Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat mengaku tidakpernah melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkarnamun pernah melihat Penggugat sewaktu pulang dari Pinrang menangisbersama anaknya karena dimarahi Tergugat, dan saat ini Penggugat denganTergugat telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama;Menimbang, bahwa dengan perpisahan Penggugat dengan Tergugatdalam waktu yang cukup lama, yaitu 6 (enam) bulan lebih tanpa salingmemperdulikan satu sama lain serta dengan gagalnya

:pSias Sarg gal IgiSauid Lela jl pSaail yo oS sl> ul alls yooVs7S2n p98) SLY Us (59 ul ae>59 6290Artinya : Dan diantara tandatanda kekuasanNya adalah diciptakanNyauntukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamumendapat ketenangan hati dan dijadikanNya kasih sayang di antarakamu, sesungguhnya yang demikian itu. menjadi tandatandakebesaranNya bagi orangorang yang berfikir;Menimbang, bahwa gagalnya upaya majelis menasehati Penggugatagar tetap mempertahankan rumah tangganya pada setiap persidangankarena

Putusan No. 33/Pdt.SusPHI/2015/PN.Bdg.17) Bahwa meskipun mogok kerja yang dilakukan para Penggugat secarasah tertio dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan, akan tetapipada kenyataannya Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 144 (1 &2 ) yaitu dengan cara menerima pekerja baru untuk menggantikan ParaPenggugat yang sedang melakukan mogok kerja18) Bahwa setelah mogok kerja yang dilakukan secara sah dengan tertibdan damai dari tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan 16 Pebruari 2013dan mogok dinyatakan

putusan dilaksanakanterlebih dahulu ( Uitvour baar bijvooraad) walaupun ada upaya Kasasiatau upaya hukum lain.38) Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Para Penggugat mohonkepada Majelis Hakim agar memutus sebagai berikut:PRIMER:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnyaMenetapkan status Hubungan Kerja antara Para Penggugatdengan Tergugat telah menjadi hubungan kerja waktu tidaktertentu (PKWTT)Menyatakan mogok kerja yang dilakukan Para Penggugat secarasah tertib dan damai akibat gagalnya

Menyatakan Tergugat telah bersalah telah menggantikan parapekerja yang melakukan mogok kerja secara sah tertib dan damaisebagai akibat gagalnya perundingan dengan pekerja baru7. Menyatakan, bahwa Tergugat telah terbukti melakukanpelanggaran Peraturan perundang undangan Ketenagakerjaandimana Penggugat telah melarang Para Penggugat untuk bekerjakembali8. Mewajibkan Tergugat untuk menerima Para Penggugat untukbekerja kembali pada posisi dan jabatan semula9.

terjadi gagalnya perundingan adalah alasan yang samasekali tidak masuk akal dan oleh karenanya mohon kepada majelishakim yang menyidangkan perkara ini untuk menolak dalipenggugat tersebut karena keterangan yang disampaikanmerupakan keterangan yang tidak benar (T 8 ).Bahwa dalam surat gugatan yang diajukan penggugatmenerangkan terdapat 61 orang sebagai pemberi kuasa.

Putusan No. 33/Pdt.SusPHI/2015/PN.Bdg.11.bahkan lebih keras lagi penggugat menyatakan kalau targetpenggugat perusahaan ini harus tutup.Dengan demikian bila penggugat mengatakan demi menjagahubungan industrial .diperusahaan, maka itu adalah sebuahpernyataan yang sangat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.Bahwa dalam uraian gugatan no 17 penggugat menyatakanmogok kerja yang dilakukan secara sah tertib dan damai sebagaiakibat gagalnya perundingan akan tetapi kenyataannya tergugattelah melanggar pasal

PerselisihanHak (Tuntutan Hak NonNormatif);Bahwa Pemohon Kasasi telah menerbitkan SP 2 dan SP 3 terhadapTermohon Kasasi/Para Penggugat dan kepada para karyawan lainnya sertatidak membayar upah selama 3 (tiga) hari mogok kerja karena telahmengikuti mogok kerja yang tidak sah;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga KerjaNomor KEP232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang TidakSah dalam Pasal 3 huruf (a) menegaskan bahwa mogok kerja tidak sahapabila dilakukan bukan akibat gagalnya

perundingan;Bahwa Pengertian tentang gagalnya perundingan yang dimaksuddalamPasal 3 huruf (a) Keputusan Menteri Tenaga Kerja NomorKEP232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah,dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 bahwa"gagalnya perundingansebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a tersebut adalah tidak tercapainyakesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapatdisebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan walupunpekerja/serikat pekerja telah meminta

Bukan akibat gagalnya perundingan; dan/ataub. Tanpoa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yangbertangggungjawab di bidang ketenagakerjaan; dan/atauc.

Tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masingmasing ketuadan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagaipenanggungjawab mogok kerja.SoMenimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan mogok kerja yangdilakukannya adalah sebagai akibat gagalnya perundingan sebagaimanaterbukti dari 8 (delapan) poin tuntutan dalam surat Para Tergugat Nomor:04/8/PKDMA/IX/2013, tertanggal 23 September 2013, dimana tuntutan tersebuttidak satupun yang dipenuhi atau dilaksanakan oleh Penggugat.

mogok yang dilakukan oleh Para Tergugat.Menimbang, bahwa Pasal 137 Undangundang No.13 Tahun 2003menentukan, mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/ourun dan serikatpekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibatgagalnya perundingan.Menimbang, bahwa meskipun ketentuan tersebut secara eksplisitmenyatatakan mogok tersebut merupakan hak dasar pekerja, namun secaraeksplisit juga menyatakan adanya pembatasan, yakni mensyaratkan mogoktersebut harus dilakukan sebagai akibat gagalnya

Ketentuan tersebut menentukan:Mogok kerja tidak sah apabila dilakukan :a. bukan akibat gagalnya perundingan; dan/ataub. tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yangbertanggung javab di bidang ketenagakerjaan; dan/atauPage 9 of 20Putusan ProvisiNo. 89/Pdt.SusPHI.G/2015/PN.JKT.PSTc. dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelumpelaksanaan mogok kerja; dan/ataud. isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2)huruf a, 6, c, dan d Undangundang Nomor 13 Tahun 2003

perundingan;Adapun Penjelasan Pasal 137 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menerangkan bahwa:Yang dimaksud dengan gagalnya perundingan dalam pasal ini adalahtidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubunganindustrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak maumelakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu ...dst";Bahwa Pasal 3 KEPMENAKER Nomor 232 Tahun 2003 menyatakan:Mogok kerja tidak sah apabila dilakukan:a.

Bukan akibat gagalnya perundingan; dan/ataub. Tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan/atauc.

d UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Bahwa Penggugat telah menjalankan hubungan industrial yangharmonis dengan Para Tergugat dengan terus mengadakan danmembangun komunikasi serta melaksanakan perundinganperundinganBipartit yang dalam perundingan tersebut tidak pernah dinyatakan olehpara pihak bahwa perundingan tersebut telah gagal, bahkan di dalamkesimpulan perundingan tersebut Perusahaan Penggugat masihbersedia untuk tetap melakukan musyawarah sehingga tidak pernahterjadi gagalnya

perundingan;Dengan demikian aksi mogok yang dilakukan oleh Para Tergugat selainmerupakan aksi solidaritas serta tuntutan yang tidak normatif, jugadilaksanakan bukan akibat dari gagalnya perundingan sebagaimanadiamanatkan oleh Pasal 137 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan Juncto Pasal 3 KEPMENAKER Nomor232/MEN/2003 Tentang Akibat Hukum Mogok kerja yang tidak sah;Bahwa akibat hukum dari Mogok kerja yang tidak sah yang dilakukanoleh Para Tergugat sebagaimana diatur pada Pasal 6

diupayakanuntuk dirukunkan namun segala usaha tersebut tidak berhasil karena baik Pemohonmaupun Termohon bersikeras dengan pendapatnya masingmasing ;Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama Pemohon tersebut pada dasarnyatidak dapat dianggap sebagai sebuah bukti dikarenakan kesaksian tersebut berdiri sendiritanpa adanya bukti maupun kesaksian lain yang memperkuatnya namun Majelis Hakimberpendapat karena senyatanya kesaksian tersebut telah sesuai dengan fakta dalampersidangan yang menunjukkan telah gagalnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta perpisahan yang kini terjadi antaraPemohon dan Termohon maka layak diduga bahwa perselisihan dan pertengkarantersebut telah terjadi secara terus menerus karena dapat diyakini bahwa perpisahanmerupakan puncak dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang sebelumnya telahsering kali terjadi ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perpisahan tersebut yang disertaidengan tindakan Pemohon dan Termohon yang telah meninggalkan hak dan kewajibanmasingmasing pihak, dan gagalnya

Bahwa Majelis Tingkat Pertama dalam pertimbangannyasama sekali tidak menyalahkan Tergugat I/Pembanding sebagai pihakyang menyebabkan gagalnya upaya penyelesaian sengketa dengancara damai yang sudah dirintis, namun sebagai pihak yangberkompeten untuk menyelesaikan persengketaan antara kedua pihakadalah wajar apabila mengutarakan kekecewaan atas gagalnya upayayang sudah dirintis, lebihlebih konsep perdamaian tersebut dinilaisangat realistis dan merupakan jalan keluar yang ing menguntungkan (win win

SB KIKEF denganterpaksa melakukan aksi mogok kerja akinat gagalnya perundingan,adapun tuntutannya sebagai berikut :Cabut perjanjian rasionalisasi yang tidak rasional dengan dalil efisiensi ;1. Hentikan PHK sepihak dengan alasan rasionalisasi ;2. Berikan upah layak untuk buruh PT. Mulia Industrindo Tbk. Dan anak perusahaan ;3. Hapuskan sistem kerjakontrak dan outsourcing di PT. Mulia Industrindo Tbk. Dan anakperusahaan ;4.

Oleh karena PARA PENGGUGAT melakukan mogok dengan cara yangdibenarkan oleh Undang undang, maka tindakan skorsing dan PHK yang dilakukan olehTergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan :e Pasal 137 Undang undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan :Pasal 137Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja / buruh dan serikat pekerja / serikat buruhdilakukan secara sah, tertib dan aman sebagai akibat gagalnya perundingan.e Pasal 144 Undang undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

perundinganBahwa kalau disimak secara seksama, maka nampak jelas mogok kerjadapat dilakukan akibat gagalnya perundingan, tetapi Undang undang(Pasal 137) tidak menyebutkan gagalnya perundingan yang keberapa(berapa kali perundingan).Bahwa pasSal 70 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) PKB PT.

Mengatur bahwa mogok kerja dapat dilakukansetelah 3 (tiga) kali gagalnya perundingan.16 Bahwa surat pemberitahuan aksi mogok kerja tanggal 24 Desember2008, 06 Januari 2009 dan tanggal 12 Januari yangdiajukan oleh Para Penggugat melalui PTP SBKIKEF keseluruhannya23tidak ada yang memenuhi' ketentuan pasal 70 ayat (1),(2), (3), (4), (5), (6) Perjanjian Kerja Bersama PT.

Sehingga dalam Pasal 65 ayat (14) melakukan mogokkerja tanpa prosedur yang diatur dalam Perjajian Kerja Bersama termasuk pelanggaran beratyaitu dijatuhkan sanksi PHK tanpa pesangon ;e Bahwa, mogok kerja dilakukan akibat gagalnya perundingan, tetapi Undang undang No. 13tahun 2003 Pasal 137 tidak menyebutkan berapa kali perundingan dan hal tersebut telahdiatur didalam Perjanjian Kerja Bersama Pasal 70 yaitu setelah 3 (tiga) kali gagalnyaperundingan ;e Bahwa, tidak benar Tergugat melakukan perbuatan

Bahwa, dengan gagalnya Para Tergugat menyerahkan unitRumah Susun Milik Type 1 (satu) kamar tidur, lokasi TowerCasablanca C lantai 09 Unit 15, dengan luas semi gross 26,00 m?

(dua puluh enam meterpersegi) tersebut kepada Penggugat;Kerugian immateriil Bahwa dengan gagalnya/batalnya sewa apartemen yang telahdirencanakan oleh Penggugat dengan relasinya, maka kredibilitasPenggugat menjadi rusak dan kepercayaan para relasi Penggugatmenjadi menurun sehingga berakibat usaha/bisnis Penggugatmenjadi mengalami penurunan. Dan jika dinilai dengan uang adalahwajar Penggugat menetapkan kerugian immateriil tersebut adalahsebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);6.

SB KIKEF dengan terpaksamelakukan aksi mogok kerja akibat gagalnya perundingan, adapun tuntutannyasebagai berikut :1 Cabut perjanjian rasionalisasi yang tidak rasional dengan dalil efisiensi ;2 Hentikan PHK sepihak dengan alasan rasionalisasi ;3 Berikan upah layak untuk buruh PT. Mulia Industrindo Tbk. Dan anakperusahaan ;4 Hapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing di PT. Mulia IndustrindoTbk.

pasal 70 ayat 1 s/d. 6 kalau di perhatikan secara cermat adalah pasalyang hanya mengatur teknis prosedur surat menyurat permohonanberunding saja, tetapi didalam pasal 70 ayat 1 s/d 6 tersebut tidak pernahmemuat aturan mengenai apabila telah terjadi perundingan dan perundinganitu sendiri mengalami kegagalan (tidak ada titik temu);2 Bahwa menurut saya, pasal 70 ayat 1 s/d 6 tidak bisa sepenuhnya dikatakansebagai implementasi dari pasal 137 UndangUndang No.13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan mengenai gagalnya

perundingan mengingatpenjelasaan pasal 137 itu sendiri yang saya kutip sebagai berikut :Penjelasan pasal 137 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan : Yangdimaksud dengan gagalnya perundingan dalam pasal ini adalah tidaktercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yangdapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan atauperundingan mengalami jalan buntu;Bahkan selain diatur didalam penjelasan pasal 137 UndangUndang No.13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

, maka terkait dengan gagalnyaperundingan juga di atur didalam KEPUTUSAN MENTERI TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NO. 232/KEP/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah Pasal 4yang saya kutip sebagai berikutPasal 4:"...Gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf aadalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukanperundingan walaupun serikat pekerja/buruh atau pekerja

Parman Zamhuri tidak mendapat tanggapan,sertadari perundingan bipartit yang tidak ada titik temunya,maka tanggal 24Desember 2008 PTP SB KIKEF melayangkan surat pemberitahuanrencana aksi mogok kerja pertama, dengan harapanpihakTERGUGAT REKONPENSI mau mendengarkan apa yang jadituntutan PTP SB KIKEF namun tidak terjadi kesepakatan.MOGOK KERJA SAH AKIBAT GAGALNYA PERUNDINGAN..

Bahwa mengenai pelaksanaanhak mogok, Pengurus PTP SB KIKEF telah berusaha menempuhprosedur yang harus dilewati sebelum melakukan aksi mogokwalaupun serangkaian prosedur tersebut merupakan pembatasanterhadap hak mogok itu sendiri yang merupakan hak fundamentalburuh.Pasal 137 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/oburuh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagaiakibat gagalnya perundingan.Pemogokan bukanlah

No. 143 PK/Pdt.Sus/2012Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)serikat pekerja/serikat buruh, federasi, dan konfederasi serikatpekerja/serikat buruh, mempunyai fungsi: sebagai perencana,pelaksanaan, dan penanggung jawab pemogokkan pekerja/buruhsesuai dengan peraturan atau perundang undangan yang berlaku.17.Mogok yang dilaksanakan tersebut juga di tempuh sebagai akibatdari gagalnya berunding sebagai mana diatur dalam Pasal 137UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, dan Pasal 4 KepmenakerNo

No. 143 PK/Pdt.Sus/20122.3.2.4."1. gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 huruf a adalah tidak tercapainya kesepakatan PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial yang dapat disebabkan karenapengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun serikatpekerja/ouruh atau pekerja/oburuh telah meminta secara tertuliskepada pengusaha 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari kerja atau perundinganperundingan yangdilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh parapihak

Bukan akibat gagalnya perundingan; dan /atauHal. 34 dari 37 hal. Put. No. 143 PK/Pdt.Sus/2012b. Tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yangbertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan; dan/atau.c. Dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelumpelaksanaan mogok kerja; dan/ataud. Isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat(2) huruf a,b,c,d UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan.3.2.

Tanjungpinang dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan mogok kerja spontan yang terjadi pada tanggal 29 April 2015adalah mogok kerja tidak sah karena tanpa melalui prosedurpemberitahuan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan hukum,sehingga upah selama aksi mogok kerja berlangsung tidak wajib dibayar;Menyatakan mogok kerja yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2015 adalahmogok kerja tidak sah karena bukan sebagai akibat gagalnya

Menyatakan mogok kerja yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2015 adalahmogok kerja tidak sah karena bukan sebagai akibat gagalnya perundingansehingga upah selama aksi mogok kerja berlangsung tidak wajib dibayar;4.

Bahwa mogok kerja yang kedua sejak tanggal 29 April 2015 olehTergugat sampai dengan Tergugat XI, dan mogok kerja yang ketiga olehTergugat 12 sampai dengan Tergugat 24 sejak 27 Mei 2015 merupakanmogok kerja yang tidak sah karena bukan akibat gagalnya perundingan,dan telah dipanggil sebanyak 2 kali dalam jangka waktu 7 hari, memenuhiketentuan Pasal 6 Kepmenakertrans Nomor Kep. 232/Men/2003;2.

September 2009, akan tetapi para Tergugat tidak bersediamelakukan perundingan sehingga perundingan tidak mencapaikesepakatan ;Bahwa oleh karena segala saransaran yang disampaikan oleh KomisiDPRD Kota Medan tidak juga diindahkan oleh para Tergugat, makaselanjutnya ketua DPRD Kota Medan mengeluarkan Surat Rekomendasitertanggal 08 September yang intinya menyatakan bahwa Tergugat tidakmemiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan dan mogok kerjayang dilakukan oleh para Tergugat bukanlah akibat gagalnya

Karena tidak didukungdengan adanya risalah gagalnya perundingan ataupun berita acara yangmenyatakan perundingan telah gagal atau mengalami jalan buntu,2.

Karena tidak didukungdengan adanya risalah gagalnya perundingan ataupun berita acara yangmenyatakan perundingan telah gagal atau mengalami jalan buntu" ;Bahwa lebih lanjut dalam pertimbangan putusan halaman 79 alineakedua dan ketiga berbunyi sebagai berikut :..maka Majelis berpendapat bahwa perundingan antara Penggugatdengan para Tergugat tidaklah gagal atau mengalami jalan buntu.

Bahwa penjelasan Pasal 137 UU No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan berbunyi sebagai berikut;Yang dimaksudkan dengan gagalnya perundingan dalam pasal iniadalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihanhubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak maumelakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu,. Bahwa Kepmenakertrans Nomor KEP232/MEN/2003 tentang AkibatHukum Mogok Kerja, Pasal 4 sebagai berikut :Hal. 31 dari 38 hal. Put.

No.437 K/Pdt.Sus/2010Bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi bukankarena gagalnya perundingan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal137 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 jo. Pasal 4 Kepmenakertrans No. KEP.232/Men/2008 ;Bahwa Pemohon Kasasi dalam melakukan mogok kerja tidak melakukansebagaimana diatur Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor : 13Tahun 2003 jo.

(dua puluhenam meter persegi) tersebut kepada Penggugat;Bahwa oleh karena wanprestasinya Para Tergugat, Penggugattelahmengeluarkan biayabiaya untuk mempertahankan haknya, yaitubiaya Penasehat Hukum sebesar Rp 75.000.000, (tujuh puluh jutarupiah), karenanya adil dan patut biaya tersebut dibebankan kepadaPara Tergugat;Bahwa dengan gagalnya atau batalnya sewa Apartemen yang telahdirencanakan oleh Penggugat dengan Relasinya, maka kredibilitasPenggugat menjadi rusak dan kepercayaan para relasi Penggugatmenjadi

Bahwa, dengan gagalnya Para Tergugat menyerahkan UnitRumah Susun Milik Type 1 (Satu) kamar tidur, Lokasi TowerCasablanca C lantai : 09 Unit 15, dengan luas Semi Gross26.00 M?

Jumlah denda tersebut diatas terus bertambah setiapharinya sampai dengan Para Tergugat menyerahkan UnitRumah Susun Milik Type 1 (satu) kamar tidur, Lokasi TowerCasablanca C lantai : 09 Unit 15, dengan luas Semi Gross26.00 M2 (dua puluh enam meter persegi) tersebut kepadaPenggugat.TOTAL KERUGIAN MATERIIL sebesar Rp.60.000.000, + Rp75.000. 000, + Rp. 125.713.920, = Rp. 260.713.920, (duaratus enam puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan ratusdua puluh rupiah)KERUGIAN IMMATERIIL Bahwa dengan gagalnya

Bahwa, dengan gagalnya Para Tergugat menyerahkan UnitRumah Susun Milik Type 1 (satu) kamar tidur, Lokasi TowerCasablanca C lantai : 09 Unit 15, dengan luas Semi Gross26.00 M?

(dua puluhenam meter persegi) tersebut kepada Penggugat;KERUGIAN IMMATERIIL Bahwa dengan gagalnya/batalnya sewa Apartemen yang telahdirencanakan oleh Penggugat dengan Relasinya, makakredibilitas Penggugat menjadi rusak dan kepercayaan pararelasi Penggugat menjadi menurun sehingga berakibat usaha /bisnis Penggugat menjadi mengalami penurunan.

PdtSusPHI/PN.Bdgtanggal 10 Agustus 2015 tersebut, dengan alasanalasan sebagai berikut:Majelis Hakim PHI Bandung telah keliru dalam membuat pertimbangan hukumpada halaman 38 alinea kedua dan halaman 39 alinea ketiga, sepanjangkalimat:.... risalah perundingan hanya dibuat oleh para Tergugat ( anggota FSPMI )tanpa melibatkan SKM dan SPSI yang ikut dalam pertemuan tanggal 2 Juli 2013tersebut menurut Majelis Hakim tidak memiliki legal standing sebagai sebuahrisalah hasil perundingan karena keterangan gagalnya

tahapanperundingan harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak, danapabila salah satu pihak tidak bersedia menandatangani, maka halketidaksediaan itu dicatat dalam risalah dimaksud sesuai dengan ketentuandalam Pasal tersebut, maka ketika Termohon tidak mau menandatanganirisalah perundingan tanggal 2 Juli 2013 maka Pemohon hanya perlumenuliskan berita acara tentang ketidak mau an Termohon menandataganirisalah tersebut, dan risalah tersebut cukup kuat diajdikan sebagai bukti telahterjadi gagalnya

PdtSusPHI/PN.Bdg tanggal10 Agustus 2015 tersebut, dengan alasanalasan sebagai berikut:Majelis Hakim PHI Bandung telah keliru dalam membuat pertimbangan hukumpada halaman 38 alinea kedua dan halaman 39 alinea ketiga, sepanjangkalimat:... risalah perundingan hanya dibuat oleh para Tergugat ( anggota FSPMI )tanpa melibatkan SKM dan SPSI yang ikut dalam pertemuan tanggal 2 Juli 2013tersebut menurut Majelis Hakim tidak memiliki legal standing sebagai sebuahrisalah hasil perundingan karena keterangan gagalnya

Tergugat putranya MarulakPandapotan Hutabarat untuk tidak kawin dengan Penggugat ,maka fitnahan dan kata kata yang mempermalukan harkat danmartabat Penggugat sebagaimana yang diucapkan tersebut diatas dengan tanpa fakta, maka rencana perkawinan antaraPenggugat dengan Marulak Pandapotan Hutabarat yang telahdisepakati menjadi gagal dan Marulak Pandapotan Hutabarat puntelah kawin dengan perempuan lain;Bahwa guna mempertanggungjawabkan secara pidana ucapanTergugat tersebut yang telah mengakibatkan gagalnya

Tergugat mengucapkan penghinaan serta mencemarkannama baik pihak keluarga Penggugat dan mengakibatkanrencana perkawinan putrinya Penggugat dengan anakTergugat Marulak Pandapotan Hutabarat, maka ibu Penggugat telah mengalami stroke, hingga harus berobat ke dokter danakupuntur serta pengobatanpengobatan lainnya secara rutinagar dapat disembuhkan hingga telah mengeluarkan biayaRp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);e Bahwa akibat ucapan Tergugat kepada Penggugat yangmenuduh tanpa fakta hingga gagalnya

adalah sebesarRp75.000.000,00 + Rp95.000.000,00 + Rp57.000.000,00 +Rp27.000.000,00 = Rp254.000.000,00 (dua ratus lima puluhempat juta rupiah);Immateril (Smartegela):Bahwa akibat dari larangan Tergugat terhadap putranyaMarulak Pandapotan Hutabarat untuk tidak kawin denganPenggugat , dengan caracara melakukan pencemaran namabaik serta penghinaan harkat dan martabat Penggugat dengan menuduh Penggugat telah ditiduri oleh Penggugat IIserta orang Cina mengakibatkan gagalnya perkawinan yangtelah disepakati

Elizabeth, dimana Stroke yang terjadi di tahun 2003disebabkan oleh gagalnya jantung memompa darah keseluruh tubuh terutamasyaraf di kepala. Gangguan katup jantung yang diderita menyebabkan adanyagumpalan yang masuk kedalam syaraf otak dan menggumpal danmengakibatkan stroke.

Pemicu dari gagalnya jantung memompa deengan benarini disebabkan oleh stress yang diterima Penggugat selama masa perkawinandengan Tergugat.Bahwa selain kondisi tersebut di atas, yang sangat menyiksa hati dan fikiranPenggugat, adalah perlakukan dari anak anak Tergugat yang menolak kehadiranPenggugat sebagai ibu barunya, dan penolakan tersebut secara terbuka dilakukanpada Penggugat, dalam suatu kesempatan di tahun 2009, dimana anak anakTergugat tersebut secara terbuka menyatakan ketidak sukaan mereka

karenasejak pertengahan Agustus 2013 Pemohon meninggalkan Termohon pulangkerumahnya di Ungaran Semarang, setelah itu Pemohon tidak pernah maukembali tinggal bersama dengan Termohon di Malang, bahkan Pemohontelah pindah ke Tanjung Pinang sejak bulan Juli 2014, komunikasi antaraPemohon dengan Termohon sudah tidak lancar, antara Pemohon denganTermohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya masingmasing;Menimbang, bahwa berdasarkan tidak berhasilnya mediatormerukunkan kembali Pemohon dengan Termohon dan gagalnya

hidupdengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinankomunikasi diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yangtajam, karena itu majelis hakim tingkat banding meyakini telah terjadinyaperselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon.Hal inisejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995tanggal 26 Maret 1997 bahwa pasangan suami isteri tersebut, terdapatperselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;Menimbang, bahwa dengan gagalnya

Selanjutnya tidak ada perjanjianatau kesepakatan antara Para Penggugat dengan Para tergugat bahwaantara Pengugat dengan Tergugat akan melangsungkan perkawinanmenurut hukum Nasional sehubungan dengan diri Penggugat denganTergugat I, bahwa karena dipersidangan tidak terbukti dalihdalin ParaPenggugat menyangkut masalah gagalnya perkawinan maka tidak adakewajiban dari Para Pemohon Kasasi untuk mengembalikan kerugian yangdialami oleh Para Termohon sehubungan dengan perkara ini dan tidak adahal atau perbuatan

Bahwa terhadap perkara ini Para Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan11.satu hal atau satu perjanjian dengan pihak Para Termohon Kasasimenyangkut diri Penggugat dengan Tergugat ;Bahwa andai benar Para Pemohon Kasasi telah mengingkari janji denganPara Termohon Kasasi menyangkut hal gagalnya kawin antara Penggugat dengan Tergugat dan telah merugikan pihak Para Termohon Kasasi makaharus melaporkan pada pihak yang berwajib yaitu Polisi untuk menanganikarena merupakan tindak pidana penipuan, dan diprosesnya

acuan bagi setiap putusan Pengadilan terhadap satuperkara ;Bahwa putusan Pengadilan Negeri SOE yang mengabulkan Gugatansebagian dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang hanyaberdasarkan pada satu orang saksi yang mana saksi tersebut tidak tahu dantidak melihat dan tidak mendengar masalah ini, saksi tersebut dihadirkansebagai saksi ahli namun ia tidak pernah diangkat oleh masyarakat atauInstansi Pemerintah untuk tampil sebagai seorang saksi ahli yang khususmenerangkan tentang masalah gagalnya

nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nce nsMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karenaperpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsungsampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbuktimemenuhi unsur secara terus meneruS .Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang. saksi yangmenerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkannamun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya

upaya MajelisHakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan gagalnya usaha perdamaianmelalui prosedur mediasi, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudahmemenuhi unsur tidak ada harapan untuk rukun kembali.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di muka,maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadipertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembailidalam rumah tanga. 2n on nnn nnn nn nnn