Menyatakan tindakan TergugatObjek sengketa melanggaryang amarnyaTergugat IImenerbitkanPasal 79Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan TataKerja Kantor Wilayah BadanNasional dan Kantor Pertanahan,Pertanahandan MelanggarAzas Tertib Penyelengaraan Negara dan AzasKecermatan dari Azasasas Umum Pemerintahanyang(AAUPB) ;3.

Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkanObjek sengketa melanggar Pasal 719Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasioanalNo.4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan TataKerja Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional dan Kantor Pertanahan, dan MelanggarAzas Tertib Penyelengaraan Negara dan Azas Kecermatan dari Azasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;~Bk ecesesseecseseseesASK fg FrDik ecccetseseseseeseesASK fmtDw sessesssxesesuesesaes dst ; dimana menurut Majelis HakimBanding, Pengadilan Tingkat Pertama

Bahwa perkara ini jelas merupakan perkara tata usaha negara, oleh karenaitu pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara iniadalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung karena titik tolak daripermasalahan atas timbulnya gugatan a quo adalah sehubungan dengantidak terbitnya surat ijin penyelengaraan reklame untuk billboard BankJabar Banten yang diajukan oleh Penggugat;2.

Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat Il yang tidak pernahmengeluarkan keputusan surat izin untuk penyelengaraan reklame kepadaPenggugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifatfiktif negatif, dirnana hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2)UndangUdang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata UsahaNegara Jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata UsahaNegara yang menyatakan sebagai berikut :"Jika suatu badan

Bahwa keputusan fiktif negatif Tergugat bertentangan dengan asasasasumum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asasHalaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 37 K/TUN/2015tertib penyelengaraan negara, asas kepentingan umum dan asaskecermatan formal;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagaiberikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

TSSM sebesar Rp. 1.000.000, (satu jutaBahwa sejak bulan Januari 2011 saksi sering membeli nomor togel TSSM dariterdakwa dan kemudian saksi ditawari oleh terdakwa untuk ikut menjual nomor togelTSSM dan diberikan komisi sebesar 25% dari besar omset yang bisa disetorkansaksi, dan saksi menyetujuinya dan akhir sejak bulan Februari saksi ikut menjual juditogel TSSM ;Bahwa saksi mengetahui terdakwa berperan sebagai sub pengepul dan sekaligus ikutmenjual nomor Togel TSSM kepada masyarakat, dan tata cara penyelengaraan

Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ;Bahwa sejak bulan Januari 2011 saksi sering membeli nomor togel TSSM dariterdakwa dan kemudian saksi ditawari oleh terdakwa untuk ikut menjual nomor togelTSSM dan diberikan komisi sebesar 25% dari besar omset yang bisa disetorkansaksi, dan saksi menyetujuinya dan akhir sejak bulan Februari saksi ikut menjual juditogel TSSM ;Bahwa saksi mengetahui terdakwa berperan sebagai sub pengepul dan sekaligus ikutmenjual nomor Togel TSSM kepada masyarakat, dan tata cara penyelengaraan

pihakTergugat hadir dipersidangan sedangkan pihak Penggugat maupun kuasanyayang ditunjuk untuk itu tidak hadir, dan ternyata dalam panggilan secara sahdan patut berdasarkan Surat Panggilan Relaas No. 01/Pdt.GS/2017/PN.Gns,yaitu Panggilan pada tanggal 19 Januari 2017 untuk persidangan tanggal 25Januari 2017, Penggugat tidak berdomisili dialamat sebagaimana disebutkandalam surat gugatan/ surat relaas panggilan;Menimbang, bahwa salah satu dasar pertimbangan penerbitan PERMANomor 2 Tahun 2015 adalah penyelengaraan

PANJI dan terdakwa MADE SURAT NATA Als.PAN AGUS sebagai karyawan pelepas bola adil dan kasir bola adil dimanasarana berupa : 1 (Satu) buah papan bola adil, 3 (tiga) buah bola karet, 1 (satu)buah perlak bola adil, 5 (lima) buah kayu pengganjal, 1 (satu) buah waterpas.Cara/system penyelengaraan judi bola dilakukan dengan cara : Uang yang telahdipasang atau ditaruh diatas perlak bergambar sebesar Rp. 1.000, (seriburupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang rupiah sebesar 9 X besartarunan yang ditaruh

PANJI dan terdakwa MADE SURAT NATA Als.PAN AGUS sebagai karyawan pelepas bola adil dan kasir bola adil dimanasarana berupa : 1 (Satu) buah papan bola adil, 3 (tiga) buah bola karet, 1 (satu)buah perlak bola adil, 5 (lima) buah kayu pengganjal, 1 (Satu) buah waterpas.Cara/system penyelengaraan judi bola dilakukan dengan cara : Uang yang telahdipasang atau ditaruh diatas perlak bergambar sebesar Rp. 1.000, (seriburupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang rupiah sebesar 9 X besartarunan yang ditaruh

Dogiyai

Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari setiap penyelengaraan perjudianjenis kupun putih tersebut tidak tentu tergantung banyaknya pembeli yakni dalamsetiap pembelian kelipatan Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) terdakwamendapatkan bonus 10 % yaitu Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah). Bahwa selain sebagai penjual ikan, terdakwa juga mencari penghasilan tambahandengan melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut.

., Staf BagianHukum dan Kerjasama, Sekretariat DirektoratJenderal Penyelengaraan Pos danInformatikaj14. Sulis Setyo Handoyo, S.H., Staf Bagian Hukumdan Kerjasama, Sekretariat Direktorat JenderalPenyelengaraan Pos dan Informatika; 15. Ria Fistarini, S.ST., Staf DirektoratPengendalian Pos dan Indormatika, DirektoratJenderal Penyelenggaraan Pos danInformatika;Hal2dari16 hal Putusan No. 114/B/2015/PT.TUN.JKT.16.

Pengesahan dan Pengangkatan saudaraBaharuddin sebagai Kepala Desa Era Baru, KecamatanTellulimpoe Periode Tahun 2015 sampai Tahun 2021 in cassuobjek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat denganpertimbangan hukumnya (Diktum menimbang) didasarkan padaPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.59/P/2015/PTUNMakassar bersifat final dan mengikat (Inkracht Van Gewisdje)adalah pertimbangan hukum yang telah mencederai asasasasumum pemerintahan yang baik khususnya asas keadilan, asaskepastian hukum, asas tertib penyelengaraan

Hal ini terkesan menunjukkanBupati Sinjai (tergugat) dalam penyelengaraan pemerintahankhususnya menyikapi penyelesaian perselisihan pemilihan kepaladesa Era Baru tidak teliti dan tidak cermat dalam efektifitaspenanganannya yang berimpilikasi pada mengeluarkan keputusansekaran ini berupa menerbitkan Surat keputusan Bupati SinjaiNomor: 1387 Tahun 2015, tanggal 20 Oktober 2015 tentang :Pengesahan dan Pengangkatan saudara Baharuddin sebagaiKepala Desa Era Baru, kecamatan Tellulimpoe Periode Tahun2015

majelis Hakim sesuai dengan ketentuan yangtercantum dalam pasal 283 Rbg, kedua belah pihak yang dalam hal ini Penggugatdan Tergugat dapat dibebani dengan beban pembuktian dimana pihak penggugatwajib membuktikan peristiwa yang diajukan dalam surat gugatannya, demikian puladengan dengan pihak Tergugat dan harus membuktikan dalildalil bantahannya,sehingga dengan demikian beban pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihakuntuk membuktikan kebenaran dalil masingmasing pihak dan dihubungkan denganasas penyelengaraan

Batang Hari tahun 2006 yang ditanda tangani kuasapengguna anggaran tanggal 8 Pebruari 2006;Dokumen kronologis penyelengaraan kegiatan GNRHL Kab. Batang Haritahun 2005;Surat Perjanjian Nomor : 001 SP GNRHL.BH/2006 tanggal 12 April 2006tentang lokasi penyimpanan bibit gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan danLahan (GNRHL) Rehabilitasi Lahan Kritis luncuran tahun 2006 denganCV.

Perubahan atasUndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya memohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang agar Surat Keputusan obyek sengketadinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang pada intinya yaitu bahwa Tergugatdalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara aquo telah melanggar PeraturanPemerintah nomor : 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan PemerintahNomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan

tentang Perubahan atas Undangundang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara) ; Menimbang, bahwa terhadap dalildalil gugatan Penggugat tersebut Tergugattelah menyangkal dengan jawabannya, yang pada intinya memberikan alasan, yaituTergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa telah sesuai denganketentuan perundang undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah nomor : 66Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan

Desember 2011 tentang Rekomendasi PesertaSeleksi Calon Anggota Dewan Pendidikan Kota Batam Periode 20112016Yang Telah Mengikuti Tes Tertulis, Presentasi dan Wawancara (vide buktiHal 29 dari 36 hal Putusan Nomor : 2/G/2012/PTUNTPIMenimbang, bahwa dari bukti T.12 yang menjadi landasan yuridis Tergugatmenerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo dapatdiuraikan sebagai berikut : Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 17Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan

Copy Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.02.03/I/0395/2013, tanggal 23 Pebruari 2013 tentang penerimaan dana tahap pertama penyelengaraan jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan di pelayanan dasar untuk tiap kabupaten/kota tahun anggran 2013, yang salah satunya Kabupaten Blora telah menerima dana tahap I sebesar Rp. 2.606.224.000,- (dua milyar enam ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah); 2.

Copy Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.02.03/I/1170/2013, tanggal 26 Juni 2013 tentang penerimaan dana tahap kedua penyelengaraan jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan di pelayanan dasar untuk tiap kabupaten/kota tahun anggran 2013, yang salah satunya Kabupaten Blora telah menerima dana tahap II sebesar Rp. 4.106.314.000,- (empat milyar seratus enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);3.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora/SK Nomor:800/016/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tim Verifikasi program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan persalinan (Jampersal) di Kabupaten Blora tahun 2013;14. 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Nomor : 900/4831/2013, tanggal 1 April 2013 tentang Tim Penyelengaraan Jaminan Persalinan di Kabupaten Blora tahun anggaran 2013;15. 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Nomor : 800

/4831/2013, tanggal 1 Juli 2013 tentang Tim Penyelengaraan Jaminan Persalinan di Kabupaten Blora tahun anggaran 2013; Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;9.

Menyatakan barang bukti berupa berupa :Copy Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan KementerianKesehatan RI Nomor: HK.02.03//0395/2013, tanggal 23 Pebruari 2013tentang penerimaan dana tahap pertama penyelengaraan jaminankesehatan masyarakat dan jaminan persalinan di pelayanan dasar untuktiap kabupaten/kota tahun anggran 2013, yang salah satunya KabupatenBlora telah menerima dana tahap sebesar Rp. 2.606.224.000, (duamilyar enam ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);Copy Keputusan

Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan KementerianKesehatan RI Nomor: HK.02.03//1170/2013, tanggal 26 Juni 2013tentang penerimaan dana tahap kedua penyelengaraan jaminankesehatan masyarakat dan jaminan persalinan di pelayanan dasar untuktiap Kabupaten/kota tahun anggran 2013, yang salah satunya KabupatenBlora telah menerima dana tahap Il sebesar Rp. 4.106.314.000, (empatmilyar seratus enam juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);Copy peraturan Menteri Kesehatan RlNomor:2562/MENKES.PER/X1V2011 tentang

Terdakwa telah menitipkan uang kepada Penyidik sejumlahRp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup Terdakwamaupun Penasihat Hukumnya telah menyatakan tidak mengajukan saksi adecharge ataupun ahli yang meringankan bagi dirinya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:Copy Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan KementerianKesehatan RI Nomor: HK.02.03//0395/2013, tanggal 23 Pebruari 2013tentang penerimaan dana tahap pertama penyelengaraan

jaminankesehatan masyarakat dan jaminan persalinan di pelayanan dasar untuktiap kabupaten/kota tahun anggaran 2013, yang salah satunyaKabupaten Blora telah menerima dana tahap sebesar Rp.2.606.224.000, (dua milyar enam ratus enam juta dua ratus dua puluhempat ribu rupiah);Copy Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan KementerianKesehatan RI Nomor: HK.02.03//1170/2013, tanggal 26 Juni 2013tentang penerimaan dana tahap kedua penyelengaraan jaminankesehatan masyarakat dan jaminan persalinan

jaminankesehatan masyarakat dan jaminan persalinan di pelayanan dasar untuktiap kabupaten/kota tahun anggran 2013, yang salah satunya KabupatenBlora telah menerima dana tahap sebesar Rp. 2.606.224.000, (duamilyar enam ratus enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah); Copy Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan KementerianKesehatan RI Nomor: HK.02.03//1170/2013, tanggal 26 Juni 2013tentang penerimaan dana tahap kedua penyelengaraan jaminankesehatan masyarakat dan jaminan persalinan

Kemudian diterangkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun2012 tentang Penyelengaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunanuntuk Kepentingan Umum Bagian Kelima Musyawarah PenetapanBentuk Ganti Kerugian Pasal 68 ayat (3) "Musyawarah sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung untuk menetapkanbentuk ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1);c.

Nomor 3360 K/Pdt/2017Bahwa terkait Pasal 37 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum dan Pasal 72 ayat (1), ayat (2) serta ayat (3) Perpres Nomor 71Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum, kesepakatan dalam musyawarah dimaksudadalah premature jika ditafsir untuk menentukan atau berkaitan denganbesar kecilnya nilai ganti rugi.

Kemudian diterangkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012tentang Penyelengaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untukKepentingan Umum Bagian Kelima Musyawarah Penetapan Bentuk GantiKerugian Pasal 68 ayat (3), "Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk ganti kerugianberdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalamPasal 65 ayat (1);c.

menyatakan lika harga bidangbidang tanah milik Pemohondidasarkan pada hasil musyawarah, sehingga secara otomatis puladikeluarkannya surat penetapan nilai ganti rugi bidangbidang tanah/kebunmenurut Majelis Hakim tidak prosedur sebagaimana yang didalilkan ParaTermohon, oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunanuntuk Kepentingan umum dan Pasal 72 ayat (1), ayat (2) serta ayat (3)Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelengaraan

Kemudian diterangkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun2012tentang Penyelengaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untukKepentingan Umum bagian kelima Musyawarah Penetapan Bentuk GantiKerugian Pasal 68 ayat (3) musyawarah sabagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk ganti kerugianberdasarkan hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalamPasal 65 ayat (1);c.

menyatakan lika harga bidangbidang tanahmilik Pemohon didasarkan pada hasil musyawarah, sehingga secara otomatispula dikeluarkannya surat penetapan nilai ganti rugi bidangbidang tanah/kebunmenurut Majelis Hakim tidak prosedur sebagaimana yang didalilkan ParaTermohon, oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunanuntuk Kepentingan umum dan Pasal 72 ayat (1), ayat (2) serta ayat (3) PerpresNomor 71 Tahun 2012 tentang penyelengaraan

Kemudian diterangkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012tentang Penyelengaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untukKepentingan Umum bagian kelima Musyawarah Penetapan Bentuk GantiKerugian Pasal 68 ayat (3) musyawarah sabagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan secara langsung untuk menetapkan bentuk ganti kerugianberdasarkan hasil penilaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalamPasal 65 ayat (1);f.

Peraturan Daerah;Bertentangan pula dengan Undangundang RepublikIndonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang PemerintahanDaerah, Pasal 69 dan 70, yang berbunyi:Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah ataspersetuiuan DPRD dalam rangka penyelengaraan otonomidaerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengankepentingan umum, Peraturan Daerah lain dan Peraturanperundangundangan yang lebih tinggi.Mengacu kepada bunyi ketentuanketentuan

Kemudianberdasarkan Pasal 79 ayat (1) hasil hutan dan barang lainnya baikberupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan ataupelanggaran dimaksud dilelang untuk negara.Bahwa hemat Pemohon,Penyelengaraan Negara yang terlibatpelayanan terhadap 258 kapal bermuatan kayu olahan ilegal danmemungut PSDH/DR sesuai kebijakan sendiri tanpoa melaluiprosedure hukum sesuai asas legalitas ic.

beschikking) yang juga mencakup tindakan faktual, halini telah sesuai dengan Pasal 87 huruf a UndangUndang RI No. 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; Bahwa obyek sengketa aquo adalah Keputusan Badan dan/atau PejabatTata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif danPenyelenggara Negara lainnya, bahwa oleh karena Tergugat adalahBupati, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UndangUndangRI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkanPemerintahan Daerah adalah penyelengaraan

Permendagri) Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan ElemenData Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sehingga terdapatcukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonanpemohon dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan karena sifat daripermohonan terkait dengan perubahan data administratif pada hakekatnyaHalaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 384/Padt.P/2020/PN.MKSadalah memberikan dasar pijakan yuridis bagi badan atau pejabat pemerintahandalam penyelengaraan

Fotocopy Tanda Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelengaraan Ibadah Hajiatas nama Mohammad Ali Murtadlo, selanjutnya diberi tanda P.7;Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2019/PN.Lmg.Menimbang, bahwa buktibukti Surat tersebut diatas telah dibubuhimaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dipersidangan;Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti tersebut diatas, Pemohonjuga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangandibawah sumpah sesuai agamanya masingmasing