, karena seranji tidak, sepandam pekuburan tidak,serumah gadang asal tidak dan segolok segadai pun tidak, dengan demikianJudex Facti sengaja telah mengangkangi hukum dan benarbenar putusanyang sangat melanggar hukum adat Minangkabau yang telah baku, karenaitu. putusan Judex Facti benarbenar harus dibatalkan kembali olehMahkamah Agung;.

adalah perbuatan melawan hukumsebab Para Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui tanah yang dimaksudTergugat Rekonvensi tersebut;Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tanpa hak menggugat ParaPenggugat Rekonvensi adalah perbuatan yang melanggar hukum adat danjuga hukum yang berlaku;Bahwa oleh karena itu, Para Penggugat Rekonvensi menuntut agarTergugat Rekonvensi dihukum untuk:5.1 Memulihkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi menurut hukumadat dengan 2 (dua) ekor sapi jantan masingmasing berumur

Pedo adalahsah menurut ketentuan hukum adat;Menyatakan hukum, perbuatan Tergugat yang hidup bersama sebagai suamiisteri dengan Tergugat V adalah perbuatan melanggar hukum adat "Lain NairMet Lee";Menyatakan hukum perbuatan Tergugat Il, Ill, dan IV yang mendukungperbuatan Tergugat dengan Tergugat V adalah perbuatan melanggar hukum;Menghukum Para Tergugat baik secara bersamasama maupun sendirisendirimembayar belis yang diterima dari Para Penggugat yang diperhitungkansebesar Rp86.562.000,00 (delapan

Sehingga perbuatan Tjok Putu Pudak almarhum menghibahkan tanah sengketakepada I Ketut Yasa tahun 1967 tanpa persetujuan Pemohon Kasasi adalahperbuatan melawan hukum karena melanggar hukum adat waris Bali.

yang tidak menghargai dan tidak menghormatiketurunan dari abang kandungnya Almarhum ANDAREAS MANURUNG/AMA LANGGAK karena harta pusaka peninggalan OPPU LANGGAKMANURUNG telah dijual tanpa ada kesepakatan bahkan harta pusakatersebut dialinkan kepada marga lain yaitu Tergugat Il dan Tergugat Ill,sedangkan keturunan dari Almarhum OPPU LANGGAK MANURUNG danAlmarhum ANDAREAS MANURUNG masih mampu membelinya agar hartapusaka terjaga tidak jatuh ke marga lain, maka perbuatan Tergugat jelasmelanggar hukum dan melanggar

hukum adat dan tidak menghargai adatBatak.

kampung Lobohusu;Bahwa kapasitas Hidin Tua Golo Merombok tidak berhak untuk membagitanah lengkong kredit/lengkong Waelemba kepada 38 orang sebab tanahsengketa tersebut bukan wilayah hak ulayat/wilayah tanah persekutuanadat milik Hidin Tua Golo Merombok sebab batas batas tanahpersekutuan adat yang dikuasai oleh kampung Merombok dengankampung Lobohusu sangat jelas pengaturan batas batas terkait aturanmaupun sistem pembagian tanah adat yang dilakukan oleh Hidin selakuTua Golo Merombok sudah bertentangan/melanggar

hukum Adat yangberlaku di Manggarai Barat.

isteri tersebut tidakterdapat larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 39 KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwaanak Pemohon dan calon suaminya telah sering melakukan hubungansuami istri di luar nikah dan perbuatan keduanya telah menimbulkankeresahan bagi warga setempat yang memiliki mata pencaharian sebagaipetani yang mana perbuatan tersebut dapat menimbulkan gagal panen danbencana, sehingga perbuatan zina selain melanggar aturan agama Islamjuga telah melanggar

hukum adat setempat yang harus diberikan sanksiberupa denda dan pengusiran terhadap pelaku, sementara perbuatan anakPemohon dan calon suaminya sudah tercium warga karena dua kalidipergoki warga dan telah dilaporkan ke lembaga adat serta pemerintahsetempat, maka hakim berpendapat bahwa terdapat keadaan yangmendesak sehingga anak Pemohon harus dinikahkan dengan calonsuaminya;Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun anak Pemohon(Anak Pemohon) belum memenuhi batas umur yang dapat diizinkan untukmelaksanakan

isteri tersebut tidak terdapat laranganuntuk menikah sebagaimana maksud Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwaanak Pemohon dan calon suaminya telah sering melakukan hubungansuami istri di luar nikah dan perbuatan keduanya telah menimbulkankeresahan bagi warga setempat yang memiliki mata pencaharian sebagaiXXXXXX yang mana perbuatan tersebut dapat menimbulkan gagal panen danbencana, sehingga perbuatan zina selain melanggar aturan agama Islamjuga telah melanggar

hukum adat setempat yang harus diberikan sanksiberupa denda dan pengusiran terhadap pelaku, Ssementara perbuatan anakPemohon dan calon suaminya sudah tercium warga karena beberapakalldipergoki warga dan telah dilaporkan ke lembaga adat serta pemerintahsetempat, maka hakim berpendapat bahwa terdapat keadaan yangmendesak sehingga anak Pemohon harus dinikahkan dengan calonsuaminya;Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun anak Pemohon(XxXxXxXxXxXxxXx) belum memenuhi batas umur yang dapat diizinkan

Bahwa Tergugat (isteri Nikodemus Missa almarhum), memperoleh 4(empat) orang anak, masingmasing bernama Frans Oktovianus Missa,Welhelmince Missa, Agustinus Missa dan Nikodemus Missa, adalah abhliwaris/pewaris yang sah yang menurut hukum mempunyai hak dankedudukan yang sama dalam mempertahankan harta peninggalanalmarhum;Dengan tidak lengkapnya nama Tergugat Il dalam gugatan adalahpelecehan juga melanggar hukum adat kesopanan ;Bahwa gugatan Penggugat yang hanya mengandalkan Akte PemberianKuasa dari

danHalaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 368/Pdt/2018/PT MDNbarang siapa diantara masyarakat kedua desa yang melanggarketetapan ini maka akan dikenakan hal yang sama terhadapnya;Bahwa saksi menerangkan pada saat musyawarah adat untukmemberikan sanksi kepada Para Penggugat dan keluarganyatidak perlu/tidak wajib dihadiri tokohtokoh adat 4 luat sekitar DesaHuta Raja Lamo dan Simarancar baru musyawarah tersebut sah,karena tiap Desa memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi adatkepada masyarakatnya yang melanggar

hukum adat;.

saudarasaudara ParaPenggugat serta anak dan keponakan Para Penggugat danbarang siapa diantara masyarakat kedua desa yang melanggarketetapan ini maka akan dikenakan hal yang sama terhadapnya;Bahwa saksi menerangkan pada saat musyawarah adat untukmemberikan sanksi kepada Para Penggugat dan keluarganyatidak perlu/tidak wajib dihadiri tokohtokoh adat 4 luat sekitar DesaHuta Raja Lamo dan Simarancar baru musyawarah tersebut sah,karena tiap Desa memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi adatkepada masyarakatnya yang melanggar

Pembandingsemula Turut Terlawan, Para Terbanding semula para Terlawan danPembanding semula Pelawan dan ternyata adalah benar yang menanggungbiaya rumah Tongkonan Ne Pong Torro dan Ne Salappe tersebut adalahPembanding semula Pelawan, sehingga proses pelaksanaan Eksekusi yangdimohonkan oleh Para Terlawan dengan memohon Pembongkaran RumahHalaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 338/PDT/2020/PT MKS.Tongkonan NE PONG TORRO dan NE SALAPPE menurut hukum adalah telahmelanggar hukum atau telah keliru dan melanggar

Hukum Adat Toraja yangtelah merugikan Turut Pembanding semula Turut Terlawan dan Pembandingsemula Pelawan sebagai ahli waris NE PONG TORRO dan NE SALAPPE yangtelah berkorban dan mempertahankan kepemilikan bersama dari obyeksengketa sebagai milik bersama ahli waris Ne Pong Torro dan Ne Salappe,termasuk para Terbanding semula para Terlawan.2.

diatas diperoleh petunjuk bahwa OLOAN ' HERLINSIMARMATA, SH (ic.Pemohon) telah mengirim beberapa suratkeppada Kepala Cabang Bank Mandiri Jakarta Cabang Kyai Tapa,Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri tertanggal 19Desember 2011, Direktur Utama Bank DKI tertanggal 14 Desember2011, Direktur Utama Bank DKI tertanggal 10 , Januari 2012, KetuaOmbudsman RI tertanggal 5 Juli 2012, dan Kepala Cabang BankMandiri Kyai Tapa Jakarta yang berisikan bahwa saksi pelapor telahmelakukan kejahatan kemanusiaan, melanggar

hukum adat danhukum agama, akan dipecat dari marga Simarmata melaluiPenetapan Pengadilan, rumah tangga pelapor sudah hancurlebur berantakan, anakanak pelapor hidupnya luntang lantungtidak ada yang mengurus, pelapor sakit jiwa, pelapor sebagaipenculik, pencuri SHM dan suratsurat berharga, Pelapor Mafiamurahan, penculik, pahlawan kesiangan, terlibat sesuatu kasusdi kedinasan di kantor, mencairkan uang Ibunya.

ROTUA WENDEILYNA SIMARMATA, MSi, yangselanjutnya perbuatan penculikan dan pencurian tersebutdisebarluaskan Pemohon keberbagai instansi sebelumnya tempatPelapor bekerja dan instansi lainnya seperti Bank Mandiri di JakartaBarat, dimana selain penyeberluasan penculikan dan pencuriantersebut, juga Pemohon menuliskan dalam surat tersebut yang memilikimuatan penghinaan seperti tuduhan bahwa pelapor telah melakukankejahatan kemanusiaan, melanggar hukum adat dan hukum agama,akan dipecat dari marga Simarmata

sengketa sebagaimiliknya dan dengan demikian penguasaannya pun sejak diakuinya sebagaimiliknya adalah perbuatan melawan hukum oleh karena : Tanah sengketa adalah bagian dari tanah Tongkonan NeRata(Tongkonan To Pondan) dan sesuai dengan hukum adat Tanah Torajatentang tanah Tongkonan, tanah Tongkonan tidak dapat dimiliki secarapribadi kecuali melalui musyawarah seluruh ahli waris Tongkonan, lagipula Tergugat bukanlah ahli waris NeRata (bukan ahli waris Tongkonan),oleh karena itu tindakan tersebut selain melanggar

hukum adat, jugatelah melanggar hak Tongkonan ; Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi ahli waris Tongkonanbaik berupa kehilangan tanah milik Tongkonan maupun hilangnya hakuntuk menggunakan tanah Tongkonan ; Kerugian yang diderita oleh ahli waris Tongkonan adalah akibat daripengakuan Tergugat sebagai pemilik objek sengketa serta penguasaantanah Tongkonan oleh Tergugat ; 220 02Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah milik Tongkonan danpenguasaannya oleh Tergugat adalah melawan hukum, maka beralasanhukum

Penetapan No. 33/Pdt.P/2021/PA.Ngpberbuat sesuatu yang bisa melanggar hukum adat maupun Islam sehinggamembuat malu keluarga dan untuk menghilangkan pandangan negatif darimasyarakat.

Fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah bahwabangunan Tongkonan yang meskipun sudah tua tapi masih berfungsi baik(bahkan ada keluarga yang tinggal didalamnya) dibongkar oleh Tergugat tanpamelalui musyawarah keluarga atau tanpa izin dan persetujuan pihakPenggugat/keluarga lain ( rumpun Patanggu dan Lai Kalobong ) dan perbuatanitu jelas melanggar hukum adat dan adalah perbuatan melawan hukum.Untuk itulah pihak Penggugat sebagai pihak yang dirugikan haknya, mengajukankeberatan dan menuntut agar

PanjangGadang Maharajo Lelo kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawanhukum, sebab telah melanggar hukum adat yang berlaku yaitu harta pusaka tinggidalam kaum turun temurun, tidak mungkin jatuh kepada anak, hal ini sesuai denganPutusan Mahkamah Agung tanggal 7 April 1971 Nomor 5 K/Sip/1971 yang telahmenjadi Yurisprudensi tetap. Kemudian juga Para TergugatTergugat jugamelanggar hukum adat yaitu bahwa harta bawaan yang berasal dari harta pusakaHal. 5 dari 19 hal. Put.

Saksi Amir Bahar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa Saksi mantan ketualorong ditempat Terdakwa Berdomisili; Bahwa Terdakwa tidak pernah melanggar hukum adat selama ini dilingkungan rumahnya; Bahwa Terdakwa merupakan anak yatim, oleh karena itu Saksi memintakeringanan hukuman kepada Majelis Hakim.Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Terdakwa

Berdasarkan uraianuraian di atas, maka pernyataan keberatanPara Pembanding pada poin 7 (tujuah) adalah tidak benar dantidak berdasar karena melanggar hukum adat waris diMasyarakat/etnis Tana Ai secara umum dan hukum adat waris didesa Werang, Kecamatan Waiblama, Kabupate Sikka padaksusnya, sehingga terhadap keberatan poin 7 (tujuh) dari ParaPembanding dinyatakan tidak benar dan tidak berdasar sehinggaharuslah ditolak untuk seterusnya.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dalam Kontra Memori Banding

Menyatakan bahwa Surat Persetujuan Kaum pada poin 9.3. diatas adalahtidak Sahkarena tidak ada Persetujuan Kaum dari Keluarga Besar UmiPerang Suku Pilliang, Alahnan Kasai, Batu hampar, Kampung Tangah,Kecamatan Lubuk Basung atau melanggar Hukum Adat yang berlaku diMinang Kabau (Kaciak tau, Gadang panda).7. Menetapkan bahwa Putusan atas Perkara ini dapat dilaksanakan segera danselambatlambatnya satu Bulan setelan Putusan ditetapkan oleh PengadilanNegeri Lubuk Basung.8.

tanah sawah tersebut ituadalah benar karena telah diberi arah ajun oleh Lembaga Kerapatan Adat Desa LarikKemahan, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, dan menyatakanperbuatan orang tua Penggugat, almarhum Amran Rio, semasa hidup telah menjualsebagian tanah sawahi/tanah plak sawah sebagaimana yang telah dikemukakan olehTergugat pada replik/jawaban tertanggal 18 Juli 2016 pada nomor 12.1. sampai dengan 7.tanpa melibatkan/bermusyawarah dengan pihak Tergugat adalah perbuatan melawanhukum serta melanggar

hukum adat;6.