Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipunguta.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+a2+a3+a4+a.5) 17.339.453.029b. Atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6 + b) 17.339.453.0292 Penghitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2) b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama b.2.

Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar 2.667 .328.527 3 Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke masa pajak ... (karena pembetulan)c.

Putusan Nomor 2865/B/PK/Pjk/2020651.000, beralamat di Jalan Stadion Nomor 28 Pandaan, Pasuruan JawaTimur, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak:Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: Ekspor ...................::::00088 Rp 17.339.453.029,00Perhitungan PPN kurang bayar: Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar Sendiri .....................cc0ccseeeeeeee Rp 0,00 Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan .................cccceeceeeeee Rp 2.667.328.527,00Jumlah

perhitungan PPN kurang/(lebih) Dayar ..............cccccccccccccceececececeeeeeesens (Rp 2.667.328.527,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya .....

: Ekspor Rp 17.339.453.029,00Perhitungan PPN kurang bayar: Rp Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00 Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 2.667.328.527,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (2.667.328.527,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnya Rp 0,00Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp (2.667.328.527,00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon

Putusan Nomor 251 7/B/PK/Pjk/2020mendasar pengenaan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah pabean dan pengenaan PPN atas penyerahan eksporBarang Kena Pajak.

Tujuan pengenaan PPN atas penyerahan BKP didalam daerah pabean adalah untuk memungut PPN sebesar 10% dariharga jual atas konsumsi BKP di dalam daerah pabean, sedangkantujuan pengenaan PPN atas penyerahan ekspor dengan tarif 0% justrubukan untuk mengenakan PPN, tetapi untuk mengembalikan PPN yangterkandung dalam BKP yang akan diekspor kepada Pengusaha KenaPajak, sehingga pengenaan PPN atas ekspor BKP sebesar 0% iniadalah perwujudan dari /egal character PPN sebagai pajak ataskonsumsi di dalam negeri

maka tidak terdapat konsukensi perpajakkanseketika atas BKP yang diekspor akan terhadap PPN yang terkandung didalamnya harus dikeluarkan karena akan dikonsumsi di luar negeri danoleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4), Pasal 36 ayat (1) Pasal 29berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan

bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57485/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 19 November 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP384/WPJ.25/2011sehingga perhitungan PPN

banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 08 Maret 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57485/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 19 November 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP384/WPJ.25/2011 tanggal 18Oktober 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN

Perhitungan PPN yang kurang/(lebih) bayar Rp (16.025.508,00)5. Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa Rp 276.028.867,00berikutnya6. PPN yang kurang bayar Rp 260.003.359,007. Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 260.003.359,008. Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 520.006.718,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Desember 2014,Halaman 2 dari 7 halaman.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP384/WPJ.25/2011 tanggai 18 Oktober 2011 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa MasaHalaman 3 dari 7 halaman.

Perhitungan PPN yang kurang/(lebih) bayar Rp (16.025.508,00)5. Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa berikutnya Rp 276.028.867 ,006. PPN yang kurang bayar Rp 260.003.359,007. Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 260.003.359,008.

Putusan Nomor.1536/B/PK/PJK/2017(5) Pemberian fasilitas dibebaskan PPN atashasilperkebunan berupa TBS adalah untuk meningkatkandaya saing sebagaimana diatur dalam penjelasanPasal 16B ayat (1) UU PPN, sedangkan sengketa iniadalah terkait dengan Pajak Masukan atas perolehanBarang Kena Pajak yang atas penyerahannyadibebaskan PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 16ayat (3) UU PPN.

rupasehingga tidak menjadi pertimbangan utama dalampengambilan keputusan bisnis.Bahwa dalam prinsip beban PPN hanya bolehditanggung /diterapbkan kepada Pengusaha KenaPajak yang mendapat pengecualian seperti diaturdalam Pasal 16B UU PPN (diperbolehkan dalamOECD International VAT/GST Guidelines 2.1) dimanaharus disadari bahwa pengecualian tersebutmelanggar logika dasar PPN dan juga sebagaipenyimpangan atas aturan umum Pengenaan PPN(melalui mekanisme Pajak Keluaran danpengkreditan Pajak Masukan), maka

Pajakyang melakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.

sebagai ketentuan khusus yang dapatmengesampingkan ketentuan umum;bahwa Pasal 16B ayat (3) UU PPN dengan tegasmenyatakan bahwa tidak adanya Pajak Keluarandisebabkan karena status barangnya yaitu BKP yangmendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPNsebagai konsekuensi tidak dapat dikreditkannya PajakMasukan atas perolehan BKP yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN tersebut telah sesuaidengan karakter objektif PPN dan kedudukan Pasal 16BUU PPN sebagai ketentuan khusus;Tanggapan Pemohon

Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) :(1) Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaobjeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).(2) Bahwailustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan sebagi objek pajak dalamPPN

Rasuna SaidKavling 62, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920, sehingga perhitungannyamenjadi :Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis Rp. 31.279.671,00Penghitungan PPN Kurang Bayar :Pajak Masukan yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 3.127.967 ,00Dikurangi :Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperthitungkan Rp. 3.782.431,00Lainlain Rp. 33.032.299,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 36.814.731,00Jumlah perhitungan PPN Kurang (lebih) Bayar Rp (33.686.764,00)Kelebihan Pajak yg sudah dikompensasikanke

masa pajak berikutnya Rp. 34.072.638,00PPN yang kurang (lebih) dibayar Rp 385.874,00Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 385.874,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 771.748,00Halaman 2 dari 8 halaman.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Maret 2008 sebesarRp343.501.559,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanHalaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1226/B/PK/Pjk/2019Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis Rp. 31.279.671,00Penghitungan PPN Kurang Bayar :Pajak Masukan yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 3.127.967,00Dikurangi :Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperthitungkan Rp. 3.782.431,00Lainlain Rp. 33.032.299,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 36.814.731,00Jumlah perhitungan PPN Kurang (lebih) Bayar Rp (33.686.764,00)Kelebihan Pajak yg sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp. 34.072.638,00PPN yang kurang

(lebih) dibayar Rp 385.874,00Sanksi AdministrasiKenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 385.874,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 771.748,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal

Putusan Nomor 1616/B/PK/Pjk/2018PPN Terhutang Menurut Pemohon BandingBahwa berdasarkan uraian tersebut dan sesuai dengan buktibuktidan faktafakta yang ada, Pemohon Banding berkesimpulan, bahwa PPNterhutang menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: 1) Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkantarif unum Rp. 444.893.837,002) Pajak Keluaran Rp. 44.489.683,003) Kredit PPN DN ( R p862.349.466,00)4) PPN yang kurang (lebih) dibayar ( R p817.859.783,00)5) Pajak yang telah disetor Rp. 0,006) Pajak yang

kurang disetor Rp. 0,00Usul Pemohon BandingBahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka demi keadilan danguna menghindarkan adanya pengenaan PPN yang tidak semestinya, makadimohonkan kepada Majelis Hakim agar berkenan mengabulkanpermohonan Banding ini;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 Agustus 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.52901/PP/M.IVA/16/2014, tanggal 3 Juni 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut

terhutang menurut PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:1) Dasar Pengenaan Pajak PPN tarif umum Rp. 444.893.837,2) Pajak Keluaran Rp. 44.489.683,3) Kredit PPN DN (Rp. 862.349.466,)Halaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1616/B/PK/Pjk/20184) PPN Yang Kurang (Lebih) dibayar (Rp. 817.859.783,)5) Pajak Yang Telah Disetor Rp. 0.6) Pajak Yang Kurang Disetor Rp. 0.IV.

Putusan Nomor 1616/B/PK/Pjk/2018Pajak Keluaran Rp. 44.489.683,00 Kredit PPN DN (Rp. 133.262.446,00)PPN Yang Kurang (Lebih) dibayar Rp. 88.772.763,00Pajak Yang Telah Dikompensasi (Rp 88.772./63,00)Pajak Yang Kurang Disetor Rp. 729.087.020,00Sanksi Bunga ps 13(2) KUP Rp. 0,00Sanksi Administrasi ps 13 (3) KUP Rp. 729.087.020,00Jumlah yang harus bayar Rp. 1.458.174.040,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau SuratTeguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak menyampaikan SPTMasa PPN sejak tahun 2004;1.

Putusan Nomor 697/B/PK/PJK/2015pernah menyampaikan SPT Masa PPN sejak tahun 2004 sampaidengan pengajuan PK ini seharusnya Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) menerbitkan Surat Himbauan ataupunSurat Tagihan Pajak (STP) akibat tidak pernah menyampaikan SPTMasa PPN;Bahwa dengan tidak pernah menerima Surat Himbauan dan/atauSurat Teguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) akibat tidakpernah menyampaikan SPT Masa PPN maka menurut PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat) surat PermohonanPencabutan

) tidak mengikuti kaidah penulisankeputusan yang tepat;Bahwa karena penerbitan surat keputusan tersebut baik atasSKPKB (PPh dan PPN) maupun STP (PPh dan PPN) tersebut tidaksesuai dengan kaidah penulisan pada surat keputusan maka suratkeputusan tersebut cacat secara hukum;Halaman 26 dari 32 halaman.

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) bahwapemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) knususnya untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)sehingga menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah tidak tepat karenaPemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) telah dicabutPengukuhan Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 11 April 2004;3.

STP PPN tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku maka surat ketetapan dan surattagihan tersebut cacat secara hukum;Bahwa Tata Cara Pemeriksaan atas Pajak Pertambahan Nilaisehingga menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Surat Tagihan Pajak(STP) PPN tidak sesuai dengan PMK Nomor 199/PMK.03/2007sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 82/PMK.03/201 1;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas dan mengacu padaketentuan perundangundangan yang berlaku

Jumlan PPN yang dapat diperhitungkan (12.987.060.469,00)2. Sanksi Bunga 0,003. Sanksi Kenaikan 0,004.

KEP1769/WPJ.01/2014 tanggal 29 Desember 2014mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00020/207/12/125/13tanggal 11 Desember 2013 Masa Pajak Desember 2012, atas namaPemohon Banding, NPWP 02.848.841.9125.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar Rp12.987.060.469,00;adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi PPN

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketaberupa Koreksi PPN Pajak Masukan Masa Pajak Desember 2012 yangdapat diperhitungkan sebesar Rp97/.957.473,00; yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim AgungHalaman 4 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 4393 B/PK/Pjk/2020Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan Rp (12.987.060.469,00)Sanksi Bunga Rp 0,00Sanksi Kenaikan Rp 0,00Jumlah Pajak (Lebih) Dibayar Rp (12.987.060.469,00)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon

daripengenaan PPN berdasarkan Pasal 1 juncto Pasal 4 junctis Pasal 6PMK 267/PMK.03/2015, ditetapkan dikenakan PPN sebesar 10%;Bahwa penerbitan SPKTNP04/WBC.06/2018 tanggal 16 Januari 2018telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 31 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT002356.47/2018/PP/M.XIXB Tahun 2019, tanggal 30 Januari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah

H12 Kel.Karet Setiabudi Jakarta Selatan 12920, dan menetapkan PajakPertambahan Nilai atas barang impor Squid Liver Powder (Raw Materialfor Animal Feed) yang diberitahukan dalam PIB Nomor 000204 tanggal25 Januari 2016, dengan PPN sebesar 10% (Bayar) sesuai keputusanTerbanding Nomor SPKTNP04/WBC.06/2018 tanggal 16 Januari 2018,sehingga jumlan PPN yang masih harus' dibayar sebesarRp227.729.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluhsembilan ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan

Putusan Nomor 534/B/PK/Pjk/2020Hutang Pajak PPN Rp 227.729.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh jutatujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) menjadi Rp.O atau Nihil;2.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penerbitan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atauNilai Pabean SPKTNP04/WBC.06/2018 tanggal 16 Januari 2018 dimanaterdapat PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp227.729.000,00,00;dimana Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju atas penetapanTermohon Peninjauan Kembali terkait pembebanan tarif PPN sebesar10% dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan

Lagi pula penetapan kembali atas PPN terutang tidakdapat dilakukan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Kepabeanan karenafrase dalam rangka import tidak ada dalam ketentuan tersebut.

Putusan Nomor 460/B/PK/Pjk/2020perhitungan pajak yang seharusnya terutang menurut Pemohon Bandingadalah sebagai berikut: Keterangan Wali ajakRpEksporPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 114,227,909,259Penyerahan yang PPNnya tidak dipungutJumlah seluruh penyerahan 114,227,909,259Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri 11,422,790,926Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 38,239,486,707Dibayar dengan NPWP sendiriJumlah pajak yang dapat diperhitungkan 38,239,486,707Jumlah PPN Kurang/(Lebih

) Bayar (26,816,695,781)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 26 973,991,027PPN yang kurang dibayar/(Lebih) Bayar 157,295,246Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUPKenaikan Pasal 13 (3) KUP 157,295,246Sanksi Administrasi 157,295,246Jumlah PPN yang kurang (lebih) dibayar 314,590,492 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116476.16/2011/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 28 Maret

Putusan Nomor 460/B/PK/Pjk/2020Pajak yang tidak/kurang dibayar (Rp 26.258.149.862,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 26.973.991.027,00Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 715.841.165,00Sanksi administrasi: a.

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 715.841.165,00Jumlah PPN y.m.h. dibayar Rp 1.431.682.330,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 April 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 10 Juli 2019 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Juli2019;Menimbang, bahwa

Putusan Nomor 460/B/PK/Pjk/2020Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 715.841.165,00Sanksi administrasi: a.

sehubungan dengan pembayaran jasa ke luarnegeri dan membatalkan KEP/768/WPJ.19/2015 tanggal 23 April 2015.Sehingga perhitungan PPN yang masih harus dibayar menurut perhitunganHalaman 1 dari 9 halaman.

dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertinbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo koreksi DPP PPN sebesarHalaman 4 dari 9 halaman.

JumlahAtas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPNJumlah Seluruh Penyerahan0,000,000,0024.244.368.549,000,0024.244.368.549,00 Penghitungan PPN Kurang Bayar: 2.a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri2.424.436.855,00b. Dikurangi:b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 1.698.038.895,00b.5. Lainlain 0,00b.6. Jumlah 1.698.038.895,00c.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)726.397.960,003. Kelebihan Pajak yang sudaha. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 0.00b. Dikompensasikan ke masa pajak... (karena pembetulan) 0.00c. Jumlah0,00 4. PPN yang Kurang Dibayar726.397.960,00 5. jSanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP305.087.143,00 6.

Jumlah PPN yang masih harus dibayar 1.031.485.103,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut.78423/PP/M.IB/16/2016, tanggal O07 Desember 2016, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88880/PP/M.VB/16/2017, tanggal 15 November 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan alasan banding sebagai berikut:Bahwa alasan pengajuan Banding Pajak:a.bahwa PPN

Putusan Nomor 2023/B/PK/Pjk/2018kendaraan tersebut disewakan kepada pihak costumer PT DHL yangomzetnya terutang PPN;b. bahwa jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasanakhir hasil pemeriksaan sebesar SKP PPN September 2013 Rp250.001;c. bahwa jumlah tersebut sudah disetor tanggal 9 Juli 2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 14 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88880/PP/M.VB/16/2017, tanggal

Raya Pangeran Diponegoro KM 40, Jatimulya, Tambun, Bekasi, sehinggapajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut :DPP atas Penyerahan yang PPNnya Dipungut Sendiri Rp. 1.704.138.915DPP atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN Rp. 2.696.635.229Jumlah DPP Keseluruhan Rp. 4.400.774.144Pajak Keluaran Rp. 170.413.891Kredit Pajak : Pajak Masukan Rp. 261.266.063 Lainlain Rp. 1.608.590.172Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan Rp. 1.869.856.235Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Dibayar (Rp. 1.699.442.344)Dikompensasi

terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo bersifat yuridis fiskal yang telahdilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbangan hukumserta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehinggaMajelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum danmenguatkan Putusan Pengadilan Pajak a quo karena Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memisahkan armadakendaraan yang penyerahan yang terutang dan tidak terutang PPN

Putusan Nomor 2023/B/PK/Pjk/2018Pajak sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp250.000,00; dengan perincian sebagai berikut:DPP atas Penyerahan yang PPNnya Dipungut Sendiri Rp1.704.138.915DPP atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN Rp2.696.635.229Jumlah DPP Keseluruhan Rp4.400.774.144Pajak Keluaran Rp 170.413.891Kredit Pajak: Pajak Masukan Rp 261.266.063 Lainlain Rp1.608.590.172Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan Rp1.869.856.235Perhitungan PPN Kurang / (Lebih)

Pajak Yang TidakBenar Atas STP PPN tersebut dengan putusan "Menolak dan mempertahankanSTP PPN Nomor: 00753/107/02/609/06 tanggal 03022006 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2002 Sebesar Rp.592.933.583,";Penelitian Berkas :Bahwa prosedur Pemeriksaan oleh Terbanding (Pemeriksa Pajak KanwilJawa bagian Timur ) :Bahwa Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) diterbitkan tanggal 30Oktober 2003;Bahwa Penyerahan berkas peminjaman Dokumen yang diterima olehPemeriksa tanpa tanggal Penerimaan (Diterima

Apabila dilakukan penghitungan jangka waktu sejak permintaan datatersebut maka oenerbitan STP PPN dimaksud sudah mencapai 1 Tahun 3bulan.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dengan dasarpertimbangan adanya data yang belum diungkapkan dalam pengajuanpermohonan keberatan atas STP PPN Nomor: 00753/107/02/609/06 dan SKKeberatan STP PPN Nomor: KEP240/PJ.07/2007;2.

CIS atas STP PPN Nomor:00753/107/02/609/06 tanggal 03022006 yang seharusnya menjadi dasarKeputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP240/PJ.07/2007 tanggal 30 April 2007;5. Dengan data dan/atau keterangan yang belum diungkapkan semula, bahwaSTP PPN Nomor: 00753/107/02/609/06 tanggal 03022006 yang seharusnyamenjadi dasar Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP240/PJ.07/2007 tanggal30 April 2007, menjadi dipersengketakan kembali, sehingga atas PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put.34504/PP/M.

Oleh karena prosedur pemeriksaan pajak telah menyalahi prosedurpemeriksaan maka maka STP PPN KPP Surabaya Wonocolo Nomor:00753/107/02/609/06 dan SKP Keberatan STP PPN Dirjen Pajak Nomor:KEP240/PJ.07/2007 bukanlah penetapan pajak' terutang danpembayaran 50% atas STP PPN tidak mempunyai akibat hukum yangmengikat terhadap utang Pajak;. Bahwa surat Direktur Jenderal Pajak yang tidak mempertimbangkanalasan keberatan PT.

Kurang (Lebih) Bayar 2.191.102.555,00 0,00 2.191.102.555,00Sanksi Bunga 1.051.729.227,00 0,00) 1.051.729.227,00Sanksi Kenaikan 0,00 0,00 0,00Jumlah PPN ymh dibayar 3.242.831.782,00 0,00 3.242.831.782,00 LATAR BELAKANG1.

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yangterutang PPN : a.1 Ekspor a.2 Penyerahan yang PPNnya harusdipungut sendiri 211.911.025.551 a.3 Penyerahan yang PPNnya harusdipungut oleh Pemungut PPN a.4 Penyerahan yang PPNnya tidakdipungut a.5 Penyerahan yang dibebaskan daripengenaan PPN a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 221.911.025.551 b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yangtidak terutang PPN : c.

Dikurangi: b.1 PPN yang disetor dimuka dalamMasa Pajak yang sama b.2 Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan b.3 STP (pokok kurang bayar) b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri c. Diperhitungkan : c.1 SKPPLP d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan ;(b.6b.1)e. tad) Perhitungan PPN Kurang Bayar > 191.102.555 Kelebihan Pajak yang sudah : a. Dikompensasikan ke Masa Pajakberikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajakbeeen aes (Karena pembetulan) c.

ABK dengan imbalan sebesar 12% daripenjualan hasil produksi.3.10.Bahwa Hak atas Kuasa Pertambangan tidak termasuk jenisbarang yang tidak dikenakan PPN sebagaimana dimaksudPasal 4A ayat (2) UU PPN juncto. Peraturan Pemerintah Nomor144 Tahun 2000.3.11.Bahwa berdasarkan Pasal 1A ayat (1) juncto. Pasal 4 huruf aUU PPN, penyerahan hak Kuasa Pertambangan oleh TermohonHalaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 2071/B/PK/PJK/2017Peninjauan Kembali kepada PT.

ABK karena PerjanjianKerjasama termasuk dalam pengertian penyerahan BarangKena Pajak yang dikenakan PPN.3.12.Bahwa pernyataan Termohon Peninjauan Kembali bahwadalam pembagian hasil kerjasama eksplorasi dan eksploitasi,pembagian hasil dilakukan dalam bentuk penyerahan hasilproduksi batubara. Mengingat batubara bukan merupakan BKPberdasarkan PP No. 144 Tahun 2000, maka penyerahanbatubara dalam proses bagi hasil tersebut tidak termasuk yangdikenakan PPN adalah tidak benar.3.13.

Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 0 0 0a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0 0 0a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0 0 0a.6. Jumlah (a.1+a2+a3+a.4+a.5) 5.734.488.757 6.682.089.213 6.082.089.213b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0 770.875.810.239 770.875.810.239c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b) 5.734.488.757 777.557.899.452 776.957.899.452~ d.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x1.a.2fatauld7) 9 8 te 573.448.868 668.208.921 & 608.208.921 jb Dikurangi: eee ee eee ee bee eeeb:1,PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yangsama OY Oe 0. b.2, Palak Masukan yang dapat diperhitungkan fe i QO. B:5. STP (pokok kurangbayar) fe Oe ae 0.... D4 Dibayardengan.NPWP sendin ele S7S.A08.868 S78.448.868 2 B/S AA8.E6BbS.

PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) 5. Sanksi administrasi :Bunga Pasal 13 (2) KUP Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Bunga Pasal 13 (5) KUP Kenaikan Pasal 13A KUP Kenaikan Pasal 17C (5) KUP Kenaikan Pasal 170 (5) KUP Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN . Jumlah (atb+c+d+et+f+g) sa*>oo200 6.

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan 0,00 d.

Putusan Nomor 2502/B/PK/Pjk/2020obyek yang terutang PPN.

Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang 0,00PPNc. Jumlah Seluruh Penyerahan 0,00 d.

Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN 10.536.948.040,00Penghitungan PPN Kurang Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 1.053.694.804,00b. Dikurangi: Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 1.053.694.804,00 Halaman 8 dari 10 halaman.