Pasal 73 Ayat(4) UndangUndang RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati Dan Walikota Menjadi UndangUndangsebagaimana dalam Surat DakwaanPenuntut Umum;2.

Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun2017 mempunyai tugas pokok sebagai berikut :a.

MM. berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017;Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah saksi, Terdakwa menyerahkan uangsebanyak Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) kepada saksi danmenyampaikan bahwa carikan kita pendukung yang mau mencoblosHalaman 20 dari 53 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Pol.pasangan No. Urut 1 yaitu DR. H. SUHARDI DUKA, MM. dan H. KALMAKATTA, S.Sos. MM.

No. 10 Tahun2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang;Bahwa aturan hukum yang mengikat pelaksanan Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017, adalah sebagai berikut:Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2017/PN Pol.e UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015dan terakhir diubah dengan

Pasal 73 Ayat (4) UndangUndang RINo. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No 1 Tahun2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No.1Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi UndangUndang, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan berlaku;MENGADILI:1.

Hendrik sudah memberitahukan kepada terdakwa akan adapemberian uang dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018oleh Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor urut 3Arinal Djunaidi yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar Lampungberpasangan dengan Chusnunia (Nunik) dengan mengatakan Pak HAJI, inimudah mudahan nanti kalo jadi mau ada amplop berisi uang dari ARINAL, tapiisinya berapa belum jelas, waktunya belum ditentukan, nanti kalo datang pakHAJI pasti di Panggil saat itu terdakwa

berisikan uang sebesar Rp.50.000, (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000, (dua puluhribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah)sebanyak 1 lembar total uang sebesar Rp. 850.000, (delapan ratus riburupiah).Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal187A ayat (1) UndangUndang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Nomor 1 tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 tahun 2014tentang Pemilihan

Gubernur, bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang.Menimbang, bahwa dalam tuntutanPenuntut UmumNo.REG.PERK:PDM : 04/Pemilu/07/2018, yang dibacakan pada tangal 2Agustus 2018, Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :1.

Gubernur, bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang sesuai dengan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum;2.

Gubernur, Bupati, dan Walikotamenjadi UndangUndang Jo.UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndangJo.UndangUndang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atasUndangUndang Nomor 1 tahun 2014 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 tahun 2014 tentangPemilihan Gubernur, Bupati, dan

(Bukti P1);Fotokopi UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahankedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota MenjadiUndangUndang. (Bukti P2);Halaman 13 dari 36 halaman.

Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi TerkaitLarangan Memberikan Uang Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau MateriLainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan MasifDalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota; (Bukti T1)2.

Fotokopi UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahankedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota MenjadiUndangUndang; (Bukti T2)3. Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera UtaraNomor 01/TSM/BWSL.SUMUT/11/2016 tanggal 21 Desember 2016;(Bukti T3)4.

Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1711) sehinggaHalaman 31 dari 36 halaman.

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiundangundang;Pokok permohonanMenimbang, bahwa pokok keberatan hak uji materiil adalahpengujian berlakunya Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Badan PengawasPemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara PenangananPelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atauMenjanjikan Uang atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur,Sistematis, dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

Gubernur dan WakilGuberur, Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil WalikotaJo.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program Dan JadwalPenyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan WakilWalikota Tahun 2020.4.

Atas PeraturanHalaman 47 Putusan Nomor 5/G/PILKADA/2020/PTTUN.MDN5.Bukti P56.Bukti P 67.Bukti P 7Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 TentangPencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur,Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota,tanggal 21 Februari 2020.

Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur DanWakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota Dan WakilWalikota.

UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keduaatas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang.3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentangperubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan wakilwalikota.4.

Jawawi, SP.,.S.Hut., M.P. sebagai Pasangan Calon Gubernur Dan WakilGubernur Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil GubernurProvinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, tertanggal 18 November2015 dengan alasan adanya kepentingan PENGGUGAT yang sangat mendesak sebagai berikut :(1) Bahwa terdapat kepentingan PENGGUGAT yang sangatmendesak sebagai Pasangan Calon Gubenur dan WakilGubernur dalam Peserta Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 yang telahditetapkan oleh Komisi Pemilihan

PENGGUGAT pada saat ini telah hilang hakkonsitusinya dalam kepersertaan Pemilihan Gubernur danHal 10 dari 83 hal. Put. No. 29/G/PILKADA/2015/PT. TUN.

KalimantanTengah Nomor: 30/Kpts/KPUProv020/2015 Tanggal 24Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernurdan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015.

Sebagai Pasangan Calon GubernurDan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Gubernur Dan WakilGubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015;Hal 33 dari 83 hal. Put. No. 29/G/PILKADA/2015/PT. TUN. JKT4.

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangHal 66 dari 83 hal.

Bahwa Pemohon dilaporkan ke Polres Probolinggo atas dugaanPelanggaran Tindak Pidana Pemilu, sebagaimana dimaksud dalamPasal 188 Undangundang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupatidan Walikota menjadi Undangundang jo Pasal 71 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atasUndangundang 01 Tahun 2015 Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undangundang Nomor 1 Tahun

Gubernur, Bupati danWalikota menjadi undangundang, dengan Nomor Panggilan NomorSpgl/1085/V/2018/Satreskrim;3.

, Pemohon dipanggil sebagaiTerseangka sebagaiamana Suarat Panggilan NonmorHalaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN KrsSpgl/323/V/2018/Satreskrim untuk menghadap penyidik ReskrimPolres Probolinggo pada Senin tanggal 14 Mei 2017;Bahwa Pemohon sebai kepala Desa yang diduga melakukanPelanggaran Tindak Pidana Pemiu, sebagaimana dimaksud dalamPasal 188 Undangundang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati,dan Walikota Menjadi Undangundang Undangundang No Pasal71 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 2016 TentangPerubahan Kedua atas Undangundang 01 Tahun 2015 PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiundangundang, tidak pernah diminta maupun dilakukan penyitaanterhadap Surat Keputusan (SK) terkait Pemohon sebagai KepalaDesa sebagai Subjek Hukum sebagaimana pelanggaran dimaksud;Bahwa Pemohon tidak pernah

melakukan perbuatan sebagaimanayang disangkakan oleh Termohon yakni dugaan PelanggaranTindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188Undangundang Repbulik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangundangNomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati danWalikota menjadi Undangundang No Pasal 71 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atasUndangundang 01 Tahun 2015 Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undangundang

Bahwa Tergugat adalah Penyelenggara Pemilihan Walikota Palembang untukperiode jabatan walikota tahun 2018 sampai 2023 yang dilaksanakannyasebagaimana dimaksud dalam ketentuan PERATURAN PEMERINTAHPENGGANTI UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA yangberbunyi sbb.

:Pasal 8(1) Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPUProvinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.(2) Pemilihan Gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi.(3) Pemilihan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.4.

UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikotamenjadi UndangUndang sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016;b.

GUBERNUR, BUPATI, DANWALIKOTA yang berbunyi sbb.: Pasal 42...Bahwa setelah Tergugat melakukan pendaftaran ke kantorTergugat sebagai Peserta Pemilihan Calon Walikota Palembanguntuk masa jabatan periode 2018 sampai 2013, maka Tergugat diwajibkan melakukan penelitian sebagaimana yang dimaksuddalam ketentuan PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTIUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DANWALIKOTA Pasal 50 (1)...

Gubernur, Bupati, DanWalikota.

Tinggi Tata Usaha Negara pemilihanmerupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negarapemilihan antara calon gubernur, calon bupati dan calon walikota denganKPU provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannyakeuputusan KPU provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; Menimbang, bahwea atas dasardasar fakta fakta hukum tersebut diatasdikaitkan dengan pasal 153 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015Peraturan Pemerintah pengganti UndangUndang Nomor 1 tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur

, Bupati dan Walikota menjadi undangundang,maka sengketa yang diajukan oleh para penggugat adalah sengketa tatausaha Negara pemilihan Kepala daerah;> Menimbang, bahue berdasarkan Pasal 154 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UndangUndang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota menjadi undangundang sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 8 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakanbahvwa Pengajuan gugatan atas

Putusan Nomor : 107/PLVW/2016/PTUNJKT> Menimbang, bahve berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undangundang Nomor8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti undangUndang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota menjadi undangundang disebutkan bahvae :perkara Perselisihanpenetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili olehmahkamah konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus;> Menimbang, bahwa dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 joUndangundang

Gubernur, Bupati dan Walikota, Oleh karenagugatan penggugat/pelawan obyek dan subyek gugatan Tata Usaha Negarabukanlah Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum dan subyeknyabukanlah Komisi Pemilihan Umum akan tetapi Menteri Dalam NegeriRepublik indonesia dengan surat keputusannya sebagaimana dimaksudpasal 153 UndangUndang Nomor 1 tahun 2015 jo Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 tahun 2014 jo UndangUndang Nomor8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;Halaman 8 dari

Bukti T2 : = UndangUndang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 1 tahun 2015 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WalikotaMenjadi UndangUndang (fotokopi dari fotokopi);3.

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati DanWakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Gubernur, Bupati danWalikota menjadi UndangUndang.Ketua Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri.........llLAMPIRAN VII:SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAHSEBAGAI TERPIDANAKOP PENGADILAN SURAT KETERANGANTIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANANOMS: .......cccccceceesesseseececccccceaeeueseseecessceesesueneseeseesKetua/Kepala Pengadilan................cceeeeeee menerangkan bahwa :Nama Pgs neta selaieias seem qceisins Siela SWE ZERO.

Gubernur, Bupati danWalikota menjadi UndangUndang jo.

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.14LAMPIRAN X :SURAT KETERANGAN TIDAK MEMILIKITANGGUNGAN UTANG SECARAPERORANGAN DAN/ ATAU SECARA BADANHUKUM YANG MENJADI TANGGUNGJAWABNYA YANG MERUGIKAN KEUANGANNEGARAKOP PENGADILANSURAT KETERANGANTIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG SECARA PERORANGAN DAN/ATAUSECARA BADAN HUKUM YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA YANGMERUGIKAN KEUANGAN NEGARANOMOT?

Gubernur, Bupati danWalikota menjadi UndangUndang.eee rcecrsccscce Pere eee ccccecccsccscsseeccesensKetua Pengadilan Negeri............

P U T U S A N NOMOR : 6/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili danmemutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota sebagaiperadilan tingkat pertama, Jalan A.P. Pettarani No. 45 email: pttun.makassar@ gmail.com,telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara1. Dr. LM.

Tahun2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang diubah menjadiUndangUndang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undangundang No.

Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangundangNo.1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undangundang, maka Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga hari) sejakdiputusnya upaya Admnistratif pada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kab.Muna tanggal 8 September 2015 sebagaimana ditentukan dalam peraturanPerundangundangan tersebut diatas ;Bahwa sesungguhnya ** SURAT KEPUTUSAN KPU KAB.

Denganmenindaklanjuti rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan WakilBupati Kabupaten Muna Nomor 92/PWSLMUNA/VIII/2015 hal PenerusanDugaan Pelanggaran tersebut maka Komisi Pemilihan Umum KabupatenMuna dengan keyakinan berdasarkan ketentuan Undang Undang No. 1Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiUndang undang sebagaimana telah diubah dengan Undang undangNomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 9 Tahun 2015tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang ;Menimbang, bahwa menurut pihak Penggugat . Surat Keputusan ObyekSengketa tersebut dalam bukti P.8=T.1 telah bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku sehingga harus. Dibatalkan serta memerintahkan Tergugat untukmencabut obyek sengketa dan kemudian mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkanKeputusan Baru yang.

HASANUDDIN MASHUD, S.Hut,pada hari pemungutan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ProvinsiSulawesi Barat Tahun 2017 kembali ke sini (terdakwa) untuk ambil uang), yangperkataan terdakwa tersebut seharusnya tidak boleh dikatakan atau dilakukan olehHal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 129/PID.SUS/2017/PT MKSterdakwa karena akan menguntungkan salah satu pasang calon Gubernur dancalon wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat knususnya calon nomor urut 2 yaituMayjend. TNI (Purn) SALIM S. MENGGA / H.

MENGGA / H.HASANUDDIN MASHUD, S.Hut;Bahwa keesokan harinya yakni hari Rabu, tanggal 15 Pebruari 2017, sekira pukul09.00 Wita, yang merupakan hari pemungutan suara pemilihan Gubernur danWakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 yang dilaksanakan di seluruhwilayah Propinsi Sulawesi Barat termasuk Kabupaten Polewali Mandar, saksiMULIADI pergi menuju ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk melakukanpemilinan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Barat di TPS 4Kelurahan Tammajara,

No. 129/PID.SUS/2017/PT MKSUndang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, Dan Walikota menjadi UndangUndang, sebagaimana Dakwaan PenuntutUmum;2.

Pasal 73 ayat (4) UndangUndang RI Nomor 10 Tahun 2016tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi UndangUndang,sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;.

Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi UndangUndang,UndangUndang R.

P U T U S A NNOMOR : 15/G/Pilkada/2015/PT.TUN.MKS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili danmemutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota sebagaiperadilan tingkat pertama, Jalan A.P. Pettarani No. 45 email: pttun.makassar@ gmail.com,telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa = antara1 Dr.ELLY ENGELBERT LASUT, ME, Kewarganegaraan Indonesia BeralamatJalan W.Z.

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiUndangUndang sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8Tahun 2015 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang ;Pasal 25 Peraturan Bawaslu nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaianpemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikotadan Wakil Walikota.

(dst) dan seterusnya sampai dengan huruf u UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang.

membuat keputusan yang barudengan menetapkan dan mengakomodir pasangan calon Dr.Elly Engelbert Lasut, ME dan David Bobihoe Akib sebagaipasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan wakilGubernur Sulawesi Utara Tahun 2015.; 5 Menghukum Tergugat untuk melaksanakan keputusan ini.

Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati DanWakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah denganPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, serta Peraturan PerundangUndangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;MENGADILI:e Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; e Menghukum Penggugat

Tte.Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota menjadi UndangUndang;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULEMAN UMAKAMEAAlias EMANG dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUNdengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesarRp.36.000.000, (tiga puluh enam juta rupiah) subsidair pidanakurungan 3 (tiga) bulan;3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah eKTP atas nama SULEMAN UMAKAMEA;Dikembalikan kepada terdakwa SULEMAN UMAKAMEA AliasEMANG;4.

Menyatakan terdakwa SULEMAN UMAKAMEA Alias EMANG terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanayang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saatpemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebihpada 1 (satu) TPS; sebagaimana diatur dalam Pasal 178 C ayat(1) Undangundang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang PerubahanKedua atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

Tte.178C UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahankedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang khususnya dalam perkara a quo tidaklah tepat dikenakankepada terdakwa, karena setidaknya terdapat fakta hukum terkaitdengan keadaan subjektivitas terdakwa serta keadaan hukum lainyang ditemukan di persidangan yang juga merupakan hal pentinguntuk dipertinmbangkan

Gubernur, Bupati dan Walikota MenjadiUndangUndang tersebut dengan alasan sebagaimana telahdisebutkan diatas, majelis Hakim tingkat banding tidak sependapatdengan alasanalasan yang dipertimbangkan oleh Hakim TingkatPertama tersebut karena alasan alasan tersebut terlalu sederhanauntuk menyimpangi suatu ketentuan undangundang ;Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PT.

Tte.Menimbang, bahwa pembuat UndangUndang sudahmempertimbangkan dari segi yuridis, sosiologis maupun filosofisdalam menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dalam Pasal178C UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahankedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang tersebut dalam kerangka mewujudkan pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

EDWAR LARAMULA alias EDI, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan olehterdakwa dengan melakukan pencoblosan dua kali pada pemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;Bahwa saksi adalah Panitia Pengawasan Kecamatan (PANWASCAM)pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018 yangditunjuk berdasarkan SK Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum(PANWASLU) Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: O01 KEP Tahun

MUHAMMAD NAZRIN SOAMOLE dibawah sumpah, padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan olehterdakwa dengan melakukan pencoblosan dua kali pada pemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018; Bahwa saksi adalah Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara PemungutanSuara) di TPS 001 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Kabupaten PulauTaliabu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku UtaraTahun 2018; Bahwa pada pemilihan Gubernur dan Wakil

MUHAMMAD ALI GARUSU alias ALI dibawah sumpah, padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan olehterdakwa dengan melakukan pencoblosan dua kali pada pemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018; Bahwa saksi adalah Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara PemungutanSuara) di TPS 002 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Kabupaten PulauTaliabu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku UtaraTahun 2018; Bahwa pada pemilihan Gubernur dan

HAERANI UKAASA alias RANI dibawah sumpah, padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan olehterdakwa dengan melakukan pencoblosan dua kali pada pemilihanGubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018; Bahwa saksi adalah anggota KPPS 5 (Kelompok PenyelenggaraPemungutan Suara) di TPS 002 Desa Wayo Kecamatan TaliabuKabupaten Pulau Taliabu pada pemilihan Gubernur dan Wakil GubernurMaluku Utara Tahun 2018; Bahwa pada pemilihan Gubernur dan

Gubernur,Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang tidak terdapatterminiloginya, namun dalam MvT (Memorie Van Toelichting) diartikansebagai Willens en Weten*.

Bahwa terhadappokok permohonan tersebut, Pemohon menyampaikan petitum sebagaiberikut:a) Menguji materi dan membatalkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun2015 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,karena diduga bertentangan dengan UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Partai Politik.

PENJELASAN TERKAIT DASAR PENYUSUNAN PERATURANKPU NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN KPU NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANGPENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN ~~ WAKILGUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAUWALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTABahwa dasar dibentuknya Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,sebagai berikut:a.

Bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikotajuga telah berpedoman pada sumber hukum formal di Indonesiameliputi: UndangUndang, Kebiasaan, Keputusan Hakim(yurisprudensi), Trakat, dan Pendapat Sarjana Hukum;d.

Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 12Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan WakilWalikota, Termohon juga telah melakukan pertemuanHalaman 14 dari 30 halaman.

Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wakilkotadan Wakil Walikota;D.

Gubernur, Bupati dan WalikotaMenjadi UndangUndang Jo Pasal 188 UndangUndang RI Nomor 1Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang dalam Dakwaan Tunggal;2.

Gubernur, Bupati, Dan WalikotaMenjadi UndangUndang Jo Pasal 188 UndangUndang RI Nomor 1 Tahun2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan WalikotaMenjadi UndangUndang;Bahwa saksi tidak pernah memanggil Panwas Kecamatan dan membuatkan BAPkarena saksi tidak tahu apakah ada ditemukan sebuah dugaan pelanggaran diPanwas Kecamatan atau tidak.

Gubernur, Bupati,Dan Walikota Menjadi UndangUndang, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1.

Nomor 1 Tahun 2015 TentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang Jo Pasal 188 UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2015 TentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang, maupun peraturan pelaksananya, atau ketentuanketentuan lain yangberkaitan dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menunjukpada

Gubernur, Bupati, DanWalikota Menjadi UndangUndang Jo Pasal 188 UndangUndang RI Nomor 1Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, DanWalikota Menjadi UndangUndang dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Hal. 3 dari hal. 19 Put.No.78/PID.Sus/2017/PT.MksBupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang dan terakhir telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

B, SE, Ak, M.SiHal. 5 dari hal. 19 Put.No.78/PID.Sus/2017/PT.Mkssebagaimana disebutkan di atas tersebut, diperoleh atau didapat terdakwadari orang lain antara lain 2017.Perbuatan terdakwa SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO Bin AHMADtersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (2)juncto Pasal 69 huruf c UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 TentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota MenjadiUndangUndang sebagaimana

telah diubah dengan UndangUndangNomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernut,Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang dan terakhir telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur

Menyatakan terdakwa SYAMSUDDIN AIDID KRG BASO bin AHMAD secarasah dan meyakinkan bersalahn melakukan Tindak Pidana Pemilihan,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggarPasal 187 ayat (2) juncto Pasal 69 huruf b UndangUndang Nomor 1 Tahun2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan WalikotaMenjadi UndangUndang sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas

Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang dan terakhir telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiHal. 14 dari hal. 19 Put.No.78/PID.Sus/2017/PT.MksUndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,Dan Walikota Menjadi UndangUndang.2.

denda sebesar Rp36.000.000.00,-(tiga puluh enam rupiah), dengan ketentuan bila mana denda tesebut tidak dibayarkan oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak memilikikewenangan untuk mengadili dikarenakan pada perkara ini tidak dilakukanupaya administratif di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lombok Tengah dan telah melewati tenggang waktu;Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota MenjadiUndangUndang, Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha

negaraPemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruhupaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan;Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 9 dari 32Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota MenjadiUndangUndang, Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negaraPemilihan sebagaimana

/KPUKab.017.433830/TAHUN 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon PesertaPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2015 adalah tepatkarena sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;2.

; Menimbang, bahwa tahapantahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur,Pts No 4/G.Pilkada/2015/PT.TUN SBY hal 25 dari 32Bupati dan Walikota secara nasional Tahun 2015 telah ditetapbkan dalam PeraturanKPU Nomor 2 Tahun 2015 yaitu tahapan Persiapandan tahapan penyelenggaraan Pemilihan;Menimbang, bahwa tahapan persiapan terdiri atas (vide Pasal 5 PKPU Nomor2 Tahun 2015: a. Perencanaan program dan anggaran;b. Penysunan peraturan penyelenggaraan pemilihan; c.

Gubernur, Bupati dan Walikota;PKPU Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimanadiubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PKPUNomor 9 Tahun 2015tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 2 tentang Tahapan, Program dan Jawal Penyelegaraan PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi undangundang sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2015, maka Komisipemilihan umum telah menetapkan peraturan Komisi pemilihan umumnomor 2 tahun 2015 tentang tahapan,program dan jadwalHalaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor : 168/PLW/2016/PTUNJKT.penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil Gubernur,Bupati danwakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota;Bahwa, berdasarkan pasal 5 ayat (1),(2),(3) dan (4) disebutkan bahwaPEMILIHAN diselenggarakan

Gubernur,Bupati dan Walikotaadalah keliru memahami penjelasan UU No 1 tahun 2014, jo UU No 8tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota,Olehkarena gugatan penggugat/pelawan obyek dan subyek gugatan TUNbukanlah Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum dan subyeknyabukanlah Komisi Pemilinan Umum akan tetapi Menteri Dalam NegeriRepublik indonesia dengan surat keputusannya sebagaimanaHalaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor : 168/PLW/2016/PTUNJKT.dimaksud pasal 153 UU No 1 tahun 2015, jo Peraturan

Bahwa, rangkaian hasil pemilihnan Kepala Daerah serentak Tahun 2015sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta, menurut Pelawan/Penggugat telah mengacu kepada UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota Menjadi UndangUndang, kiranya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5ayat (1), (2) dan (3) yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut : Bahwa, Pemilihan

Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.Bahwa apabila ada sengketa yang timbul dalam tahapan kampanye dan seterusnyasampai pada putusan mahkamah konstitusi bukan lagi kKewenangan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara.Menurut Ahli : Bahwa dalam menafsirakan Sengketa TUN Pemilihan telah diatur dalampasal 153 UU No 1 tahun 2015 jo Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2014jo UU No 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, olehHalaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor

Gubernur, Bupati dan walikota yaitu : UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang; UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilinan Gubernur, Bupati, DanWalikota Menjadi UndangUndang;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati