mohon dikabulkan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yangtercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohonadalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warganegara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama danPasal

ditetapkan,Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidakpernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilatau kuasanya untuk menghadap kepersidangan, walaupun telah dipanggilHalaman 5 dari 9 halaman putusan Nomor2279/Pdt.G/2020/PA.JBsecara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir dan tidakpula terbukti ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasanyang sah menurut hukum, oleh karena itu Sesuai dengan pasal 125 ayat (1) danpasal

perkara di atas;Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa, berakal sehat, danmemberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dandidengarnya sendiri tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon danketerangannya relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan kedua saksi diatas telah memenuhi batas minimal saksi dan keterangannya saling bersesuaiansatu sama lain, maka berdasarkan pasal 145 ayat 1 dan Pasal 171 HIR, Pasal76 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama danPasal

Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal130 HIR dan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat terlaksana.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi panggilantersebut, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah mengakui kebenaran dalildalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan = hakhakkeperdataannya oleh karenanya perkara ini dapat diputus dengan verstek(tanpa hadirnya tergugat) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) danPasal

126 HIR.Menimbang, bahwa meskipun sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) danPasal 126 HIR perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi oleh karenaperkara ini adalah perkara khusus tentang perceraian maka untuk mengetahuiperkara ini berdasar dan beralasan hukum, majelis hakim tetap akan menilaialatalat bukti penggugat yang berupa bukti surat bertanda P1. dan keterangansaksisaksinya.Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan AktaNikah Nomor 144/144/IV/1998 tanggal 17 April

telahmengakui dan membenarkan semua dalildalil penggugat dan Penggugat telahdapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugatdengan Tergugat maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapatdikabulkan dan oleh karena ketidakhadrian Tergugat di persidangan tanpaalasan yang sah menurut hukum maka sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) danPasal

Pasal 1888 KUH perdata dan telah dibubuhimaterai cukup oleh penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) danPasal 10 UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985, jo.

Pasal 115, Pasal 131 ayat (2) danPasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 130 HIR, jo.

Pasal 80 ayat (1), (2) dan (4)Kompilasi Hukum Islam;Memibang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf g, Pasal 124 danPasal 148 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah diberitahukan oleh majelis hakim,maka pengguggat telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000, (Sepuluh riburupiah) kepada majelis hakim sebagai lwadh, maka oleh karena itu patutdipastikan bahwa Syarat Shighat Taklik Talak atas diri penggugat harusdinyatakan telah terjadi karena tergugat telah terbukti melanggar Shighat TaklikTalaknya

dapat mengakibatkan eksesekses yang negatif bagi semuapihak, bahkan bisa menjadi neraka dunia bagi pihakpihak yang bersangkutan,dapat mengakibatkan akumulasi stress (yang berlebihlebihan), misalnya di rumahsudah tidak saling tegur sapa lagi yang dapat menimbulkan stress bagi keduabelah pihak dan atau terhadap keluarga kedua belah pihak, eksesekses tersebutdapat menimbulkan akibat yang patal seperti prustasi bahkan mungkin saja bunuhdiri;Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 danPasal

dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan bahwaPemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo;Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan,Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaTanggamus, maka atas pertimbangan tersebut, berdasarkan Pasal 40 danPasal

63 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1)dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989,yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksaperkara ini;Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 danPasal 7 ayat

MenimbangSALINAN KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIAPERATURAN MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIANOMOR 1 TAHUN 2018TENTANGTATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANAPEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUMDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) danPasal 148 ayat (4) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang PemilihanGubernur, Bupati dan Walikota menjadi UndangUndangsebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir denganUndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang PemilihanGubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi diberikewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutusperkara tindak pidana pemilihan;bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 481 ayat (1) danPasal 482 ayat (4) Undangundang Nomor

Pasal 1888 KUH perdata dan telah dibubuhimaterai cukup oleh penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) danPasal 10 UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985, jo.

Pasal 115, Pasal 131 ayat (2) danPasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 130 HIR, jo.

Pasal 80 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;Memibang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf g, Pasal 124 danPasal 148 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah diberitahukan oleh majelis hakim,maka pengguggat telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000, (Sepuluh riburupiah) kepada majelis hakim sebagai lwadh, maka oleh karena itu patutdipastikan bahwa Syarat Shighat Taklik Talak atas diri penggugat harusdinyatakan telah terjadi karena tergugat telah terbukti melanggar Shighat TaklikTalaknya

dapat mengakibatkan eksesekses yang negatif bagi semuapihak, bahkan bisa menjadi neraka dunia bagi pihakpihak yang bersangkutan,dapat mengakibatkan akumulasi stress (yang berlebihlebihan), misalnya di rumahsudah tidak saling tegur sapa lagi yang dapat menimbulkan stress bagi keduabelah pihak dan atau terhadap keluarga kedua belah pihak, eksesekses tersebutdapat menimbulkan akibat yang patal seperti prustasi bahkan mungkin saja bunuhdiri;Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 danPasal

terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali ;Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannya,telah mengajukan alat bukti berupa foto copy suratsurat dengan ditandai P.1sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi, XXXX dan XXXX;Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat berupa fotocopy suratsurat yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dantelah dinazegeln, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. danPasal

2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai danPasal 1888 KUHPerdata, buktibukti tersebut dapat diterima dandipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentikdengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka dinyatakanterbutki bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat.

melakukan KDRT terhadap Penggugat yang pada akhirnya Penggugatmeninggalkan rumah kediaman bersama sejak Agustus 2015 dan sulitdidamaikan lagi;Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya telahmengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.4 dan 2 (dua) orangsaksi, XXXX dan XXXX;Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat berupa fotocopy suratsurat yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dantelah dinazegeln, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. danPasal

2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai danPasal 1888 KUHPerdata, buktibukti tersebut dapat diterima dandipertimbangkan;Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 berupa kwitansi pembayarankonsultasi dokter, bukti pembayaran hasil pemeriksaan Laboratorium atas namaXXXX, buktibukti tersebut dinilai tidak ada relevansinya dengan pokok perkaraoleh karenanya harus dikesampingkan;Hal. 13 dari 16 PUT.No.2944/Padt.

Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal130 HIR dan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat terlaksana.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi panggilantersebut, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah mengakui kebenaran dalildalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hakhakkeperdataannya oleh karenanya perkara ini dapat diputus dengan verstek(tanpa hadirnya Tergugat) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) danPasal

126 HIR.Menimbang, bahwa meskipun sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) danPasal 126 HIR perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi olehkarena perkara ini adalah perkara khusus tentang perceraian maka untukmengetahui perkara ini berdasar dan beralasan hukum, majelis hakim tetapakan menilai alatalat bukti Penggugat yang berupa bukti surat bertanda P.1dan keterangan saksisaksinya.Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor Kk.09.04/04/PW.01/VII/2015

telah mengakui danmembenarkan semua dalildalil Penggugat dan Penggugat telah dapatmembuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat denganTergugat maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 Jo Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapatdikabulkan dan oleh karena ketidakhadrian Tergugat di persidangan tanpaalasan yang sah menurut hukum maka sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) danPasal

No. 1445/Pdt.G/2016/PA.JPMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi panggilantersebut, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah mengakui kebenaran dalildalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hakhakkeperdataannya oleh karenanya perkara ini dapat diputus dengan verstek(tanpa hadirnya Tergugat) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) danPasal 126 HIR.Menimbang, bahwa meskipun sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) danPasal 126 HIR perkara ini dapat diputus dengan verstek akan

telah mengakui danmembenarkan semua dalildalil Penggugat dan Penggugat telah dapatmembuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat denganTergugat maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapatdikabulkan dan oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpaalasan yang sah menurut hukum maka sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) danPasal

PA.JBtanggal 14 Januari 2015 dan tanggal 16 Februari 2015, akan tetapi Tergugat tidak hadir,oleh karena itu sesuai dengan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR, serta pasal 27Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nonor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpahadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan,maka upaya damai dan mediasi sebagaimana diwajibkan pasal 130 ayat 1 HIR, danpasal

sebagaimanadimaksud dalam alQuran surat AlRum ayat 21 yang telah dikodifikasi menjadiundangundang Negara yang termuat dalam pasal 1 UndangUndang Nomor Tahun1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujudlagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, olehkarena itu sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 danPasal

116 huruf (f), pasal 105 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, gugatanPenggugat dapat dikabulkan;Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor tahun 1974 tentang Perkawinan, danpasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama JakartaBarat untuk mengirimkan salinan

No. 0663/Pdt.G/2016/PA.JPdalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hakhakkeperdataannya oleh karenanya perkara ini dapat diputus dengan verstek(tanpa hadirnya Tergugat) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) danPasal 126 HIR Jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 .Menimbang, bahwa meskipun sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) danPasal 126 HIR Jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi oleh karena perkara iniadalah

telah mengakui danmembenarkan semua dalildalil Penggugat dan Penggugat telah dapatmembuktikan adanya perselisinan dan pertengkaran antara Penggugat denganTergugat maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 Jo Pasal116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapatdikabulkan dan oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpaalasan yang sah menurut hukum maka sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) danPasal

Halaman 6dari 13 Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 73 ayat 1undangundang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undangundangnomor 3 tahun 2006 dan undangundang nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama bahwa Penggugat dapat dinyatakan berdomisili di KabupatenBekasi yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cikarang;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) danPasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah danditambah dalam undangundang

Oleh sebab ituPenggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan aquo, karenaPenggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum(persona standi in judicio) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuanpasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang aturanpelaksanaan Undangundang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR. jo ketentuanpasal 3 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 danpasal

Halaman 10dari 13dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undangundang nomor 1 tahun 1974 jo.Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) danpasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanyagugatan a quo patut dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 HIR.dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengansikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yangsah, Tergugat dapat dianggap

hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab AhkamulQuran Juz II halaman 405, yang berbunyi:ves pls Yrolwoll plS> yo eSl> Gl aca voal >V pllla5g9Artinya : Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangansedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka iatermasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya .yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 71 ayat (2) danpasal

Penggugat, yang merupakanakta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi buktitersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan Penggugat denganTergugat, bukti tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 285 R.Bg. danpasal 2 ayat (2) huruf c, dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985Tentang Bea Meterai Jo. pasal 1 huruf a dan f, pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Biaya Meterai, sehinggabukti tersebut telah memenuhi syarat formal

dan materiil, oleh karena itu telahmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. tersebut telah terbukti benartelah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 02Agustus 2015 di kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, telah terpenuhimaksud pasal 2 Undangundang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan danpasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan telah terbuktiPenggugat dengan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 danpasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara a quo diisyaratkan agarmendengar kesaksian saksi dari kalangan keluarga, atau orang dekat yangsudah seperti keluarga kepada Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanyaterlebih dahulu harus dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa saksi 1 (Satu) Penggugat, sudah dewasa dan sudahdisumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam PasalPasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

barang siapa yang menggantungkan talaknya dengansuatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya/dilanggar sifat itu, Sesuai dengan bunyi lafaz yangdiucapkannya;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurutMajelis Hakim tidak tepat Penggugat sudah tidak redha tetap dipaksakanuntuk tetap hidup bersama padahal kehidupannya sudah tidak harmonis,apalagi keduanya sudah pisah rumah, karena tujuan hidup berumah tanggasebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21, danpasal

Pemohon sebagai suami dari Termohon;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 66 ayat 2undangundang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undangundang nomor 3 tahun 2006 dan undangundang nomor 50 tahun 2009tentang Peradilan Agama serta dengan memperhatikan relaas Termohon yangtelah dipanggil secara sah, daripadanya dapat dinyatakan Termohonberdomisili di Kabupaten Bekasi yang merupakan Wilayah Hukum PengadilanAgama Cikarang.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) danpasal

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) danpasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan aquo patut dikabulkan;Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir ke persidangan tanpa alasanyang sah, Termohon dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankanhakhaknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitabAhkamul Quran Juz II halaman 405 yang berbuny!

., maka permohonanPemohon pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 117 danpasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama Cikarang dapatmengjijinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raji Pemohon terhadapTermohon;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 71 ayat (2) danpasal 72 Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan keduaatas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal84 UndangUndang

Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang PedomanMengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan oleh karenanya Majelis Hakimmenilai bahwa kedudukan Para Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak(persona standi in judicio) dalam perkara ini dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P3 dan P.6) yangmerupakan Akta Kelahiran ......scsse0e CAN weeseeeeeeeees dimana alat bukti tersebutHalaman 9 dari 15 halaman Pen.18/Pdt.P/2021/PA.Pnjmerupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 danpasal

dan oleh karena itu perlu ada penetapan dispensasi nikah dariPengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.4 dan P.7) yangmerupakan IjaZah ....sesee seen GENT, sncnraane anton dimana alat bukti tersebutmerupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 danpasal

1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab UndangUndang Hukum Perdata) Jo. 285Reglement Buiten Govesten (RBg), maka telah terbukti calon mempelaiperempuan dan calon mempelai lakilaki telah menyelesaikan pendidikannya ditingkat Sekolah Dasar;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P55) yang merupakanSurat Keterangan Pemeriksaan Calon Mempelai dimana alat bukti tersebutmerupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 danpasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab UndangUndang Hukum Perdata) Jo. 285Reglement

bulan sehingga berdasarkanpasal 7 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 TentangPerkawinan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dijadikansebagai alasan yang sangat mendesak untuk dilaksanakannya pernikahan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.8) yang merupakanKartu Keluarga orang tua calon mempelai lakilaki dimana alat bukti tersebutmerupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 danpasal

Termohon dan keberadaan Termohon;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 66 ayat 2undangundang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undangundangnomor 3 tahun 2006 dan undangundang nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama serta dengan memperhatikan relaas Termohon yang telahdipanggil secara sah, daripadanya dapat dinyatakan Termohon berdomisili diKabupaten Bekasi yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan AgamaCikarang.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) danpasal

Olehsebab itu Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan permohonanaquo, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentinganhukum (persona standi in judicio) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR. jo ketentuanpasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 danpasal 82 Undangundang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi HukumIslam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Termohon Putusan nomor 1547/Pdt.G

dengan ibarat dalam kitab AhkamulQuran Juz II halaman 405 yang berbuny/i:a 9>Y pillbog9 ws pls Uselwoll plS> Uo psl> ol Ftd YoArtinya : Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangansedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka iatermasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya .serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 130 HIR., maka permohonanPemohon pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 117 danpasal

118 Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama Cikarang dapatmengijinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raji Pemohon terhadapTermohon;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 71 ayat (2) danpasal 72 Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan keduaatas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 84UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 Jo Peraturan Menteri Agama RI tahun1990 jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI nomor 28/TUADAAG/IX/2002tertanggal 22 Oktober 2002,

mohon dikabulkan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yangtercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohonadalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warganegara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama danPasal

Barat;Menimbang, bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidakpernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilatau kuasanya untuk menghadap kepersidangan, walaupun telah dipanggilsecara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir dan tidakpula terbukti ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasanyang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan pasal 125 ayat (1) danpasal

berakal sehat, danmemberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dandidengarnya sendiri tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon danHalaman 6 dari 9 halaman putusan Nomor2273/Pdt.G/2020/PA.JBketerangannya relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan kedua saksi diatas telah memenuhi batas minimal saksi dan keterangannya saling bersesuaiansatu sama lain, maka berdasarkan pasal 145 ayat 1 dan Pasal 171 HIR, Pasal76 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama danPasal

perkara gugatan cerai yang ia ajukan dengan alasan bahwaTergugat telah meninggal dunia;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acarapemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknyaadalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakanPenggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 danPasal

tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama KabupatenMalang;Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugatsudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untukmengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf a danPasal

didengar sendiri dan relevandengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan Pemohon Il, olehKarena itu keterangan saksi tersebut telan memenuhi syarat materiilsebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangansaksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagaialat bukti;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon danPemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain olehkarena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 danPasal

Humaira Azizah, perempuan, umur 3 bulan ; Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Pemohon II tidak ada pihakketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Pemohon II Bahwa selama menikah Pemohon dan Pemohon II belum pernahmemiliki akta nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telahdilaksanakan sesuai syariat Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukunperkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 sampai dengan 9 danpasal

tanggal16 April 2017 bertempat di Lingkungan Presak Timur, Kelurahan Pagutan,Kecamatan Mataram, Kota Mataram, patut dinyatakan sah oleh karenatelah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;Hal. 9 dari hal. 12 Penetapan Nomor : 155/Pdt.P/2019/PA.Mtr.Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanAgama Mataram Nomor : 155/Pdt.P/2019/PA.Mtr., tanggal 11 April 2019,Pemohon dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secaracumacuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 danpasal

Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal130 HIR dan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat terlaksana.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi panggilantersebut, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah mengakui kebenaran dalildalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hakhakkeperdataannya oleh karenanya perkara ini dapat diputus dengan verstek(tanoa hadirnya Tergugat) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) danPasal

126 HIR.Menimbang, bahwa meskipun sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) danPasal 126 HIR perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi olehkarena perkara ini adalah perkara khusus tentang perceraian maka untukmengetahui perkara ini berdasar dan beralasan hukum, majelis hakim tetapakan menilai alatalat bukti Penggugat yang berupa bukti surat bertanda P.1dan keterangan saksisaksinya.Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan AktaNikah Nomor xxxxxxxx tanggal 17 Januari 2009

telah mengakui danmembenarkan semua dailildalil Penggugat dan Penggugat telah dapatmembuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat denganTergugat maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapatdikabulkan dan oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpaalasan yang sah menurut hukum maka sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) danPasal