Saphirtanggal 12 November 2007 maupun tanggal 21 November 2007 namun tidakada respon dari pihak Tergugat untuk menyelesaikan secara musyawarah atasperselisihan peroburuhan dengan Penggugat;Bahwa dengan demikian, segala daya, usahadan upaya telah dilakukanoleh Penggugat untuk mempertanyakan status hukum yang hanya di Non AktifttTugas sampai menunggu waktu yang tidak ditentukan, jelasjelas suatuperbuatan tersebut melawan hukum karena tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, bahkan istilah nonaktif

PenggugatRekonvensi merasa dirugikan dan layak untuk mengajukan ganti rugisebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah melakukan skorsing kepadaPenggugat Rekonvensi sesuai Surat Keputusan Nokep: 69KCXVI/SDM/ 08/2012 tanggal 1 Agustus 2012 yang mana baru diberitahukankepada Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2012 hal mana Penggugattelah masuk kerja kembali mulai tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan7 Agustus 2012 atau selama 5 hari kerja, setelah adanya keputusan nonaktif

Sejak terbentuknya tim likuidasi maka direksi dan dewankomisaris bank berstatus nonaktif.3. Oleh karena direksi dan dewan komisaris bank berstatus nonaktif,maka segala hal yang menjadi kewajiban bank dalam likuidasi beralihmenjadi kewajiban tim likuidasi termasuk pembayaran kewajiban bankkepada para kreditur.4.

Sejak terbentuknya tim likuidasi maka direksi dan dewankomisaris bank berstatus nonaktif.3. Oleh karena direksi dan dewan komisaris bank berstatus nonaktif,maka segala hal yang menjadi kewajiban bank dalam likuidasiberalih menjadi kewajiban tim likuidasi termasuk pembayarankewajiban bank kepada para kreditur.4.

sahutan, dan ternyata dari pintubelakang keluar seorang lakilaki yang bernama XXXXX dan langsungditangkap oleh warga setempat, dan pada saat itu XXXXX mengakuikesalahannya di depan warga;Bahwa pada saat itu lakilaki yang bernama XXXXX dibawa ke rumahKadus XXXXX dan diteruskan ke Polsek XXXXX untuk dimintaiketerangan perihal keberadaannya di dalam rumah Termohon hinggalarut malam sedangkan suami Termohon sedang tidak ada di rumahtersebut;Bahwa akibat perbuatannya tersebut saat ini XXXXX diberi sanksi nonaktif

pencurian kerbau;Bahwa kemudian setelah di lakukan penangkapan terhadap Tumirin Als IrinBin Durmin lalu di bawa ke Polsek Pintu Rime Gayo untuk di amankan dandilakukan proses lebih lanjut, ketika Tumirin Als Irin Bin Durmin hendak dimasukkan ke dalam sel Polsek, saksi memerintahkan agar Tumirin Als IrinBin Durmin mengeluarkan isi kantong celana untuk dititipkan;Bahwa salah satu barang milik Tumirin Als Irin Bin Durmin yang di keluarkanadalah Handphone merek Evercoss warna putih dalam keadaan mati (nonaktif

dan Il telah memberhentikan danmenonaktifkan Turut Tergugat ;Bahwa faktanya, surat tersebut adalah surat pemberitahuan dan haltersebut adalah sesuai dengan Anggaran Dasar PT.TSUM yangberlaku pada saat itu dan peraturan lainnya mengenai perseroan.Serta, tindakan yang dilakukan Tergugat selaku Komisaris UtamaPT.TSUM adalah dalam rangka menjalankan ketentuan hukum padaAnggaran Dasar bahwa jabatan Direktur hanya 5 tahun; Bahwa dengan tidak dapatnya membedakan pemberitahuan denganpemberhentian atau nonaktif

Dengan demikian, dalil Penggugatbahwa tindakan Tergugat dan Il merupakan perbuatan melawanhukum sangat tidak berdasar;PT.TSUM Telah Aktif Sejak 23 Mei 2014 ;Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 22 s/d 25 menyatakanpada intinya bahwa terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2009 keberadaanHal 31 dari 65 hal put No. 223/PDT/2016/PT.DKIBadan Hukum PT.TSUM adalah dalam keadaan nonaktif, yaitu sejakdiberhentikannya Turut Tergugat selaku Direktur, sejak PT.TSUMtidak menyelenggarakan RUPSLB, dan sejak PT.TSUM

selaku direksi, dewan komisaris, atau yangsetara dengan direksi dan dewan komisaris padabadan hukum berbentuk koperasi atau usahabersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah; danb. direksi...(4)(S)(6)(1)(2) PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 44 b. direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengandireksi dan dewan komisaris pada badan hukumberbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/ataudewan pengawas syariah nonaktif

wajib membantuPengelola Statuter dalam menjalankan fungsikepengurusan.Direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengandireksi dan dewan komisaris pada badan hukumberbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/ataudewan pengawas syariah nonaktif dilarangmengundurkan diri selama fungsi kepengurusan diambilalih oleh Pengelola Statuter.Otoritas Jasa Keuangan setiap saat dapatmemberhentikan Pengelola Statuter.Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, tugas

Cirebondengan spesifikasi gedung yaitu Panjang 12 Meter dan Lebar 7 Meter,bentuknya Persegi Panjang yang terdiri dari 3 kamar dan berada di arealSelatan gedung kesenian Nyi Mas Larasantang / bersebelahan ;Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan seni di gedung DKC mulai nonaktif / tidak dipakai sejak bulan Juni 2014 ;Bahwa saksi menerangkan dari informasi yang diperoleh dariketerangan Sdr.TOTON selaku penjaga gedung Nyi Mas LarasantangKota Cirebon, diketahui bahwa gedung DKC di robohkan olehSdr.JUNAEDI

Tergugat) membayar hakhakPekerja berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja sertaPenggantian Hak sebagaimana tuntutan Pekerja dan Pendapat Mediator;Agar Pengusaha membayar THR keagamaan tahun 2011 terhadap Pekerja sdr.Pardi Tansil sebesar (satu) bulan Upah;Agar Pengusaha membayar Upah selama nonaktif dan hakhak lainnya yang bisaditerima Pekerja terhitung sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan ada Putusanterhadap Perselisihan Hubungan Industrial;Agar Pekerja menerima hakhak tersebut di atas

diserahkan kepada Penggugat sebesarRp. 307.000.000, Tahun 2014 diserahkan kepada Penggugat sebesarRp. 147.000.000,Halaman 8 dari 27 putusan Nomor xxxx/Padt.G/2019/PA.Smg Tahun 2015 diserahkan kepada Penggugat sebesarRp. 263.000.000, Tahun 2016 diserahkan kepada Penggugat sebesarRp. 220.000.000, Tahun 2016 karena sesuatu hal Perusahaan yangdikelola Tergugat untuk sementara operasional kantordinonaktifkan, namun mulai bulan September 2017diaktifkan lagi oleh Tergugat, dan selama kantorPerusahaan Tergugat NonAktif

Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruhbiaya perkara yang timbul dalam perkara ini;DALAM POKOK PERKARA:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan secara hukum Penggugat adalah Komisaris Utama PT IndonusaDeveloper Utama oleh karenanya berhak untuk melakukan tuntutan hukumkepada Tergugat selaku Direktur Utama PT Indonusa Developer Utama nonaktif dan terhadap Tergugat , Il, Ill, IV, dan V serta Para Turut Tergugat;Hal. 15 dari 22 hal. Put.

Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama 3(tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan suratpemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;a. Dalam hal sebagian besar Pemegang Sahamsudah tidak diketahui alamatnya walaupuntelah dipanggil melalui iklan dalam SuratKabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;b.

pemegang saham ditarikuntuk bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk menyelesaikankewajibannya kepada Penggugat dengan alasan:a.Bahwa Penggugat telah mengingatkan Tergugat II, Tergugatlll,TergugatlV dan TergugatV yang merupakan Pengurus danPemegang Saham perseroan Tergugat bahkan telah melakukanpertemuan dengan TergugatII dan TergugatIIl namun demikian tidakada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kecuali sekedarjanjijanji semata;Aktivitas perseroan TergugatI telah berhenti beroperasi (nonaktif

gaji bersih terakhir Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalamKonvensi pada bulan Juli 2011 (dikurangi tunjangan jabatan) adalah sebesarRp2.540.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);Bahwa pada tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 15 Juli 2011, Penggugatdalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah dinonaktifkan olehTergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dengan alasan akandilakukannya pemeriksaan atas dokumen dan datadata di Bagian Akuntansi& Keuangan, yang kemudian waktu nonaktif

tersebut diperpanjang sampaidengan tanggal 22 Juli 2011;Bahwa selama menjalani masa nonaktif pada Juli 2011 tersebut, Penggugatdalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak menerima gaji untukbulan Juli 2011:Bahwa tanggal 1 Agustus 2011 Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugatdalam Konvensi telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secarasepihak terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi,sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT Inti Bumi Perkasa No mor: KD.15/KP.081/98050100/2011

Upah selama Nonaktif (Agustus s/d Putusan)....... Rp. 58.800.000.C.Cuti Tahunanperiodetahun2013(12harixRp.392.000,Rp. 4.704.000,D. Jaminan Hari Tua (JHT) Jamsostek (5,7 %x5 tahun)Rp. 33.516.000,Terbilang : (Tiga ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah)8.

DKI1) Kerugian materiil Kelompok sebesar Rp. 57.600.000.000 (limapuluh tujuh milyar enam ratus juta rupiah)yang dibayarkan secaramerata kepada masingmasing anggota kelompok yang totalberjumlah4000orang yang status BPJS Kesehatannya nonaktif;2) Kerugian materiil Kelompok Il sebesar Rp. 21.027.989.400,00(dua puluh satu milyar dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapanpuluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang dibayarkan secaramerata kepada masingmasing anggota kelompok yang totalberjumlah12 orang

Ketika penggugat meminta biayakuliah untuk anakanak kami, karena penggugat lagi tidak punya uang,tergugat dengan lantang menyatakan ambil nonaktif (enggak adauang, enggak usah kuliah). Tergugat selalu menyatakan tidak punyauang;Namun, setelah penggugat mengajukan talak cerai ke KeuchikGampong, tergugat mulai menawarkan buku tabungan kepadapenggugat supaya membatalkan gugat ceral.

Bank Mega Syariah Pasal2 ayat (7), P4 ;Bahwa Penggugat mengambil sikap menunaikan kewajiban Penggugat sebagaikaryawan mengacu kepada Pasal 64 ayat (21) yaitu mematuhi peraturanperusahaan disebabkan Penggugat masih dalam keadaan Nonaktif dan merujukkepada P.P Bank Mega Syariah Pasal 14 ayat (3) tidak diperbolehkan beradadalam lingkungan perusahaan karena belum mendapatkan ijin tertulis dari atasanlangsung, P5 dan P6 ;Bahwa Tergugat mengambil langkah menahan gaji Penggugat tanpasepengetahuan Penggugat

Kerasaan Indonesia Mandiri (SPKIM),Nomor 16/PUKSPKIM/KS/VI/2020, tertanggal 28 Juni 2020, PerihalSusunan Kepengurusan SPKIM Periode 2017 s/d 2022, selanjutnya diberitanda buktiP3;Fotocopy Surat Serikat Pekerja Kerasaan Indonesia Mandiri (SPKIM),Nomor 21/PUKSPKIM/KS/VII/2020, tertanggal 29 Juni 2020, Perihal BeritaAcara Pemilihan Pelaksana Tugas Ketua Serikat Pekerja Indonesia Man diri(SPKIM), selanjutnya diberi tanda bukti P4;Fotocopy Surat Pernyataan Tergugat, tertanggal 15 Juli 2020, Perihal NonAktif

Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan,karena tidak mengandung kebenaran serta tidak sesuai denganketentuan hukum, dalil gugatan Penggugatpada halaman 2 (dua) angka8 (delapan) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 15Juli 2020, Tergugat ada membuat surat pernyataan menjadi ketua nonaktif SPKIM sejak 28 Juni 2020 karena ada urusan keluarga yang belumdiselesaikan;Menimbang, bahwa dari jawabmenjawab Penggugat dan Tergugat,maka yang menjadi persoalan yuridis dalam

Suardi sebesar US $ 700,000,Bahwa akibat adanya perselisihan antara Tergugat dan Suardi,menyebabkan status CPM menjadi nonaktif. Suardi bersedia keluardari pengurusan CPM asalkan Suardi diberi kompensasi danasebesar US$ 750,000, (tujuh ratus lima puluh ribu Dolar Amerika)Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 1970 K/Pdt/200810.11.12.13.tunai. Karena CPM tidak memiliki dana tunai saat itu, sehingga untukkompensasi tersebut akhirnya digunakanlah dana pribadi Penggugat.