Ditemukan 1416 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 05-12-2007 — Upload : 19-11-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 396/Pid.B/2007/PN.Kdr
Tanggal 5 Desember 2007 — MOCH.IMAM BAHRONI Alias KEROK Bin KODIN
5111
  • Tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalampengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi ;Menimbang bahwa menyangkut unsur barang si . oleh karena unsur ini telahterbukti pada pertimbangan dakwaan sebelumnya, untuk itu pertimbangan tersebut cukup diambilalih dan dinyatakan terbukti pula dalam dakwaan ini ; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Kedua yaitu :Tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan
    kefarmasian ; Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalah pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dandistribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas dasar resep dokter, pelayanan informasiobat serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisionil ;18Bahwa selain dari pada itu pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusidan pelayanan sediaan farmasi sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (1) jo.
    Lab. : 4360 / KNE / 2007 tanggal 23 Agustus 2007,pilpil Double L tersebut ternyata termasuk dalam Daftar Obat Keras karena Positif mengandungTriheksifenidil HCL, maka dengan demikian secara yuridis dalam istilah medis terdakwa telahterbukti melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, distribusi dan pelayanan sediaanfarmasi ;Menimbang bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan diatas oleh karena terdakwa telahterbukti melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, distribusi dan pelayanan sediaanfarmasi
    Alias KEROK Bin KODIN tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan KESATUPRIMAIR ; 222222 nnn nnn nnn nnn nnn ne cnn ne nn cn en nn encesMembebaskan terdakwa tersebut karena itu dari Dakwaan KESATU PRIMAIR di atas ; Menyatakan terdakwa MOCH.IMAM BAHRONI Alias KEROK Bin KODIN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : TANPA HAK MEMILIKIDAN MENYIMPAN PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV serta TANPA KEAHLIAN DANKEWENANGAN DENGAN SENGAJA MELAKUKAN
    PEKERJAAN KEFARMASIAN ;Menghukum terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama: ...............ccceeeeeee eee ee danpidana denda sebesar Rp................0.e000 BUBSICER ; acssinessanmass es ance kurungan ; Menetapan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan ; Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) butir Pil Lexotan dan 168 butir pil jenis Double L ,dimusnahkan ; 22 22022200 022 2e Membebankan kepada
Putus : 02-08-2012 — Upload : 11-06-2013
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 145/PID.SUS/2012/PN.P.BUN
Tanggal 2 Agustus 2012 — MULIADI Bin KOBERI
836
  • Menyatakan Terdakwa MULIADI Bin KOBERI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pelayanan sediaan farmasi ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;3.
    keseluruhan unsurini;Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1996 tentang Tenaga Kesehatan maka yang memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan pekerjaan kefarmasian hanya Apoteker, Analis Farmasi dan AsistenApoteker ;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1996 tentang Tenaga Kesehatan tersebut maka yang dimaksud dengan tanpa keahliandan kewenangan didalam unsur ini adalah orang yang bukan Apoteker, AnalisFarmasi atau Asisten Apoteker tetapi melakukan
    pekerjaan kefarmasian ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalahpekerjaan yang meliputi pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaanfarmasi ;Menimbang, bahwa dengan sengaja mengadung arti bahwa perbuatan tersebutmemang dikehendaki dan disadari atau dengan kata lain adalah memahami apa yangdilakukannya ;Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi SURADI, saksiYELLISKRISTANTYO dan saksi H.
    Keras Daftar G) ;Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti berupa keterangan saksisaksi,bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian sepertitersebut di atas dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan pekerjaankefarmasian berupa sediaan farmasi berupa obatobat Golongan Obat Keras Daftar Gtanpa keahlian dan kewenangan, dimana perbuatan tersebut memang dikehendaki dandisadari sepenuhnya oleh terdakwa, dengan demikian unsur Tanpa keahlian dankewenangan dengan sengaja melakukan
    pekerjaan kefarmasian dalam pelayanansediaan farmasi dinyatakan terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semuaunsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf d. jo.
    KUHP,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturanperaturanlain yang bersangkutan ;MENGADILI :1 Menyatakan Terdakwa MULIADI Bin KOBERI, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa keahlian dankewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalampelayanan sediaan farmasi ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama : 4 (empat) bulan ;3 Menetapkan pidana itu tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian
Putus : 10-04-2013 — Upload : 20-05-2013
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 31/Pid.B/2013/PN.Bdw
Tanggal 10 April 2013 — ANGGA PRADANA PUTRA HERDIANSA
2917
  • HariyonoBondowoso.Bahwa terdakwa Angga Pradana Putra Herdiansa tersebut tidak mempunyai ataukeahlian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, karena berdasarkan Undang Undang RI Nomor. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa yang mempunyaikewenangan atau keahlian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenagakesehatan.Bahwa pil berwarna putih berlogo Y yang dimiliki, disimpan dan diedarkan atau dijualoleh terdakwa Angga Pradana Putra Herdiansa tersebut tergolong pil atau obat kerasyang dapat ...
    HariyonoBondowoso.Bahwa terdakwa Angga Pradana Putra Herdiansa tersebut tidak mempunyai ataukeahlian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, karena berdasarkan Undang Undang RI Nomor. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa yang mempunyaikewenangan atau keahlian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenagakesehatan.Bahwa pil berwarna putih berlogo Y yang dimiliki, disimpan dan diedarkan atau dijualoleh terdakwa Angga Pradana Putra Herdiansa tersebut tergolong pil atau obat kerasyang dapat mempengaruhi
Register : 18-10-2012 — Putus : 10-12-2012 — Upload : 07-02-2013
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 114_PID_B_2012_PNBT_Hukum_10122012_Kesehatan
Tanggal 10 Desember 2012 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa Drs.Rihandi
7512
  • dan Makanan di Padang.Bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah No.32 tahun 1996 tentang tenagakesehatan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang maengabdikan diridalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melaluipendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenanganuntuk upaya kesehatan.Bahwa tenaga kesehatan terdiri dari Tenaga Medis,Tenaga Perawat,TenagaKefarmasian, Tenaga Kesehatan masyarakat dan lainlain;Bahwa Tenaga Farmasi dalam melakukan
    pekerjaan Kefarmasian yaitu pengadaandan pelayanan sediaan Farmasi harus memiliki surat izin kerja (SIK) yangdikeluarkan oleh Dep.Kes;Bahwa menurut Undangundang RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwasediaan farmasi adalah obat, bahan obatobat tradisional dan kosmetik;Bahwa pengadaan adalah penyediaan, penyimpanan obatobatan untuk stock,distribusi adalah penyaluran untuk sarana lain/pihak lain, sedangkan pelayananadalah menjual kepada pengguna/konsumen;Bahwa adapun golongan obatobatan adalah
    golongan obat bebas, golongan obatbebas terbatas, golongan obat keras, golongan obat psikotropika dan golongan obatNarkotika;Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan danpendistribusian obat keras adalah apotik karena pada apotik didukung denganadanya tenaga apoteker sehingga apotik dapat menjual semua golongan obat;Bahwa untuk toko obat hanya berwenang menjual obat bebas dan obat bebasterbatas, sedangkan obat keras toko Obat tidak berhak untuk menjualnya, karenauntuk
    pekerjaan kefarmasian dalam pengadaandan pendistribusian obat keras adalah apotik karena didukung dengan tenagaapoteker sehingga apotik dapat menjual semua golongan obat;Bahwa benar toko obat hanya berwenang menjual obat bebas dan obat bebasterbatas, sedangkan obat keras, toko obat tidak berhak untuk menjualnya, karenaobat keras penggunaannya harus dengan resep dokter, pada toko obat tidak bisamenerima resep dokter karena hanya didukung dengan oleh tenaga asisten apoteker;Bahwa benar obatobatan
    pekerjaan kefarmasian dalampengadaan dan pendistribusian obat keras adalah apotik karena didukung dengan tenagaapoteker sehingga apotik dapat menjual semua golongan obat;12Menimbang, bahwa toko obat hanya berwenang menjual obat bebas dan obat bebasterbatas, sedangkan obat keras, toko obat tidak berhak untuk menjualnya, karena obat keraspenggunaannya harus dengan resep dokter, pada toko obat tidak bisa menerima resep dokterkarena tidak didukung oleh tenaga apoteker;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
Putus : 15-06-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN Kdr
Tanggal 15 Juni 2015 — SUSILO Alias SELO Bin LASIMIN
184
  • tanggal 23 Maret 2015 Nomor: 2145/NOF/2015 dalam pemeriksaanbarang bukti Nomor: 3331/2015/NOF bahwa tablet tersebut adalah tablet denganbahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidaktermasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);e Bahwa benar pada kemasan obat jenis pil dobel L yang dimiliki oleh Terdakwatidak ada petunjuk penggunaan, label khasit serta kemanfaatan;e Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang didalam melakukan
    pekerjaan kefarmasian dan juga tidak mempunyai latarbelakang pendidikan di bidang farmasi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi sebagai berikut:Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN Kar41.
    berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa bukanlah seorang tenagakesehatan, apakah itu sebagai seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnyasebagaimana ditentukan dalam ketentuan di atas, dan juga ia tidak memilikipengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan maupunkewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan dantidak ada kapasitas untuk melakukan
    pekerjaan kefarmasian, dalam hal ini melakukanpelayanan sediaan farmasi, serta Terdakwa juga tidak memiliki keahlian di bidangkesehatan maupun kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, maka unsur tanpakeahlian dan kewenangan telah terpenuhi;Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN Kar8Ad.3.
    Unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar kemanfaatan dan mutu ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat ataukehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang olehundangundang, dalam hal ini melakukan pekerjaan kefarmasian;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 sekitar pukul20.30 Wib.
Putus : 09-08-2012 — Upload : 04-09-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 209/Pid.B/2012/PN.Kdr
Tanggal 9 Agustus 2012 — SONI RIYANTO Bin LESTARI
133
  • membenarkan identitasnya yangada dalam dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperolehfakta hukum bahwa SONI RIYANTO Bin LESTARI adalah benar orang yang didakwatelah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, makadengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;Ad.2.Unsur Tanpa Keahlian dan KewenanganMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa keahlian dan kewenangan adalahbahwa tidak adanya kapasitas dari pelaku untuk melakukan
    pekerjaan kefarmasian, karenamereka bukan orang yang ditentukan untuk itu, yang dalam hal ini adalah tenaga kesehatan;Menimbang, bahwa sedangkan menurut pasal 1 angka 6 UU No. 36 Tahun 2009yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalambidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukanupaya kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para
    persidangandiperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan, apakah itusebagai seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya sebagaimana ditentukandalam ketentuan di atas, dan tidak memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melaluipendidikan di bidang kesehatan maupun kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan,karena terdakwa adalah seorang swasta yang berpendidikan SD;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan dan tidakada kapasitas untuk melakukan
    pekerjaan kefarmasian, dalam hal ini melakukan pelayanansediaan farmasi, serta Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan maupunkewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, karena Terdakwa adalah seorang swastayang berpendidikan SD maka unsur tanpa keahlian dan kewenangan telah terpenuhi;Ad.3.Unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar kemanfaatan dan mutu ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat ataukehendak dari si pelaku untuk
    melakukan perbuatan yang dilarang oleh undangundang,dalam hal ini melakukan pekerjaan kefarmasian;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUMARLAN, dan saksi M ROFIQ, SHdan keterangan terdakwa di depan persidangan yang saling bersesuaian membenarkanbahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 lebih kurang pukul 16.00 Wib dirumahnya di Jl.
Putus : 06-02-2012 — Upload : 20-02-2012
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 298/PID.B/2011/PN.Bdw
Tanggal 6 Februari 2012 — KASNAJI
212
  • Bondowoso bertugas a. melakukanpengawasan produk farmasi, makanan dan minuman b,memproses perijinan dari tenaga medis dan para medis,sarana produksi dan distribusi farmakin ;Bahwa benar berdasarkan undangundang RI No. 36 tahun2009 tentang Kesehatan yang mempunyai' kewenangan ataukeahlian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian adalahtenaga Kesehatan yang mempunyai' keahlian dan kewenanganuntuk melakukan pekerjaan kefarmasian =;Bahwa benar penggolongan ada 4 ;a.
    Bondowoso bertugas a. melakukanpengawasan produk = farmasi, makanan dan minuman b,memproses perijinan dari tenaga medis dan para medis,sarana produksi dan distribusi farmakin ; Bahwa benar berdasarkan undang undang RI No. 36 tahun2009 tentang Kesehatan yang mempunyai' kewenangan ataukeahlian dalam melakukan~ pekerjaan kefarmasian adalahtenaga Kesehatan yang mempunyai' keahlian dan kewenanganuntuk melakukan pekerjaan kefarmasian =; Bahwa benar penggolongan ada 4 ;a.
Register : 08-10-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 23-03-2015
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 275/Pid.Sus/2014/PN.Mjy
Tanggal 3 Desember 2014 — SITI NUR KASANAH Binti WARSO REJO
8718
  • ;Dampak secara umum bagi konsumen obatobat yang tidak mempunyai ijinedar dapat berakibat sangat membahayakan kesehatan konsumen dan bisaberakibat fatal ;Halaman 3 Putusan No.275/Pid.Sus/2014/PN.Miy.Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidangkefarmasian dan tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sehingga tidakmempunyai wewenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu denganmenjual/ mengedarkan obat tersebut diatas ;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal
    kemasan aslinya tetapi dikemasulang dengan tidak dilengkapi label/ penandaan yang lengkap, sehingga barangtersebut diatas dapat digolongkan sediaan farmasi berupa obat tanpa ijin edar;Dampak secara umum bagi konsumen obatobat yang tidak mempunyai ijinedar dapat berakibat sangat membahayakan kesehatan konsumen dan bisaberakibat fatal ;Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidangkefarmasian dan tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sehingga tidakmempunyai wewenang untuk melakukan
    pekerjaan kefarmasian yaitu denganmenjual/ mengedarkan obat tersebut diatas ;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa telahmenyatakan sudah mengerti akan maksud dan tujuannya, oleh karenanyaTerdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadapsurat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa segala suratsurat yang terlampir dalam berita acarapersidangan adalah
Register : 06-12-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN MARTAPURA Nomor 461/Pid.Sus/2017/PN Mtp
Tanggal 6 Februari 2018 — Penuntut Umum:
R EVAN ADHI WICAKSANA
Terdakwa:
SUBHAN alias USUF bin ASPUL
203
  • TAUFIK alias OPEK (DPO), Alamat warga desa MalimallKabupaten Banjar dengan harga sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima riburupiah) per 1 (Satu) Keping;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi dan tidakmempunyai ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian serta obatKeras Jenis Carnophen yang diedarkan Terdakwa tersebut telah dicabut ijinedarnya;Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pemerkosaan;Bahwa terhadap barang bukti 59 (lima puluh sembilan) butir obat jeniscarnophen
    TAUFIK alias OPEK (DPO), Alamat warga desa MalimallKabupaten Banjar dengan harga sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima riburupiah) per 1 (Satu) Keping;> Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi dan tidakmempunyai ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian serta obatKeras Jenis Carnophen yang diedarkan Terdakwa tersebut telah dicabut ijinedarnya;Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pemerkosaan;> Bahwa terhadap barang bukti 59 (lima puluh sembilan) butir obat jeniscarnophen
    TAUFIK alias OPEK (DPO), Alamat warga desa Malimali KabupatenBanjar dengan harga sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1(satu) Keping;> Bahwa terdakwa didalam menjual obat carnophen tersebut mendapatkeuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perstripnya dan uangtersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup seharihari;> Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi dan tidakmempunyai ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian serta obatKeras Jenis Carnophen
    TAUFIK alias OPEK (DPO), Alamat warga desa MalimalliKabupaten Banjar dengan harga sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima riburupiah) per 1 (Satu) Keping;Bahwa benar terdakwa didalam menjual obat carnophen tersebut mendapatkeuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perstripnya dan uangtersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup seharihari;Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi dantidak mempunyai ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian sertaobat Keras
    pekerjaan kefarmasian serta obat KerasJenis Carnophen tersebut telah dicabut ijin edarnya dan tidak boleh dikonsumsi ataudiperjual belikan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh faktabahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.17.1292, pada tanggal 29September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani pemeriksa ZULFADLI, Drs., AptManajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisionaldan Produk Komplemen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Putus : 28-09-2010 — Upload : 19-11-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 210/Pid.B/2010/PN.Kdr
Tanggal 28 September 2010 — YULIANTO ASHARI
534
  • telah membenarkan identitasnya yangada dalam dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperolehfakta hukum bahwa YULIANTO ASHARI adalah benar orang yang didakwa telahmelakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengandemikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;Ad.2.Unsur Tanpa Keahlian dan KewenanganMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa keahlian dan kewenangan adalahbahwa tidak adanya kapasitas dari pelaku untuk melakukan
    pekerjaan kefarmasian, karenamereka bukan orang yang ditentukan untuk itu, yang dalam hal ini adalah tenagakesehatang;Menimbang, bahwa sedangkan menurut pasal 1 angka 6 UU No. 36 Tahun 2009yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalambidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukanupaya kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para
    persidangandiperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan, apakah itusebagai seorang dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya sebagaimana ditentukandalam ketentuan di atas, dan tidak memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melaluipendidikan di bidang kesehatan maupun kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan,karena terdakwa adalah seorang kuli bangunan yang berpendidikan SLTA;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan dan tidakada kapasitas untuk melakukan
    pekerjaan kefarmasian, dalam hal ini melakukan pelayanansediaan farmasi, serta terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan maupunkewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, karena terdakwa I adalah seorang kulibangunan yang berpendidikan SLTA maka unsur tanpa keahlian dan kewenangan telahterpenuhi;Ad.3.Unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar kemanfaatan dan mutu ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat ataukehendak dari si pelaku
    untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undangundang,dalam hal ini melakukan pekerjaan kefarmasian;Menimbang....Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DIDIK TARWANTO, saksiANDRI JATMIKO dan keterangan terdakwa YULIANTO ASHARI di depan persidanganyang saling bersesuaian membenarkan: bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hariKamis tanggal 24 Juni 2010 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kel.Banaran RT/ RW 17/06 Kec.
Register : 08-01-2014 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 01_PID_B_2014_PNBT_Hukum_25022014_Kesehatan
Tanggal 25 Februari 2014 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa Suprianto
5117
  • , surat edaran Dirjen POM No. 4266/AA/II/86 tanggal 26 Agustus1986;e Bahwa obat keras tidak bisa dijual secara bebas karena obat keras tersebut jika tidakdipergunakan sesuai dengan benar dapat menimbulkan gangguan kesehatan/efeksamping antara lain kerusakan ginjal, resistensi, kerapuhan tulang dan sebagainya;e Bahwa benar golongan obatobatan adalah golongan obat bebas, golongan obatbebas terbatas, golongan obat keras, golongan obat psikotropika dan golongan obatNarkotika;e Bashwa yang berwenang melakukan
    pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan danpendistribusian obat keras adalah apotik karena pada apotik didukung denganadanya tenaga apoteker sehingga apotik dapat menjual semua golongan obat;Halaman 5 dari 16 Putusan No. 1/Pid.B/2013/PN.BT.e Bahwa toko obat hanya berwenang menjual obat bebas dan obat bebas terbatas,sedangkan obat keras toko Obat tidak berhak untuk menjualnya, karena untuk obatkeras penggunaannya harus dengan resep dokter, sedangkan pada toko obat tidakbisa menerima resep dokter karena
    obatNarkotika;Halaman 7 dari 16 Putusan No. 1/Pid.B/2013/PN.BT.e Bahwa benar golongan obatobat keras dapat diketahui dari penandaan yaitu ada (K)dalam lingkaran warna merah, Nomor registrasi, Komposisi dan tulisan harusdengan resep Dokter sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan RI No. 02396/A/SK/VIII/86 tanggal 7 Agustus 1986 tentang tanda khusus Obat Keras dan suratedaran Dirjen POM No.4266/AA/II/86 tanggal 26 Agustus 1986 perihal tandakhusus obat keras (daftar G);e Bahwa benar yang berwenang melakukan
    pekerjaan kefarmasian dalam pengadaandan pendistribusian obat keras adalah apotik karena didukung dengan tenagaapoteker;e Bahwa benar took obat hanya berwenang menjual obat bebas dan obat bebasterbatas;e Bahwa benar obat Keras dengan kode (K) jika dijual dengan secara bebas tanparesep dokter akan mengakibatkan gangguan kesehatan/efek samping antara lainkerusakan ginjal, resistensi, kerapuhan tulang dan lainlain;e Bahwa benar dari 7 (tujuh) macam obat keras yang disita dari took obat Antovamilik
    pekerjaan kefarmasian dalampengadaan dan pendistribusian obat keras adalah apotik karena didukung dengan tenagaapoteker sehingga apotik dapat menjual semua golongan obat, sedangkan toko obat hanyaberwenang menjual obat bebas dan obat bebas terbatas;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap di persidanganbahwa terdakwa adalah pemilik toko obat Antova dimana sesuai dengan izin yangdiberikan kepada toko obat hanya boleh menjual obat bebas dan obat terbatas, dan tidakdiperbolehkan
Register : 02-10-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN AMUNTAI Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Amt
Tanggal 19 Desember 2018 — Penuntut Umum:
1.RHAKSY GANDHY ARIFRAN,SH
2.CHINTA ROSA R, SH
Terdakwa:
ABDUL BARI ALS BARI BIN ABDUL WAHID
3713
  • pekerjaan kefarmasian karenatidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian, yaitu apotekeratau asisten apoteker yang memiliki ijazah dari sekolah kefarmasiandan mempunyai Surat tanda registrasi sebagai apoteker atau tenagateknis kefarmasian; Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan;2.
    pekerjaan kefarmasian karenatidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian, yaitu apoteker atauasisten apoteker yang memiliki ijazan dari sekolah kefarmasian danmempunyai Surat tanda registrasi sebagai apoteker atau tenaga tekniskefarmasian; Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan diHalaman 11 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Amtpersidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) walaupun telah diberitahukan haknya tersebut;Menimbang
    pekerjaan kefarmasian karenatidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian, yaitu apoteker atauasisten apoteker yang memiliki ijazan dari sekolah kefarmasian danmempunyai Surat tanda registrasi sebagai apoteker atau tenaga tekniskefarmasian; Bahwa baik saksisaksi maupun terdakwa mengenali barang buktiyang dihadirkan di persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak
    Juga tidakmemiliki Kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian karena tidakmemiliki latar belakang pendidikan kefarmasian, yaitu apoteker atau asistenapoteker yang memiliki ijazah dari sekolah kefarmasian dan mempunyaiSurat tanda registrasi sebagai apoteker atau tenaga teknis kefarmasian.Terdakwa dalam mengedarkan obat keras daftar G dan W tidak memilikiizin dari Dinas Kesehatan atau pihak berwenang serta tidak memiliki keahliandalam bidang kefarmasian, selain itu Terdakwa tidak memiliki kewenanganuntuk
    melakukan pekerjaan kefarmasian karena tidak memiliki latar belakangpendidikan kefarmasian, yaitu apoteker atau asisten apoteker yang memilikijjazan dari sekolah kefarmasian dan mempunyai Surat tanda registrasisebagai apoteker atau tenaga teknis kefarmasian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapatdisimpulkan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukanpraktik kefarmasian dalam hal ini menjual sediaan farmasi obat daftar Wdan obat daftar G;Menimbang, bahwa berdasarkan
Register : 20-10-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN BARABAI Nomor 212/Pid.Sus/2015/PN Brb
Tanggal 3 Desember 2015 — - SAHRUDIN Als ARCA Bin MUSRAN
484
  • dengan kesediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetik;Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, ahli berpendapat obat tersebut berjenisCarnophen yag merupakan obat keras dengan penandaan lingkaran merah danbertuliskan huruf K dalam lingkaran hitam dengan dasar merah dan bertuliskanharus dengan resep dokter;Bahwa yang dapat mengedarkan obat jenis carnophen tersebut dengan cara dijualhanyalah Apotek oleh karena apotek dikelola oleh seorang apoteker yang mempuyaikeahlian untuk melakukan
    pekerjaan kefarmasian tetapi dengan syarat yaitu harusdengan resep dokter, diluar dari pada itu dilarang untuk mengedarkan obat tersebut;Bahwa penyalahgunaan obat jenis Carnophen dapat mengakibatkan terjadinyaresistensi mikroba, toksisitas dan efek samping lainnya yang dapat membahayakankesehatan;Bahwa obat tersebut sudah ditarik izin edarnya;Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang padapokoknya
    keahlian kefarmasian apapun dan tidak memiliki usahaToko Obat atau Apotik dan tidak memiliki ijin untuk menjual obat tersebut;Bahwa obat jenis Carnophen yang dijual terdakwa adalah obat keras dengan penandaanlingkaran merah dan bertuliskan huruf K dalam lingkaran hitam dengan dasar merahdan bertuliskan harus dengan resep dokter;Bahwa yang dapat mengedarkan obat jenis carnophen tersebut dengan cara dijualhanyalah Apotek oleh karena apotek dikelola oleh seorang apoteker yang mempuyaikeahlian untuk melakukan
    pekerjaan kefarmasian tetapi dengan syarat yaitu harusdengan resep dokter, diluar dari pada itu dilarang untuk mengedarkan obat tersebut;Bahwa penyalahgunaan obat jenis Carnophen dapat mengakibatkan terjadinyaresistensi mikroba, toksisitas dan efek samping lainnya yang dapat membahayakankesehatan;Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian kefarmasian apapun dan tidak memiliki usahaToko Obat atau Apotik dan tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Carnophentersebut;Bahwa obat tersebut sudah ditarik
    pekerjaan kefarmasian tetapi dengan syarat yaitu harus dengan resepdokter, diluar dari pada itu dilarang untuk mengedarkan obat tersebut dan penyalahgunaan obatjenis Carnophen dapat mengakibatkan terjadinya resistensi mikroba, toksisitas dan efek sampinglainnya yang dapat membahayakan kesehatan, tetapi terdakwa berani menjual obat tersebutpadahal tidak memiliki keahlian kefarmasian apapun dan tidak memiliki usaha Toko Obat atauApotik dan tidak memiliki ijin untuk menjual obat jenis Carnophen tersebut
Putus : 22-10-2014 — Upload : 14-11-2014
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 210/Pid.B/2014/PN.Bdw
Tanggal 22 Oktober 2014 — Ahmad Jailani Bin Suwardi
155
  • Bahwa pil yang diedarkan olehterdakwa tersebut termasuk obat keras dan dalam peredarannya tidak dapatdilakukan oleh perorangan dan dijual di sarana kesehatan yang berwenang danyang berijin serta penggunaannya harus dengan resep dokter.Bahwa berdasarkan UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskanyang mempunyai kewenangan atau keahlian dalam melakukan pekerjaankefarmasian adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenanganuntuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
    izin dan atau keahlian untuk menjualobat tersebutMenimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidakkeberatan dan membenarkannya;1011Menimbang bahwa selanjutnya telah pula dibacakan Keterangan Ahli InnayahRobbany S.Si.Apt di depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang padapokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja sebagai Kasi Farmakmin dan Perijinan di DinasKesehatan Kabupaten BondowosoBahwa berdasarkan UU kesehatan yang mempunyai kewenangan ataukeahlian dalam melakukan
    pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kesehatanyang mempunyai ijin edar dan keahlian serta Kewenangan untuk melakukanpekerjaan kefarmasianBahwa obat / pil warna putin berlogo Y (barang bukti dalam perkara ini)adalah termasuk daftar obat keras daftar G yang harus dengan resep dokteruntuk pembeliannyaBahwa yang dimaksud dengan obat keras yaitu obat yang hanya dapatdiperoleh dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berwenang danpada kemasan nya ada tanda lingkaran merahBahwa akibat yang ditimbulkan
Register : 22-10-2020 — Putus : 01-02-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 375/Pid.Sus/2020/PN Mnd
Tanggal 1 Februari 2021 — Penuntut Umum:
PARSAORAN SIMORANGKIR,SH.MH
Terdakwa:
AMAT AMIRI alias UNYIL
467
  • Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai keahlian ataukewenangan dalam hal melakukan pekerjaan kefarmasian tersebut. Bahwaterakhir kalinya terdakwa menjual obat keras jenisTrihexiphenidyl pada saksi LESLY HIDAYAT dan saksi RINDY WONGGO,saat itu obat keras jenis Trihexiphenidyl yang terdakwa jual kepada saksiLESLY HIDAYAT dan saksi RINDY WONGGO sebanyak 2 (dua) P atau 20(dua puluh) tablet seharga Rp.160.000, (Seratus enam puluh ribu rupiah).
    Bahwa terdakwa melakukan pekerjaan kefarmasian tersebutdengan cara terlebin dahulu melakukan pembelian obat keras jenisTrihexiphenidyl pada lelaki IKBAL (DPO) sebanyak 500 (lima ratus) tabletseharga Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) untuk selanjutnya obat tersebutterdakwa buat paketan kecil yang berisi 10 (Sepuluh) tablet untuk tiappaketnya, kemudian obat yang dimaksud terdakwa jual kembali kepadamasyarakat seharga Rp.80.000, (delapan puluh ribu rupiah) dan setiappenjualan 1 (satu) paket kecil terdakwa
    Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai ijin yang sah daripihak yang berwenang dalam hal melakukan pekerjaan kefarmasian yaitumenjual obat keras jenis Trihexphenidyl kepada masyarakat secarabebas. Bahwa setahu terdakwa yang berhak menjual obat Trihexiphenidylkepada orang lain / masyarakat hanyalah apotik / apoteker denganadanya resep dokter.
Register : 29-09-2015 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN SINJAI Nomor 59/PID.SUS/2015/PN.Snj
Tanggal 23 Desember 2015 — - Drs.HASAN
7340
  • pekerjaan kefarmasian;Menimbang, bahwa setelah memperoleh faktafakta hukum tersebut,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh manaperbuatan terdakwa memenuhi unsurunsur dari dakwaan Penuntut Umum,sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya telahmendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yakni melanggar ketentuandalam pasal 198 UU RI No. 36 Tahun
    Catopril 25 sebanyak 15 Strip, CTM 4 Mg sebanyak 270 Strip, Obat Suntik KB Tiga Bulanan sebanyak 20 Vial, Dexamethason 0,5 mg sebanyak 5 Strip, Mexonsebanyak 2 strip, Atibet 5 mg sebanyak 8 Strip, Wiros 20 sebanyak 5 Strip,Sabultamol 4 mg sebanyak 9 Strip dan Fasiprim sebanyak 6 Botol;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dikaitkandengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 padapasal 1 menyebutkan Tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dankewenangan untuk melakukan
    pekerjaan kefarmasian terdiri dari atas Apotekerdan tenaga tekhnis kefarmasian yang terdiri atas sarjana Farmasi, Ahli MadyaFarmasi, Analis Farmasi dan tenaga menengah farmasi/Asisten Apotekerselanjutnya dalam pasal 2 Ayat (2) pekerjaan kefarmasian harus dilakukan olehtenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 26 Ayat (1) fasilitaspelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf edilaksanakan oleh Tenaga Tekhnis kefarmasian
    dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat,bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundangundangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dikaitkan denganperbuatan terdakwa dalam perkara A quo bahwa terdakwa melakukan penjualanobatobat keras (daftar G) tidak mempunyai izin edar dari badan POM RI sertaterdakwa bukanlah tenaga farmasi yang mempunyai keahlian dan kewenangandalam melakukan
    pekerjaan kefarmasian sehingga menurut hemat MajelisHakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakankepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan faktafakta yang ada telah memilikikeyakinan tentang kesalahan terdakawa sehingga Majelis Hakim berkesimpulanterdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya
Upload : 21-08-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 147/Pid. Sus/2012/PN. P. Bun.
GIAUW LUKAS GUNADI
1019
  • Menyatakan Terdakwa GIAUW LUKAS GUNADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pelayanan sediaan farmasi ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GIAUW LUKAS GUNADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;3.
    pekerjaan kefarmasian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 63 ayat (1) UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, perbuatan mana dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut :Halaman 3 dari 21 Putusan No. 147/Rid.
    pekerjaan kefarmasian seperti Apotekerdan Asisten Apoteker; Bahwa pekerjaan kefarmasian menurut UndangUndang No. 23 tahun 1992 tentangkesehatan adalah perbuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat,bahan obat dan obat tradisional; Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;Menimbang bahwa atas keterangan Saksi di atas
    pekerjaan kefarmasian ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalah pekerjaanyang meliputi pengadaan, produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi ;Menimbang, bahwa dengan sengaja mengadung arti bahwa perbuatan tersebutmemang dikehendaki dan disadari atau dengan kata lain adalah memahami apa yangdilakukannya ;Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Utin Suryawati, saksi Yulianti dan saksiBudianto Chandra yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti,
    GLAUW LUKAS GUNADIterdeteksi mengandung Antalgin (golongan obat keras daftar G).Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti berupa keterangan saksisaksi, buktisurat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian seperti tersebut di atasdapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan pekerjaan kefarmasian berupa sediaanfarmasi berupa obatobat Golongan Obat Keras Daftar G tanpa keahlian dan kewenangan,dimana perbuatan tersebut memang dikehendaki dan disadari sepenuhnya oleh Terdakwa,
    Menyatakan Terdakwa GIAUW LUKAS GUNADI, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa keahlian dan kewenangandengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pelayanan sediaanfarmasi ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GIAUW LUKAS GUNADI oleh karena itudengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;3.
Putus : 20-07-2011 — Upload : 01-12-2011
Putusan PN KEDIRI Nomor 185/Pid.B/2011/PN.Kdr.
Tanggal 20 Juli 2011 — SUJARNO alias OMPONG bin SUKRI
175
  • Melakukan pekerjaan kefarmasian dalam memproduksi ataumengedarkann sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standard dan/aau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RINo.36 Tahun 2009 ;Ad.1.
    Unsur Melakukan pekerjaan kefarmasian dalam memproduksi atau =mengedarkann sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standarddan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalamPasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.36 Tahun2009 ;:Menimbang, bahwa pasal 1 angka 6 UU No. 36 Tahun 2009memberikan pengertian tenaga kesehatan adalah setiap orangyang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memilikipengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan
    dan mengaku terus terangperbuatannya ; Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidakmenguLlanginya Lagi ; Terdakwa masih berusia muda sehingga masih banyakkesempatan memperbaiki perilakunya di kemudian hari ;Mengingat akan pasal 196 UU No.36 tahun 2009 tentangKesehatan, pasal 193 (1) KUHAP serta peraturan Undang Undanglain yang bersangkutan ;MEN GA DIL TIMenyatakan terdakwa SUJARNO alias OMPONG bin SUKRI,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana TANPA HAK MELAKUKAN
    PEKERJAAN KEFARMASIAN ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tesebut diatas olehkarena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dandenda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) denganketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani olehterdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Memerintahkan agar barang bukti berupa : 35 (tiga puluh
Register : 10-11-2009 — Putus : 28-01-2010 — Upload : 30-05-2013
Putusan PN MALINAU Nomor 54/PID.B/2009/PN.MAL
Tanggal 28 Januari 2010 — ABDULLAH MAKMUR Alias IWAN Bin MAKMUR
4013
  • Menyatakan terdakwa ABDULLAH MAKMUR Alias IWAN BinMAKMUR bersalah melakukan tindak pidana Tanpa keahlian dankewenangan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimanadiatur dan diancam Pidana Pasal pidana 82 ayat (1) huruf d UndangUndang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan.2.
    WITO Bin WIJIANTO :Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani.Bahwa saksi telah melakukan pekerjaan kefarmasian dengan cara mengedarkan/menjual obat Dextromethorphan tanpa ijin kepada terdakwa sekitar bulan Agustus2009 di Pasar Baru Kec. Malinau Kota Kab.
    Malinau.Bahwa saksi dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dengan caramenjual obat Dextromethorphan sebanyak (satu) botol yang berisi 1000 (seribu)butir kepada terdakwa karena saksi dalam penerimaan Calon Pegawai NegeriSipil pada kantor Dinas Kesehatan Kab.
    pekerjaan kefarmasian tersebut.Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan..
    ImaBinti Basri tanpa melalui apotik.e Bahwa untuk pekerjaan ke farmasian harus mempunyai keahlian dibidang farmasimelalui pendidikan formal dan memiliki ijazah dan diakui oleh pemerintah.e Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi melalui pendidikanformal dan tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Bahwa benar terdakwa menjual obat Dextromethorphan tersebut kepada anakanak yaitu saksi Fatimah als.
Putus : 06-09-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan PT SURABAYA Nomor 520/PID/2011/PT.SBY
Tanggal 6 September 2011 — F A U Z I E
1312
  • No. 520/PID/2011/PT Sby.hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, yang tapa keahlian dan kewenangan dengansengaja melakukan pekerjaan kefarmasian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 63ayat (1) perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut Bahwa mulanya terdakwa mempunyai toko Sarivit Komplek PasarGondanglegi Kec. Gondanglegi, Kab.
    enam) kurungan ;Menyatakan barang bukti berupa: 147 (seratus empat puluh tujuh) macamobat keras dirampas untuk dimusnakan ; Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, Nomor : 84/Pid.B/2011/PNKpj., tanggal 03 Mei 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 101 Menyatakan terdakwa FAUZI telah tebukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Tanpa keahlian dan kewenangandengan sengaja melakukan
    pekerjaan kefarmasian ; Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjaraselama 8 (delapan ) bulan dan denda sebesar Rp. 500.00, ( lima ratus riburupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar olehTerdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 ( lima ) bulan ; Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalani kecuali apabiladikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim dilarenakan terdakwamelakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa