Hikmah GT. 15 No. 1979/PPb berbendera Indonesia yang mengangkutbarang berupa pakaian bekas dari Malaysia yang dilakukan oleh terdakwadengan menggunakan sarana pengangkut kapal KM.

Pengangkut / Agen pelayaran wajib memberitahukan RencanaKedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) ke Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Tujuan paling lambat 24 jam sebelumkedatangan sarana pengangkut (kapal) ;Hal. 16 dari 30 Hal. Put. No 272/Pid.Sus/2016/PN Kis2. Pada saat kedatangan sarana pengangkut (kapal) : pengangkut/ agenyang ditunjuk wajib menyerahkan pemberitahuan berupa Inward Manifestkepada pejabat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan CukaiTujuan;3.

Inward Manifest yang diterima dan mendapat nomor pendaftaran diKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tujuan merupakanpemberitahuan Pabean BC 1.1 dan berlaku sebagai persetujuanpembongkaran;Bahwa yang dimaksud dengan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut(RKSP) adalah pemberitahuan tentang rencana kedatangan saranapengangkut yang disampaikan oleh pengangkut/ agen pelayaran yangditunjuk ke suatu Kantor Pabean (Kantor Bea dan Cukai), sedangkan yangdimaksud dengan Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut

Asahan setahu saksi baik pengangkut atauagen pelayaran KM. Hikmah GT. 15 No. 1979/ PPb tidak pernahmengajukan Prosedur Kepabenan serta juga tidak pernah memberitahukanRencana Kedatangan Sarana Pengangkut dan daftar muatan barang niagayang diangkut (Inward Manifest) kepada Kantor Pengawasan danPelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung ;Hal. 17 dari 30 Hal. Put.

Hikmah GT.15 No. 1979/PPb, sertaterdakwa selaku pengangkut kapal KM.

Menyatakan barang bukti berupa: * 1 (Satu) unit Sarana Pengangkut KM. JAYA SENTOSA dengan 1 (satu) unitmesin merk Nissan Diesel4D (Nomor mesin tidak dapat di Identifikasi); Muatan KM. JAYA SENTOSA berupa Kayu teki sebanyak 1.550 batang;= 1 (satu) buah kompas warna hitam;Dirampas Untuk Negara; 1 (satu) lembar Pas kecil No. 552./PHBKV/KKM/KMP/IX/2016/487, Tanggal02 Agustus; 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan No. 552.

Secara nyataekspor terjadi pada saat barang melintas daerah pabean, namun mengingatsegi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat beadan cukai disepanjang garis perbatasan, maka secara yuridis ekspordianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat disaranapengangkut yang akan berangkat keluar daerah pabean;Dan terhadap sarana pengangkut yakni kapal KM.

(Outward Manifest) denganKode BC 1.1 j === 99 2 20 nnn no nnn a nnn nnn nnn enn onedan sebagaimana yang tercantum pada penjelasan Pasal 7A ayat (2)Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut.Dan pada Pasal 2 ayat (2) dan penjelasannya menjelaskan barang yangtelah dimuat disarana pengangkut untuk dikeluarkan dari pabean dianggaptelah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.

yang sarana pengangkutnya akan berangkat menujukeluar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barangyang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut berupaManifest dan Terdakwa sebagai nahkoda KM.

MASDE bin MASJURIterbukti bersalah melakukantindak pidana Dengan Sengaja di wilayah pengolahan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan dibidang Penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan pengolahan dan pemasaran ikan tanpa memiliki surat ijin UsahaPerikanan (SIUP) dan mengoperasionalkan kapal penangkap ikan berbenderaIndonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikananIndonesia yang tidak memiliki Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)2.

45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.DAN :KEDUA :Bahwa ia terdakwa H.MASDE bin MASJURIselaku pemilik kapal nelayan baganapung BAROKAH IIpada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 08.00 Wibatau di waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Perairan +/6 Mil utaraperairan Pelabuhan Kota Pasuruan atau setidaktidaknya di tempat lain yang masihtermasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan , yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal Pengangkut

ikan di wilayah pengelolaan perikan RepublikIndonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang memilikiSurat Ijin Kapal Pengangkut Ikan ( SIKPI), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut :e Bahwaia terdakwa memiliki dan mengoperasikan kapal motor nelayanBAROKAH II sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu namun terdakwa selamamengoperasikan kapal motor tersebut tidak memiliki ijin usaha perikanan( SIUP) namun terdakwa hanya memiliki surat ukur dalam negeri

MASDE bin MASJURIyang mengakuiidentitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama jalannyapersidangan tidak diketemukan hal hal yang dapat melepaskan terdakwa daripertanggungjawaban pidanaDengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi.Unsur dengan sengaja memiliki dana atau mengoperasikan kapal pengangkut Ikandi wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukanpengangkutan Ikan atau kegiatan terkait yang tidak memiliki Surat Ijin UsahaPerikanan (SIUP)Menimbang

MASDE bin MASJURI telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana usaha perikanan dibidangPenangkapan ikan yang tidak memiliki surat ijin Usaha Perikanan (SIUP) danmengoperasionalkan kapal pengangkut ikandi wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan terkaityang tidak memiliki SIKPI2. Menjatuhkan pidana terhadap H. MASDE bin MASJURI dengan pidana penjaraselama 4(empat) bulan103.

Multi Cargo Service selaku Pengangkut sedangkan dalam Gugatanaquo, PT. Multi Cargo Service hanya sebagai TURUT TERGUGAT yangseharusnya PT. Multi Cargo Service sebagai TERGUGAT.

Bahwa terjadinya kasus hilangnya material barang di atas kapal sesuai versiPENGGUGAT dalam Gugatannya tentu hal ini terjadi setelan adanya pembatalanPolis dan setelah dilakukan pengembalian premi kepada TURUT TERGUGATselaku Pengangkut sehingga yang bertanggung jawab atas hilangnya materialbarang di atas kapal sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengangkut bukantanggung jawab Perusahaan Asuransi, karena Perusahaan Asuransi tidakmenjamin pertanggungan barangbarang yang diangkut tersebut.5.

Sehingga tanggung jawab untuk mengganti kerugianapabila terjadi kehilangan barang sepenuhnya tanggung jawab dari Pengangkut(TURUT TERGUGAT) bukan tanggung jawab Perusahaan Asuransi (TERGUGAT dan TERGUGAT Il).KESALAHAN DARI PENGANGKUT TIDAK DAPAT DILIMPAHKAN KEPADAPERUSAHAAN ASURANSI KARENA NAMA KAPAL YANG MENGANGKUTBARANG YANG HILANG TIDAK TERCANTUM DALAM LAMPIRAN POLIS PST0151/201200164 TANGGAL 10 FEBRUARI 2012 TERSEBUT.Hal 23 Putusan No.30/Pdt.G/2013/PN .Jkt.Tim.21.Bahwa dalam kasus aquo, yang

seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya atashilangnya material barang tersebut di atas kapal adalah PT.Multi Cargo Service(TURUT TERGUGAT) selaku Pengangkut bukan tanggung jawab TERGUGAT dan TERGUGAT II selaku Perusahaan Asuransi.

Dengan demikian, TERGUGAT dan TERGUGAT Il harus dibebaskan dari tanggung jawab pembayaran klaimasuransi apabila terjadi kesalahan daripada TURUT TERGUGAT selakuTertanggung dan Pengangkut itu sendiri dalam hal ini PT.

, para saksi (Sopir pengangkut cangkang UD.

memerintahkan anggota satuan patroli untuk melakukanpemeriksaan sarana pengangkut, dan mengambil tindakan jikaditemukan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai pengamanan patroli laut.

Pada saat ditengah laut : menentukan sasaran patroli sesuai dengan perintah Kepala SeksiPenindakan menghentikan sarana pengangkut memerintahkan anggota satuan patroli untuk melakukanpemeriksaan sarana pengangkut, dan mengambil tindakan jikaditemukan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai pengamanan patroli laut. Bahwa KM.

Pasal 7A ayat (2), pengangkut yang sarana pengangkutnyamemasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yangdiangkutnya dalam manifes. Jadi pengangkut yang berasal dari luardaerah pabean yang memasuki daearah pabean wajib membawadokumen manifes atas barang yang diangkutnya.

Bahwa benar berdasarkan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 tentangKepabeanan: Pasal 7A ayat (1) huruf a, diatur bahwa pengangkut yang saranapengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean mengangkutbarang impor wajib memberitahukan rencana kedatangan saranapengangkut (RKSP) ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangansarana pengangkut. Pasal 7A ayat (2), pengangkut yang sarana pengangkutnya memasukidaerah pabean wajid mencantumkan barang yang diangkutnya dalammanifes.

Bahwa benar berdasarkan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 tentangKepabeanan: Pasal 7A ayat (1) huruf a, diatur bahwa pengangkut yang saranapengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean mengangkutbarang impor wajib memberitahukan rencana kedatangan saranapengangkut (RKSP) ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangansarana pengangkut. Pasal 7A ayat (2), pengangkut yang sarana pengangkutnya memasukidaerah pabean wajidb mencantumkan barang yang diangkutnya dalammanifes.

, pengangkut yang sarana pengangkutnyamenuju ke luar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya, jadi pengangkut yang akanberangkat menuju ke luar daerah pabean wajib membawa dokumen manifesatas barang yang di angkutnya; Bahwa kapal KM.

YANTO;Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbk Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen muatan resmi atau manifeskapal, yang ada hanya dokumen sarana pengangkut/kapalnya saja; Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr.

Ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barangekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain didalam daerah pabean melalui luar daerah pabean,Wayjib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnyasebelum keberangkatan sarana pengangkut,Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal ini mewajibkan bagi setiappengangkut untuk menyerahkan pemberitahuan pabean atas setiap barangyang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut, sehinggaapabila ada pengangkut

Terang Bulan IVyang bertanggung jawab atas suratsurat sarana pengangkut maupun barangmuatan yang berada dalam kapal tersebut dan ternyata Terdakwa tidakmemenuhi kewajibannya ketika mengangkut barang ekspor yaitu tidakmenyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelumHalaman 21 dari 32 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Tbkkeberangkatan sarana pengangkut sebagaimana yang diamanatkan dalamPasal 9A ayat (1) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 10

Tahun 1995 tentang Kepabeanan danberdasarkan fakta hukum di persidangan juga diketahui bahwa sama sekalitidak ditemukan dokumen manifest atau daftar muatan saat proses penegahankapal baik itu manifest kedatangan sarana pengangkut (inward manifest)maupun manifest kedatangan sarana pengangkut (outward manifest);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan menilalapakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja atau tidak;Menimbang, bahwa meskipun dalam delik pada Pasal 102A

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TRAN VAN BAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan Mengoperasikan kapal pengangkut ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang melakukan penangkapan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar

   TS termasuk kapal pengangkut ikan dan khususmengangkut ikan saja;Bahwa ikan yang ada didalam palkah KM.TG.90701 TS berasal dari kapalpenangkap ikan Vietnam yang lain yang dipindahkan;Bahwa KM.TG.90701.

   Sungai, danau, waduk,rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahanpembudidayaan yang potensial di Wilayah Republik Indonesia;Bahwa ahli menerangkan sudah melihat dan memeriksa kapal yangmerupakan jenis kapal pengangkut ikan, kapal tersebut bernamaKM.TG.90701.

   Pasal 28 ayat (2) UndangUndang No. 45 Tahun 2009 TentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo.Pasal 102 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yangunsur unsurnya sebagai berikut :Unsur setiap orang;Unsur mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing;Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ;PF wn PFUnsur Wajib memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);Ad. 1.

   TS tidak dilengkapi dokumenpengangkutan ikan berupa Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) karenalokasi transfer dan pengangkutan ikan berada di Laut Natuna WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh KapalPengawas Hiu 14 posisi KM.TG.90701.

   Unsur wajib memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI); Menimbang, ketentuan Undangundang No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan kususnya Pasal 28 ayat (1) berbunyi Setiap orang yang memilikidan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia Wajib memiliki Surat Izin Pengangkutan Ikan(SIKPI) ;Menimbang, dalam ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 menyebutkanSIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal Perikanan untukmelakukan pengangkutan

Setelah itu sekira bulan Februari 2018, sekira Pukul17.00 WIB, Terdakwa menelpon Saksi FAKHRURRAZI Bin SULAIMAN danmemberitahukan bahwa Mobil truck pengangkut mobil sudah sampai diSPBU Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen agar SaksiFAKHRURRAZI Bin SULAIMAN mengantarkan 1 (satu) unit Mobil AvanzaVeloz, Warna Putih, No. Pol: B2532TEZ, Tahun 2016 untuk dinaikkan keTruck pengangkut Mobil. Setibanya di SPBU Desa Cot Gapu, Kec. KotaJuang, Kab.

Setelah itu sekira bulan Februari 2018, sekira Pukul 17.00WIB, Terdakwa menelpon Saksi FAKHRURRAZI Bin SULAIMAN danmemberitahukan bahwa Mobil truck pengangkut mobil sudah sampai diSPBU Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen agar SaksiFAKHRURRAZI Bin SULAIMAN mengantarkan 1 (satu) unit Mobil AvanzaVeloz, Warna Putih, No. Pol: B2532TEZ, Tahun 2016 untuk dinaikkan keTruck pengangkut Mobil. Setibanya di SPBU Desa Cot Gapu, Kec. KotaJuang, Kab.

Setelah itu sekira bulan Februari 2018, sekira Pukul 17.00 WIB,Terdakwa menelpon Saksi FAKHRURRAZI Bin SULAIMAN danmemberitahukan bahwa Mobil truck pengangkut mobil sudah sampai di SPBUDesa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen agar Saksi FAKHRURRAZI BinSULAIMAN mengantarkan 1 (satu) unit Mobil Avanza Veloz, Warna Putih, No.Pol: B2532TEZ, Tahun 2016 untuk dinaikkan ke Truck pengangkut Mobil.Setibanya di SPBU Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab.

Kausar, danTerdakwa II.Dedi menyetujuinya;e Bahwa, alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian yaitu 1 unitsepeda motor Jialing tanpa plat nomor Polisi milik Sdr.Badri yaitu tetanggaTerdakwa I.Kausar, obrok/keranjang pengangkut buah sawit, buah egrek/alat petik buah sawit;e Bahwa, peran Terdakwa I.Kausar yaitu memetik buah sawit, sedangkanperan Terdakwa II.

Kausar, danTerdakwa II.Dedi menyetujuinya;Bahwa, alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian yaitu 1 unitsepeda motor Jialing tanpa plat nomor Polisi milik Sdr.Badri yaitu tetanggaTerdakwa I.Kausar, obrok/keranjang pengangkut buah sawit, buah egrek/alat petik buah sawit;Bahwa, peran Terdakwa I.Kausar yaitu memetik buah sawit, sedangkanperan Terdakwa II.

Kausar, danTerdakwa II.Dedi menyetujuinya;Bahwa, alat yang dipergunakan untuk melakukan pencurian yaitu 1 unitsepeda motor Jialing tanpa plat nomor Polisi milik Sdr.Badri yaitu tetangga13Terdakwa I.Kausar, obrok/keranjang pengangkut buah sawit, buah egrek/alat petik buah sawit;Bahwa, peran Terdakwa I.Kausar yaitu memetik buah sawit, sedangkanperan Terdakwa II.

, pelaksanaan penerimaan,pendistribusian, penelitian dan penyelesaian manifest kedatangan dankeberangkatan sarana pengangkut, pelayanan pemberitahuanpengangkutan barang serta penghitungan denda administrasi terhadapketerlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut;Bahwa saksi menerangkan prosedur kepabeanan yang harus ditempuhatas kapal niaga yang membawa barang niaga dari luar negeri, sebagaiberikut: Pertama sekali sebelum kedatangan sarana pengangkut (kapal),pengangkut atau agen pelayaran yang

ditunjuk wajibmemberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP)ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tujuan palinglambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kedatangan kapal; Untuk waktu tempuh pelayaran yang kurang dari 24 (dua puluhempat) jam, maka RKSP wajib diserahkan paling lambat sebelumkedatangan sarana pengangkut; Pada saat kedatangan kapal, pengangkut atau agen yang ditunjukwajid menyerahkan pemberitahuan berupa inward manifest kepadapejabat Kantor Pengawasan dan Pelayanan

(RKSP) adalah pemberitahuan tentangrencana kedatangan Sarana Pengangkut yang disampaikan olehpengangkut kesuatu Kantor Pabean (Kantor Bea dan Cukal).

Yangdimaksud dengan Manifest Kedatangan Sarana Pengangkut yangselanjutnya disebut Inward Manifest adalah daftar muatan barang niagayang diangkut oleh Sarana Pengangkut (kapal) pada saat memasukiKawasan Pabean;Bahwa saksi menjelaskan jika memperhatikan lokasi penindakannyayaitu berada di 35 Mil Timur Laut Ujung Tamiang, Kab.

Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut/JadwalKedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/JKSP) (BC 1.0.);b. Pemberitahuan Manifest Kedatangan/Keberangkatan SaranaPengangkut (BC 1.1);c. Pemberitahuan pengeluaran barang impor dari kawasan pabeanuntuk diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabeanlainnya (BC 1.2);d.

Pasal 9A ayat (1) huruf a, pengangkut yang sarana pengangkutnyaakan berangkat menuju ke luar daerah pabean, wajib menyerahkanHalaman 22 dari 41 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2016/PN TBKpemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelumkeberangkatan sarana pengangkut ;g.

Kepulauan Meranti Provinsi Riau Indonesia tujuanBatu Pahat Malaysia, pada saat ditegah tidak ditemukan dokumenkepabeanan berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) danOutward Manifest (BC 1.1) ;Penyidik berkesimpulan bahwa sarana pengangkut KM.

penyelundupan, maka sarana pengangkut KM.

pabeanyang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerahpabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luardaerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut.

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sarana pengangkut KM.

, Pelintas Batas danBarang Kiriman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:e Bahwa sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:1 Terhadap barang pribadi penumpang sebagaimana dimaksud dalampasal 7 ayat (3) dengan nilai pabean paling banyak FOB USD.250.00 (Dua ratus lima puluh dolar amerika ) per orang atau FOB USD.1.000( Seribu US Dollar ) per

No. 1030 K/Pid.Sus/2014e Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:1.

Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atauayat (3), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut harus mengeluarkan barangimpor melalui:a Jalur Merah, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut1)2)3)4)5)membawa barang impor:Berupa Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak SaranaPengangkut dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masukyang diberikan dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yangdiberikan pembebasan bea masuk dan cukai;Berupa hewan, ikan

Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukanpemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan AwakSarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.Bahwa sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang,Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman disebutkan:1.

, Pelintas Batas dan BarangKiriman disebutkan: Dalam hal terdapat kecurigaan, PejabatBea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atasbarang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak SaranaPengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau.2 pasal 14 ayat huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa OlehPenumpang, Awak Pengangkut, Pelintas Batas dan BarangKiriman disebutkan:Hal.9 dari 22 hal.

Bengkalis termasuk DaerahPabean Indonesia, yang berlaku sagala ketentuan tentang UUKepabeanan;Bahwa sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 21/BC/2009tanggal 8 Mei 2009 tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang, Ahlimenjelaskan, yang dimaksud pengangkut adalah orang, kuasanya atau yangbertangungjawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang atauorang dan sarana pengangkut adalah kendaraan/angkutan melalui laut, udara, atau daratyang dipakai untuk

Penyerahan Pemberitahuan Rencanakedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan ManifesKeberangkatan Sarana Pengangkut; e Bahwa yang dimaksud Manifes sesuai penjelasan pasal 7A ayat (2) UU Nomor10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UUNomor 17 tahun 2006 adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam saranapengangkut.

yang akan berangkat ke luardaerah pabean harus dilakukan di kawasan pabean tetapi dalam hal tertentudapat dimuat di luar kawasan pabean melalui permohonan pemuatan barangekspor di luar kawasan pabean yang diajukan oleh eksportir atau kuasanyadengan izin kepala kantor pabean;c Untuk pengangkut ang mengangkut barang ekspor wajib menyerahkanpemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatansarana pengangkut yaitu berupa Outward Manifest sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri

Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang TatalaksanaPenyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, ManifesKedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan SaranaPengangkut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 108/PMK.04/2006;e Bahwa kapal KM.

Menurut aturan undangundang, untuk pengangkut yang mengangkut barangekspor wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelumkeberangkatan sarana pengangkut yaitu berupa outward manifest sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2006 tentang Tatalaksana PenyerahanPemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkutdan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Keuangan

Untuk penyampaian PEB dengan mekanisme curah sebagaimana diatur dalamPasal 2 ayat (3) PMK 145/PMK.04/2007 diatur lebih lanjut dalam LampiranV Perdirjen Bea dan Cukai Nomor P40/BC/2008, PEB diajukan setelahbarang dimuat dan sebelum sarana pengangkut diberangkatkan.

(Pasal 1 angka 14 Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 214/PMK.04/2008) masih merupakan tanggal dugaan ataupraduga yang belum pasti akan terlaksana semuanya tergantung kepadakedatangan dan waktu sandarnya sarana pengangkut di dermaga pelabuhanserta cepatlambatnya proses pemuatan atau pemompaan CPO ke dalamsarana pengangkut dan berapa banyak partai barang (PEBPEB) yang dimuatke dalam sarana pengangkut, kepastiannya dapat berupa terjadi sebelumtanggal perkiraan ekspor, sesudah tanggal perkiraan ekspor

Seharusnya jadwal kapal sudah dapat diketahui olehTerbanding dari Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut sesuai denganPasal 7A ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17Tahun 2006 yang antara lain menyebutkan pengangkut yang saranapengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean, wajib memberitahukanRencana Kedatangan Sarana Pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelumkedatangan sarana pengangkut dan kesiapan barang ekspor juga dapatdiketahui

sebagai titikdilampauinya tanggal perkiraan ekspor, maka akan lebih banyak lagi PEByang akan ditetapkan kembali.bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah Undangundang 17 Tahun2006, barang dianggap diekspor apabila telah dimuat di sarana pengangkut,berdasarkan Pasal I angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214/BC.04/2008 tanggal perkiraan ekspor adalah tanggal perkiraankeberangkatan sarana pengangkut yang akan menuju ke luar

, antara telah dimuat dengankeberangkatan sarana pengangkut mempunyai arti yang sangat berbeda,kalau telah dimuat berarti sarana pengangkut belum berangkat karenakemungkinan akan memuat partai barang (PEB) lain, tetapi kalaukeberangkatan sarana pengangkut semua partai barang sudah dimuat.Sehingga Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214/BC.04/2008 dibuat dan dibentuk tidak sinkron dengan peraturanperundangundangan di atasnya yaitu Pasal 2 ayat (2) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang

sebanyak 7 (tujuh) orang lalu terdakwa datang denganmenggunakan sepeda motor dan melihat saksi dan para pengangkut bekerjamengangkat besi rel kereta untuk diangkat kedalam mobil truck ;e Bahwa saksi melihat terdakwa duduk diatas sepeda motor dari jarak 2(dua) meter sampai 3 (tiga) meter ;e Bahwa nantinya besibesi rel kereta tersebut mau dijual oleh saksi danterdakwa ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan tidakbenar dan keberatan ; Bahwa pada pertemuan tersebut terdakwa

sebanyak 7 (tujuh) orang13lalu tidak berapa lama terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor danmelihat saksi Olipar Bin Somad dan para pengangkut sedang bekerjamengangkat besi rel kereta untuk diangkat kedalam mobil truck ; Bahwa benar terdakwa berada ditempat tersebut selama (satu) jamsekalian menyenter pengangkutpengangkut rel dengan menggunakan lampubaterai yang kecil guna pengangkutpengangkut tersebut dapat membawa danmenaikkan besi rel kereta kedalam mobil truck ;e Bahwa benar pada saat

potongan besi rel kereta api sebanyak 90 (sembilan puluh)potong dengan panjang masingmasing 2 (dua) meter milik PT.KAI yang tadinyaberada dipinggir rel kereta api lalu diangkut oleh 4 (empat) orang dimana ke4 (empat)orang tersebut antara lain bernama saksi Suratno Bin Misdih dan saksi Sujarwo BinUntung kedalam kebun karet yang berjarak 100 (seratus) meter dari pinggir rel keretaapi lalu setelah itu besi rel kereta tersebut yang sudah berada didalam kebun karetdiangkat kembali oleh para pengangkut

, dan jugasupir mobil truck adalah mengambil 90 (sembilan puluh) batang besi rel kereta apidengan ukuran 2 (dua) meter adalah milik PT.KAI , di persidangan diperoleh faktahukum bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa iin daripada PT.KAI(Kereta Api Indonesia), dengan demikian perbuatan terdakwa bersamasama dengansaksi Olipar Bin Somad, 7 (tujuh) orang pengangkut, dan juga supir mobil truck telahmelanggar hak subyektif daripada PT.KAI (Kereta Api Indonesia)tersebut selakupemilik besi rel

Sehingga dengan demikian, maka perbuatanterdakwa tersebut digolongkan sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawanhukum ;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan terdakwa bersamasamadengan saksi Olipar Bin Somad, 7 (tujuh) orang pengangkut, dan juga supir mobil truckdilakukan dengan maksud memiliki besi rel kereta api tersebut, sedangkan perbuatantersebut adalah dilakukan secara melawan hukum, maka unsur ini harus dinyatakanterpenuhi;Tentang unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

karena ada hubungan pekerjaan sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

("Permenhub 77"):(1) Pengangkut dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian terhadap hilangnyabarang berharga atau barang yang berharga milik penumpang yangdisimpan di dalam bagasi tercatat, kecuali pada saat pelaporankeberangkatan (check in), penumpang telah menyatakan danmenunjukkan bahwa di dalam bagasi tercatat terdapat barang berhargaatau barang yang berharga, dan pengangkut setuju untukHalaman 3 dari 46 hal.

Nomor 1317 K/Pdt.SusBPSK/2017mengangkutnya;(2) Dalam hal pengangkut menyetujui barang berharga atau barang yangberharga di dalam bagasi tercatat diangkut sebagaimana dimaksud padaayat (1), pengangkut dapat meminta kepada penumpang untukmengasuransikan barang tersebut;Catatan: Disinilah maksud Pasal 169 Undang Undang Nomor 1 Tahun2009 tentang Penerbangan ("UU Penerbangan") dijelaskan olehPermenhub di atas yang dimaksud perjanjian khusus tersebut yang dibuatdi awal sebelum barang bagasi tercatat diserahkan

Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011tentang Tanggung Jawab Pengangkut ("Permenhub 77"):(1) Pengangkut dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian terhadaphilangnya barang berharga atau barang yang berharga milikpenumpang yang disimpan di dalam bagasi tercatat, kecuali padasaat pelaporan keberangkatan (check in), penumpang telahmenyatakan dan menunjukkan bahwa di dalam bagasi tercatatHalaman 23 dari 46 hal. Put.

Pasal 144 dan Pasal 168 ayat (2) Undang Undang Penerbangan diaturbahwa:Pasal 144:"Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita olehpenumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah atau rusak yangdiakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat beradadalam pengawasan pengangkut;Pasal 168 ayat (2):"Besarnya ganti kerugian untuk kerusakan atau kehilangan sebagian/seluruh bagasi tercatat atau kargo dihitung berdasarkan berat bagasitercatat atau kargo yang dikirim yang hilang

Dengan terjemahan sebagai berikut "Dalam pengangkutan bagasitercatat dan barang, tanggung jawab pengangkut terbatas pada jumlah250 franc (yang setara dengan USD 20) per kilogram, kecuali pada saatpaket itu diserahkan kepada pengangkut, pengirim melakukan deklarasikhusus dari nilai pada pengiriman dan telah membayar sejumlahtambahan dalam hal diperlukan.

Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X tanpa plat dengan nomor mesin REV1E102635G dan nomor rangka MH1KEV111YK026437;

Dikembalikan kepada Saksi Nurjannah Nasution;

1 (satu) unit becak bermotor barang pengangkut

Kemudian terdakwa berangkat ke Dusun VIII Kampung Pelintahan DesaSei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai tersebutdengan menggunakan sepeda motor sesampainya di tempat depot air isiulang tersebut terdakwa hendak membawa 5 (lima) buah galon air minumtersebut namun tidak bisa membawanya sekaligus sehingga terdakwameminjam becak bermotor pengangkut barang dengan jenis Honda VerzaNo Pol BK 6480 XAB milik depot air isi ulang tersebut, Kemudian terdakwamengantarkan 5 (lima) buah galon

air minum ke acara pesta pernikahantersebut dengan menggunakan becak bermotor pengangkut barang tersebutkemudian terdakwa bersama dengan saksi FERDIANSYAH kembali ketempat depot air isi ulang tersebut hendak mengembalikan becak tersebutdimana posisi saksi FERDIANSYAH di boncengan oleh terdakwa namunpada saat di perjalanan tepatnya di jalan umum Simpang Bedagai menujuDesa Pekan Tanjung Beringin Dusun VIII Kampung Pelintahan Desa SeiRampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai terdakwaHalaman

6 dari 20 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2020/PN Srh2.oleh Terdakwa yang mengendarai becak bermotor barang pengangkut isiulang galon air merk Honda Verza tersebut; Bahwa awalnya Saksi diajak oleh Terdakwa untuk memulangkankembali becak bermotor tersebut, lalu Saksi dibonceng oleh Terdakwa danberangkat dari Dusun Kramat Asam Desa Pekan Tanjung Beringin,Kecamatan Serdang Bedagai menuju Dusun VIII, Kp.

Taufik Hidayat, dan Anak dudukdidepan, ibu Anak duduk dibelakang bersama dengan Reza Safil; Bahwa Anak melihat becak pengangkut galon terangkat ban sampingkirinya dan kemudian oleng kekanan sehingga menabrak sepeda motorhonda Supra X tanpa plat; Bahwa akibat kecelakaan, mengakibatkan ayah Anak bernama TaufikHidayat meninggal dunia, Saksi Nurjannah Nasution dan Reza Safimengalami lukaluka;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkannya;4.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit sepeda motor honda Supra X tanpa plat dengan nomormesin REV1E102635G dan nomor rangka MH1KEV111YK026437;Dikembalikan kepada Saksi Nurjannah Nasution; 1 (satu) unit becak bermotor barang pengangkut isi ulang galon airmineral Oxy Go merk Honda Verza No Pol BK 6480 XAB dengan nomormesin : KC51E1054673;Dikembalikan kepada Eva Rindayanti;6.

PST 0151/201200164 sudah terjadilebin dahulu baru terjadi barangbarang hilang diatas kapal, seharusnyaPT.Multi Cargo Service selaku Pengangkut berkewajiban untukmemberitahukan kepada Pemilik Barang sebelum mengangkut barangbarang bahwa barangbarang yang diangkutnya sudah tidak diasuransikan.Bahwa munculnya Gugatan PENGGUGAT selaku Pemilik Barang akibatpembatalan Asuransi merupakan Gugatan Error in Persona, seharusnyayang digugat adalah TURUT TERGUGAT selaku Pengangkut.10. Bahwa karena PT.

MultiCargo Service (TURUT TERGUGAT) selaku Tertanggung.4.5Bahwa terjadinya kasus hilangnya material barang di atas kapal sesuai versiPENGGUGAT dalam Gugatannya tentu hal ini terjadi setelah adanya pembatalanPolis dan setelah dilakukan pengembalian premi kepada TURUT TERGUGATselaku Pengangkut sehingga yang bertanggung jawab atas hilangnya materialbarang di atas kapal sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengangkut bukantanggung jawab Perusahaan Asuransi, karena Perusahaan Asuransi tidak menjaminpertanggungan

bukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku PerusahaanAsuransi sehingga Gugatan PENGGUGAT yang ditujukan kepada PerusahaanAsuransi harus ditolak atau setidaktidaknya Gugatan PENGGUGAT tidak dapatditerima.Bahwa dalam perkara aquo seharusnya yang digugat oleh PENGGUGAT adalahTURUT TERGUGAT selaku Pengangkut karena nyatanyata kesalahan ada padaTURUT TERGUGAT selaku Pengangkut, maka dilakukan pembatalan Polis.Bahwa Perusahaan Asuransi memiliki hak untuk membatalkan perikatan yang tidakdilaksanakan oleh

Sehingga tanggung jawab untuk mengganti kerugian apabilaterjadi kehilangan barang sepenuhnya tanggung jawab dari Pengangkut (TURUTTERGUGAT) bukan tanggung jawab Perusahaan Asuransi (TERGUGAT danTERGUGAT Il).KESALAHAN DARI PENGANGKUT TIDAK DAPAT DILIMPAHKAN KEPADAPERUSAHAAN ASURANSI KARENA NAMA KAPAL YANG MENGANGKUTBARANG YANG HILANG TIDAK TERCANTUM DALAM LAMPIRAN POLIS PST0151/201200164 TANGGAL 10 FEBRUARI 2012 TERSEBUT.21.

Perusahaan Asuransi karena lebih tepat ditujukan kepadaTURUTTERGUGAT selaku Pengangkut. Sehingga kami memohon kepada MajelisHakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar supaya menolak Gugatan PENGGUGAT.26.