Wib atau setidaktidaknyadalam bulan Agustus 2012 di rumah Terdakwa jalan Danau Sentarum Gg. 845Pontianak Propinsi Kalimantan Barat atau setidaktidaknya di tempattempat yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 105 Pontianak telah melakukantindak pidana :Pegawai negeri atau Penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janjisebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf bDengan caracara sebagai berikut :a.

negara yang menerima hadiah atau janji, padahaldiketahuinya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkan supayamelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannyaDengan caracara sebagai berikut :a.

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :Pegawai negeri atau Penyelenggara negara yang menerima pemberianatau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b,Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 20 tahun2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi.b. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan potong masatahanan sementara.c.

negara seharusnya mengetahui denganmenerima uang dari Saksi2 Joko Candra patut diduga ada maksud tertentu yangdiharapkan dari Terdakwa dimana saat itu Saksi2 sedang mengikuti seleksipenerimaan Secaba.2.

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer 05 Pontianak Nomor : 05K/PM 05/AD/I/2013 tanggal 8 April 2013, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya danpidananya sehingga berbunyi sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Penyelenggara negara yang menerima pemberianyang berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban yangdilakukan dalam jabatannya.: Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana : Penjara selama 3 (tiga)

Pegawai negeri atau penyelenggara negara;2. Menerima hadiah atau janji;3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yangmenurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungandengan jabatannya.Menimbang, bahwa pasal 12 huruf e UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20tahun 2001 mengandung unsurunsur :1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;2.

UU No. 20 tahun 2001,Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima pemberian dari seseorangatas kehendak si pemberi, sedangkan menurut pasal 12 huruf e UU No.31 tahun1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, pemberian itu terjadi adanya perbuatan melawanhukum atau dengan menyalangunakan kekuasaanya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, in casu berupa ancaman dari Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara itu, bahwa bila uang sebesar Rp10.000.000.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara;2. Menerima hadiah atau janji;3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yangmenurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungandengan jabatannya.Halaman 19 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2018/PT.DKIMenimbang, bahwa pasal 12 huruf e UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20tahun 2001 mengandung unsurunsur :1.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain3. Secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaanya memaksaseseorang memberikan sesuatu, membayar, atau Menerima pembayaran denganpotongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.Bahwa perbedaan mendasar antara pasal 11 UU No.31 tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001 dengan pasal 12 huruf e UU No.31 tahun 1999 jo.

UU No. 20 tahun 2001,Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima pemberian dari seseorangatas kehendak si pemberi, sedangkan menurut pasal 12 huruf e UU No.31 tahun1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, pemberian itu terjadi atas adanya perbuatanmelawan hukum berupa ancaman dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negaraitu, bahwa bila uang sebesar Rp10.000.000.

No. 1260 K/Pid.Sus/2016Enrekang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalamwilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriMakassar, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau ikutmelakukan perbuatan itu, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yangdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran denganpotongan

Sehingga total uang yang dibayarkan oleh Terdakwakepada saudara Andi Asdar adalah sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta duaratus ribu rupiah); Bahwa perbuatan Terdakwa bersamasama dengan saudara AndiAsdar selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukumatau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa dengan carameminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bidangtanah kepada warga masyarakat yang tanahnya

No. 1260 K/Pid.Sus/2016 Bahwa perbuatan Terdakwa bersamasama dengan saudara Andi Asdarselaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada waktumenjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan dengan mengadakanbiaya materai, patok tanda batas, BPHTB dan Pajak Penghasilan danPengalinan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh) bagi yang terkenaketentuan perpajakan bertentangan dengan Petunjuk Teknis Prona Tahun2013 yang dikeluarkan oleh BPNRI pada Bab II huruf H tentang Biaya yaitubahwa Untuk memastikan

No. 1260 K/Pid.Sus/2016melakukan perbuatan itu, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baiklangsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalampemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukanperbuatan, untuk selurun atau sebagian ditugaskan untuk mengurus ataumengawasinya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara ataukeadaan sebagai berikut : Berawal saat Terdakwa selaku Kepala Desa Tapong, KecamatanMaiwa, Kabupaten Enrekang mengirimkan Surat Nomor 218/DT/I/2013

Negara yang menerima hadiahatau janji dengan mengadakan biaya materai, patok tanda batas, BPHTBHal. 18 dari 34 hal.

Negara yang bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme, khususnya tentang asas umumpenyelenggara negara dan kewajiban penyelenggara negara (Pasal 5 ayat 4 dan6).Disamping itu Terdakwa dalam menjalankan kewenangganya juga tidakmemperhatikan asasasas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen vanbehoortijke bestuur).Bahwa pada tahun 2004 Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung telahmengajukan usulan RAPBD tahun 2004 untuk dilakukan pembahasan di DPRDTemanggung.Bahwa pada RAPBD Kabupaten

negara yang telah menerima hadiah atau janjiberupa uang tunai sebesar Rp.40.000.000,00 yang diberikan oleh Bupati TemanggungDrs.

No.215 K/Pid.Sus/2012.DpKabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata TertibDPRD Kab.Temanggung periode 1999 s/d 2004.UndangUndang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersihdan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78ayat (1) huruf b dan c UndangUndang No.22 tahun 2003 tentangSusunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 18 ayat (1)huruf e UndangUndang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerahdan

TOTOK ARYPRABOWO, Msi, MA.Bahwa Terdakwa menerima uang pemberian Bupati Temanggung Drs.TOTOK ARY PRABOWO, Msi.MA dalam kapasitas terdakwa selakuanggota DPRD Kabupaten Temanggung periode 19992004.Bahwa Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Temanggungberdasarkan ketentuan Pasal 1 ke 1 UndangUndang No.28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, termasuk unsur Penyelenggara Negara.Bahwa Bupati Temanggung Drs.

Negara yang bersih danbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yangmenyatakan setiap penyelenggara negara wajib :1 tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.2 Melakukan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukanperbuatan tercela tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga,kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentukapapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.

Oleh karena tidak dilakukan salah satu prosedur, maka telahbertindak tidak tertib sebagai penyelenggara negara".(vide PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, halaman 41 43);Halaman 15 dari 20 halaman.

Hal mana, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnyadisebutkan : "Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilanmenyimpulkan Tergugat dalam mengeluarkan obyek gugatan a quosecara formal prosedur telah cacat yuridis karena bertentangan denganPeraturan Perundangundangan dan Azasazas Umum PemerintahanYang Baik, khususnya Azas Tertib Penyelenggara Negara, sehinggapatut dinyatakan batal dan mewajibkan Tergugat untukmencabutnya" (vide : Putusan halaman 43);Dasar pertimbangan Judex Facti yang demikian adalah

Hal mana, berdasarkan fakta hukum yangterungkap di depan persidangan sebagaimana buktibukti surat yangdiajukan Terbanding/Penggugat, bahwa Pembanding/ Tergugat tidakhanya terbukti melanggar Azas Tertib Penyelenggara Negara akan tetapijuga telah terbukti melanggar Azas Kepastian Hukum;Bahwa, berdasarkan pendapat Prof. Drs. CST.

AsasKepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan dankeadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara";Dengan demikian, pejabat Tata Usaha Negara dalam setiap tindakannyaselaku penyelenggara negara tidak bisa mengedepankan aspekkekuasaan yang cenderung sewenangwenang. Hal mana, akanberdampak buruk pada setiap orang atau badan hukum yang denganitikad baik dilindungi oleh undangundang.

Bahwa Keputusan Penyelenggara Negara yang dapat diajukangugatan Ke PTUN berdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara joPasal 87 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negaraharus dimaknal S6DaQAl: ~=nnnnennennnnnnanannnannHim. 4 dari 55 him. Put./No. 1/G/2018/PTUNPLGa.

Pemerintahan, dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa objek gugatan merupakan tindakan faktual dari Tergugatsebagaimana Pasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnyadisebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan ataupenyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidakmelakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraanpemerintahan; "20Bahwa objek gugatan merupakan tindakan Administrasi Tergugatselaku Penyelenggara Pemilu (Penyelenggara

Negara) yangmengakibatkan Para Penggugat tidak dapat mengikuti PemilinanBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat; Bahwa objek gugatan merupakan keputusan yang dikeluarkan olehTergugat sebagai Penyelenggara Pemilu (Penyelenggara Negara)yaitu sebagai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat; Him. 5 dari 55 him.

/No. 1/G/2018/PTUNPLG Bahwa objek gugatan merupakan keputusan yang bersifat finaldalam arti luas mencakup keputusan yang diambil alih olen AtasanPejabat yang berwenang dan keputusan tersebut tidak memerlukanpersetujuan instansi lain; Bahwa jelas objek gugatan merupakan Keputusan PeyelenggaraPemilu (Penyelenggara Negara) yang bersifat final dalam arti luas,dimana objek gugatan tidak memerlukan persetujuan dari instansi Bahwa objek gugatan merupakan keputusan yang berpotensimenimbulkan akibat hukum

Negara yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan, diterbitkan tidak sesuai dengan prosesadministrasi dan bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan yang baik yaitu. asas kepastian hukum, asaskecermatan, dan asas pelayanan yang baik maka objek gugatantersebut cacat hukum dan harus dibatalkan, maka sesuai denganketentuan Pasal 53 ayat (2) Huruf (a) dan (b) UndangUndang Nomor9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kami mohonkepada

Negara Yang BersihDan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme antara lain adalah:a.

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutandan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;b. Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasanketeraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggaraan Negara;c.

Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;e. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yangberlandaskan kode etik dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;f.

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatandan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagaipemegang............pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan Bersama Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Dairi Dan Bupati Dairi Nomor: 170/5/2013dan Nomor: 903/1/III/2013 tentang Peraturan Daerah Kabupaten DairiTentang

Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja DaerahKabupaten Dairi Tahun Anggaran 2013 tertanggal 27 Maret 2013 telahtidak mengutamakan ketentuan perundangundangan yang berlaku18untuk kepastian hukum, tertib penyelenggara Negara, keterobukaan,proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas sehingga melanggarketentuan Undangundang No. 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah Pasal 187;Asasasas ini mengatur agar Badan/Pejabat Tata Usaha Negarasenantiasa bertindak hatihati agar tidak menimbulkan kerugian

LATJE, S.Sos., (diajukan dalam berkas perkara terpisah)masingmasing sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, baikHal. 5 dari 39 Hal. Put.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara;2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;3. Secara melawan hukum= atau = dengan menyalahgunakankekuasaannya;4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar ataumenerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakansesuatu bagi diri sendiri;5. Dilakukan secara bersamasama.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, Pengadilan Tinggiakan mempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;Sedangkan yang dimaksud Penyelenggara Negara dinyatakan dalamPenjelasan Pasal 5 ayat (2) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yaitu Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 Undangundang Nomor 28 Tahun

Pegawai negeri atau penyelenggara negara;2. Menerima hadiah;3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagaiakibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukansesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;4. Dilakukan secara bersamasama.Ad. 1.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;2. Menerima hadiah atau janji;2: Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah ataujanji tersebut ada hubungan dengan jabatan;A.

sesuai denganaturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa,dalam hal ini tindakannya memasukkan Penggugat ke dalamdaftarhitam penyedia barang/jasa telah mendahului putusan atas perkarayang sedang diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarangberkenaan dengan pemutusan pekerjaan renovasi interior lantai 56Gedung Keuangan Negara Semarang Il ; Asas kepastian hukum merupakan asas yang lebihmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggara

Negara sebagaimanadimaksud pada pasal 3 angka 1 UndangUndang No. 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;Kepastian hukum dalam hal ini, adalah seharusnya Tergugat danTergugatIl mengutamakan landasan peraturan Perundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam mengambil kebijakanselaku Penyelenggara Negara sebelum memasukkan Penggugat kedalam daftar hitam Penyedia Barang/Jasa oleh karena mendahuluiadanya kepastian hukum tentang sengketa yang

Kramat Raya Nomor 174 JakartaPusat dan di Kantor Bank Mandiri Kebon sirih Jakarta Pusat atau setidaktidaknya di tempattempat yangtermasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:"Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuiatau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janjitersebut

Putusan nomor : 48K/PM II08/AD/II/201515Unsur keempat: Yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)Menimbang,bahwa mengenai Unsur Kesatu "Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yangmenerima hadiah atau janji Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 2 UU RI No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 20 tahun2001, meliputi:a.

Yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara menurut pasal 2 UU RI No. 28 tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu :a. Pejabat pada lembaga tertinggi negarab. Pejabat pada lembaga tinggi negaraG. Menterid. Gubernure@. Hakimf.Pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan pejabatNegara lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara yang berlaku.

Dengan demikian tidak setiap penerimaan hadiah atau janji olehPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara merupakan tindak pidana korupsi, tetapi baru merupakantindak pidana korupsi jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut mengetahui atau patutmenduga bahwa penerimaan hadiah atau janji dilakukan, karena kekuasaan atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebutada hubungannya dengan jabatannya.Bahwa dalam pasal 11 UndangUndang

RI Nomor 31 Tahun 1999 tidak ditentukan bahwaPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga bahwa orang yangmemberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kekuasaan ataukewenangan dari jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut,sehingga meskipun Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut sebenamya tidak mempunyaikekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah ataujanji

DAMIN selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berdasarkanSK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor : 821.12/1031/435.19/1984 tanggal 14 Nopember 1984 sekaligus sebagai Kepala UPTTerminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo berdasarkan SK BupatiPonorogo Nomor : 821.2/128/405.18/2010 tanggal 30 Desember 2010 (terdakwayang penuntutannya diajukan secara tersendiri) dengan maksud supaya pegawainegeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatudalam jabatannya

DAMIN selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berdasarkanSK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor : 821.12/1031/435.19/1984 tanggal 14 Nopember 1984 sekaligus sebagai Kepala UPTTerminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo berdasarkan SK BupatiPonorogo Nomor : 821.2/128/405.18/2010 tanggal 30 Desember 2010 (terdakwayang penuntutannya diajukan secara tersendiri) dengan mengingat kekuasaanatau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberihadiah dianggap

SUPRAYOGI, MM bersalah melakukan tindakpidana yaitu memberi sesuatu berupa uang tunai kepada seorang pegawainegeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri ataupenyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalamjabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diaturdalam pasal 5 huruf a UU No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindakpidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001Tentang.....Tentang perubahan atas UU No.31 Tahun

Adapun pengertian "Penyelenggara Negara", menurutpenjelasan Pasal 5 ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagaimana yang dimaksuddengan Penyelenggara Negara dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsidan Nepotisme, yang menentukan bahwa Penyelenggara Negara tersebutmeliputi :1.

Wiyono, dalam bukunya "Pemberantasan UndangUndangPembahasan Tindak Pidana Korupsi" (Sinar Grafika, 2009) hal. 60, menyatakanbahwa yang ditentukan dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999di atas, bukanlah pengertian tentang apa yang dimaksud dengan"Penyelenggara Negara", karena pengertian tentang Penyelenggara Negarajustru terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999yang menyebutkan Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau

Negara;Berkaitan dengan pengertian Penyelenggara Negara, ahli di bidangHukum Administrasi Negara yakni DR.

,M.H, di persidangan berpendapat bahwa : "Penyelenggara Negara secarateoritik adalah setiap orang yang dalam fungsinya, dalam tugasnya mengembankepentingan dari penyelenggaraan Negara untuk mencapai tujuan Negara.Dikaitkan dengan filosofi tersebut, maka setiap orang yang dalam menjalankantugas dan fungsinya itu yang siginifikan terhadap tercapainya suatu tujuanNegara, maka orang tersebut bisa disebut sebagai penyelenggara Negara.

Jikadikaitkan antara kualifikasi penyelenggara Negara di Lingkungan KementerianKeuangan khususnya terkait dengan Aparat Pajak ahli menerangkan bahwaapabila pegawai pajak / aparat pajak dalam kondisi tertentu jika dalam tugaspokok dan fungsinya memainkan peranan yang penting dan strategis dalampengelolaan pajak itu sendiri maka pegawai tersebut termasuk dalam kualifikasisebagai Penyelenggara Negara";Dengan memperhatikan pengertian "Pegawai Negeri" dan"Penyelenggara Negara" dihubungkan dengan unsur

dalam Pasal 9 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2009 yang isinyaadalah sebagai berikut:1Menyatakan Terdakwa WAHYU PUDJIANTO telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan dan turut serta melakukan memberi atau menjanjikan sesuatu kepadaPegawai Negeri atau penyelenggara

Negara untuk berbuat atau tidak berbuatsuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI No. 31 Tahun1999 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU PUDJIANTO dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar terhadap Terdakwa untukditahan;Hal. 7 dari 21 hal.

Sbytanggal 23 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1Menyatakan Terdakwa WAHYU PUDJIANTO telah terbukti secara san danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukummemberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara denganmaksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atautidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya;Menghukum Terdakwa WAHYU PUDJIANTO tersebut dengan pidana penjaraselama 1 (satu)

SbyMENGADILI SENDIRI :121011Menyatakan Terdakwa WAHYU PUDJIANTO telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukummemberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara denganmaksud supaya Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atautidak berbuat sesuatu. dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya;Menghukum Terdakwa WAHYU PUDJIANTO tersebut dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana

Negara;Bahwa dalam persidangan hanya seorang saksi ialah Sehat Budiman yangmenerangkan kalau saksi telah menerima uang dari Terpidana sebesarRp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tetapi keterangan itu disangkal atau ditolakoleh Terpidana;Bahwa seorang saksi ialah Sehat Budiman yang menerangkan kalau saksi telahmenerima tanpa ada bukti tertulis sehingga dalam aspek hukum amat NAIF danUNSUR REKAYASA;Pernyataan di depan Persidangan Pengadilan Negeri atas dokumen yang diberikanamat tidak sesuai

Menyatakan PARA TERGUGAT telah melanggar hukum tidakmenjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara.3.

Gugatan Citizen Law Swtpada intinya adalah mekanisme bagi warga negara untuk menggugattanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhihakhak warga negara.

Negara ataskegagalan atau kelalaian negara dalam memenuhi hakhak warganegara dan memberikan kesempatan bagi Penyelenggara Negara untukmelakukan pemenuhan jika tidak ingin gugatan diajukan.

negara(Tergugat , Tergugat 2, dan Tergugat 3) yang telah merugikan diriPenggugat dan termuat dalam petitum surat gugat no.2 menyatakan ParaTergugat telah melanggar hukum tidak menjalankan tugas dan fungsinyasebagai penyelenggara negara.Bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan citizen law suit sebagaiTergugat adalah penyelenggara negara dan penyelenggara dimaksudcitizen law adalah mulai dari Presiden dan Wakil Presiden sebagaipimpinan teratas, menteri dan terus sampai kepada pejabat negara.Bahwa dalam

perkara aquo sebagai Tergugat adalah Presiden RepublikIndonesia adalah termasuk penyelenggara negara, Tergugat 2 KepolisanRepublik Indonesia bukanlah termasuk penyelenggara negara, danTergugat ill Tentara Nasional Indonesia juga bukan termasukpenyelenggara negara.Bahwa karena yang dapat dijadikan sebagai subjek Tergugat adalahPenyelenggara negara sementara Tergugat Ill bukan termasukpenyelenggara negara maka gugatan Penggugat salah subyek, olehkarena gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.GUGATAN

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksudmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayarandengan potongan, untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri ;Bahwa Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 Jo.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;2. Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/20173. Secara melawan hukum~= atau dengan = menyalahgunakankekuasaanya;4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, ataumenerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakansesuatu bagi dirinya;Ad. 1.

Dengan demikian, unsur pegawai negeri sipilatau penyelenggara negara dalam pasal ini telah tidak terbukti.Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang LainHal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017Bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, sehingga cukup satu yangdibuktikan yakni apakah perbuatan dari Terpidana Lalu Sahnun Yadidilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau dengan tujuanmenguntungkan orang lain?Menurut R.

Adanaya unsur ini haruspula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaanlahir yang menyertai perbuatan Terpidana/Pemohon Pk.Bahwa terkait dengan unsur ke2 yaitu: Dengan Tujuan MenguntungkanDiri Sendiri atau Orang Lainharuslah dikaitkan dengan unsursebelumnya yaitu Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara Negara, danunsur berikutnya yaitu secara melawan hukum atau menyalahgunakankekuasaan.

Putusan Nomor 42 PK /Pid.Sus/2017Bahwa Terpidana Lalu Sahnun Yadi/Pemohon PK adalah pekerjaanwiraswasta yang sama sekali tidak mendapatkan pendatan/gaji darikeuangan negara / daerah dan tidak pula memiliki kKewenangan,kesempatan dan sarana untuk membantu atau menyelesaikan perkarakorupsi yang sedang dilaporkan/disangkakan kepada seseorang (kepadapejabat/penyelenggara negara);Bahwa Terpidana Kamarudin (berkas terpisah) adalah berprofesi sebagaiwartawan yang sama sekali tidak mendapatkan pendapatan

Dengan mengeluarkan ObyekSengketa yang mendahului Putusan Lembaga Legislatif yang berkekuatanhukum tetap, mengungkapkan secara terangterangan bahwa Tergugat aquo, sebagai Penyelenggara Negara, yang tidak tertidb hukum.Ketidaktertiban Penyelenggara Negara seperti yang dilakukan Tergugat aquo, dengan mengeluarkan Obyek Sengketa, juga berdampak ketidaktertiban hukum kepada pihakpihak lain, yakni antara pihak Penggugatdengan pihak yang bersengketa di dalam Partai Damai Sejahtera.

Hal ituterlinat jelas dalam perkara Nomor : 698/Pdt.G/ 2010/PN.Jkt.Bar. tertanggal4 Oktober 2010 yakni Gugatan Penggugat ternadap Ruyandi Hutasoit dalamjabatannya sebagai Ketua Umum Partai Damai Sejahtera (seperti tersebutpada butir No. 20 di atas) Dalam Perkara Gugatan yang sementara berjalandi Pengadilan Negeri Jakarta Barat seperti tersebut di atas, Legal StandingPenggugat pada Dasar Gugatan menjadi berubah total karena dihancurkanoleh Obyek Sengketa yang dikeluarkan Penyelenggara Negara, Tergugat

SEHARUSNYA, SEBAGAIEKSEKUTIF PENYELENGGARA NEGARA YANG BAIK, APALAGIDEPARTEMEN NEGARA R.l. YANG TURUT MEMBENTUK UndangUndang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, WAJIB MENGAYOMISEMUA HAK ASASIMANUSIA INDONESIA. BUKAN MALAH MELAKUKANTINDAKAN TERBALIK, MELAKUKAN TINDAKAN YANG BERTENTANGANDENGAN ASASASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK, YANG TIDAKPROPORSIONAL..

Bahwa,tindakan Penyelenggara Negara, bernama Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia, ternyata telah mendahulukan Keputusannya sendiri, daripadamendahulukan Putusan Lembaga Pengadilan yang berkekuatan hukumtetap (inkracht). Dengan mengabaikan asas akuntabilitas, tindakanTergugat aquo mengeluarkan Obyek Sengketa, menciptakan kerusakankepercayaan Penggugat terhadap Penyelenggara Negara.

Bahwa,PENGGUGAT DIBUAT OLEH TINDAKAN TERGUGAT aquo KEHILANGANKEPERCAYAAN PADA LEMBAGA PENYELENGGARA NEGARA, yakniLembaga Tergugat aquo.26.Bahwa, atas tindakan Tergugat aquo yang telah mengeluarkan obyek sengketatersebut di atas, menyebabkan Penggugat merasa dirugikan, karena telahkehilangan hak dan kesempatan untuk menjadi pengurus dan pimpinan PartaiDamai Sejahtera untuk Periode 20102015.27.Bahwa, atas tindakan Tergugat aquo yang telah mengeluarkan ObyekSengketa tersebut di atas, Penggugat merasa

Bahwa objek gugatan di samping bertentangan dengan UndangUndang No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa juga bertentangandengan asasasas umum penyelenggara negara sebagaimanadiatur dalam Bab III, Pasal 3, UndangUndang No. 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang bersih dari korupsi, kolusidan nepotisme, terutama ayat (1),(4), danAyat (1), Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negarahukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggara

nn meno en ne mene nnneBahwa Tergugat tidak menghormati hak yang telah diperrolehPenggugat berdasarkan Surat Kepemilikan Tanah sawah pertanianPersil 14 Nomor Blok 48, Kelas Il, Desa Cibelok, Kecamatan Taman,Kabupaten Pemalang yang dikeluarkan oleh suatu Badan/PejabatAdministrasi Negara;"Halaman 7 dari 69 hal Putusan No. 070/G/2014/PTUN.Smg.Ayat (4), asas Keterbukaan, yaitun asas yang membuka diriterhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara

Negara dengantetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, danrahasia Negara; 222222 n2n nen nen nnn nn nnn ee neeBahwa Tergugat tidak membuka diri untuk memberikaninformasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif, karena Penggugatmau menandatangani Keterangan Waris dan Warkah Jual Beliapabila mau memberikan uang Rp. 100.000.000, (Seratus jutarupiah) kepada T ergugat;Ayat (6), asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakankeahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturanperundangundangan

Bahwa menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan menyebutkan Tindakan AdministrasiPemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatanPejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnyauntukmelakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkretdalam rangkapenyelenggaraan pemenntahan. ,a.

Dan dalam UU No. 30Tahun 2014 tersebut yang dimaksud dengan perbuatan PejabatPemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya adalahperbuatan/tindakan hukum (rechthandeling). Perbuatan/tindakanhukum (rechthandeling) adalah tindakan tindakan yang berdasarkansifatnya menimbulkan akibat hukum yang dikeluarkan oleh PejabatTata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan.

;Bahwa dikarenakan objek sengketa a quo merupakan tindakanadministrasi Pemerintahan yang mana dikeluarkan oleh PejabatPemerintahan/Pejabat Tata usaha Negara, maka unsur PerouatanPejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnyaterpenulll. ;~ won nnn nnn nnn nnn nnn nee rn mene nnn cnn nen nnnb. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret.

Tindakan yang dikeluarkan oleh PejabatPemerintahan atau Penyelenggara Negara atau Pejabat Tata UsahaNegara dapat diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, makaterhadap objek gugatan a quo yang saat ini diajukan oleh ParaPenggugat masuk dalam ranah Tindakan AdministrasiPemerintahan/Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara adalah objeksengketa yang sah menurut hukum untuk diajukan pada PengadilanTata Usaha Negara; 2752522222 25 ="Bahwa dikarenakan yang mengeluarkan objek sengketa a quo tersebutadalah Plt

LATJE, S.Sos., (diajukan dalam berkas perkara terpisah)masingmasing sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, baiksecara bersamasama maupun bertindak sendirisendiri, pada waktu dantempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair di atas, melakukan,atau menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, menerima hadiah,padahal diketahui patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagaiHal. 5 dari 39 Hal. Put.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara;2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;3. Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerimapembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirisendiri;5. Dilakukan secara bersamasama.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, Pengadilan Tinggiakan mempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.

No. 30/Pid.Sus/TIPIKOR/201 4/PT.PALsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme, yaitu:1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;Menteri;Gubernur;Hakim;ao Se & hePejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;7.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara;2. Menerima hadiah;3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibatatau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatudalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;4. Dilakukan secara bersamasama.Ad. 1.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;2. Menerima hadiah atau janji;3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikankarena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannyaatau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebutada hubungan dengan jabatan;4.

Asas Kepastian Hukum, bahwa Penerbitan Surat KeputusanPembebasan Sementara Penggugat (Drs.HLNOFDINAL YEFRI)dari jabatan dengan dasar diindakasi mengagalkanseleksiJabatan Tinggi Pratama tidak memberi kepastian hukum, danPenggugat diperiksa oleh atasan langsung dan atau Tim yangditunjuk untuk itu, maka Pembebasan sementara tersebutbertentangan dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas yangmengutamakan landasan Perundang Undangan, Kepatutan danKeadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;b.

Asas Tertib Penyelenggara Negara, bahwa Penerbitan SuratKeputusan Pembebasan sementara Penggugat, dimanaHalaman 10 dari 54 Halaman Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDGPenggugat dlindikasikan tidak melakukan tanggung jawabpengelolaan anggaran khususnya dalam seleksi jabatan, danalasan tersebut tidak benar justru Penggugat selaku PenggunaAnggaran tidak bersedia mencairkan anggaran Pansel JabatanTinggi Pratama (JPT) oleh karena tidak pernah diikutsertakan danmalah mengurus Pansel ke KASN adalah orang

Penyelengara Negara:;Asas Keterbukaan, bahwa Penerbitan Surat KeputusanPembebasan sementara Penggugat tidak adanya keterbukaandimana Sekda selaku atasan langsung Penggugat tidak diberitahu,dan tidak adanya kejujuran dan diskriminatif sebab penempatanjabatan tidak didasarkan atas kemampuan tetapi didasarkan sukadan tidak suka, maka Pembebasan sementara telah melanggarAsas Keterbukaan adalah asas membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dantidak diskriminatif tentang Penyelenggara

Negara tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan danrahaSiaj 222 none nnn nnn nnn en nnn n ncn ncnnnsPenggugat tidak didasarkan atas keseimbangan hak dankewajiban sebab Penggugat selaku Kepala Badan Kepegawaiandan Diklat Kabupaten Pasaman Barat diindikasikan melanggardisiplin Kepegawaian Negeri Sipil tetapi tidak pernah diperiksasecara tidak langsung tidak bersalah, dan tidak dipulinkan haknyadan atau dikembalikan dalam jabatan semula, maka PembebasanHalaman 11 dari 54 Halaman

Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN.PDGsementara Penggugat dari jabatan tidak proposinalitas dan tidakada keseimbangan antara hak dan kewajiban sesuai dengan Asasproporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan antara hakdan kewajiban Penyelenggara Negara;Sesuai dengan pasal 53 ayat 2 UndangUndang Nomor : 9 Tahun2004 Perubahan Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara;2.