., dan RUSNIMINO, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di:1. Lingk. Karance, RT.002 RW.001 Kel. Bastiong Karance, Kec.
52 — 14
Kementerian Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Provinsi NTT, Cq. Bupati Sikka Cq. KEPALA DESA LELA VS -. THOMAS AQUINO MOAT JAE da RATO, DKK
Kementerian Dalam Negeri RI, Cq. GubernurProvinsi NTT, Cq. Bupati Sikka Cq.
Kementerian Perindustrian Rl, Cq. KEPALADINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTT, beralamat diJalan W.J.
81 — 35
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. BUPATI SIKKA Cq. CAMAT ALOK
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROPINSI NUSATENGGARA TIMUR Cq. BUPATI SIKKA Cg. CAMAT ALOK,Berkedudukan di Jalan El Tari Maumere,Dalam perkara ini Camat Alok FITRINITA KRISTIANI, S.Sos.,M.Si, diwakili oleh Kuasanya IMANUEL MABIKAFOLA, S.H.
200 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI;
114 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI., II. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR., III. KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA;
Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Ulang PengawasKetenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, tanggal 26 Februari2018 Nomor: Kep.03/PNKJ/II/2018 tentang Perhitungan dan PenetapanUlang Hakhak Pekerja/Buruh berupa Upah Kerja Lembur atas nama Sadr.Suwito, Dkk., (9 orang) Pekerja/Buruh CV Mega Jasa alamat Jalan CiptoMangunkusumo Nomor 99 Loa Janan Ilir Samarinda Periode Tahun 2013s.d 2015 dan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Kartanegara
81 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA., III. PT. BINTANG DELAPAN WAHANA;;
67 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA VS GEREJA METHODIST MERDEKA INDONESIA diwakili oleh Pdt. Prof. DR. POLTAK SINAGA BA., SE., MSI;
Putusan Nomor 429 K/TUN/2021Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan:1.2.Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat Kepala BidangBimbingan Masyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama ProvinsiSumatera Utara Nomor B301 1/Kw.02/7a/BA.05/07/2020 tanggal 10 Juli2020 hal penjelasan;Dalam Pokok Sengketa:1.
Menyatakan batal atau tidak sah surat Kepala Bidang BimbinganMasyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi SumateraUtara Nomor B3011/Kw.02/7a/BA.05/07/2020 tanggal 10 Juli 2020hal penjelasan;. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Kepala Bidang BimbinganMasyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi SumateraUtara Nomor B3011/ Kw.02/7a/BA.05/07/2020 tanggal 10 Juli 2020hal penjelasan;.
81 — 17
BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk (T) ;- KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG Jember (T) ;
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq.
146 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI;