ditetapbkan menurut undangundang dan peraturanperaturan yangberlaku pada tanggal ditandatangani persetujuan ini, dibayar kepada atau yangdiperoleh perusahaan, termasuk:(a) penghasilan kotor yang diterima atau diperoleh dari penjualan hasil produksiatlas dasar F.O.B. tempat pengapalan di Indonesia berdasarkan ketentuanketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 11 dari Persetujuan ini.bahwa menurut pendapat Majelis, definisi penghasilan kotor berdasarkan Ayat 11huruf (a) Lampiran F Kontrak Karya merupakan penjabaran

Penghasilan Kena Pajak dalam suatu Tahun berarti pendapatan kotor di dalamTahun itu sesudah dikurangi dengan jumlahjumlah yang berhubungan denganpengeluaranpengeluaran, biayabiaya dan kemudahankemudahan (termasuk/jenisjJenis yang disebut dalam ayat 3 sampai dengan 10 dari Lampiran F ini) yangdiizinkan oleh undangundang dan peraturanperaturan yang berlaku dan sesuaidengan persetujuan ini.bahwa menurut pendapat Majelis, definisi Penghasilan Kena Pajak berdasarkanAyat 13 Lampiran F Kontrak Karya merupakan penjabaran

Kewajiban KeuanganPerusahaan menyebutkan sebagai berikut :Dengan mengindahkan ketentuanketentuan dalam Persetujuan ini, Perusahaanharus membayar kepada Pemerintah dan harus memenuhi kewajibankewajibanpajaknya seperti ditetapkan sebagai berikut :ili) Pajak Penghasilan Badan atas Penghasilan yang diperoleh Perusahaanbahwa untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak berlaku tata cara penghitunganPajak Penghasilan Badan yang diatur dalam Lampiran F Kontrak Karya.bahwa Lampiran F Kontrak Karya merupakan penjabaran

ditetapbkan menurut undangundang dan peraturanperaturan yangberlaku pada tanggal ditandatangani persetujuan ini, dibayar kepada atau yangdiperoleh perusahaan, termasuk:(a) penghasilan kotor yang diterima atau diperoleh dari penjualan hasil produksialas dasar F.O.B. tempat pengapalan di Indonesia berdasarkanketentuanketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 11 dari Persetujuanini.bahwa menurut pendapat Majelis, definisi penghasilan kotor berdasarkan Ayat 11huruf (a) Lampiran F Kontrak Karya merupakan penjabaran

Kewajiban KeuanganPerusahaan menyebutkan sebagai berikut :Dengan mengindahkan ketentuanketentuan dalam Persetujuan ini, Perusahaanharus membayar kepada Pemerintah dan harus memenuhi kewajibankewajibanpajaknya seperti ditetapkan sebagai berikut :(iii) Pajak Penghasilan Badan atas Penghasilan yang diperoleh Perusahaan.bahwa untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak berlaku tata cara penghitunganPajak Penghasilan Badan yang diatur dalam Lampiran F Kontrak Karya;bahwa Lampiran F Kontrak Karya merupakan penjabaran

Hari Nomor : 25 Tahun 2009tanggal 03 September 2009, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatandan Belanja daerah TA 2009, ( Buku III )..9) 1( satu ) buku DPA SKPD TA 2009 Belanja langsung No.

JMB11)1 ( satu ) buku Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Batang Hari TA2009 Penjabaran Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Batang HariTahun 2009.12)1 ( satu ) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 05Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010, tentang Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja daerah TA 201013)1 ( satu ) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 27 Tahun 2010tanggal 15 Oktober 2010, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja daerah TA 201014)1 ( satu ) buku DPA SKPD TA

Hari Nomor : 25 Tahun 2009tanggal O03 September 2009, tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja daerah TA 2009, ( Buku III ).9) 1 (satu ) buku DPA SKPD TA 2009 Belanja langsung No.

DPASKPD : 1.20.03 01 17 5 2, kegiatan Penyediaan makan minum.11) 1 ( satu ) buku Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Batang Hari TA2009 Penjabaran Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Batang HariTahun 2009.12) 1 ( satu ) buku Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor : 05Tahun 2010 tanggal 18 Oktober 2010, tentang Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja daerah TA 201013) 1 ( satu ) buku Peraturan Bupati Batang Hari Nomor : 27 Tahun 2010tanggal 15 Oktober 2010, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatandan

Nomor : 25 Tahun 2009tanggal O03 September 2009, tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja daerah TA 2009, ( Buku III ).9) 1 (satu ) buku DPA SKPD TA 2009 Belanja langsung No.

Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor331/HK/KPTS/2012 tanggal 20 September 2012 dan merangkap sebagai KetuaTim Fasilitasi APBDes Tingkat Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015berdasarkan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 5/HK/KPTS/2015 Tanggal 5Halaman 2 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PT.PBRJanuari 2015 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Sekretariat dan KelompokKerja Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran2015 dan Rancangan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran

(fotocopy);1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Siak Nomor5/HK/KPTS/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang PembentukanTim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesTahun anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Kepala DesaTentang Penjabaran APBDes Kabupaten Siak tentang Tata CaraPengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung.

AnggaranPendapatan dan Belanja Kampung Suak Merambai TahunAnggaran 2015 tanggal 29 Mei 2015 (fotocopy);1 (satu) bundel surat Keputusan Sekda Nomor : 84/BPMPD/2015 tentang Rancangan Peraturan Kampung TelukMerempan tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaKampung Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan PeraturanPenghuluy Teluk Merempan tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Beanja Kampung Teluk Merempan TahunAnggarn 2015 tanggal 29 Mei 2015 (fotocopy);1 (Satu) bundel Surat Keputusan Sekda nomor 85/BPMPD

Anggaran Pendapatan dan BelanjaKampung Jati Baru tahun Anggaran 2015 tanggal 29 Mei 2015(fotocopy);1 (Satu) bundel surat Keputusan Sekda nomor 92 /BPMPD/2015tentang Rancangan Peraturan Kampung Tualang Timur tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran2015v dan Rancangan Perturan Penghulu Tualang TimurHalaman 76 dari 95 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PT.PBR184.185.186.187.188.189.tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaKAmpung Tualang Timur tahun Anggaran 2015 TAnggal

Anggaran Pendapatan danBelanja Kampung Rawang Air Putih Tahun NAggaran 2015tanggal 29 Mei 2015 (fotocopy);1 (satu) bundel surat Keputusan Sekda Nomor 101/BPMPD/2015 tentang Rancangan Peraturan Kampung PinagSebatang Timur tentang Anggarn Pendapatan dan BelanjaKampung taun Anggaran 2015 dan Rancangan PeraturanPenghulu Pinang Sebatang Timur tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Kampung Pinang Sebatang timurTahun Anggaran 2015 tanggal 29 Mei 2015 (fotocopy);1 (satu) bundel Surat Keputusan

No. 2258 K/PID.SUS/2010korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa berdasarkan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBDKabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2002, yang telah ditetapkandalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 yangkemudian dijabarkan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 250 ATahun 2002 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Kegiatan

Bojonegoro Nomor : 1 Tahun2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2002 ;b. 1 (satu) buah buku Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 19 Tahun2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan, dan proyekAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;c. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 10Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2002 ;d. 1 (satu) buah buku Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor

: 250.A Tahun2002 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran, Kegiatan dan ProyekAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;e.

Bojonegoro Nomor : 1 Tahun2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2002 ;1 (satu) buah buku Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 19 Tahun2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan, dan proyekAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 10Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2002 ;1 (satu) buah buku Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 250.A

ATLAN)tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2002, yang kemudian dijabarkan dalam Keputusan BupatiNo. 250 A Tahun 2002 tentang Penjabaran Perubahan AnggaranKegiatan Proyek APBD Tahun 2002 ;Bahwa dalam penjabaran perubahan anggaran kegiatan proyek APBDtahun 2002 tersebut pada bagian perlengkapan Pemkab Bojonegoroterdapat Pos Anggaran Belanja berupa pinjaman untuk pembeliansepeda motor perioritas bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan dan IIsenilai Rp. 1.000.000.000, (satu

Surat Bupati Pontianak Nomor 900/0456/BPKKDC tanggal 7 April2003 kepada Ketua DPRD Kabupaten Pontianak perihal MohonPersetujuan Penyempurnaan Penjabaran APBD Tahun Anggaran2003 (Keputusan Bupati Nomor 353 Tahun 2002) ;.

Daftar Hadir Rapat pembahasan Rancangan PenyempurnaanAPBD Tahun Anggaran 2003 Hari Rabu tanggal 16 April 2003 diGedung Pancasila ;Surat DPRD Kabupaten Pontianak Nomor : 170/136/DPRD/2003tanggal 17 April 2003 kepada Bupati Pontianak perihalPersetujuaan Penyempurnaan Penjabaran APBD TahunAnggaran 2003 ;Keputusan Bupati Pontianak Nomor 94 Tahun 2003 tentangPerubahan Kedua Keputusan Bupati Pontianak Nomor 353Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun

Rancangan Keputusan Bupati Pontianak tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20036). Keputusan Bupati Pontianak Nomor 353 Tahun 2002 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;Hal. 45 dari 48 hal. Put.

Surat Bupati Pontianak Nomor 900/0456/BPKKDC tanggal 7 April 2003kepada Ketua DPRD Kabupaten Pontianak perihal Mohon PersetujuanPenyempurnaan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2003 (KeputusanBupati Nomor 353 Tahun 2002) ;.

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenPontianak Tahun Anggaran 2008 ;Hal. 46 dari 48 hal.

Terdakwadengan caracara sebagai berikut : ==== Bermula pada tahun Anggaran 2010 Pemerintah KabupatenSumba Barat Daya dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Olah RagaKabupaten Sumba Barat Daya mengelola Dana Alokasi Khusus(DAK) Bidang Pendidikan yang bersumber dari APBN (AnggaranPendapatan dan Belanja Negara) sebesar Rp. 18.443.800.000,(delapan belas milyar empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratusribu rupiah), yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sumba BaratDaya Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Penjabaran

caracara sebagai berikut : ==== Bermula pada tahun Anggaran 2010 Pemerintah KabupatenSumba Barat Daya dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Olah RagaKabupaten Sumba Barat Daya mengelola Dana Alokasi Khusus(DAK) Bidang Pendidikan yang bersumber dari APBN (AnggaranPendapatan, ....Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar Rp. 18.443.800.000,(delapan belas milyar empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratusribu rupiah), yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sumba BaratDaya Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Penjabaran

Dinas PendidikanPemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat Daya tahun Anggaran 2010 ;Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 25 Tahun 2009 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya TahunAnggaran 2010 tertanggal 31 Desember 2009 ; Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 28 Tahun 2010 tentang PenjabaranPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba BaratDaya Tahun28151617181920Anggaran, ....Anggaran 2010 tertanggal 25 September 2010 ;Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2010 tertanggal 31Desember 2009 ; Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 28 Tahun 2010tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2010tertanggal 25 September 2010 ; Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenSumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Barat Daya TahunAnggaran 2011 ;16.Dokumen

Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2010 tertanggal 31Desember 2009 ; Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 28 Tahun 2010tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2010tertanggal 25 September 2010 ; Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenSumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Barat Daya TahunAnggaran 2011 ;Dokumen

01/01/2008s/d 31/06/2008 tanggal 12 Juli 2012; Asli Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkayang Nomor : 01 Tahun2008 tentang APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2008;Lampiran III tentang Rincian APBD Mernurut Urusan PemerintahanDaerah, Organisasi SKPD, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan, UrusanPemerintahan : 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum, Organisasi : 1.00 01Dinas Pekerjaan Umum, halaman 37 sampai dengan halaman 44;Asli Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor : 07 Tahun 2008tentang Penjabaran

APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2008;Lampiran II tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bengkayang TA. 2008, halaman 148 sampai dengan halaman 184;Asli Peraturan Bupati Bengkayang Nomor : 40 Tahun 2008 tentangPenjabaran Perubahan APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran2008; Lampiran II tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bengkayang,halaman 145 samp;ai dengan halaman 182; Asli Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkayang Nomor : 09 Tahun2008 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran2008

Asli halaman 110 sampai dengan halaman 157 Peraturan BupatiBengkayang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2007;.41. Asli halaman 101 sampai dengan halaman 141 Peraturan BupatiBengkayang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Penjabaran APBDKabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2007. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalamperkara lain ; 8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00II.

Asli Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor : 07 Tahun 2008tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2008;Lampiran II tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bengkayang TA. 2008, halaman 148 sampai dengan halaman 184;36. Asli Peraturan Bupati Bengkayang Nomor : 40 Tahun 2008 tentangPenjabaran Perubahan APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran2008; Lampiran II tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bengkayang,halaman 145 samp;ai dengan halaman 182; 37.

Asli halaman 110 sampai dengan halaman 157 Peraturan Bupati BengkayangNomor 14 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Kabupaten BengkayangTahun Anggaran 2007;. 41. Asli halaman 101 sampai dengan halaman 141 Peraturan Bupati BengkayangNomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Penjabaran APBD KabupatenBengkayang Tahun Anggaran 2007. Dipergunakan dalam perkara lain yakni dalam perkara tersangka VINSENSIUSAnak SILVERIUS MULYADI. 7.

Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2002,2. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2003,3. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabulaten Maluku Tenggara,4.

perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain ataukorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yangdilakukan secara berturutturut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,yang dilakukan dengan caracarasebagai berikut:e Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Maluku Tenggara tahunAnggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkan dalam keputusan Bupati MalukuTenggara Nomor: 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran

Kegiatan dan Proyek AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telah ditetapkan AnggaranAsuransi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten MalukuTenggara Tahun 2002 pada Pos anggaran 2.2.1.1011.90 IJ dana Asuransi AnggotaDewan Sebesar Rp.1.410.000.000, (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah).e Bahwa dalam Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan BupatiMaluku Tenggara No.241 Tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan ProyekAnggaran Pendapatan dan

Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2002 dan keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor241 tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapandan belanja Daerah Tahun Anggaran 2003, pencairan dana asuransi seharusnyadigunakan untuk membayar polis asuransi tetapi ternyata terdakwa tidakmempunyai polis asuransi dan dana tersebut dipergunakan untuk kepentinganpribadinya.e Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002:Setiap pengeluaran kas harus

Kegiatan danProyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telahditetapkan Anggaran Asuransi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 pada Pos anggaran2.2.1.1011.90 I dana Asuransi Anggota Dewan Sebesar Rp.1.410.000.000,(satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah).e Bahwa dalam Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam KeputusanBupati Maluku Tenggara No.241 Tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan danProyek Anggaran Pendapatan dan

Peraturan Daerah tahun Anggaran 2002 yangselanjutnya dijabarkan dalam keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor: 154Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan penjabaran Peraturan DaerahAnggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati MalukuTenggara No.241 Tahun 2003 tentang penjabaran kegiatan dan ProyekAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2003 tidakdijelaskan secara terperinci apa yang dimaksud dengan

keterangan ahli tentang perubahan nama dariSKSHH menjadi SKSKB dan SKSKO dan yang menjadi terakhirSKAU adalah Permenhut Nomor : P.33/Menhutll/2007 tentangPerubahan kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P,51/MenhutIl/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan AsalUsul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal darihutan hak serta lampirannya yang telah berlaku efektif sejak tanggal01 Januari 2007, bukti ini dapat kami lampirkan sebagai Novum yangditandai PK.1, PK.II dan PK.III:Bahwa penjabaran

Mestinya penerapan hukum yang tepat oleh Hakim dalam perkaraPidana tersebut menerapkan Peraturan Menteri Kehutanan sebagaiaturan Pelaksanaan/Penjabaran dari UndangUndang Nomor : 41Tahun 1999 sebagaimana telah diatur dalam Permenhut dan PerdaProvinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut;e Permenhut Nomor: P.51/MenhutH/2006 Jo Permenhut P.33/Menhut11/2007 tentang Perubahan Kedua atas Permenhut No.Hal. 8 dari 14 hal. Put.

Nomor : 72 PK/Pid.Sus/2014P.51/Menhut11/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan AsalUsul (SKAU) untuk pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasaldari Hutan Hak;e Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur tentangIjin Pemanfaatan Hasil Hutan dan Hasil Hutan Bukan Kayu padaHutan Hak dan Lahan Masyarakat sebagai Penjabaran dariPermenhut Nomor : P.383/menhutll/2007;c. Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1,2 dan 3) dan Pasal 10a ayat (2) Permenhut No.

Nomor : 72 PK/Pid.Sus/2014berpendapat :melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimanamaksud Pasal ini dirampas untuk Negara, oleh Hakim/JudexFacti diterapbkan sebagai dasar azas hukum untukkesampingkan maksud Pasal 39 ayat (1) KUHP; adalah tidakmemiliki dasar alasan hukum yang tepat dan benar atau salahpenerapan hukum, yang seharusnya dalam perkara tersebutdilihat dari esensi perbuatan Terpidana mestinya penerapanHukumnya adalah memakai Dokumen SKAU dan bukanSKSHH; alasannya : Penjabaran aturan

2012, Tanggal 16 Januari 2012 Tentang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani SPD, SP2D Dan SPM Serta pejabat Yang Diberi Wewenang mengesahkan SPJ Tahun Anggaran 2012;

• Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 26 Tahun 2011, Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
• Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 30 Tahun 2011, Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bone

Tahun Anggaran 2012 ;

Pengumuman Pelelangan Umum DenganPasckualifikasi Nomor : 02/POKJAUPL/SD/III/2012 ;Foto copy Revisi Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranLanjutan Satuan Kerja Perangkat daerah ( DPAL SKPD ) TahunAnggaran 2012 ;Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 64 Tahun 2012,Tanggal 16 Januari 2012 Tentang Penetapan Pejabat Yang DiberiWewenang Menandatangani SPD, SP2D Dan SPM Serta pejabatYang Diberi Wewenang mengesahkan SPJ Tahun Anggaran 2012;Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 26 Tahun 2011,Tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;42.43.44.45.46.47.48.49,50.Si.17Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 30 Tahun 2011,Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja DaerahKabupaten Bone Tahun Anggaran 2012 ;Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 10 Tahun 2012, TentangPenjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2012 ;Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2011Nomor

Perubahan Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 30 Tahun 2011,Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja DaerahKabupaten Bone Tahun Anggaran 2012 ;Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 10 Tahun 2012,tentang...Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2011Nomor : 06 Tahun 2011 Tanggal

Pelelangan Umum DenganPasckualifikasi Nomor : 02/POKJAUPL/SD/III/2012 ;Foto copy Revisi Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranLanjutan Satuan Kerja Perangkat daerah ( DPAL SKPD )Tahun Anggaran 2012 ;Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 64 Tahun2012....2012, Tanggal 16 Januari 2012 Tentang Penetapan PejabatYang Diberi Wewenang Menandatangani SPD, SP2D Dan SPMSerta pejabat Yang Diberi Wewenang mengesahkan SPJ TahunAnggaran 2012;Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 26 Tahun 2011,Tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 30 Tahun 2011,Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja DaerahKabupaten Bone Tahun Anggaran 2012 ;Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 10 Tahun 2012,Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2011Nomor : 06 Tahun 2011 Tanggal 01 Nopember

merenovasiGedung Dinas Perhubungan Kota Langsa yang rencananya akan digunakan untukgedung ruang rapat (sidang) DPRK Langsa dan pada saat itu pihak DPRK Langsasetuju untuk dibangun gedung baru dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,(satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dikerjakan secara tahun jamak (multi years)yang dana pembangunannya bersumber dari APBK Langsa tahun anggaran 2010sebesar Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Wali KotaLangsa nomor 38 tahun 2010 tentang Penjabaran

ARCENAUFALCONSULTANT dengan sumber Anggaran dari APBK Langsa T.A 2010 pos anggarandi Bagian Umum Serektariat Daerah Kota Langsa sebesar Rp. 49.500.000, (empatpuluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor :07/SPK.PL/UMSETDA/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 berdasarkan Peraturan WaliKota Langsa Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2010 halaman 254;Bahwa sekira bulan Mei tahun 2010, terdakwa Zahrial, ST yang

Perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Kota Langsa tahun 2010 halaman 84 dan T.A 2011 sebesar Rp.809.065.000, (delapan ratus sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah) berdasarkanPeraturan Wali Kota Langsa Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penjabaran PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa T.A 2011 halaman 81 Pos Anggarandi Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa.

Tipikor/2015/PTBNAKota Langsa Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2010 halaman 254.Bahwa sekira bulan Mei tahun 2010, terdakwa Zahrial, ST yang bekerja sebagaiPegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa Linmas Pemerintah Kota Langsamenemui Wali Kota Langsa dan bermohon agar diberi kesempatan untuk menjadiKonsultan Pengawas/Supervisi pada pekerjaan Perencanaan Pembangunan RuangRapat (sidang) DPRK Langsa Tahun Anggaran 20102011 melalu

Perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Kota Langsa tahun 2010 halaman 84 dan T.A 2011 sebesar Rp.809.065.000, (delapan ratus Sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah) berdasarkanPeraturan Wali Kota Langsa Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penjabaran PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa T.A 2011 halaman 81 Pos Anggarandi Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa.

Nomor : 02/POKJA-UPL/SD/III/2012 ; Foto copy Revisi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat daerah ( DPAL SKPD ) Tahun Anggaran 2012 ; Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 64 Tahun 2012, Tanggal 16 Januari 2012 Tentang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani SPD, SP2D Dan SPM Serta pejabat Yang Diberi Wewenang mengesahkan SPJ Tahun Anggaran 2012; Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 26 Tahun 2011, Tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ; Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 30 Tahun 2011, Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2012 ; Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 10 Tahun 2012, Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ; Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor

Dasar/ Sekolah Dasar Luar Biasa ;Foto copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160 / PMK.07 /2011 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi KhususTahun Anggaran 2011 tanggal 04 Oktober 2011 ;Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bone Nomor : 821.4142tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat SrukturalEselon IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bonetanggal 23 Juni 2008 ;Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bone nomor : 821.430tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat StrukturalEselon...25 Tentang Penjabaran

yangdiberi wewenang mengesahkan SPJ Tahun Anggaran 2012tanggal 09 Oktober 2012;Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 22mei 2012;Foto copy Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RINomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis PenggunaanDana...A7 2012, Tanggal 16 Januari 2012 Tentang Penetapan PejabatYang Diberi Wewenang Menandatangani SPD, SP2D Dan SPMSerta pejabat Yang Diberi Wewenang mengesahkan SPJ TahunAnggaran 2012;Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 26 Tahun 2011,Tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 30 Tahun 2011,Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja DaerahKabupaten Bone Tahun Anggaran 2012 ;Foto copy Peraturan Bupati Bone Nomor : 10 Tahun 2012,Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;Foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2011Nomor : 06 Tahun 2011 Tanggal 01 Nopember

Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran2017 (Infrastruktur) terbaca diantaranya Kabupaten Indramayubidang lainnya;Halaman 36 dari 529 halaman Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdg374.375.376.377.378.379.380.381.382.383.3 (tiga) lembar salinan Penjabaran Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran2018 (Infrastruktur) terbaca diantaranya 14 KabupatenIndramayu;6 (enam) lembar salinan Penjabaran Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja

Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2017;1 (satu) bundel lembar fotocopy Peraturan Gubernur JawaBarat nomor 09 Tahun 2017 tanggal 03 Maret 2017 tentangperubahan ke dua atas peraturan Gubernur Jawa barat nomor102 tahun 2016 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2017;1 (satu) bundel lembar fotocopy Peraturan Gubernur JawaBarat nomor 40 Tahun 2017 tanggal 14 November 2017tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan danbelanja daerah

Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran2017 (Infrastruktur) terbaca diantaranya Kabupaten Indramayubidang lainnya;3 (tiga) lembar salinan Penjabaran Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran2018 (Infrastruktur) terbaca diantaranya 14 KabupatenIndramayu;6 (enam) lembar salinan Penjabaran Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran2019 (Infrastruktur) terbaca diantaranya 14 KabupatenIndramayu;5 (lima) lembar

1 (Satu) bundel lembar fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 40 Tahun 2017 tanggal 14November 2017 tentang penjabaran perubahananggaran pendapatan dan belanja daerah tahunanggaran 2017;236 1 (Satu) bundel lembar fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 91 Tahun 2017 tanggal 29Desember 2017 tentang penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2018;237 1 (Satu) bundel lembar fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 71 Tahun 2018 tanggal 23Oktober 2018 tentang penjabaran

2017 tentang penjabaran perubahananggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017;1 (Satu) bundel lembar fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 91Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;1 (Satu) bundel lembar fotocopy Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 71Tahun 2018 tanggal 23 Oktober 2018 tentang penjabaran perubahananggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018;1 (Satu) bundel lembar fotocopy Peraturan

2. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

3. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 tanggal 3 Februari 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.

5. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.

6. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.

7. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.

8. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.

9. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.

10. Keputusan Bupati Nomor : 283/KPTS/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Evaluasi Dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.

11.

Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 tanggal9 Mei 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2004.3. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004tanggal 3 Februari 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.4.

Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal16 Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.10.11.12.13.14.15.86Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDaerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003tanggal 8 Agustus 2003 tentang Penjabaran Anggaran

Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal16 Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.10.11.12.13.14.15.99Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDaerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003tanggal 8 Agustus 2003 tentang Penjabaran Anggaran

bendel Asli Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Gegeran Kecamatan Arjosari Pemerintah Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 2019;
33) 1 (satu) bendel Asli Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) Desa Gegeran Tahun 2016;
34) 1 (satu) bendel Asli Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) Desa Gegeran Tahun 2017;
35) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Kepala Desa Gegeran Nomor 01 tahun 2016 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
36) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Kepala Desa Gegeran Nomor 02 tahun 2016 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
37) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Gegeran Nomor 03 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
38) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Gegeran Nomor 02 tahun 2017 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Gegeran Tahun Anggaran 2017;
39) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Kepala Desa Gegeran Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
40) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Gegeran Nomor 04 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
41) 1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Gegeran Nomor 01 Tahun 2018 tentang Laporan

Peraturan Desa GegeranNomor 02 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaGegeran Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah denganPeraturan Desa Gegeran Nomor 03 Tahun 2016 tentang PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gegeran Tahun Anggaran 2016 JoPeraturan Kepala Desa Gegeran Nomor 01 Tahun 2016 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gegeran Tahun Anggaran 2016sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Desa Gegeran Nomor02 Tahun 2016 tentang Perubahan Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaGegeran Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah denganPeraturan Kepala Desa Gegeran Nomor 02 Tahun 2017 tentangPerubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaGegeran Tahun Anggaran 2017 yang menetapkan bahwa Dana DesaTahun Anggaran 2017 di Desa Gegeran akan digunakan untuk kegiatandi Desa salah satunya untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Gantungdi Dusun Krajan Kulon dengan anggaran biaya sebesar Rp.333.912.600,(tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TahunAnggaran 2016;1 (satu) bendel Asli Peraturan Kepala Desa Gegeran Nomor 02 tahun 2016tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa Tahun Anggaran 2016;Halaman 67 dari 112 Perkara Nomor 12/PID.SUSTPK/2021/PT SBY37)38)39)40)41)42)43)4A)45)46)47)48)1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Gegeran Nomor 03 tahun 2016tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TahunAnggaran 2016;1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Gegeran Nomor 02 tahun

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TahunHalaman 74 dari 112 Perkara Nomor 12/PID.SUSTPK/2021/PT SBY36)37)38)39)40)41)42)43)4A)45)46)47)Anggaran 2016;1 (satu) bendel Asli Peraturan Kepala Desa Gegeran Nomor 02 tahun 2016tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaTahun Anggaran 2016;1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Gegeran Nomor 03 tahun 2016 tentangPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran2016;1 (satu) bendel Asli Peraturan Desa Gegeran Nomor 02 tahun

Peraturan Kepala Desa Gegeran Nomor 02 tahun2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Desa Tahun Anggaran 2017;Halaman 101 dari 112 Perkara Nomor 12/PID.SUSTPK/2021/PT SBYAO)41)42)43)4A)45)46)47)48)49)1 (Satu) bendel Asli Peraturan Desa Gegeran Nomor 04 tahun 2017tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TahunAnggaran 2017;1 (Satu) bendel Asli Peraturan Desa Gegeran Nomor 01 Tahun 2018tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi AnggaranPendapatan dan Belanja

melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara yang dilakukan secara berturutturut yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut:Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenMaluku Tenggara Tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkandalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 154 Tahun 2002tentang Penjabaran

Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan Keputusan BupatiMaluku Tenggara Nomor 241 Tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatandan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2003, pencairan dana asuransi seharusnya digunakan untukmembayar polls asuransi tetapi ternyata terdakwa tidak mempunyalpolis asuransi dan dana tersebut dipergunakan untuk kepentinganpribadinya.2.

Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2003 telah ditetapkan AnggaranAsuransi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 pada pos anggaran2.2.1.1011.90 Ill Dana Asuransi Anggota Dewan sebesarRp.4,375.000.000, (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima jutarupiah).Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 154Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

Peraturan Daerah tahun Anggaran 2002yang selanjutnya dijabarkan dalam keputusan Bupati Maluku TenggaraNomor: 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan ProyekAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 danpenjabaran Peraturan Daerah Anggaran 2003 yang selanjutnyadijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara No.241 Tahun2003 tentang penjabaran kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah tahun Anggaran 2003 tidak dijelaskan secaraterperinci apa yang dimaksud dengan

Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan danProyek Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah TA 2002,55. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan danProyek Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah TA 2003,. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2378Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentangPeresmian, Pengangkatan dan PeresmianPemberhentian Keanggotaan DPRD kabulatenMaluku Tenggara,.

Penggugat I, bernama Ari Sandra, bekerja sejak 11 April 2011, di PHK 01Agustus 2018, masa kerja = 7 tahun 3 bulan, 20 Hari Kerja, dengan Upah/Gajiterakhir Rp 2.557.486,00, dengan Penjabaran sbb:Pesangon: 8x2xRp.2.557.486,00 Rp. 40.919,776,00Penghargaan Masa Kerja : 3xRp.2.557.486,00 Rp. 7.672.458,00Sub Jumlah Rp. 48.592.234,00Penggantian Perumahan dan Perobatan:Halaman 37 dari 43 hal Putusan Nomor : 07/Pdt.SusPHI/2018/PN Pbr15%x Rp. 48.592.234,00 Rp. 7.288.835,10Jumlah Rp. 55.881.069,10Penggugat

Il, bernama Uspikawati, bekerja sejak 14 Maret 2008, di PHK 01Agustus 2018, masa kerja = 10 tahun, 4 bulan, 18 hari kerja, denganUpah/Gaji terakhir Rp 2.557.486, dengan Penjabaran sbb:Pesangon: 9x2xRp.2.557.486,00 Rp. 46.034,748,00Penghargaan Masa Kerja : 4xRp.2.557.486,00 Rp. 10.229.944.00Sub Jumlah Rp. 56.264.692,00Penggantian Perumahan dan Perobatan:15%x Rp. 56.264.692.00 Rp. 8.439.703.80Jumlah Rp. 64.704.395.80Penggugat Ill, bernama Hendrizal, bekerja sejak 02 Pebruari 2010, di PHK01 Agustus

201, masa kerja = 8 tahun, 5 bulan 9 hari kerja, dengan Upah/Gajiterakhir Rp 2.557.486, dengan Penjabaran sbb:Pesangon: 9x2xRp.2.557.486,00 Rp. 46.034,748,00Penghargaan Masa Kerja : 3xRp.2.557.486,00 Rp. 7.672.458.00Sub Jumlah Rp. 53.707.206,00Penggantian Perumahan dan Perobatan:15%x Rp. 53.707.206.00 Rp. 8.056.080.90Jumlah Rp. 61.763.286.90Penggugat IV, bernama Ali Yandra, bekerja sejak 01 Januari 2008, di PHK01 Agustus 2018, masa kerja =10 tahun, 7 bulan, dengan Upah/Gaji terakhirRp 2.557.486,

39 dari 43 hal Putusan Nomor : 07/Pdt.SusPHI/2018/PN PbrPenggugat Il, bernama Uspikawati, bekerja sejak 14 Maret 2008, di PHK 01Agustus 2018, masa kerja = 10 tahun, 4 bulan, 18 hari kerja, denganUpah/Gaji terakhir Rp 2.557.486, dengan Penjabaran sbb:Pesangon: 9x2xRp.2.557.486,00 Rp. 46.034,748,00Penghargaan Masa Kerja : 4xRp.2.557.486,00 Rp. 10.229.944.00Sub Jumlah Rp. 56.264.692,00Penggantian Perumahan dan Perobatan:15%x Rp. 56.264.692.00 Rp. 8.439.703.80Sub Jumlah Rp. 64.704.395.80Upah selama

Proses Rp. 15.344.916,00Jumlah Keseluruhan Rp. 77.108.202.90Penggugat IV, bernama Ali Yandra, bekerja sejak 01 Januari 2008, di PHK01 Agustus 2018, masa kerja =10 tahun, 7 bulan, dengan Upah/Gaji terakhirRp 2.557.486, dengan Penjabaran sbb:Pesangon: 9x2xRp.2.557.486,00 Rp. 46.034,748,00Halaman 40 dari 43 hal Putusan Nomor : 07/Pdt.SusPHI/2018/PN PbrPenghargaan Masa Kerja : 4xRp.2.557.486,00 Rp. 10.229.944,00Sub Jumlah Rp. 56.264.692,00Penggantian Perumahan dan Perobatan:15%x Rp. 56.264.692.00 Rp

hukum memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara yang dilakukan secara berturutturut yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenMaluku Tenggara Tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkandalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 154 Tahun 2002tentang Penjabaran

No. 1556 K/Pid.Sus/2014tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telah ditetapkan AnggaranAsuransi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KabupatenMaluku Tenggara Tahun 2002 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III DanaAsuransi Anggota Dewan sebesar Rp 1.410.000.000,00 (satu milyarempat ratus sepuluh juta rupiah) ;Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenMaluku Tenggara Tahun Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkandalam

Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 Tahun 2003tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2003 telah ditetapkan AnggaranAsuransi anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 padapos anggaran 2.2.1.1011.90 Ill Dana Asuransi Anggota Dewan sebesarRp4.375.000.000, (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 154Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek AnggaranPendapatan

Menetapkan agar barang bukti berupa ;Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah TA 2002 ;.

Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah TA 2008 ;Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2378 Tahun 1999tanggal 4 Oktober 1999 tentang Peresmian, Pengangkatandan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRDKabupaten Maluku Tenggara ;Hal. 20 dari 35 hal. Put.

422.500.000, (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus riburupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktupaling lama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukumtetap, maka harta bendanya disita untuk dilelang dan jika harta bendanyatidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidanapenjara selama (satu) tahun ;5 Menyatakan barang bukti berupa := 1 (satu) buah buku Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 59Tahun 2000 tanggal 12 Juni 2000 tentang Penjabaran

AnggaranPendapatan, Kegiatan / Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2000 ;= 1 (satu) buah buku Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 263tahun 2000 tanggal 6 Oktober 2000 tentang Penjabaran PerubahanAnggaran Pendapatan, Kegiatan / Pasal dan Proyek AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 ;= 1 (satu) buah buku Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : tahun 2001 tanggal 2 Januari 2001 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan, Kegiatan / Pasal dan Proyek

Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;= 1 (satu) buah buku Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 10tahun 2001 tanggal 12 November 2001 tentang Penjabaran PerubahanAnggaran Pendapatan, Kegiatan / Pasal dan Proyek AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;= 1 (satu) buah buku Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 5tahun 2002 tanggal 23 Mei 2002 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan, Kegiatan / Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran

2002 ;= 1 (satu) buah buku Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 23tahun 2002 tanggal 28 Oktober 2002 tentang Penjabaran PerubahanAnggaran Pendapatan, Kegiatan / Pasal dan Proyek AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;1 (satu) buah buku foto copy Peraturan Daerah Provinsi Maluku UtaraNomor : 7 tahun 2003 tentang sisa perhitungan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;9 (sembilan) buku kwitansi sebagai bukti pengambilan uang panjaroleh Terdakwa ;5 (lima)

Tambang Rejeki Kolaka (WSPM 013)tanggal 12 April 2010;7. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 271 Tahun 2012tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Nomor 349 Tahun2010 tentang Penjabaran Operasional Peraturan Daerah KabupatenKolaka Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral danBatubara;8. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 272 Tahun 2012tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Nomor 313 TahunHalaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 123 K/Pid.Sus

/201810.11.12.13.14.15.16.17.18.19.2011 tentang Penjabaran Operasional Peraturan Daerah KabupatenKolaka Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral danBatubara Khusus Bagi BUMN dan BUMD;1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 132 Tahun 2008tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi tanggal 31Maret 2008;1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 314 Tahun 2008tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi sebagaiPeningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi tanggal

Tambang Rejeki Kolaka (WSPM 013)tanggal 12 April 2010;1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 271 Tahun 2012tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Nomor 349 Tahun2010 tentang Penjabaran Operasional Peraturan Daerah KabupatenKolaka Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral danBatubara;1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 272 Tahun 2012tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kolaka Nomor 313 Tahun2011 tentang Penjabaran Operasional Peraturan Daerah KabupatenKolaka