arti carapemilikan tanah dengan itikad baik ;Bahwa namun tanah tersebut pernah terjadi sengketa/gugatan diPengadilan Negeri Tuban dengan register No. 19/Pdt.G/1985/PN.TBN, yangmana mestinya gugatan para Penggugat tersebut diyatakan ditolak olehPengadilan Negeri Tuban, dikarenakan materi gugatan kabur, disebabkanTergugat tidak lengkap yaitu hanya satu Tergugat atau Tergugat yakni Dasihdan yang semestinya Tergugatnya lebih dari satu, selain itu Penggugat sengajamemutar balik fakta mengenai asal usul tanah

sengketa (obyek sengketa) ;Bahwa pernah yang kali kKedua dengan obyek maupun subyek yangsama dengan gugatan No. 34/Pdt/G/1986/PN.TBN yang mana kedua gugatanmengenai putusannya tidak pernah dikirim/diberitahu/dimengerti danseterusnya oleh Tergugat (Dasih) malah kemudian disusul dengan adanyapelaksanaan eksekusi tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu sehinggapelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam register No. 7/Eks/1987 sangatmerugikan Tergugat yang saat ini Penggugat ;Bahwa setelah eksekusi

sengketa yang sah, sebagaimanayang dimiliki oleh para Penggugat, begitu pula para Tergugat dalampersidangan juga tidak dapat mengajukan saksisaksi guna menguatkan dalilbantahannya atas gugatan para Penggugat ; Bahwa Majelis Hakim dalam mengambil putusan dalam perkara ini tidakpernah memperhatikan buktibukti yang dimiliki oleh para Penggugatsebagaimana yang telah diajukan dalam persidangan ; Bahwa Majelis Hakim dalam mengambil putusan dalam perkara ini tidakpernah mempertimbangkan saksisaksi yang

tersebut ; Bahwa perkara ini tidak dapat dikatakan nebis in idem, karena subyekperkara ini lain dengan subyek perkara yang dulu, yaitu perkara yang duluNo. 19/Pdt.G/1985/PN.TBN dan Nomor 34/Pdt.G/1986/PN.TBN Ponirahsebagai Penggugat, akan tetapi dalam perkara nomor 05/Pdt.G/1999/PN.TBN Ponirah tidak ikut digugat atau Ponirah tidak ikut dalam perkara ini ; Bahwa Majelis Hakim mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa sudahmempunyai status tertentu berdasarkan putusan Pengadilan, akan tetapiterbukti tanah

sengketa tersebut dalam bukti kepemilikan tersebut masih atasnama Dasih (Penggugat) dalam hal ini tercantum dalam buku C dan buku BDesa setempat ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat : Bahwa Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negerisudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku sebab subyek dan obyek sengketa dalam perkara ini sama dengansubyek dan obyek perkara terdahulu di mana tanah sengketa telah diberistatus hukum

No.456 K/AG/2007bahwa para Penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketamerasa sangat terkejut dan kaget dengan adanya perbuatan dan tindakanpewakafan tanah sengketa milik para Penggugat tersebut dilakukan olehalmarhum Haji Mukhtar tersebut.

sengketa tersebut yang dilakukan olehorang yang bukan pemiliknya (H.

Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tidak melaksanakanhukum sebagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dalam pertimbanganhukumnya pada halaman empat yang berbunyi : Menimbang bahwa paraPenggugat tidak memiliki kapasitas terhadap tanah sengketa maka masalahsah/tidaknya perwakafan terhadap tanah sengketa tidak perlu lagidipertimbangkan, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi pokokgugatan (materi pokok) gugatan

No.456 K/AG/2007bahwa para Penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketamerasa sangat terkejut dan kaget dengan adanya perbuatan dan tindakanpewakafan tanah sengketa milik para Penggugat tersebut dilakukan olehalmarhum Haji Mukhtar tersebut.

sengketa tersebut yang dilakukan olehorang yang bukan pemiliknya (H.

Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tidak melaksanakanhukum sebagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dalam pertimbanganhukumnya pada halaman empat yang berbunyi : Menimbang bahwa paraPenggugat tidak memiliki kapasitas terhadap tanah sengketa maka masalahsah/tidaknya perwakafan terhadap tanah sengketa tidak perlu lagidipertimbangkan, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi pokokgugatan (materi pokok) gugatan

No.456 K/AG/2007bahwa para Penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketamerasa sangat terkejut dan kaget dengan adanya perbuatan dan tindakanpewakafan tanah sengketa milik para Penggugat tersebut dilakukan olehalmarhum Haji Mukhtar tersebut.

sengketa tersebut yang dilakukan olehorang yang bukan pemiliknya (H.

Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta krar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tidak melaksanakanhukum sebagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dalam pertimbanganhukumnya pada halaman empat yang berbunyi : Menimbang bahwa paraPenggugat tidak memiliki kapasitas terhadap tanah sengketa maka masalahsah/tidaknya perwakafan terhadap tanah sengketa tidak perlu lagidipertimbangkan, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi pokokgugatan (materi pokok) gugatan

No.456 K/AG/2007bahwa para Penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketamerasa sangat terkejut dan kaget dengan adanya perbuatan dan tindakanpewakafan tanah sengketa milik para Penggugat tersebut dilakukan olehalmarhum Haji Mukhtar tersebut.

sengketa tersebut yang dilakukan olehorang yang bukan pemiliknya (H.

Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tidak melaksanakanhukum sebagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dalam pertimbanganhukumnya pada halaman empat yang berbunyi : Menimbang bahwa paraPenggugat tidak memiliki kapasitas terhadap tanah sengketa maka masalahsah/tidaknya perwakafan terhadap tanah sengketa tidak perlu lagidipertimbangkan, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi pokokgugatan (materi pokok) gugatan

Rewa bin Mannarima)meninggal dunia pada tahun 1993 tersebut, maka tanah sengketa lalu jatuhwaris dan menjadi hak milik yang sah dari PenggugatPenggugat sampaipada saat ini;Demikian pula pajak/PBB dari Tanah Sengketa sampai pada saat inisepenuhnya dibayar dan dilunasi setiap tahunnya oleh PenggugatPenggugat dan tetap atas nama Mappakanro Dg. Rewa (ayah PenggugatPenggugat);Bahwa ayah PenggugatPenggugat tersebut mempunyai seorang saudaraperempuan yang bernama Samima Dg. Ngugi, di mana Samima Dg.

Ngugi meninggal dunia, maka tanah sengketa dengan tanpasyarat dikembalikan kepada ayah PenggugatPenggugat atau ahli warisnyain casu PenggugatPenggugat pada saat ini;Bahwa setelah tanah sengketa dipinjamkan oleh ayah PenggugatPenggugat kepada Samima Dg. Ngugi, maka ia lalu menunjuk penggarapyang bernama Rajja Dg. Kawang untuk mengerjakan tanah sengketatersebut dan hasilnya kemudian diberikan kepada Samima Dg.

Lallo bin Jalil mengklaimdan menguasai tanah sengketa dengan alasan tanah sengketa diberikanoleh Samima Dg. Ngugi kepada mereka;Bahwa alasan Tergugat dan Tergugat Il tersebut adalah sama sekali tidakbenar, sebab tanah sengketa bukanlah milik Samima Dg. Ngugi danSamima Dg. Ngugi sama sekali tidak berhak untuk memberikan tanahsengketa kepada TergugatTergugat. Apalagi tanah sengketa tersebutsampai saat ini masih tetap atas nama ayah PenggugatPenggugatHal. 3 dari 11 Hal.

Rewa bin Mannarima Almarhum;Bahwa karena Tergugat dan Tergugat Il baik secara sendirisendirimaupun secara bersamasama telah mengklaim dan menguasai tanahsengketa dengan tanpa hak melawan hukum, maka adalah berdasar danberalasan hukum untuk menghukum Tergugat dan Tergugat II tersebutmengembalikan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugatpenggugat dalam keadaan bebas, kosong, utuh dan sempurna dengantanpa syarat;Bahwa untuk menjamin agar tanah sengketa di dalam perkara ini tidakdialinkan oleh

YULIAH P. di muka persidangan maka dapatdiperoleh fakta bahwa asal usul tanah sengketa dari neneknya orangtua saksi yaitu Dg.

No.456 K/AG/2007bahwa para Penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketamerasa sangat terkejut dan kaget dengan adanya perbuatan dan tindakanpewakafan tanah sengketa milik para Penggugat tersebut dilakukan olehalmarhum Haji Mukhtar tersebut.

sengketa tersebut yang dilakukan olehorang yang bukan pemiliknya (H.

Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta krar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tidak melaksanakanhukum sebagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dalam pertimbanganhukumnya pada halaman empat yang berbunyi : Menimbang bahwa paraPenggugat tidak memiliki kapasitas terhadap tanah sengketa maka masalahsah/tidaknya perwakafan terhadap tanah sengketa tidak perlu lagidipertimbangkan, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi pokokgugatan (materi pokok) gugatan

No.456 K/AG/2007bahwa para Penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketamerasa sangat terkejut dan kaget dengan adanya perbuatan dan tindakanpewakafan tanah sengketa milik para Penggugat tersebut dilakukan olehalmarhum Haji Mukhtar tersebut.

sengketa tersebut yang dilakukan olehorang yang bukan pemiliknya (H.

Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta krar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tidak melaksanakanhukum sebagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dalam pertimbanganhukumnya pada halaman empat yang berbunyi : Menimbang bahwa paraPenggugat tidak memiliki kapasitas terhadap tanah sengketa maka masalahsah/tidaknya perwakafan terhadap tanah sengketa tidak perlu lagidipertimbangkan, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi pokokgugatan (materi pokok) gugatan

No.456 K/AG/2007bahwa para Penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketamerasa sangat terkejut dan kaget dengan adanya perbuatan dan tindakanpewakafan tanah sengketa milik para Penggugat tersebut dilakukan olehalmarhum Haji Mukhtar tersebut.

sengketa tersebut yang dilakukan olehorang yang bukan pemiliknya (H.

Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta krar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tidak melaksanakanhukum sebagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dalam pertimbanganhukumnya pada halaman empat yang berbunyi : Menimbang bahwa paraPenggugat tidak memiliki kapasitas terhadap tanah sengketa maka masalahsah/tidaknya perwakafan terhadap tanah sengketa tidak perlu lagidipertimbangkan, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi pokokgugatan (materi pokok) gugatan

perkara a quo danmenyatakan putusan tidak dapat diterima (niet ontvankeiijk verklard) ;Bahwa pertimbangan hukum judex facti keliru bahwa gugatan a quo adalahvolledig (Ssempurna), dan gugatan didasarkan atas penguasaan danpengelolahan tanah perkebunan sesuai dengan surat bukti P1 yaitu suratdari Kepala Direktorat Penguasaan Hakhak tanggai 19 Januari 1963 yangoleh judex facti, para Pemohon Kasasi/para Penggugat belum mempunyaikekuatan hukum untuk menyatakan para Pemohon Kasasi/para Penggugatberhak atas tanah

sengketa, karena surat tersebut harus ada tindak lanjutnyadan bahwa tindak lanjut surat itu tidak ada, karena memang ada pihak lainyang lebih berhak atas tanah tersebut (Vide halaman 43 putusan Hakimtingkat pertama) Dengan demikian dari bunyi gugatan a quo telah nyata padaPengadilan, bahwa posita tidak membenarkan petitum, tuntutan, makagugatan akan tidak diterima (niet oiitvankelijk verklaard) beralasan (pasal 125Hal. 11 dari 13 hal.

No.456 K/AG/2007bahwa para Penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketamerasa sangat terkejut dan kaget dengan adanya perbuatan dan tindakanpewakafan tanah sengketa milik para Penggugat tersebut dilakukan olehalmarhum Haji Mukhtar tersebut.

sengketa tersebut yang dilakukan olehorang yang bukan pemiliknya (H.

Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta krar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tidak melaksanakanhukum sebagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dalam pertimbanganhukumnya pada halaman empat yang berbunyi : Menimbang bahwa paraPenggugat tidak memiliki kapasitas terhadap tanah sengketa maka masalahsah/tidaknya perwakafan terhadap tanah sengketa tidak perlu lagidipertimbangkan, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi pokokgugatan (materi pokok) gugatan

sengketa sebelum tahun 1980 secaraberturutturut dan dimana sewaktu Pembantah mengajukan permohonan untukmemperoleh Sertifikat atas tanah sengketa yaitu Hak Guna Bangunan No.103/Cikampek Kota bersamasama dengan Ny.Telly Herawati dan kawankawanterlebih dahulu Pembantah melengkapi syaratsyarat untuk itu dengan melaluiprosedur hokum yang berlaku diantaranya terlebih dahulu) melakukanpengumuman baik Kantor maupun melalui Surat Kabar/Media Massa yaitu : Pengumuman pertama dilakukan melalui Kantor Desa

sengketa milikPembantah tersebut, pelaksanaan Sita tersebut berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Karawang No.57/Pen/1997/PN.Krw. jo No.385/Pdt/G/1993/PN.JakPus jo No.099/1997.

sengketa milik pembantah ataspermohonan Terbantah , Pembantah sangatlah dirugikan dan di manaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru meminta bantuan Pengadilan NegeriKarawang guna melaksanakan Sita Eksekusi atas tanah sengketa tanpa menelititerlebih dahulu mengenai status obyek sengketa tersebut, karena obyek sengketatersebut telah terbit sertifikat Hak Guna Bangunan yang baru yang prosesnyasesuai dengan Peraturan Hukum yang berlaku untuk itu, di mana jelasjelas tanahsengketa tersebut adalah

milik Pembantah sah menurut hukum dan tidak adahubungannya dengan perkara perdata antara Terbantah lawan Terbantah Ill, IVdan V di mana Pembantah tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara tersebut,sehingga akibatnya tidak dapat dibebankan kepada tanah sengketa milikPembantah sebab bukan obyek perkaranya ;Hal 4 dari 11 hal Put.No.177 PK/Pdt/2004Bahwa dengan demikian Penetapan Ketua Pengadilan Negeri JakartaPusat No.099/1997.

Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Karawang untuk mengangkat Sita Eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1998dengan Berita Acara Pensitaan Eksekusi No.385/Pdt/G/1993/PN.Jak.Pus jo No.099/1997.Eks., atas tanah sengketa ;9 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu walaupun adaverzet, banding maupun Kasasi ;10. Menghukum para Terbantah untuk membayar biaya perkara yang hinggasekarang ditaksir sebesar Rp.134.000, (seratus tiga puluh empat riburupiah) ;11.

No.456 K/AG/2007bahwa para Penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketamerasa sangat terkejut dan kaget dengan adanya perbuatan dan tindakanpewakafan tanah sengketa milik para Penggugat tersebut dilakukan olehalmarhum Haji Mukhtar tersebut.

sengketa tersebut yang dilakukan olehorang yang bukan pemiliknya (H.

Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta krar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tidak melaksanakanhukum sebagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dalam pertimbanganhukumnya pada halaman empat yang berbunyi : Menimbang bahwa paraPenggugat tidak memiliki kapasitas terhadap tanah sengketa maka masalahsah/tidaknya perwakafan terhadap tanah sengketa tidak perlu lagidipertimbangkan, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi pokokgugatan (materi pokok) gugatan

Sertifikat HakMilik No. 346 Desa Temukus atas nama: Ketut Wirta (Penggugat) denganbatasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara : tanah duwe/milik Pura Labuhan Aji ; Sebelah Timur : tanah duwe/milik Pura Labuhan Aji ; Sebelah Selatan : Jalan Raya Seririt Singaraja ; Sebelah Barat : tanah milik Muhamad Eban dan Aminulah ;Yang diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah, selanjutnya disebut tanahsengketa ;bahwa Penggugat membeli tanah sengketa tersebut berdasarkan AktaJual Beli No. 53/2005 tanggal 28

No. 2871 K/Pdt/2008bahwa setelah Penggugat membeli tanah sengketa tersebut, kemudiansampai dengan proses peralihan hak dalam sertifikat semula atas namaTergugat menjadi atas nama Penggugat, sampai saat ini Penggugat belum bisamenempati tanah sengketa karena Tergugat tidak mau menyerahkan dan tidakmau pindah dari tanah sengketa tanpa alasan yang sah ;bahwa upaya kekeluargaan telah berkalikali dilakukan oleh Penggugat,tetapi Tergugat tanpa alas hukum yang sah tetap menempati tanah sengketadan tidak

mau menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat ;bahwa perbuatan Tergugat yang menempati tanah sengketa tanpa alashak yang sah adalah perbuatan yang melawan hak dan sangat merugikanPenggugat ;bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hakmaka sebagai konsekwensinya Tergugat dan atau siapa saja yang memperolehhak dari padanya harus segera mengakhiri penguasaan, penghunian denganmeninggalkan tanah sengketa beserta rumah yang kemudian menyerahkandalam keadaan kosong dan lasia kepada

Namun jika dihubungkan dengan Pasal 3dan pasal 4 Perjanjian Kerja Sama tanggal 1732004 dan Pasal 1,2,3,4dan 5 Perjanjian Penanaman Modal Kerjasama Akta No. 8 tanggal 1942004, jelasjelas kedua akta tersebut merupakan dasar timbulnya SuratKuasa menjual yaitu Akta Menjual No. 7 tanggal 1732004; Sehinggakedua Akta Perjanjian tersebut semestinya harus dipertimbangkan dalammemutus perkara a quo ;Bahwa menurut hukum, semestinya sebelum tanah sengketa dijual olehKetut Santi kepada Ketut Wirta atas dasar

sengketa kepada orangtuanya sendiri yaitu Penggugat/Termohon Kasasi dengan harga yangtidak wajar, dan tidak pernah memberitahukan sebelumnya kepadapemiliki tanah yaitu Tergugat/Pemohon Kasasi dan secara hukum jelasjelas jual beli tersebut adalah jual beli yang cacat hukum ;Bahwa Ketut Santi menjual tanah sengketa kepada ayahnya: KetutWirta/Penggugat/Termohon Kasasi seharga Rp. 43.500.000, (empatHal. 5 dari 8 hal.

sengketa, dalam keadaan baikbaik Penggugatsudah membangun sebuah rumah darurat untuk milik pribadi dengan dasarsemen, dinding pelepah dan atap daun gewang dan sampai sekarang masihada meskipun sering menemui tukar daun atasnya dan lainlain yang rumahtersebut dibangun pada tahun 1959 ;Bahwa dengan jelas Penggugat sudah diatas tanah sengketa dan punyarumah tinggal sendiri sejak tahun 1959 sampai sekarang menjadi sengketa ;Hal. 1 dari 5 hal.

No. 130 PK/Pdt/2000Bahwa sebagai warga Desa sebelum Penggugat, ialah lakilaki LesarusSaudale, yang duduk mendahului diatas tanah sengketa dengan punya rumahsendiri, rumah tersebut sudah roboh pada tahun 1960 ;Bahwa Lesarus Saudale, adalah keluarga sepupu terdekat dengan Penggugat, Lesarus Saudale kemudian meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus1973 dikubur di Boto Tengah ;Bahwa tanah sengketa dalam keadaan baikbaik Lesarus Saudale,sudah menyerahkan kepada Penggugat didalam sekitar tahun 1959 dan

diamdiam Penggugat memang dirayu Tergugat hingga duduk serumahsebagai suami isteri secara concubinat/tanpa pengesahan Badan Hukum yangberkuasa dan hanya cukup alasan hubungan bathin, menurut kata rayuanTergugat ;Bahwa dengan hubungan perkawinan tersebut, dari Penggugat sudahmenyerahkan segala urusan yang menyangkut atas tanah sengketa kepadaTergugat sebagai suami Penggugat, dengan alasan penyerahan hak pengurusan atas tanah sengketa, hingga sekitar tahun 1962 Tergugat sebagai suamiPenggugat melapor

sengketa kepada Penggugat dan memberitahu bahwa Tergugat akanHal. 2 dari 5 hal.

No. 130 PK/Pdt/2000pergi ke Jawa, kemudian Penggugat pergi ke lokasi dan langsung tinggaldengan memperbaiki rumah yang sudah rusak didalam tanah sengketa ;Bahwa pada tanggal 11 Nopember 1990 Tergugat datang lagi langsungmasuk rumah sambil melihat keadaan kemudian menyatakan rumah dan tanahbukan milik Penggugat melainkan milik Tergugat sudah sejak lama, kemudianPenggugat diusir dari rumah dan tanah sengketa ;Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatanmelawan hak dan melanggar

No.456 K/AG/2007bahwa para Penggugat sebagai pemilik sah tanah ladang sengketamerasa sangat terkejut dan kaget dengan adanya perbuatan dan tindakanpewakafan tanah sengketa milik para Penggugat tersebut dilakukan olehalmarhum Haji Mukhtar tersebut.

sengketa tersebut yang dilakukan olehorang yang bukan pemiliknya (H.

Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta krar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, No. 21/Pdt.G/2007/PTA.MTR. tidak melaksanakanhukum sebagaimana mestinya hal ini dapat dilihat dalam pertimbanganhukumnya pada halaman empat yang berbunyi : Menimbang bahwa paraPenggugat tidak memiliki kapasitas terhadap tanah sengketa maka masalahsah/tidaknya perwakafan terhadap tanah sengketa tidak perlu lagidipertimbangkan, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi pokokgugatan (materi pokok) gugatan

bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangpara Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidanganPengadilan Negeri Kotamobagu pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa obyek sengketa sekarang telah dikuasai secara melawanhukum oleh para Tergugat;Bahwa yang menjadi pokok gugatan/ sengketa adalah sebidang tanahsawah seluas kurang lebih 2,5 Ha. yang letak dan batas batasnyasebagaimana tersebut dalam gugatan;Bahwa tanah

sengketa adalah harta peninggalan dari kakek Penggugatyang bernama HULA dan isterinya bernama NANGGOH U (alm) hasilHal. 1 dari 9 hal.

permohonan Provisi;e Menghukum kepada para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatanpengolahan terhadap obyek tanah sengketa terhitung sejak putusanprovisi ini;e Menyatakan bahwa Penggugat terhitung sejak putusan dalam provisi iniyang paling berhak untuk melakukan kegiatan terhadap tanah sengketa;Dalam Primair :1.

Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum atas tanah sengketa ter sebut;Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1537 K/Pdt/20066. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat yangmenikmati dan menguasai obyek sengketa tersebut, Penggugat telahsangat dirugikan atas haknya terhadap obyek sengketa tersebut ;7. Menghukum kepada para Tergugat untuk menyerahkan obyek tanahsengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;8.

Menghukum kepada para Tergugat untuk tunduk dan takluk dalamputusan ini;10.Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yangtimbul dalam perkara ini;Dalam Subsidair :Mohon keadilan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Bahwa dalam gugatan tidak disebutkan dengan jelas hubungan hukumatau keterkaitan antara tanah sengketa dengan para Tergugat, khususny aTergugat Il, Ill dan IV, dengan demikian