-------------------------------------------M E N G A D I L I---------------------------------------

DALAM EKSEPSI:

• Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Tenggang waktu (daluwarsa) ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.370.000,- (Dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

atasnamaHENDY RIMBA (vide bukti: P49 =T1=TII Int2);Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat tersebut, padapokoknya Penggugat memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketatersebut di atas;59Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 9 Juli 2019, dan dalam suratJawabannya tersebut Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut,gugatan lewat waktu (daluwarsa), penggugat tidak memiliki kapasitas

exceptie);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IlIntervensi juga telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 9 Juli 2019 dandalam jawaban tersebut Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa Penggugat tidakmemiliki hubungan hukum dengan tanah yang tersebut dalam objek sengketa a quo;Menimbang, bahwa terhadap eksepsieksepsi Tergugat dan Tergugat IlIntervensi tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan EksepsiTergugat mengenai gugatan lewat waktu (daluwarsa

berdasarkan Pasal 55 UU PeradilanTata Usaha Negara serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November1994 dan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat telahmelebihi jangka waktu yang diatur dalam Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara,maka eksepsi Tergugat mengenai jangka waktu (daluwarsa) beralasan hukum untukdinyatakan diterima;Menimbang, bahwa oleh

karena eksepsi Tergugat mengenai jangka waktu(daluwarsa) telah dinyatakan diterima, maka eksepsi Tergugat lainnya serta eksepsiTergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;DALAM POKOK SENGKETAMenimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai jangka waktu(daluwarsa) diterima, maka selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidakditerima, maka pokok sengketa dalam perkara a quo tidak perlu untuk dipertimbangkanlagi

UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, jo UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986,UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sertaperaturan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;MENGADILI DALAM EKSEPSI: Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Tenggang waktu (daluwarsa) ;DALAM POKOK PERKARA:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;2.

Jadi Majelis Hakim TingkatPertama tidak dapat secara cermat memperjelas daluwarsa yangmana yang menjadi pertimbangannya sehingga gugatan perkara aquo ditolak karena alasan daluwarsa;3.

Akan tetapi sekali lagi Majelis Hakim Tingkat Pertamatidak mempertimbangkannya secara tuntas, sehinggatercampuraduklah pemahaman daluwarsa dalam perkara a quo.Menurut Para Pembanding, daluwarsa untuk memperoleh sesuatutersebut diperuntukan bagi Terbanding !

6 putusan perkara a quo, maka Majelis Hakim TingkatPertama harusnya juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 1948KUHPerdata yang menyatakan: "Ada pelepasan daluwarsa yangdilakukan dengan tegas, dan ada pelepasan daluwarsa yangterjadi secara diamdiam.

Bahwa jika melihat konsep daluwarsa yang dipilin oleh Majelis HakimTingkat Pertama di atas adalah daluwarsa untuk memperolehsesuatu, dan bukan terkait dengan daluwarsa untuk dibebaskan darisuatu perikatan. Hal ini sesuai dengan permintaan dari Terbanding dan Terbanding II di dalam Jawabannya yang mencantumkan dasarPasal 1955 KUHPerdata, yang berarti terdapat eksepsi daluwarsaoleh karena penguasaan yang mengakibatkan perolehan hak denganjalan daluwarsa.

Sedangkan Pasal 1950KUHPerdata menyebutkan : Hakim tidak diperbolehkan karenajabatannya menggunakan upaya daluwarsa, hal ini dijelaskan olehYahya Harahap* bahwa hakim secara ex officio atau oleh karenajabatannya memutuskan terkait daluwarsa jika diajukan oleh pihaktergugat sebagai eksepsi. Sedangkan eksepsi yang diajukan olehTerbanding dan Terbanding II dalam perkara ini adalah terkaitdaluwarsa untuk memperoleh sesuatu, bukan daluwarsa untukdibebaskan dari Suatu perikatan;6.

;MEDIASI :b Seandainya juga benar (quod non) bahwa faktor "daluwarsa"kemudian dijadikan Tergugat sebagai '"Sikap" berikutnya,pertanyaannya adalah: ketentuan apakah yang dijadikan dasar olehTergugat untuk menyebutkan bahwa tuntutan Para Penggugat telah"daluwarsa" karena dalam Risalah Bipartit tersebut, Tergugat hanyamengatakan "adanya daluwarsa" tanpa menyebutkan dasar hukumnya(apakah PK, PP, PKB atau UndangUndang).

Selanjutnya menurut Tergugat, bahwaTuntutan ke11 Pekerja telah daluwarsa hanya 3 orang Pekerja sajayang belum daluwarsa yaitu: Basuki (Penggugat V), Tanda Atullo Nduru(Penggugat X) dan Drs. Triwarso Budi (Penggugat XI). Namun ketikaMediator mempertanyakan "mengapa uang pesangon tidak dibayar sesaatsetelah ke11 Pekerja memasuki usia pensiun?"

Soal "daluwarsa" pada Butir 4 "Sikap Akhir" Tergugat dalam angka XV(lima belas Romawi) tersebut di atas. Menurut Para Penggugat :Alasan ini justru semakin mempertegas dan memperjelas bahwa benar padaperusahaan Tergugat tidak ada ketentuan yang berlaku pasti/ tetap dan mengikat"yang mengatur hakhak pekerja yang mengalami PHK karena pensiun".Penggugat V, Penggugat X dan Penggugat XI yang baru pensiun (versiTergugat: belum daluwarsa).

" lah kok akhirnyadalam "Sikap Akhirnya" menjadi daluwarsa semua ?

yangdiatur dalam Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004ANJURAN :tersebut (apalagi disebutsebut Tergugat, berdasarkan Pasal 96UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, menjadi daluwarsa);XVII.

, Saksi7, dan Saksi9 atasperintah Terdakwa, setelah selesai latihnan pada tanggal 28Desember 2012 melepasi proyektil (ballet) pelurupeluru yang ketdan daluwarsa, untuk dijadikan satu dengan limbah peluru(selongsong).g.

Bahwa walaupun Surat Edaran dari Danlanud Adi SoemarmoSolo Nomor : SE/22/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 limbah peluruyang diijinkan untuk dijual guna pelaksana dan pendukung latihanadalah selongsong peluru, bukan peluru yang tidak bisaditembakkan (ket maupun daluwarsa), dan karena pelurupelurubaik yang ket maupun daluwarsa masih berfungsi sebagai peluru/munisi (peralatan perang/militer) seharusnya dikembalikan keDepohar 60 Iswahyudi Madiun, sehingga baik Terdakwa maupunanggota Seksi senjata Lanud

Bahwa sebenarnya peluru yang ket dan daluwarsa tidak bolehdirusak (dicongkel) tetapi harus dikembalikan ke Depohar 60Madiun, kriteria peluru yang rusak dan daluwarsa yaitu pelurutersebut peok, warnanya sudah berubah hijau di bagian bawah danujung pelurunya serta yang menentukan peluru rusak tersebutadalah seluruh anggota Seksi Senjata dan selongsong tersebutdikeluarkan dari gudang lalu dijual kepada Sdr. Mudzakir.5. Bahwa Saksi mengetahui sewaktu Sdr.

Bahwa pelaksanaan uji tembak senjata yang dilaksanakan,dari 22.500 butir peluru berbagai macam, ternyata ada sekitar 2000butir peluru yang tidak bisa ditembakkankarena ket dan daluwarsa,sehingga dari limbah peluru (selongsong) dan peluru yang tidakbisa ditembakkan karena ket (ditembakkan tidak meletus) dankarena pelurunya sudah daluwarsa dikumpulkan menjadi satu, dandengan seijin Saksi1, Terdakwa bersamasama seluruh anggotaSeksi senjata kecuali PNS, termasuk didalamnya Saksi3, Saksi4,saksi6, dan

Saksi7, atas perintah Terdakwa, setelah selesailatihan pada tanggal 28 Desember 2012 melepasi proyektil (ballet)pelurupeluru yang ket dan daluwarsa, untuk dijadikan satu denganlimbah peluru (selongsong).7.

Karenadalam ketentuan Pasal 79 KUHP tenggang daluwarsa mengenai pemalsuan atauperusakan mata uang, mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu ataumata uang yang dirusak digunakan.

Oleh karenanya, menghitung tenggang daluwarsa penuntutanadalah dari sejak pada hari sesudah barang digunakannya;Sedangkan adanya tafsir bahwa waktu kadaluwarsa penuntutan berdasarkanketentuan Pasal 79 KUHP yang berbunyi: Tenggang waktu kadaluwarsa mulaiberlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan".

Bandung Nomor: 261/Pid/2014/PT.Bdg tanggal 24 September 2014, Majelis Hakim membatalkan putusanpengadilan Negeri (PN) Bekasi yang semula Majelis Hakim PN Bekasiberpendapat bahwa penuntutan terhadap perbuatan Terdakwa adalahgugur karena daluwarsa dan karenanya penuntutan dari JPU dalamperkara Terdakwa tidak dapat diterima, Majelis Hakim PT.

SMRatau pihak lain yang dirugikan akibat digunakannya surat yang didugapalsu tersebut.Jadi untuk menafsirkan keberlakuan daluwarsa dalam pidana pemalsuanSurat seperti kasus diatas agar tercapai keadilan bagi korban atau orangatau pihak lain yang dirugikan akibat digunakannya surat yang didugapalsu tersebut maka daluwarsa pemalsuan surat itu tenggang waktunyadihitung sejak diketahui oleh korban atau pihak lain yang dirugikan atasdipergunakannya Surat yang dipalsukan atau pemalsuan surat tersebut.Berdasarkan

surat dengan ancaman hukuman yangdidakwakan kepada Terdakwa yakni Primer pasal 266 ayat (2) KUHP danSubsider pasal 263 ayat (2) KUHP dengan ketentuan yang mengaturmengenai daluwarsa yakni pasal 78 KUHP serta ketentuan yang mengaturmengenai perhitungan dimulainya daluwarsa yakni pasal 79 KUHP.Bahwa dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia dan praktiknya,perhitungan dimulainya daluwarsa dalam perkara pemalsuan surat atausebagaimana dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah dimulaisejak digunakannya

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding ; -------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 102/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 22 April 2014, dengan perbaikan amar, sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------- DALAM EKSEPSI :- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding, tentang gugatan Penggugat/Pembanding telah daluwarsa ; --------------------------------------

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

• Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa;

Dalam Pokok Sengketa :

• Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
• Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesarRp. 231.650,- (dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluhrupiah);

DALAM EKSEPSI :

• Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/daluwarsa;
• Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan (legal standing);

II.

Namun,Penggugat belum mengajukan banding sebagaimana ketentuan UUAdminsitrasi Pemerintahan tersebut, sehingga Gugatan Penggugatpatut dinyatakan premature dan dinyatakan tidak dapat diterima,GUGATAN TELAH MELAMPAUI/ MELEBIHI BATAS WAKTU YANG TELAHDITETAPKAN UNDANGUNDANG (DALUWARSA)1.Bahwa, berdasar ketentuan Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahanmenyebutkan, Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu palinglama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusantersebut oleh Badan dan/atau

sengketaa quo sebelum dijual kepada Sukaeri Bin Mat Kasan/Tergugat II Intervensi)juga masih saudaranya serta berdasarkan fakta hukum dipersidanganmaupun keterangan saksisaksi yang dihadirkan tidak ada yang menyatakanbahwa Penggugat tidak pernah mendengar sama sekali terbitnya Objeksengketa a quo atau tidak tinggal disekitar lokasi Objek sengketa atausetidaknya telah meninggalkan Desa Jatirembe dalam waktu yang lama.Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugattelah lewat waktu (daluwarsa

);Menimbang, bahwa oleh. karena gugatan Penggugat telah lewatwaktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan maka terhadap dalileksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugatdiajukan telah lewat waktu/daluwarsa beralasan hukum untuk dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan mengenai dali eksepsi Tergugat mengenai /egalstanding (kepentingan) Penggugat dalam mengajukan gugatan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang

tentang kepentingan Penggugat cukupberalasan hukum dan harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat IlIntervensi tentang gugatan Penggugat daluarsa dan tentang kepentinganPenggugat dinyatakan diterima oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugatdan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan eksepsiTergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat diajukan telah lewatwaktu/daluwarsa

DALAM EKSEPSI : Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentanggugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/daluwarsa; Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidakmempunyai kepentingan (/egal standing);Il DALAM POKOK PERKARA :Halaman 69 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2021/PTUN. Sby.1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;2.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi;

• Menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat daluwarsa (telah lewat waktu);

Dalam Pokok Perkara;

• Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
• Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.793.000,-(Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Gugatan Para Penggugat Daluwarsa;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluhhari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat daluwarsa;Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 71/G/2021/PTUN.PLGMenimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsieksepsi tersebut, maka pihakTergugat dan Tergugat II Intervensi mohon kepada Pengadilan untuk menyatakanGugatan Para Penggugat tidak diterima;Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematisterhadap eksepsieksepsi tersebut di atas, maka Pengadilan berpedoman kepadaketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang

Eksepsi mengenai gugatan daluwarsa (lewat tenggang waktu);Menimbang, bahwa bahwa dalil eksepsi Tergugat Il Intervensi yangmenyatakan gugatan Para Penggugat daluwarsa (telah lewat waktu) pada pokoknyaadalah Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan pada tanggal 12 Maret2021 seperti dalil gugatan Para Penggugat pada angka II.3 dan IV.2 dan pada awalbulan November 2020 seperti dalil gugatan Para Penggugat pada angka IV.1 danV.20 sedangkan gugatan didaftarkan di PTUN Palembang pada tanggal 31 Agustus2021

ataulewat tenggang waktu beralasan menurut hukum untuk dinyatakan diterima;Halaman 55 Putusan Perkara Nomor 71/G/2021/PTUN.PLGMenimbang, bahwa dengan telah diterimanya eksepsi mengenai gugatan ParaPenggugat daluwarsa atau lewat tenggang waktu yang didalilkan Tergugat IlIntervensi, maka terhadap eksepsieksepsi lainnya dari Tergugat dan Tergugat IlIntervensi tidak perlu diberikan penilaian hukum lagi, selanjutnya Pengadilan akanmempertimbangkan mengenai pokok perkara;DALAM POKOK PERKARA;Menimbang,

bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatanPara Penggugat daluwarsa atau lewat tenggang waktu dinyatakan diterima, makaterhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatanPara Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidakditerima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat sebagai pihak yangkalah dihukum

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

• Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat daluwarsa;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini dan mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta dengan ketentuan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan perkaranya dapat disidangkan kembali sebelum hak penuntutannya gugur karena daluwarsa.