Ditemukan 11427 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN SIGLI Perdata Khusus
Register : 16-11-2023 — Putus : 12-01-2024 — Upload : 16-01-2024
Putusan PN SIGLI Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi
Tanggal 12 Januari 2024 — ABDUL MANAF, S.Sos.I
2.JUWAKIR, SH
3.KURNIADA
4.ZAMZAMI
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI DARUL ACEH KABUPATEN PIDIE
2.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
3.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
54 — 29
  • ABDUL MANAF, S.Sos.I
    2.JUWAKIR, SH
    3.KURNIADA
    4.ZAMZAMI
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI DARUL ACEH KABUPATEN PIDIE
    2.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE
    3.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-01-2014 — Upload : 13-02-2014
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 50/Pdt.G/2013/PN.MKD
Tanggal 17 Januari 2014 — SUSILO S.Pt terhadap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Magelang Dkk
57 — 16
  • No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyatakan :1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART.2 Penyelesaian perselisihan Internal Partai Pilitik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.Bahwa Pasal 33 ayat 1 UndangUndang No. 2 Tahun 2011, Tentang PerubahanUndangUndang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyatakan :1 Dalam hal penyelesaian
    sekaligus dari Keanggotaan DPRD KabupatenMagelang.Bahwa Pasal 32 ayat 1 UndangUndang No. 2 Tahun 2011, Tentang PerubahanUndangUndang No. 2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik menyatakan :1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD dan ART.2 Penyelesaian perselisihan Internal Partai Pilitik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.Bahwa Pasal 33 ayat 1 UndangUndang
    sebagaimana diatur dalam AD dan ART melalui suatuMahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
    ;e Bahwa setahu saksi sebagai pengurus partai, untuk menjadi calon kepala Daerahharus mendapatkan Rekomendasi dari partai PDI.P, dan pada waktu itu PDIPmengusung calon Bupati Magelang Zaenal Arifin S.Ip;e Bahwa loyalitas anggota partai terhadap partai diatur dalam AD.
    PDIPerjuangan yang telah mencalonkan diri menjadi calon Bupati kabupatenMagelang dalam PILKADA kabupaten Magelang tahun 2013 yang diusung olehgabungan partai Politik Partai Persatuan Pembangunan dan Partai AmanatNasional,;e Bahwa pada pencalonan tersebut, Pihak Tergugat II dalam rekomendasinyamenegaskan bahwa setiap anggota partai maupun pengurus partai PDIPerjuangan mempunyai kewajiban untuk mengamankan, menjalankan danmemperjuangkan rekomendasi partai tersebut dalam hal ini pencalonan ZaenalArifin
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 24-10-2023 — Putus : 28-03-2024 — Upload : 01-04-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 711/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Maret 2024 — OESMAN SAPTA KETUA DPP PARTAI HANURA
2.KODRAT SHAH SEKJEN DPP PARTAI HANURA
3.EL ADRIAN SHAH,SE, KETUA DPD PARTAI HANURA SUMATERA UTARA
4.HJ.RIRI STEPHANIE SIREGAR,SH.,MH, SEKRETARIS DPD PARTAI HANURA SUMATERA UTARA
5.H. FAHRIZAL EFENDI NASUTION, SH, KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HANURA KABUPATEN MANDAILING NATAL
6.DAHLAN BATUBARA, SEKERTARIS DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HANURA KABUPATEN MANDAILING NATAL
38 — 0
  • OESMAN SAPTA KETUA DPP PARTAI HANURA
    2.KODRAT SHAH SEKJEN DPP PARTAI HANURA
    3.EL ADRIAN SHAH,SE, KETUA DPD PARTAI HANURA SUMATERA UTARA
    4.HJ.RIRI STEPHANIE SIREGAR,SH.,MH, SEKRETARIS DPD PARTAI HANURA SUMATERA UTARA
    5.H. FAHRIZAL EFENDI NASUTION, SH, KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HANURA KABUPATEN MANDAILING NATAL
    6.DAHLAN BATUBARA, SEKERTARIS DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI HANURA KABUPATEN MANDAILING NATAL
Pengadilan PTUN PADANG TUN Partai Politik
Register : 22-07-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 25-09-2015
Putusan PTUN PADANG Nomor 21-G-2015-PTUN-PDG
Tanggal 17 September 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) 2. BADAN SELEKSI NASIONAL BAKAL CALON KEPALA DAERAH DPP PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) 3. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) PROVINSI SUMATERA BARAT 4. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
105 — 44
  • DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)2. BADAN SELEKSI NASIONAL BAKAL CALON KEPALA DAERAH DPP PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)3. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) PROVINSI SUMATERA BARAT4. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
    Daerah Partai Indonesia Raya melalui Dewan Pimpinan PusatPartai Gerakan Indonesia Raya;Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUNPDG3.
    bagi DPP PartaiGerakan Indonesia Raya maupun Badan Seleksi Nasional Bakal calonKepala Daerah DPP Partai Gerakan Indonesia Raya sesuai denganmekanisme pencalonan menurut ketentuan yang ditetapkan olehorganisasi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai calonResmi Partai pada Komisi Pemilihan Umum Prov Sumatera Barat(Terug (MV) jeer rcerereere tenement ene nine5.
    No.07018/Rekom/DPPGerindra/2015 yang langsung ditandatangani olehPembina/Ketum DPP Partai Gerindra H.Prabowo Subianto dan SekjenH.Ahmad Muzani yang diserahkan di Jakarta oleh Ketua DPP PartaiGerakan Indonesia Fadli Zon.SS didampingi oleh dr,H Syuir Syam MKes.MMR Selaku Ketua DPD Partai Gerindra Prov.
    Menyatakan Surat Rekomendasi DPP Partai Gerakan Indonesia Rayadengan No.07018/Rekom/DPPGerindra/2015 tertanggal 4 Juli 2015tentang rekomendasi calon kepala Gubernur dan calon Wakil GubernurProv. Sumatera Barat dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum;3.
    Menyatakan Surat Rekomendasi DPP Partai Gerakan Indonesia Raya4.dengan No.07018/Rekom/DPPGerindra/2015 tetang calon Gubernurdan calon Wakil Gubernur dari partai Gerakan Indonesia Raya periode20152020 tidak sah digunakan sebagai dasar oleh Partai Gerindra untukmendaftar calon Gubernur dan calon Wakil Gubernurnya pada KomisiPemilihan Umum Prov.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 19-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 94/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Juni 2018 — HAMSIAH
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI POLITIK NASDEM
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH DPW PARTAI NASDEM PROPINSI KALIMANTAN SELATA
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH DPD PARTAI POLTIK NASDEN KABUPATEN TANAH BUMBU
4.GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
285 — 113
  • HAMSIAH
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI POLITIK NASDEM
    2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH DPW PARTAI NASDEM PROPINSI KALIMANTAN SELATA
    3.DEWAN PIMPINAN DAERAH DPD PARTAI POLTIK NASDEN KABUPATEN TANAH BUMBU
    4.GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 204/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Pbr
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat:
JUNI ARDIANTO RACHMAN, SH, MH
Tergugat:
1.INDRA GUNAWAN, SE
2.MAHKAMAH PARTAI GOLKAR
3.DEWANA PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR PROVINSI RIAU
233 — 59
  • Penggugat:
    JUNI ARDIANTO RACHMAN, SH, MH
    Tergugat:
    1.INDRA GUNAWAN, SE
    2.MAHKAMAH PARTAI GOLKAR
    3.DEWANA PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR PROVINSI RIAU
    Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) PeraturanOrganiasasi DPP Partai Golkar Nomor : PO16/DPP/GOLKAR/VII/2017tentang perubahan Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor : PO14/DPP/GOLKAR/V/2014 tentang Pedoman Beracara DalamPerselisinan Internal Partai Golkar di Mahkamah Partai Golkarmenjelaskan bahwa "Termohon dalam Perselisihan Internal PartaiGolkar adalah :a. Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, dan/atau;b.
    Partai Golkar, DPD Provinsi Partai Golkar,DPD Kabupaten/Kota Partai Golkar, Pimpinan Kecamatan PartaiGolkar, atau Pimpinan Desa/Kelurahan Partai Golkar;5, Bahwa oleh karenanya sengketa a quo bukanlah sengketa antaraTerugat selaku Pemohon dengan Penggugat selaku Termohon II.
    Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) UndangundangNo. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undangundang No. 2 tahun2008 tentang Partai Politik menyatakan : Perselisthan Partai Politikdiselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalamAD dan ART dan ayat 2 menyebutkan : Penyelesaian perselisihaninternal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik;9.
    Bahwa pemeriksaan di Mahkamah Partai Golkar telah sesualdengan Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor : PO16/DPP/GOLKAR/VII/2017 tentang Perubahan Peraturan Organisasi DPPPartai Golkar Nomor : PO14/DPP/GOLKAR/V/2014 tentang PedomanDalam perselisihan Internal Partai Golkar di Mahkamah Partai Golkar;24.
    DPP Partai Golkar, DPD ProvinsiPartai Golkar, DPD Kabupaten/Kota Partai Golkar, PimpinanKecamatan Partai Golkar, atau Pimpinan Desa/Kelurahan PartaiGolkar,5.
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Perdata Khusus
Register : 09-07-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 21/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Llg
Tanggal 6 Agustus 2018 — Penggugat:
MARWAN CHANDRA
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Musi rawas Utara
2.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Hati Nurani Rakyat Propinsi Sumatera Selatan
3.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Hati Nuarani Rakyat
208 — 43
  • Penggugat:
    MARWAN CHANDRA
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Musi rawas Utara
    2.Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Hati Nurani Rakyat Propinsi Sumatera Selatan
    3.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Hati Nuarani Rakyat
Pengadilan PN BALIGE Perdata Khusus
Register : 14-09-2021 — Putus : 06-10-2021 — Upload : 11-10-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 96/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Blg
Tanggal 6 Oktober 2021 — Penggugat:
1.SAUT MARTUA TAMBA
2.RENALDI NAIBAHO
3.HARRY JONO SITUMORANG
4.ROMAULI PANGGABEAN
Tergugat:
4.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP PDIP), cq. Megawati Soekarno Putri selaku KETUA UMUM PDIP dan HASTO KRISTIYANTO selaku SEKRETARIS JENDERAL PDIP
5.KETUA MAHKAMAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
6.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPD PDIP) PROVINSI SUMATERA UTARA, cq.
353 — 0
  • Penggugat:
    1.SAUT MARTUA TAMBA
    2.RENALDI NAIBAHO
    3.HARRY JONO SITUMORANG
    4.ROMAULI PANGGABEAN
    Tergugat:
    4.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP PDIP), cq. Megawati Soekarno Putri selaku KETUA UMUM PDIP dan HASTO KRISTIYANTO selaku SEKRETARIS JENDERAL PDIP
    5.KETUA MAHKAMAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
    6.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPD PDIP) PROVINSI SUMATERA UTARA, cq.
    RAPIDIN SIMBOLON selaku Ketua DPD PDIP Provinsi Sumatera Utara
    7.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPC PDIP) KABUPATEN SAMOSIR cq. SORTA ERTATY SIAHAAN selaku Ketua DPC PDIP Kabupaten Samosir
Pengadilan PN LANGSA Perdata Khusus
Register : 30-10-2023 — Putus : 22-01-2024 — Upload : 16-02-2024
Putusan PN LANGSA Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs
Tanggal 22 Januari 2024 — Penggugat:
FAJRI
Tergugat:
1.DPP PARTAI NANGGROE ACEH
2.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KOTA LANGSA
30 — 13
  • Penggugat:
    FAJRI
    Tergugat:
    1.DPP PARTAI NANGGROE ACEH
    2.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KOTA LANGSA
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata Khusus
Register : 04-11-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 50/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Sbw
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
Hasanuddin
Tergugat:
1.Mayor Jenderal TNI purn Muchdi Purwopranjono
2.DR H Nadaruddin Andi Picunang ST MM MT M AP
3.Agus Kamarwan SH
4.Khairuddin
5.Muhammad Tayeb
225 — 0
Pengadilan PN LANGSA Perdata Khusus
Register : 01-11-2023 — Putus : 15-12-2023 — Upload : 20-12-2023
Putusan PN LANGSA Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs
Tanggal 15 Desember 2023 — Penggugat:
MELVITA SARI
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA
Turut Tergugat:
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KOTA LANGSA
59 — 28
  • Penggugat:
    MELVITA SARI
    Tergugat:
    DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA
    Turut Tergugat:
    KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KOTA LANGSA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Partai Politik
Register : 26-08-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 197/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 7 Desember 2016 — IRMANTO, S.Pd., M.M ; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
194 — 98
  • perundangundangan;Bahwa pengusulan pimpinan partai politik dimaksud mempunyai mekanismetersendiri antara partai yang satu dengan partai yang lain yang anggotanyaterwakili dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;Halaman 7 dari 46 halaman Perkara No. 197/G/2016/PTUNJKT7:10.11.Bahwa bagi partai Demokrat tata cara penggantian antar waktu mempunyaiprosedur dan mekanisme tersendiri yang diatur dalam Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai Demokrat di mana prosespembertian antar waktu anggota
    Politik cukup jelas bahwa, karena itu sebagaiorganisasi Partai Politik, maka yang menjadi Pemimpin Partai Politik adalahKetua Umum dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum, namun ada beberapaPartai Politik menggunakan istilah lain misalnya Partai Keadilan Sejahteramenggunakan Presiden sebagai Pemimpin, Partai Kebangkitan Bangsamenggunakan Dewan Syuro, jadi hal ini dalam sengketanya Partai PolitikDemokrat, maka partai politik ini menggunakan Ketua Umum dan SekretarisJenderal Dewan Pimpinan Pusat dari
    Demokratberdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor:71/SK/DPP.PD/V1V2015, tanggal 21 Juli 2015 (vide bukti P5=T2);Bahwa Partai Demokrat melalui DPD Partai Demorat Provinsi Jambi telahmengusulkan penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi Jambi Periode20142019 atas nama Irmanto, S.Pd., M.M. kepada Drs.
    Kemudian berdasarkandiktum Ketiga surat keputusan DPP Partai Demokrat dimaksud telah memberikanmandat kepada DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi untuk menindaklanjutinya;Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya dalam surat DPD Partai DemokratProvinsi Jambi Nomor : 10/DPDPD/JBVIV/2016, tanggal 10 Mei 2016 (vide buktiT3) telah menyebutkan keberadaan surat DPP Partai Demokrat dalam buktiP5=T2 tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Penggugat sebagaiAnggota DPRD Provinsi Jambi.
    Sehingga dapat dipastikan secara futuristik Penggugat akan dinyatakanoleh Mahkamah Partai telah melanggar AD/ART Partai Demokrat.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 04-03-2022 — Putus : 25-05-2022 — Upload : 10-06-2022
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 129/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Mei 2022 — Saiful Rahmat Dasuki, S.IP, M.SI
2.Wahyudin
3.Mujahid Samal
Tergugat:
Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)
Turut Tergugat:
3.H. Muhamad Yunus
4.Farhan Hasan
495 — 116
  • Saiful Rahmat Dasuki, S.IP, M.SI
    2.Wahyudin
    3.Mujahid Samal
    Tergugat:
    Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)
    Turut Tergugat:
    3.H. Muhamad Yunus
    4.Farhan Hasan
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata Khusus
Register : 19-01-2023 — Putus : 28-03-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan PN RABA BIMA Nomor 4/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN RBI
Tanggal 28 Maret 2023 —
Tergugat:
1.DPD PARTAI GERINDRA PROPINSI NTB
2.DPP PARTAI GERINDRA
67 — 0

  • Tergugat:
    1.DPD PARTAI GERINDRA PROPINSI NTB
    2.DPP PARTAI GERINDRA
Pengadilan PN MAJALENGKA Perdata Khusus
Register : 10-11-2023 — Putus : 16-02-2024 — Upload : 06-05-2024
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mjl
Tanggal 16 Februari 2024 — Penggugat:
Multajam
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Majalengka
2.Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Barat
3.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra
Turut Tergugat:
3.Ketua DPRD Kabupaten Majalengka
4.Bupati Kabupaten Majalengka
5.Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka
6.Gubernur Jawa Barat
19 — 5
  • Penggugat:
    Multajam
    Tergugat:
    1.Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Majalengka
    2.Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Barat
    3.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra
    Turut Tergugat:
    3.Ketua DPRD Kabupaten Majalengka
    4.Bupati Kabupaten Majalengka
    5.Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka
    6.Gubernur Jawa Barat
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus
Register : 15-01-2024 — Putus : 18-03-2024 — Upload : 20-03-2024
Putusan PN PALU Nomor 7/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Pal
Tanggal 18 Maret 2024 — Penggugat:
DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU
Tergugat:
1.DEWAN PIMPIMAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI SULAWESI TENGAH
3.MAHKAMAH PARTAI GOLKAR
4.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN POSO
27 — 5
  • Penggugat:
    DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPIMAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA
    2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI SULAWESI TENGAH
    3.MAHKAMAH PARTAI GOLKAR
    4.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN POSO
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus
Register : 23-01-2019 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 31/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Tjk
Tanggal 11 Februari 2019 — Asnawi Zain, DTMH
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Pesisir Barat
2.Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Lampung
3.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat
204 — 32
  • Asnawi Zain, DTMH
    Tergugat:
    1.Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Pesisir Barat
    2.Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Lampung
    3.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat
    Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai NasionalDemokrat Kabupaten Pesisir Barat, beralamat diLintas Barat Sumatera, Ps. Krui, Pesisir Tengah, PesisirBarat, Lampung, 34874sebagai TERGUGAT I;2. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasionalDemokrat Provinsi Lampung, beralamat di Jl. JenderalAhmad Yani No.17, Kota Bandar Lampung sebagaiTERGUGAT II; 3. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai NasionalDemokrat, beralamat di jl.
    Bahwa, selama menjadi Kader, Pengurus dan AnggotaDPRD Pesisisr Barat dari Partai Nasional Demokrat(Partai Nasdem), PENGGUGAT tidak pernah melakukanperbuatan yang melanggar hukum dan tidak pernahmelakukan perbuatan tercela serta tidak pernahmembuat citra Partai menjadi rusak di mata masyarakatsebagai konstituen;4. Bahwa pada Tanggal 17 Januari 2019 PENGGUGATmelalui Sdri.
    Bahwa akhirnya PENGGUGAT mendapat jawaban daripengurus partai bahwa yang dimaksud dalam surattersebut adalah PENGGUGAT;10. Bahwa, atas dasar hal tersebut maka SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasdemNomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019 Tanggal 14Januari 2019 tersebut adalah cacat hokum, sebabPENGGUGAT baik di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)maupun di dalam Kartu Tanda Anggota (KTA) nama yangdigunakan adalah Dr.
    Bahwa jika dibaca secara seksama proses terbitnya SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019 adalahdilatarbelakangi oleh surat usulan DPW Partai NasdemProvinsi Lampung Nomor: 051SI.1/DPWNasdem/XII/2018tanggal 22 Desember 2018 Tentang Pengantar PAW AnggotaDPRD Kabupaten Pesisir Barat;12.
    Bahwa atas dasar hal tersebut maka terbitnya SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasdemNomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019 Tanggal 14 Januari2019 adalah bentuk kesewenangwenangan PartaiNasdem;14.
Pengadilan PN BOJONEGORO Perdata Khusus
Register : 02-10-2023 — Putus : 29-11-2023 — Upload : 22-12-2023
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 50/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bjn
Tanggal 29 Nopember 2023 — Penggugat:
AGUS SUPRAYITNO
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERINDO KABUPATEN BOJONEGORO
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERINDO PROPINSI JAWA TIMUR
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO
Turut Tergugat:
3.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BOJONEGORO
4.BUPATI BOJONEGORO
5.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BOJONEGORO
6.GUBERNUR JAWA TIMUR
68 — 37
  • Penggugat:
    AGUS SUPRAYITNO
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERINDO KABUPATEN BOJONEGORO
    2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERINDO PROPINSI JAWA TIMUR
    3.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO
    Turut Tergugat:
    3.KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BOJONEGORO
    4.BUPATI BOJONEGORO
    5.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BOJONEGORO
    6.GUBERNUR JAWA TIMUR
Pengadilan PN DONGGALA Perdata Khusus
Register : 28-10-2022 — Putus : 12-01-2023 — Upload : 12-01-2023
Putusan PN DONGGALA Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Dgl
Tanggal 12 Januari 2023 — Penggugat:
NURJANAH
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL
2.MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL
3.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL
4.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN DONGGALA
Turut Tergugat:
4.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
5.KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN DONGGALA
6.GUBERNUR SULAWESI TENGAH
225 — 31
  • Penggugat:
    NURJANAH
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL
    2.MAHKAMAH PARTAI AMANAT NASIONAL
    3.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL
    4.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN DONGGALA
    Turut Tergugat:
    4.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
    5.KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN DONGGALA
    6.GUBERNUR SULAWESI TENGAH
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Parpol
Register : 18-09-2023 — Putus : 30-10-2023 — Upload : 31-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 615/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 30 Oktober 2023 — Fahruddin
Tergugat:
1.Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
2.Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan
3.DPW. Partai Persatuan Pembangunan
4.DPC. Partai Persatuan Pembangunan Kab. OKU
Turut Tergugat:
1.Ketua DPRD Kabupaten OKU
2.Gubernur Sumatera Selatan
39 — 16
  • Fahruddin
    Tergugat:
    1.Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
    2.Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan
    3.DPW. Partai Persatuan Pembangunan
    4.DPC. Partai Persatuan Pembangunan Kab. OKU
    Turut Tergugat:
    1.Ketua DPRD Kabupaten OKU
    2.Gubernur Sumatera Selatan