anakPara Pemohon dinyatakan dalam keadaan sehat, serta berdasarkan hasilpengamatan Hakim di persidangan, maka Hakim berpendapat anak ParaPemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberiandispensasi kawin pada anak para Para Pemohon patut untuk dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek anak Para Pemohon telah luluspendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebagaimana amanat Pasal 6ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas

. :422/42/SMA.2/II/2013 pada tanggal 23 Februari 2013 karena bertentangandengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, Tergugatmelanggar Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak dan UU No. 20 Tahun 2013 tentang SISDIKNAS Pasal11 ayat (1) dan Perda Provinsi NTT No. 7 Tahun 2012 tentangPerlindungan Anak, Pasal 31 PERDA menyatakan anak yang berhadapandengan hukum, anak yang mengalami kehamilan di luar pernikahan dananak penularan HIV/AIDS dilindungi hakhaknya guna

Penetapan No. 86/Pdt.P/2021/PA.NgpMenimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan anak Para Pemohontelah lulus pendidikan sekolah menengah atas sebagaimana amanat Pasal 6ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas) terkait wajib belajar sembilan tahun telah terpenuhi,sehingga anak para Pemohon telah mempunyai bekal keilmuan yang cukup;Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calonSuaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya

berpendapat anak ParaPemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberiandispensasi kawin pada anak para Para Pemohon patut untuk dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek anak Para Pemohon telah luluspendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebagaiamana keterangan paraPemohon, anaka para Pemohon, dan calon suami anak para Pemohon, sertabukti P.8, sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas

Penetapan No. 82/Pdt.P/2021/PA.Ngp6 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas) terkait wajib belajar sembilan tahun telah terpenuhi,sehingga anak para Pemohon telah mempunyai bekal keilmuan yang cukup;Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calonsuaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaandari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui olehorang tua masingmasing calon mempelai bahkan sebagai

sebgaimana fakta persidangan anakPara Pemohon dalam keadaan sehat serta berdasarkan hasil pengamatanHakim di persidangan, maka anak Para Pemohon dalam keadaan sehat baikfisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak paraPara Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan anak Para Pemohontelah lulus pendidikan sekolah menengah atas sebagaimana amanat Pasal 6ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas

anakPara Pemohon dinyatakan dalam keadaan sehat, serta berdasarkan hasilpengamatan Hakim di persidangan, maka Hakim berpendapat anak ParaPemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberiandispensasi kawin pada anak para Para Pemohon patut untuk dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek anak Para Pemohon telah luluspendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebagaimana amanat Pasal 6 ayat(1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Sisdiknas

Penetapan No. 88/Pdt.P/2021/PA.Ngptelah lulus pendidikan sekolah menengah pertama sebagaimana amanat Pasal6 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas) terkait wajib belajar sembilan tahun telah terpenuhi,sehingga anak para Pemohon telah mempunyai bekal keilmuan yang cukup;Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calonsuaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaandari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung

Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (UndangUndang Sisdiknas) menyatakan bahwapenyelenggaraan pendidikan, baik akademik, profesi, dan vokasiadalah lembaga pendidikan tinggi yang dinyatakan berhak untukmenyelenggarakannya oleh pemerintah, sehingga pemberian gelarakademik, profesi, dan vokasi diberikan oleh lembaga Pendidikanyang menyelenggarakan program Pendidikan profesi.

Bahwa justru perbuatan Penggugat telah memenuhi unsurunsur yang diatur dalam UndangUndang Perlindungan Anak Jo.UndangUndang Sisdiknas dan peraturan terkait pendidikan; d. Bahwa karena sejak tanggal 14 Pebruari 2018 anak Penggugattelah dikembalikan kepada orang tuanya maka anak Penggugatsudah tidak dapat bersekolah lagi di SMA Negeri 1 Semarang,dan Tergugat mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalilnyadi posita 21, posita 22 dan posita 26; e.

Bahwa penerbitan KTUN objek sengketa telah memenuhi asasasas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan, karenasebelum terbitnya KTUN objek sengketa Tergugat telah melakukaninvestigasi, koordinasi, dengan unsurunsur terkait Sesuai ketentuanperaturan perundangundangan (UU Sisdiknas, UndangUndangNomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, PeraturanPemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, PermendikbudNomor 82 Tahun 2015 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990tentang Pendidikan Dasar,

fakta persidangan anakPara Pemohon dalam keadaan sehat serta berdasarkan hasil pengamatanHakim di persidangan, maka anak Para Pemohon dalam keadaan sehat baikfisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak paraPara Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek pendidikan anak Para ParaPemohon telah lulus pendidikan sekolah menengah pertama sebagaimanaamanat Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas

anakPara Pemohon dinyatakan dalam keadaan sehat, serta berdasarkan hasilpengamatan Hakim di persidangan, maka Hakim berpendapat anak ParaPemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberiandispensasi kawin pada anak para Para Pemohon patut untuk dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek anak Para Pemohon telah luluspendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebagaimana amanat Pasal 6ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Sisdiknas

anakPara Pemohon dinyatakan dalam keadaan sehat, serta berdasarkan hasilpengamatan Hakim di persidangan, maka Hakim berpendapat anak ParaPemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberiandispensasi kawin pada anak para Para Pemohon patut untuk dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek anak Para Pemohon telah luluspendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebagaimana amanat Pasal 6 ayat(1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Sisdiknas

UndangUndang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 20013 Pasal 1Pemenuhan Hak Pendidikan Anak ialah perjuangan sadar dan bersiklus untukmewujudkan suasana berguru dan proses pembelajaran semoga penerima didikpada usia anak secara aktif membuatkan potensi dirinya untuk memilikikekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, adatmulia, serta keterampilan yang diharapkan dirinya, masyarakat, bangsa danN@ Qala ; == n= nana nnn nn nnn nnn nnn enn nnn nnn nnn nnn nnn nncenceeUndang Undang

Penetapan No. 33/Pdt.P/2021/PA.Ngpanak para Pemohon maka sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)terkait wajib belajar sembilan tahun telah terpenuhi, sehingga anak paraPemohon telah mempunyai bekal keilmuan yang cukup;Menimbang, bawah apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suamanak Para Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan penghasilan untukmembiayai rumah tangganya kedepan, sehingga calon suami dianggap dapatbertanggung

Penetapan No. 68/Padt.P/2021/PA.Ngptelah lulus pendidikan sekolah dasar dan calon suami anak para Pemohon telahlulus pendidikan sekolah menengah atas sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1)UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Sisdiknas) terkait wajib belajar sembilan tahun telah terpenuhi, sehingga anakpara Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah mempunyai bekalkeilmuan yang cukup;Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calonsuaminya merupakan kehendak

Sebab berbe4da kondisi dan aturannya pada tahun1986/1989, pada saat Terdakwa sekolah dengan persyaratan setelah UUNo. 22 tahun 2003 tentang Sisdiknas (pengganti UU No. 2 tahun 1989) ;7.

, tenaga kependidikan,aparat yang menangani perlindungan anak adalah bersifat alternatif, artinya jikasalah satu unsur terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Tot.Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang guru di SDN 037 DesaAdang Jaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser NomorSK.823.3/Bid.1.2170/BKD/2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai NegeriSipil;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU No. 20 tahun 2003tentang Sisdiknas

Hal senada juga diamanahkan dalam ketentuanpasal 3, UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, yaitu Pendidikan nasionalbertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusiaSCULURNYG, woeeeseeeseceseeeeneees .

Hal senada juga diamanahkan dalam ketentuanpasal 3, UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, yaitu Pendidikan nasionalbertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusiaSeUutUANYA, ......eeceeeeeeeeeees ~ Dan bahkan jauh sebelumnya untuk kepentingan perlindunganhakhak anak, negara Indonesia melalui Kepres No. 36 tanggal 25 Agustus 1990 telahmeratifikasi Konvensi Hak Anak ( convention on the right of the child /CRC )merupakan Resolusi PBB Nomor : 44/ 25tanggal 5 Desember 1989 ; Menimbang