Pacific Paint;Bahwa terhadap sample yang telah diambil tersebut, selanjutnya dimintakanpemeriksaan serta uji analisis oleh Ahli Lingkungan Hidup pada KementrianNegara Lingkungan Hidup yang kemudian hasilnya telah dituangkan dalamTest report dengan job number. 083154 EV tanggal reported 09 Juni 2008sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, sertaberdasarkan keterangan ahli di bidang lingkungan hidup diperolehkesimpulan bahwa benar dilokasi PT. Pacific Paint di Jl.

Negara Lingkungan Hidup; Pemanfaatan limbah b3 sebagai kegiatan utama wajib memiliki ijinpemanfaatan dari instansi berwenang memberikan Ijin pemanfaatan setelahmendapat rekomendasi dari Kepala Instansi yang bertanggung jawab dalamhal ini Menteri Negara Lingkungan Hidup;Hal. 12 dari 20 hal.

No. 692 K/Pid.Sus/2010Pengertian istilah "perusakan lingkungan hidup" secara otentik dirumuskandalam Pasal 1 angka (15) UUPLH sebagai berikut: "Tindakan menimbulkanperubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinyayang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjangpembangunan berkelanjutan";Bahwa menurut UndangUndang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimanaundangundang tersebut sebagai payung (umbrella act) dari undangundanglain (sektoral) di bidang pelestarian

No. 692 K/Pid.Sus/2010 Bahwaberdasarkan uji analisis oleh Ahli Lingkungan Hidup pada KementrianNegara Lingkungan Hidup yang kemudian hasilnya telah dituangkan dalamTest report dengan job number. 083154EV tanggal reported 09 Juni 2008sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, sertaberdasarkan keterangan Ahli di bidang lingkungan hidup diperolehkesimpulan bahwa benar di lokasi PT. Pacific Paint di Jl. Industri 1/1Laksamana RE.

Perbuatan para Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan terjadinyapencemaran/pengrusakan lingkungan hidup di Jalan Industri I/1 LaksamanaRE.

Hakim Pengadilan Negeri Garut Perpanjangan Kedua oleh KetuaPengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan 26 April2018 ;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Garutkarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAANPRIMAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 98 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;SUBSIDAIRPerbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal

109 juncto Pasal 36 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriGarut tanggal 12 April 2018 sebagai berikut:1.

Adang Saepulloh Bin Padma tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan perbuatanyang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutuair, baku mutu air laut, atau kritena baku kerusakan lingkungan hidup yangdiatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) UU RI Nomor 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidupsebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa H.

Pasal 36 Ayat (1) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tersebutdalam Dakwaan Subsidiair;Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 135 K/PID.SUSLH/2019Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Adang Saepulloh Bin Padma,oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, dikurangkanselurunnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa,dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa H.

Adang Saepulloh Bin Padma, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkandilampauinya baku kerusakan lingkungan hidup ;Hal. 4 dari 11 hal. Put.

sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 39/Pid.B/LH/2019/PN.Plw tanggal 29 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1.Menyatakan Terdakwa Arifin Dahlan alias Arifin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atauketerangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkandilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu airlaut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan

hidup sebagaimana dalamdakwaan alternative kesatu;Hal. 2 dari 7 hal.

tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut: Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapatdibenarkan karena putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yangmenguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri yang menyatakanTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atauketerangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkandilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteriabaku kerusakan lingkungan

hidup tidak salah dan telah menerapkanperaturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telahdilaksanakan menurut ketentuan undangundang; Bahwa putusan Judex Facti juga telah mempertimbangkan faktahukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai faktahukum yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa telah memberikanHal. 4 dari 7 hal.

Hidup juncto Pasal 56Ayat (2) KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004,perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentangHal. 6 dari 7 hal.

PT KASWARI UNGGUL VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor SK. 4551/MenlhkPHLHK/PPSA/2015 tentangPenerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PTKaswari Unggul:;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret:3.1.3.2.Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananRepublik Indonesia Nomor SK. 4551/MenlhkPHLHK/PPSA/2015tanggal 19 Oktober 2015 tentang Penerapan Sanksi AdministratifPaksaan Pemerintah kepada PT Kaswari Unggul:;Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananRepublik Indonesia Nomor SK. 3982/MenlhkPHLHK/PPSA/GKM.0/8/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang PerubahanKeputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RepublikIndonesia

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananRepublik Indonesia Nomor SK. 3982/MenlhkPHLHK/PPSA/GKM.0/8/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang PerubahanKeputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor SK. 4551/MenlhkPHLHK/PPSA/2015 tentangPenerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PTKaswari Unggul:;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret:3.1.

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananRepublik Indonesia Nomor SK. 4551/MenlhkPHLHK/PPSA/2015tanggal 19 Oktober 2015 tentang Penerapan Sanksi AdministratifPaksaan Pemerintah kepada PT Kaswari Unggul;3.2.

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananRepublik Indonesia Nomor SK. 3982/MenlhkPHLHK/PPSA/GKM.0/8/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang PerubahanKeputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor SK. 4551/MenlhkPHLHK/PPSA/2015 tentangPenerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PTKaswari Unggul:;4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;Halaman 4 dari 7 halaman.

hidup (kerusakan ekosistem baik tumbuhan, hewandan lingkungan).

Hidup jo.

No. 2372 K/Pid.Sus/20152009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARDOMO alias DOMO binUSUP bersamasama dengan Terdakwa II AL! USMAN bin YAKNI berupapidana penjara masingmasing selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangiselama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah ParaTerdakwa tetap ditahan ;3.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan lanjutanoleh Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup DanKehutanan Wilayah Sumatera.Berdasarkan keterangan AHLI MARGI SANTOSO, S.Hut,MP bahwadalam ketentuan PUHH Hutan Alam diatur dengan Peraturan MeniteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.43/Menlhk Setjen/2015 tentang penatausahaan Hasil Hutan Kayuyang berasal dari Hutan Alam, yang mengatur bahwa Setiappengangkutan,penquasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajibdilengkapibersama

Saksi HENDRI KUMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut : .Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS)Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, keterangan yang ada didalam BAP tersebut juga tandatangan yang tertera didalam BAP tersebutadalah benar keterangan dan tandatangan Saksi.Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah masalah tindak pidanamengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapiSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

Saksi SUHENDRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS)Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, keterangan yang ada didalam BAP tersebut juga tandatangan yang tertera didalam BAP tersebutadalah benar keterangan dan tandatangan Saksi.Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah mengenai tindak pidanamengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapiSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan atau

SahnyaHasil Hutan Kayu (SKSHHk).Bahwa bahwa berdasarkan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor : P.21/MenlhkII/2015 tentangPenatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak, TempatPenampungan Terdaftar Kayu Bulat yang selanjutnya disebut TPTKBadalah tempat untuk menampung kayu bulat, milik perusahaan yangbergerak dalam bidang kehutanan atau perkayuan.

Bukti T7 foto kopi Surat Tamat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan KehutananNomor ST.11194/T/NA/Pusklat SDM LHKX/2015 tertanggal 18 Desember2015. Atas nama ILLYAS.8. Bukti T8 foto kopi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan danPemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atas nama AB Sahil/ CV. TRY ARTAGOLDEN tertanggal 15 Desenrber 2015, terdaftar dengan Nomor 660.1/ 6/SPPL/LHPKL/2015.9. Bukti T9 foto kopi Surat Keterangan No. 583/ASFDIR/XII/20I5 yangdikeluarkan oleh PT.

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.

surat keputusan objek Tata Usaha Negara gugatan Penggugattersebut bukanlah perizinan dalam lingkungan hidup yang termaksuddalam pengertian izin lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalamHalaman 16 dari 61 halaman.

Fahriza Razieselaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Yaneri, ST.selaku Staf pada Badan Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, H. ZulkarnainZailan, S.Sos. selaku Kepala Bidang pada Dinas Pertamanan danKebersihan Kota Bengkulu, Lia Suminar selaku Kepala LaboratoriumHalaman 27 dari 61 halaman.

Hidup Republik Indonesia Nomor 05Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajibmemiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, bidang kesehatanc.q.

Vide keterangan saksi Wahyudi dalam persidangan yangmenerangkan sebagai berikut Sesuai dengan Peraturan PemerintahNomor 27 Tahun 2012 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5Halaman 50 dari 61 halaman.

mengevakuasidump truck yang amblas tersebut, para terdakwa ditangkap oleh petugasPolres Kutai Barat bersama barang bukti 1 (satu) unit dump truck Mitsubishiwarna kuning nopol KT 8196 CB dengan muatan 130 (seratus tiga puluh)potong kayu olahan bentuk balok dengan berbagai ukuran serta 53 (limapuluh tiga) potong kayu olahan bentuk papan yang tidak dilengkapi dengandokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Kayu Olahan(SKSHHKKO) melalui aplikasi SIPUHH Online dan/atau Nota Angkutansesuai Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor:P.43/MenlhkSetjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu YangBerasal Dari Hutan Alam yang telah diubah dan ditambah dengan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.43/MenlhkSetjen/2015tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alammaupun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.85/MenlhkSetjen/2016 tentang Pengangkutan

Menyatakan terdakwa BAMBANG SUMITRO, S.T. secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Dumping Limbah dan/atau Bahan ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Ijin;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan keputusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa percobaan 2 (dua) tahun;4.

hidup tanpaizin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UURI No. 32 tahun 2009 (dilarang melakukandumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin) perbuatan manadilakukan dengan cara sebagai berikut:e Pada hari Senin tanggal 30 April 2012 Petugas dari Ditreskrim Polda Jatim antara lainsaksi RUDI ISYANTO, S.H. bersama Petugas dari Ditreskrim Polda Jatim lainnyamelihat 1 (satu) unit kendaraan truck tangki No.

hidup tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamkesatu Pasal 104 Undangundang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan danPengelolaan lingkungan hidup;Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BAMBANG SUMITRO, S.T. selama 1(satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun;Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga)bulan kurungan;4.

CS2 Pola Sehatyang dibuang dengan menggunakan jasa angkutan truck tangki yang dibuang secaralangsung kemedia lingkungan yaitu lahan tanah milik SUPARNO di Dusun Arjosari DesaRanduharjo Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur melakukandumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimanadimaksud dalam pasal 60 UURI No. 32 tahun 2009 (dilarang melakukan dumping limbahdan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa

izin) tidak perlu dipertimbangkan lebihlanjut dan apabila perbuatan terbukti memenuhi unsurunsur dari tindak pidana yangdidakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasMajelis berpendapat terhadap diri terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidanaMelakukan Dumping Limbah dan/atau Bahan ke Media Lingkungan Hidup Tanpa24Ijin, melanggar Pasal 104 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dan masyarakat tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;2. Perbuatan terdakwa merusak lingkungan hidup;Halhal yang meringankan : 1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya, serta berjanji tidak akanmengulanginya lagi;2. Terdakwa kooperatif dalam persidangan;3.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) tersebut;

YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)MelawanGUBERNUR BALI, dk

Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;Bahwa kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat lembaga diatur secarategas hak gugatnya dalam Pasal 92 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebutUUPPLH) sebagai berikut:a. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatanuntuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;b.

Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhipersyaratan:1. Berbentuk Badan Hukum;2. Menegaskan di dalam Anggaran Dasarnya bahwa organisasi tersebutdidirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;3.

Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalamPerkara Sengketa Tata Usaha Negara Nomor 75/G.TUN/ 2003/PTUN.JKTWahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) juga diakui haknya untukmewakili kepentingan umum/publik sebagai Tergugat Intervensi II dalamrangka membela kepentingan lingkungan hidup;d.

Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH) merupakan payung bagi semua kebijakan terkait lingkunganyang lahir setelahnya.

Hal tersebut akan berakibat padamerosotnya kualitas lingkungan hidup sehingga tidak akan dapatHalaman 21 dari 99 halaman.

terdakwa SARTONO yangkemudian terdakwa SARTONO dihubungi untuk mendatangi lokasi TempatPutusan Nomor 13/Pid.B/LH/2019/PN Kot Halaman 3 dari 18Kejadian Perkara, yang selanjutnya terdakwa SARTONO beserta saksi HENDRISUSANTO beserta dengan Barang Bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.Bahwa satwa trenggiling (Manis Javanica) merupakan salah satu satwayang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhandan Satwa serta PeraturanMenteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan RI NomorP.92/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 yang memuat daftar tumbuhan dan satwayang dilindungi dan satwa trenggiling termasuk dalam Nomor Urut 84.Bahwa terdakwa SARTONO sudah 5 (lima) kali menjual sisik kulittrenggiling dan saksi HENDRI SUSANTO sudah 2 (dua) kali membawa sisikkulit trenggilingdan keduanya mengetahui bahwa hewan jenis trenggiling adalahsatwa yang dilindungi oleh pemerintah dan tidak diperbolehkan untukmengambil ataupun menjual daging serta kulitnya.Perbuatan terdakwa

Hidup dan Kehutanan NomorP.92/MenIhk/Setien/Kum.1/8/2018 yang memuat daftar tumbuhan danhewan dilindungi, adapun trenggiling masuk dalam nomor urut 84;Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menangkap, berburu ataumemperniagakan bagian tubuh hewan yang dilindungi;Bahwa manfaat trenggiling di alam adalah menjaga keseimbanganekosistem alam yakni tugas trenggiling adalah memakan serangga kecilseperti semut, jika trenggiling punah maka akan terjadi ledakan populasiserangga, ledakan populasi serangga

Husin, S.T.P. bin Thabrani, R.A., adatiga kriteria hewan dilindungi, yang pertama adalah mempunyai populasiyang kecil, kedua adanya penurunan yang tajam pada individu di alam danyang ketiga daerah penyebarannya yang terbatas dan dari kriteriatersebut, maka trenggiling adalah hewan yang dilindungi hal ini merujukpada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawasanJenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.92/Menthk/Setjen/Kum.1/8/2018 yang memuat daftartumbuhan

Husin, S.T.P. binThabrani, R.A., ada tiga kriteria hewan dilindungi, yang pertama adalahmempunyai populasi yang kecil, kedua adanya penurunan yang tajam padaindividu di alam dan yang ketiga daerah penyebarannya yang terbatas dan darikriteria tersebut, maka trenggiling adalah hewan yang dilindungi hal ini merujukpada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawasan JenisTumbuhan dan Satwa, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.92/Menthk/Setjen/Kum.1/8/2018 yang memuat daftar