Termohon Kasasidahulu Tergugat:;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telan mengajukan gugatanterhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, padapokoknya sebagai berikut:1.Bersama:Bahwa Perjanjian kerja Bersama di Body Work spa telah habis masaberlakunya dan telah diadakan perundingan pembaharuan

pekerja untuk jabatan tertentu dengan ketentuan hams membuatsurat pengunduran diri;Bahwa di dalam pelaksanaan telah terjadi pelanggaran dimana saat adapekerja mencapai umur tertentu sesuai SK Direksi dan pekerja tidakmengajukan surat pengunduran diri sesuai ketentuan di dalam SK,Tergugat dengan serta merta memutuskan hubungan kerja pekerja;Bahwa di dalam perundingan perubahan PKB telah terjadi perbedaanpengertian tentang penentuan batas usia pensiun untuk jabatan tertentu;Bahwa dalam perundingan pembaharuan

PKB Penggugat berpendirianusia pensiun untuk jabatan tertentu yang tercantum dalam suratKeputusan Direksi harus tidak diberlakukan lagi karena bertentangandengan perundangan yang berlaku;Bahwa dalam perundingan pembaharuan PKB tentang batas usiapensiun untuk jabatan tertentu Tergugat tetap berpedoman kepadasurat kKeputusan direksi;Bahwa dalam perundingan pembaharuan PKB tentang usia pensiun untukjabatan tertentu Penggugat tetap mengacu pada ketentuan perundanganyang berlaku yaitu usia normal pensiun

perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atauperselisinan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaansebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial (PPHI);Halmana sebagaimana tampak dalam gugatan angka 4 Penggugatmempermasalahkan tentang pemutusan hubungan kerja, sedangkan dalamgugatan angka 5, demikian pula angka 6, 7/7 dan 8 Penggugatmempermasalahkan perundingan pembaharuan

Tergugatmenyampaikan bahwa Tergugat tetap pada penyampaian sebelumnyasebagaimana dengan Surat Nomor: 468/NGKHRD/X/2018 dimanaTergugat tidak bersedia melakukan pemotongan iuran anggota SerikatPekerja sebesar 2% dari Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi(UMSK) dan mengenai pemotongan iuran anggota Serikat Pekerjameminta dibahas dalam Perundingan pembaharuan PKB.

dalam pembaharuan PKB yang baru;Dalam hal ini TERGUGAT mempertanyakan konsistensi PARAPENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan, apakah Gugatan ini mengenaipermasalahanPemotongan luran Serikat Pekerja atau masalah Halaman 22 dari 53 halaman, Putusan Nomor: 193/Pdt.SusPHI /2019/PN.Bdg22.23.Pembaharuan PKB yang kasusnya masih berjalan di Instansi lain danmasih menunggu Putusan;Bahwa perlu disampaikan, setelah Pertemuan Perundingan PembaharuanPKB tanggal 19 Oktober 2016, ada Perubahan Usulan kembali dari

Sehingga bagiTERGUGAT pembicaraan dalam Perundingan PKB tanggal 19 Oktober2016 bukan usulan akhir dari Tim Perunding PKB Serikat Pekerja;Bahwa selain itu dalam hal Perundingan Pembaharuan PKB. disepakatisebelumnya sebuah TATA TERTIB Perundingan PKB pada tanggal 21September 2016 dimana tidak disebutkan bahwa apabila ada Pasal yangsudah disepakati dalam Notulen maka langsung bisa dijalankan, bahwakembali lagi mengenai dalil Gugatan ini sangat berhubungan denganPerundingan Pembaharuan PKB PT.NGK Ceramics

(Foto Copy dari Foto Copy);T3 : Fotocopi Notulen Notulen Pertemuan Mediasi Pembaharuan PKB DiDisnaker Kabupaten Bekasi. (Foto Copy dari Foto Copy);T4 : Fotocopi Pasal 7 Ayat 1 PKB Adalah Pasal Yang Dirundingkan DalamMediasi Pembaharuan PKB (Berkas Kronologi Ke Mediator). (Foto Copydari Foto Copy);T5 : Tata Tertib Perundingan Pembaharuan PKB. (Foto Copy dari Asli);T6 : Fotocopi Notulen Pertemuan Tanggal 24 September 2018.

Tergugat juga berpendapat bahwa mengenai PKB Pasal 7ayat 1 sudan masuk pembahasan dalam pembaharuan PKB dengan timPerunding PKB Serikat Pekerja, sehingga baiknya dibahas pada PerundinganPKB. Selain itu dari Tim Peruding PKB Serikat Pekerja tetap pada usulanterakhirnya pada Pasal 7 ayat 1 yaitu Besarnya potongan iuran anggotaserikat pekerja sesuai hasil Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK).

karyawan tetap adalahapabila Penggugat bermaksud mengakhiri sehubungan kerja oleh sebabapapun maka Penggugat harus memberikan sejumlah pesangon serta haklainnya kepada para karyawan tersebut termasuk apabila Penggugat sudahtidak membutuhkannya karena sedang tidak ada order kerja ;16.Bahwa menjadi tugas dan kewajiban Tergugatlan sebagai ManagerPersonalia untuk melakukan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentudan/atau mengontrol pelaksanaan pembaharuan terhadap perjanjian kerjawaktu tertentu yang

atas karyawan Penggugat tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas yang seharusnya dilakukan setiap masa berlakunya perjanjian kerjawaktiu tertentu tersebut telah berakhir dan karyawan masih dibutuhkan untukmengerjakan order pekerjaan yang ada sepertiyang dilakukan dalammasamasa sebelumnya ; (sebelum Tergugat menjabat sebagai Manajer Personalia tugas dan tanggungjawab melakukan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu tersebut telahdilakukan oleh pejabat sebelumnya) ;18.Bahwa Tergugat sudah

tidak melakukan pembaharuan terhadap perjanjiankerja waktu tertentu terhadap 50 (limapuluh) orang karyawan tersebut sejaktahun 2012 sehingga secara otomatis / demi hukum sejak tahun 2012 parakaryawan tersebut telah menjadi karyawan tetap Penggugat ; (Bukti P.1)19.Bahwa sebagai akibat kelalaian Tergugat yang tidak menjalankan tugas dankewajibannya melakukan pembaharuan terhadap perjanjian kerja waktutertentu tersebut, pada bulan April 2014 s/d Juli 2014 pada saatPenggugat sudah tidak memerlukan jumlah

karyawan tetap adalahapabila Penggugat bermaksud mengakhiri sehubungan kerja oleh sebabapapun maka Penggugat harus memberikan sejumlah pesangon serta haklainnya kepada para karyawan tersebut termasuk apabila Penggugat sudahtidak membutuhkannya karena sedang tidak ada order kerja ;14.Bahwa menjadi tugas dan kewajiban Tergugatlan sebagai ManagerPersonalia untuk melakukan pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentudan/atau mengontrol pelaksanaan pembaharuan terhadap perjanjian kerjawaktu tertentu yang

melakukan pembaharuan terhadap perjanjiankerja waktu tertentu terhadap 50 (limapuluh) orang karyawan tersebut sejaktahun 2012 sehingga secara otomatis/ demi hukum sejak tahun 2012 parakaryawan tersebut telah menjadi karyawan tetap Penggugat ; (Bukti P.1)17.Bahwa sebagai akibat kelalaian Tergugat yang tidak menjalankan tugas dankewajibannya melakukan pembaharuan terhadap perjanjian kerja waktutertentu tersebut, pada bulan April 2014 s/d Juli 2014 pada saatPenggugat sudah tidak memerlukan jumlah pekerja

Yang kemudian, setelah mendapatinformasi tersebut para saksi polisi berangkat kelokasi yang dimaksud.Kemudian sekitar pukul 22.00 wib setelah sampai di Jalan Pembaharuan, Nag.Rambung Merah, Kec. Siantar, Kab. Simalungun tersebut, saat itu para saksipolisi melihat ada 2 (dua) orang lakilaki sedang berboncengan naik sepedamotor yang dicurigai sebagai pelakunya.

Fernando Nababan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Sim Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi bersamadengan rekanrekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Desember2020 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Pembaharuan, Nag.

Kemudian setelah saksi bersama denganrekanrekan saksi berhasil mengamankan lakilaki yang duduk diboncengan,lakilaki tersebut langsung menjatuhkan atau membuang 1 (Satu) bungkusplastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dari genggaman tangankanannya kejalan umum Pembaharuan tersebut, tepatnya disamping kakikanannya yang berjarak sekira satu jengkal dari kaki kanannya tersebut.

Andi Nainggolan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi bersamadengan rekanrekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Desember2020 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Pembaharuan, Nag.

Juli 1996(transaksi jual beli pembaharuan) tersebut diatas kepada Aparat PemerintahDesa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas (vide;Gambar Kasar II).GAMBAR KASAR I.

harga objek transaksi jual beli pembaharuan kepadaTergugat dan Tergugat telah menerima seluruh pembayaran harganya dariPenggugat, Memberikan seluruh pesangon kepada Tergugat dan Tergugat telah menerimaseluruh pesangon dari Penggugat.Namun Tergugat tetap beritikat jahat atau buruk (te kwader trouw), Tergugattidak mau mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat obyek sengketaHalaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.

Bms.transaksi jual beli pembaharuan untuk dibalik nama kepada Penggugat dandikuasai oleh Penggugat sebagai pembeli dan pemilik yang sah.

dan objeknya kami sebut objeksengketa transaksi jual beli pembaharuan) dengan kesepakatankesepakatan sebagaiberikut :Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat bersamasamatelah melaporkan perihal transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 15Juli 1996 (transaksi jual beli pembaharuan) tersebut diatas kepada Aparat PemerintahDesa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas.Menimbang bahwa Pengugat juga menyatakan meskipun Penggugat telahmembayar lunas seluruh harga objek transaksi jual beli pembaharuan kepada Tergugatdan Tergugat telah menerima seluruh pembayaran harganya dari Penggugat, memberikanseluruh

:

Bahwa Gugatan Pembaharuan Hutang dari Para Penggugat ini berdasar BuktiBukti sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR, sehingga Putusan PengadilanAgama Magelang ini bisa dijalankan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat,melakukan Upaya Hukum, Banding, Kasasi, Verzet maupun Upaya Hukumlainnya.Makaberdasaralasanalasan Hukum Gugatan Pembaharuan Hutang diatas, maka Mohon dengan Hormat Kepada Yth.

HUTANG SEHINGGA APAYANG DIMINTA MENJADI SUMIR22 Bahwa dalam butir 6 gugatan aquo, Para Penggugat menyatakan sebagai2324berikut' "Bahwa Para Penggugat melalui Pengadilan Agama Magelangini, bisa untuk dilakukan Pembaharuan Hutang atas nama Para Penggugat,terhadap Tergugat I, mengingat jaminan Kredit atas Hutang secara EkonomiSyariah adalah Miliknya Para Penggugat, yang dapat sebagai dasar Hukumuntuk pelaksanaan Pembaharuan Hutang (novasi), sematamata gunamengurangi munculnya Resiko Kerugian bagi Para

Jawabannya adalah ada dalam benak pikiran ParaPenggugat saja yang sedang galau memikirkan apa yang dimaksuddengan pembaharuan hutang. Namun demikian dalam butir 16petitumnya Para Penggugat menyatakan adanya perbuatan melawanhukum, ini sebenamya gugatan apa? Pembaharuan hutang atau perbuatanmelawan hukum?

Menolak Gugatan Pembaharuan Hutang (Novasi) Para Penggugat seluruhnyaatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;3. Menyatakan Pengadilan Agama Magelang tidak berwenang mengadili perkaraaquo;DALAM POKOK PERKARA :1.

Menolak Gugatan Pembaharuan Hutang (Novasi) Para Penggugat seluruhnya3.atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Menyatakan Pengadilan Agama Magelang tidak berwenang mengadili perkaraaquoDALAM POKOK PERKARA:1.5.Menolak gugatan pembaharuan hutang Para Penggugat untuk seluruhnya atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;. Menyatakan gugatan pembaharuan hutang dan Para Penggugat tidak tepat dantidak beralasan;.

SukajadiNo.204/1937 tanggal 23 Mei 1937 milik GPIB Bethel Bandung berkahirpada tanggal 23 September 1980, maka pihak Gereja (GPIB Bethel )Bandung mengajukan pembaharuan Hak Guna Bangunan atas tanahseluas 1.323 M2 yang terletak di JI.

Cipaganti No.43 Kota Bandung yangmana surat permohonan pembaharuan hak guna bangunan tersebuttanggal 31 Mei 2004 ;Atas permohonan pembaharuan Hak Guna Bangunan dari gereka GPIB Bethel Bandung tersebut di atas ke luar Surat Keputusan KepalaKantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 550.2/60/HGB/KP/2004tanggal 22 Juli 2004 yang pada pokoknya memberikan pembaharuanHak Guna Bangunan Sertifikat Nomor : 809/Kec.

Sukajadi Gambar Situasi No.204/1937 tertanggal 22Mei 1937 atas sebidang tanah seluas 1.323 M2 terletak di JalanCipaganti No.43 Bandung, atas nama Protestante Kerk InWestelijk Indonesia Gemeente Bandung (Gereja Protestan diIndonesia Bagian Barat di Bandung) ;. 1 (satu) photo copy Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKota Bandung Nomor : 550.2/60/HGB/KP/2004 tanggal 22 Juli2004 tentang Pembaharuan Hak Guna Bangunan atas tanahseluas 1.323 M2 terletak di Jalan Cipaganti No.43 Bandung atasnama Protestante

No. 1238 K/Pid/20058. 1 (satu) permohonan bantuan pada Majelis Sinode GPIB JakartaNo.117/K/P/72 tertanggal 19 Februari 1992 ;9. 1 (satu) buku foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :281 sebagai pembaharuan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan daritanah Negara bekas B.809/Sukajadi surat ukur tanggal 22/02/2005Nomor : 294/Pasteur/2004 luas 1.323 M2 nama pemegang hak,Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat badan hukumIndonesia berkedudukan di Bandung penerbitan pembaharuansertifikat tersebut tanggal

Cipaganti No.43 KotaBandung milik Gereja GPIB Bethel Bandung ;Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya pembaharuan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor : 281 Majelis Hakim dalam pertimbangannyaberkesimpulan bahwa sebidang tanah berikut bangunannya di Jl.Cipaganti No.43 Kota Bandung dalam status quo sehingga sangatberpengaruh terhadap pertimbangan Majelis Hakim atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa ;Bahwa selain tidak mempertimbangkan bukti kepemilikan tanah danbangunan milik Gereja Bethel

Pembaharuan Perjanjian Kerjasama Tentang PemboronganPekerjaan Nomor : 351/HROM/HRSP/II/2014 Tanggal 27 Februari2014 ;2). Lampiran Pembaharuan Perjanjian Kerjasama TentangPemborongan Pekerjaan Nomor : 351/HROM/HRSP/II/2014Tanggal 27 Februari 2014 ;3). Lampiran Il Pembaharuan Perjanjian Kerjasama TentangPemborongan Pekerjaan Nomor : 351/HROM/HRSP/II/2014Tanggal 27 Februari 2014 ;4).

Addendum Lampiran Pembaharuan Perjanjian Kerjasama TentangPemborongan Pekerjaan Nomor : 931/HROM/HRSP/V/2014Tanggal 16 Mei 2014 ;5). Addendum Kedua Pembaharuan Perjanjian Kerjasama TentangPemborongan Pekerjaan Nomor : 2068/HRSP/HROM/XI/2014tanggal 25 Nopember 2014 ;6). Addendum Ketiga Pembaharuan Perjanjian Kerjasama TentangPemborongan Pekerjaan Nomor : 2268/HRSP/HROM/XII/2014tanggal 1 Desember 2014 ;7).

Perubahan Keempat Pembaharuan Perjanjian Kerjasama TentangPemborongan Pekerjaan Nomor : 56/OM/RPS/HR/I/2016 tanggal 18Januari 2016 ;8).

Perubahan Kelima Pembaharuan Perjanjian Kerjasama TentangPemborongan Pekerjaan Nomor : 1111/OM/RPS/HR/XI/2016tanggal 3 November 2016 ) ;(selanjutnya secara bersamasama akan disebut PerjanjianPemborongan);Bahwa, berdasarkan Perjanjian Pemborongan tersebut diatas makajenis pekerjaan yang dilakukan Tergugat adalah menerimapemborongan pekerjaan penjualan pemasaran produk/layananperbankan memalui telepon ataupun secara langsung kepadanasabah/konsumen dan/atau. calon nasabah perbankan dariPenggugat, dengan

Vendor dengan inimenjamin membebaskan CIMB Niaga dari akibatakibat yangtimbul dari perjanjian kerja antara masingmasing Tenaga KerjaVendor dengan Vendor ;Bahwa, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Pembaharuan PerjanjianKerjasama Tentang Pemborongan Pekerjaan Nomor351/HROM/HRSPIII/2014 Tanggal 27 Februari 2014 ditentukan jangkawaktu Perjanjian Pemborongan tersebut diatas mulai berlaku sejaktanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014dan Perjanjian Pemborongan tersebut telah diperpanjang

Keluarga (KK), Pembaharuan Kartu Tanda Penduduk (KTP)Pemohon II, dan pindah tempat tinggal anak Para Pemohon ;Halaman 2 dari 8 : Penetapan nomor: 0525/Pat.P/2018/PA.Tbn8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon = akanmengajukan buktibukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalampersidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;9.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsider : Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, paraPemohon hadir sendiri, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakansurat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh paraPemohon;Bahwa, di persidangan para Pemohon menjelaskan, ketika akanmengurus Pembaharuan Kartu.

Keluarga, Pembaharuan Kartu) TandaPenduduk Pemohon II dan pindah tempat tiggal anak para Pemohon danuntuk Keseluruhan Tertib Administrasi Kependudukan Lainnya, para Pemohonmengalami kesulitan hal itu disebabkan adanya perbedaan nama sertatempat dan tanggal lahir Pemohon , antara yang ada dalam Buku KutipanAkta Nikah dan yang ada dalam dokumen pribadi Pemohon seperti KTP,KKHalaman 3 dari 8 : Penetapan nomor: 0525/Pat.P/2018/PA.Tbndan dokumen lainnya, sehingga para Pemohon sangat membutuhkanPenetapan

dan bermeterai cukup (P.6);Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akanmenyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon penetapan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuksegala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa, para Pemohon menemui kendala ketika akanmengurus pembaharuan

Keluarga, Pembaharuan Kartu.

Emil Syaifuddin, Sidoarjo, tanggal lahir 15 Oktober 2019 (umur 4 tahun 9 bulan)) adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

PENETAPANNomor 36/Pdt.P/2021/PN TdnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjungopandan, yang mengadili perkara perdataPermohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhnkan Penetapansebagai berikut, dalam perkara Permohonan:Nama : MARLIZA;Tempat/tanggal lahir : Ketapang/4 Oktober 1982;Agama : Islam;Jenis Kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;Alamat : Jalan Pelataran Billiton Dusun Pemali, Rt.002/Rw. 001, Desa Pembaharuan,

Asli Surat Keterangan dari desa Pembaharuan Kecamatan KelapaKampit Nomor 23/SK/PBR/II/2021 tanggal 23 Februari 2021, diberi tanda P6;Menimbang, bahwa disamping bukti bukti Surat tersebut di atas,Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:1.

Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon didalam Akta Kelahiran anaknya tersebut adalah untuk menyamakandengan dokumendokumen milik anak Pemohon;; Bahwa nama pemohon sebenarnya adalah MARLIZA tapi tertulisdalam dokumennya LISA namun sehariharinya, Saksi memanggilPemohon dengan nama Liza; Bahwa LISA dan MARLIZA adalah orang yang sama;Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 36/Padt.P/2021/PN Tdn Bahwa Pemohon tinggal bersama Saksi di Jalan Pelataran BillitonDusun Pemali, Rt. 002/Rw. 001, Desa Pembaharuan

TRISNA YUNIARTY, yang memberikan keterangan di bawah sumpahpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalahtetangga Pemohon; Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Pelataran Billiton Dusun Pemali,Rt. 002/Rw. 001, Desa Pembaharuan, Kecamatan Kelapa Kampit,Kabupaten Belitung Timur; Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonannya kePengadilan ini karena ingin memperbaiki nama Pemohon di dalam aktakelahiran anak Pemohon; Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang tertulisdalam

sebagai alat bukti dalam permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerimapermohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatancatatan sipilmisalnya akta kelahiran, perkawinan dan akta kematian;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 beserta keterangan paraSaksi, diperolen fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohonbertempat tinggal di Jalan Pelataran Billiton Dusun Pemali, Rt. 002/Rw. 001,Desa Pembaharuan

Bahwa akibat dari perbedaan nama tersebut para Pemohon mengalamihambatan dalam mengurus Pembaharuan Data Pegawai Negeri SipilPemohon Il, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapandari Pengadilan Agama Kabupaten Sampang guna dijadikan sebagai alasPenetapan Nomor 0303//Pd.t.P/2015/PA.Spg. halaman 2 dari 10 halamanhukum untuk mengurus Pembaharuan Data Pegawai Negeri SipilPemohon Il;8.

dengan namaPemohon dan Pemohon II di Kartu Tanda Penduduk, Kartu KeluargaPara Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon serta ljasah dan SK PNSPemohon Il, sehingga Pemohon menemui kendala ketika mengurusPembaharuan Data Pegawai Negeri Sipil Pemohon Il.Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi di atas, ParaPemohon membenarkan ;Penetapan Nomor 0303//Pd.t.P/2015/PA.Spg. halaman 6 dari 10 halamanBahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodatatersebut disebabkan adanya kendala ketika mengurus pembaharuan

di Kartu TandaPenduduk, Kartu Keluarga Para Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon sertaljasah dan SK PNS Pemohon II sehingga Para Pemohon mohon agarbiodata Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah sama dengannama Pemohon dan Pemohon II di Kartu Tanda Penduduk, Kartu KeluargaPara Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon serta ljasah dan SK PegawaiNegeri Sipil Pemohon Il;Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonanpenetapan perubahan biodata sebagaimana tersebut di atas demikepentingan mengurus Pembaharuan

Halini adalah karena kesalahan Modin Desa setempat ketika memberikan datake Kantor Urusan Agama Kecamatan Omben pada waktu Pemohon danPemohon II menikah ;Menimbang, bahwa saksi saksi para Pemohon juga menerangkanbahwa ketika Pemohon II mengurus pembaharuan data PNS mengalamikendala karena biodata Para Pemohon berbeda di Kutipan Akta Nikahdengan nama Pemohon dan Pemohon Il di Kartu Tanda Penduduk, KartuPenetapan Nomor 0303//Pd.t.P/2015/PA.Spg. halaman 8 dari 10 halamanKeluarga Para Pemohon, Akta Kelahiran

Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon serta ljasah dan SK PegawaiNegeri Sipil Pemohon II adalah akibat kesalahan Modin Desa dan kelalaianPemohon dan Pemohon II ketika memberikan data ke Kantor Urusan AgamaKecamatan Omben, maka majelis memandang hal tersebut sangat wajarterjadi, apalagi pada umumnya masyarakat pedesaan tidak terlalu peduliterhadap biodata yang benar ;Penetapan Nomor 0303//Pd.t.P/2015/PA.Spg. halaman 9 dari 10 halamanMenimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon untukmengurus pembaharuan

Buana Lestari) untukdapat menindaklanjuti yang menjadi program Desa Ciranjang, maka padatanggal 29 Januari 2011 dibuatkan kembali Pembaharuan Surat PerjanjianKerjasama pekerjaan pembangunan Pertokoan Gelanggang Ciranjang,antara Penggugat dengan Tergugat!

Buana Lestari) tidak dapatmelaksanakan pembangunan yang telah disepakati oleh kKedua belah pihaksebagaimana dalam pembaharuan surat perjanjian kerjasama dan timeschedule yang diajukan;18.Bahwa sebagai akibat tidak dapat melaksanakan pembangunan tersebut,192021sebagaimana acuan di dalam Global Time Schedule, maka Penggugatmengeluarkan Surat Teguran Pertama dengan Reg.

Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestatie, karena tidakdapat melaksanakan pembangunan Pertokoan Gelanggang Ciranjang (PGC)sebagaimana dimaksud dalam Pembaharuan Surat Perjanjian yang dibuatpada tanggal 29 Januari 2011 dan Global Shcedule Time sebagai acuan;Menyatakan sah surat pemutusan hubungan kerja pelaksanaanHal. 19 dari 34 hal. Put.

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat telah mengadili perkara inidengan melanggar ketentuan undangundang hal ini dapat dilihat daripertimbangan hukumnya pada halaman 24 yang mempertimbangkan danmenilai Surat perjanjian yang dibuat sebelum tahun 2011 atau tepatnyasebelum tanggal 29 Januari 2011 (pembaharuan surat Perjanjian kerjasama)padahal sesuai kesepakatan bersama dan sesuai dengan aturan hukumbahwa dengan diadakannya pembaharuan suatu perjanjian maka perjanjianyang telah dibuat sebelumnya

Bahwa pembaharuan perjanjian secara hukum memiliki makna bahwaperjanjian terdahulu sebelum diadakan pembaharuan perjanjian dinyatakansudah tidak berlaku lagi, dan untuk menyatakan seseorang wanprestasiharuslah mengacu atau berpedoman pada isi perjanjian yang saat iniberlaku, yang dalam perkara perdata ini sudah seharusnya secara hukumPengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat dalam membuat pertimbanganhukumnya haruslah mengacu dan berpedoman padaisi perjanjian yang saatini berlaku yakni Surat Pembaharuan

Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan PerubahanNama tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum)persayaratan mengurus Pembaharuan Kartu Keluarga (KK), untukHalaman 2 dari 8 hal : Penetapan nomor: 617/Padt.P/2019/PA. Tbnmengurus pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernamaMOCHAMAD AMIRURROCHMAN umur 1 bulan;8.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsider : Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadiladilnya;Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datangmenghadap di persidangan kemudian dibacakan surat permohonan paraPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;Bahwa, di persidangan para Pemohon menjelaskan ketika akanmengurus pembaharuan KK, untuk mengurus pembuatana Akta Kelahirananak para Pemohon yang bernama MOCHAMAD AMIRURROCHMAN UMUR1 bulan mengalami kendala, hal

danbermeterai cukup (P.7);Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akanmenyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon penetapan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuksegala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa, para Pemohon menemui kendala ketika akanmengurus pembaharuan

benar adalah MOCHAMAD ABDUL ROCHMAN;Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatasMajlis Hakim berpendapat bahwa Nama Pemohon sebagaimana terteradalam bukti P.3 dengan yang tertera dalam bukti P.4,P,P.5 dan P.6 adalahpribadi yang satu atau satu orang yang sama ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majlis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon berhak menentukanatau memilin Nama serta tempat dan tanggal lahir memang sangat beralasanyaitu untuk mengurus pembaharuan

melakukan pengecekan di lapangan sehingga ditemukanadanya uang angsuran pinjaman beberapa nasabah yang tidak disetorkan kepihak KSP, dan adanya sebagian nasabah yang belum menerima uangpinjaman dari KSP sedangkan pihak KSP sudah mencairkan pengajuan dariHal. 3 dari 35 Putusan No.188/Pid.B/2016/PN.Njkbeberapa nasabah yang masih belum melunasi angsuran sebelumnya(pembaharuan pinjaman).

melakukan pengecekan di lapangan sehingga ditemukanadanya uang angsuran pinjaman beberapa nasabah yang tidak disetorkan kepihak KSP, dan adanya sebagian nasabah yang belum menerima uangpinjaman dari KSP sedangkan pihak KSP sudah mencairkan pengajuan daribeberapa nasabah yang masih belum melunasi angsuran sebelumnya(pembaharuan pinjaman).

TIO ARDIMAS yangdibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh JUMIRAN, Pak WAHYU dansaksi pada tanggal 18 April 2016, diketahui adanya uang angsuran pinjamanbeberapa nasabah yang tidak disetorkan ke pihak KSP, dan adanya sebagiannasabah yang belum menerima uang pinjaman dari KSP sedangkan pihak KSPsudah mencairkan pengajuan dari beberapa nasabah yang masih belummelunasi angsuran sebelumnya (pembaharuan pinjaman).

TIO ARDIMAS yangdibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh JUMIRAN, GATOT dan saksipada tanggal 18 April 2016, diketahui adanya uang angsuran pinjamanbeberapa nasabah yang tidak disetorkan ke pihak KSP, dan adanya sebagiannasabah yang belum menerima uang pinjaman dari KSP sedangkan pihak KSPsudah mencairkan pengajuan dari beberapa nasabah yang masih belummelunasi angsuran sebelumnya (pembaharuan pinjaman).

Perjanjian KerjaBersama PT Thiess Contractors Indonesia Sangatta 2009 2011;8 Bahwa sehubungan pada tanggal 6 Oktober 2011 Perjanjian Kerja Bersama PT ThiessSangatta akan berakhir masa berlakunya maka Penggugat meminta kepada PUKSBSI dan PUK SP KEP agar pada tanggal 20 Juli 2011 dapat dilaksanakanpertemuan pembahasan tata tertib Perundingan pembaharuan PKB 20112013,namun pengurus SPKEP dan SBSI tidak bersedia dan melalui suratnya kepadaPenggugat dengan Nomor 07/SPSB/TISGT/2011 tertanggal 13 Juli

No. 138 K/Pdt.SusPHI/201310111213itu maka dari awal Para Tergugat telah terlibat dalam proses atau tahapanpembahasan sebagaimana diterangkan pada butir (7) di atas;Bahwa sebelum pembahasan tata tertib perundingan pembaharuan Perjanjian KerjaBersama timbul suatu kondisi dimana PUK SBSI dan SPKEP bersikukuh memintaagar susunan tim perundingnya terdiri atas 13 orang sebagaimana tercantum dalamsurat SP KEP dan SBSI dengan Nomor 11/SPSB/TISGT/2011 tertanggal 13September 2011 (vide Bukti P10), Penggugat

No. 138 K/Pdt.SusPHI/2013berdasar atau keliru, tidak memiliki landasan hukum dan ketentuanketenagakerjaan dan tidak ada relevansi dengan (satu) pasal pada tata tertibperundingan pembaharuan PKB 20112013 yang belum disepakati oleh tim SPKEP dan SBSI yakni bagian VII (sahnya perundingan) ayat (c.) dan jugapermintaan uang saku sebesar Rp.2 juta yang bukan bagian dari tata tertibperundingan pembaharuan PKB 20112013, maka oleh karenanya alasan dansebabsebab mogok kerja tidak memenuhi dan atau melanggar

PKB bukanmerupakan upaya penyelesaian perselisihan hubungan Industrial melainkan161718proses persiapan awal sebelum dilakukan perundingan Pembaharuan PerjanjianKerja Bersama.

No. 138 K/Pdt.SusPHI/20132218 Bahwa akibat mogok kerja untuk mendorong tercapainya kesepakatan PerjanjianKerja Bersama, maka pihak perusahaan telah melakukan tindakantindakan yangmerugikan karyawan.19 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya Tergugat Rekonvensidiperintahkan untuk menyelesaikan pembahasan Pembaharuan Perjanjian KerjaBersama periode 20112013 dengan Para Tergugat dan/atau karyawan PT.

Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada posita 1; 2; 3;dan 4 diatas bahwa PerjanjianPerjanjian Kredit yang dibuat danditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat berhubung satu dan lain haltelah mengalami perubahan dan pembaharuan, yaitu :a.

Perjanjian Kredit Nomor : 2011.034 tanggal 30 Maret 2011;dengan jumlah Kredit Maksimum Rp. 5.000.000.000, (lima milyarrupiah), telah mengalami beberapa kali perubahan dan pembaharuan,terakhir dengan Perjanjian Kredit Nomor : 2013.017 tertanggal 26April 2013;c.

Perjanjian Kredit Nomor : 2010/054/KI NON KUK tanggal 18 Juni2010, dengan jumlah kredit maksimum Rp. 1.250.000.000, (Satumilyar dua ratus lima puluh juta rupiah), telah mengalami beberapakali perubahan dan pembaharuan, terakhir dengan Perjanjian KreditNomor : 2013.019, tanggal 26 April 2013.7.

Perjanjian Kredit Nomor : 2010/055/KMK NON KUK tanggal 18 Juni2010 dengan jumlah kredit maksimum Rp. 1.000.000.000, (Satu milyarrupiah); telah mengalami beberapa kali perubahan dan pembaharuan,terakhir dengan Perjanjian Kredit Nomor : 2013.016 tertanggal 26April 2013;b.

Perjanjian Kredit Nomor : 2011.034 tanggal 30 Maret 2011;dengan jumlah Kredit Maksimumum Rp. 5.000.000.000, (lima milyarrupiah), telah mengalami beberapa kali perubahan dan pembaharuan,terakhir dengan Perjanjian Kredit Nomor : 2013.017 tertanggal 26April 2013;c.

Pembaharuan Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur, menurut suratgugatan dalam perkara Nomor: 4/Pdt.G.S/2019/PN Tdn sebagai ... Tergugat 1;PUNARA Binti MISLAN, bertempat tinggal di Dsn Bahagia Rt.005 Rw.002Kel. Pembaharuan Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur, menurut suratgugatan dalam perkara Nomor: 4/Pdt.G.S/2019/PN Tdn sebagai..

Apabila terhadap kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana poin 2ternyata Pihak Kedua tidak memenuhi janjinya tersebut maka terhadapjaminan kreditnya berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikanSHM No. 00256/Pembaharuan Atas Nama Subaidi, yang terletak di DesaPembaharuan dengan luas 1.615 M2 dijual melalui perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelangtersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran hutang Pihak Keduakepada Pihak Pertama.4.

Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Namatersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratanmengurus pembaharuan Kartu Keluarga;8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akanmengajukan buktibukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalampersidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;9.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Subsider : Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadiladilnya;Bahwa, di persidangan, para Pemohon menjelaskan, ketika akanmengurus Pembaharuan Kartu Keluarga dan untuk Keseluruhan TertibAdministrasi Kependudukan Lainnya, para Pemohon mengalami kesulitanHal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2018/PA.

Maret 1971;Bahwa, saksi tahu perbedaan penulisan nama para Pemohon tersebutterjadi karena Pemohon Il sering sakitsakitan dan waktu menikahnamanya diganti saat memberikan biodata pada KUA setempat ;Bahwa saksi tahu perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon dannama serta tanggal lahir Pemohon Il, karena saksi pernah melihatKutipan Akta Nikah, KTP, Akta Kelahiran,Kartu Keluarga dan dokumenlain, dan ternyata orangnya sama ;Bahwa saksi tahu, para Pemohon melakukan perubahan biodata iniuntuk mengurus pembaharuan

TonKutipan Akta Nikah, KTP, Akta Kelahiran,Kartu Keluarga dan dokumenlain, dan ternyata orangnya sama ; Bahwa saksi tahu, para Pemohon melakukan perubahan biodata iniuntuk mengurus pembaharuan Kartu Keluarga dan untuk keperluan lain ;Bahwa, para Pemohon di depan sidang menyatakan telahmengajukan buktibukti dan saksisaksi , selanjutnya mohon kepada MajelisHakim untuk memberikan penetapan;Bahwa, segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatatdalam Berita Acara Sidang, maka untuk ringkasnya

;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa, para Pemohon menemui kendala ketika akanmengurus Pembaharuan Kartu Keluarga dan untuk Keseluruhan TertibAdministrasi Kependudukan lainnya, sehingga Pemohon sangatmembutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban.Menimbang, bahwa, dalam Kutipan Akta Nikah Nama Pemohon tertulisPemohon Tanggal Lahir (umur) 23 th Tempat Lahir Leran Kulon, danNama