Rembang,terhadap penyalah gunaaan kewenangan tersebut Risalah LelangNo.271/2010 tanggal 15 12 2010 yang dibuat KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)PEKALONGAN tidak sah ; Bahwa terhadap dasardasar tersebut di atas membuktikan peralihanSHM No.412 atas nama ANISAH menjadi atas nama SOEHONO ALSSOEHONO GONDO SAPUTRO berdasarkan Risalah LelangNo.271/2010 tanggal 15 12 2010 yang dibuat oleh Tergugat II /KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)SEMARANG adalah salah, oleh karena peralihannya

Bahwa Para Penggugat, dengan alasanalasan yuridis sebagaimana akandiuraikan nanti, dengan tegas menolak Sertifikat Hak Milik Nomor 9255,Kelurahan Tanah Mas, Surat Ukur Nomor: 047202020, Tanggal 20072020,terbit tanggal 22121998, dengan luas 77. 905, terletak di Kelurahan TanahMas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Propinsi SumateraSelatan, beralin ke Atas nama Yohanes Junaidi, yang peralihannya tercatatpada tanggal 27022008 (dahulu adalah SHM 4171/Kelurahan Sukajadi atasnama Saridin),

,M.Kn, sehingga patutlan kiranya Para Penggugat disebut sebagaipembeli yang beritikad baik, Para Penggugat merasa sangan dirugikandengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 9255, Kelurahan Tanah Mas,Surat Ukur Nomor: 047202020, Tanggal 20072020, terbit tanggal22121998, denganluas77. 905M, terletak di Kelurahan Tanah Mas,Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Propinsi SumateraSelatan, beralinke Atas nama Yohanes Junaidi, yang peralihannya tercatatpada tanggal 27022008 (dahulu adalah SHM 4171

, terletak di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa,Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, beralin ke Atas namaYohanes Junaidi, yang peralihannya tercatat pada tanggal 27022008(dahulu adalah SHM 4171/Kelurahan Sukajadi atas nama Saridin);Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Keberatan sebagai upayaAdministratif pada Tanggal 12 Maret 2021 kepada Tergugat , atas TerbitnyaObjek Sengketa perkara a quo, sebagaimana telah disyaratkan pada Pasal7578 UndangUndang No. 30 Tahun 2014 tentang

, terletak di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa,Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, beralinke Atas nama YohanesJunaidi,yang peralihannya tercatat pada tanggal 27022008 (dahulu adalah SHM4171/Kelurahan Sukajadi atas nama Saridin);4.

, terletak di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa,Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, beralin ke Atas nama YohanesJunaidi, yang peralihannya tercatat pada tanggal 27022008 (dahulu adalah SHM4171/Kelurahan Sukajadi atas nama Saridin).

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No.1541, atas nama Hanafi Khafid Nugraha, yang berupa tanah untuk pertanian yang terletak di Desa Kopen, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, seluas 1500 m2, yang di dalam proses peralihannya diduga dipalsukan;

Dikembalikan kepada Saksi Mawar Kariti.

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menyatakan Perjanjian Jual Beli Nomor : 070 tertanggal 31 oktober 2015 terhadap tanah sawah yang bersertifikat hak milik (SHM) No. 146 atas nama Pemegang Terakhir Raminah/Desa Nawangsari, serta proses peralihannya adalah tidak sah secara hukum dan memulihkannya ke dalam status dan kondisi sebagaimana sejak semula.5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.164.000,- ( satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).6.

No.146 / Desa Nawangsariserta proses administrasi peralihannya adalah tidak sah secara hukum danmemulihkannya kedalam status dan kondisi sebagaimana sejak semula.6 Membatalkan perjanjian jual beli atas SHM.

No.146 / DesaNawangsari serta proses administrasi peralihannya adalah tidak sah secara hukum danmemulihkannya kedalam status dan kondisi sebagaimana sejak semula, menurutpertimbangan Majelis Hakim haruslah juga dikabulkan, karena sebagaimanapertimbangan Majelis Hakim pada waktu menjawab permasalahan pada pokoksengketa yang pertama, dapat diketahui bahwa Perjanjian Jual beli Nomor : 070 aquo,telah dibuat dengan cara melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat IIdan Turut Tergugat, sehingga

Namunakhirakhir ini Penggugat baru tahu jika pinjaman yang dilakukan olehTergugat dengan jaminan Tanah Milik Penggugat peralihannya denganmelalui hibah;Bahwa, hibah seharusnya tanpa syarat, bukan untuk sekedar untukpeminjaman, pemanfaatan atau untuk meminta balasan, hal ini terjadikarena Tergugat berniat meminjam sertifikat sebagai syarat pencairankredit di Bank dan Tergugat setelah lunas menjanjikan mengembalikansertifikat ke atasnama Penggugat;Bahwa, terhadap hibah yang dilakukan oleh Penggugat

Bagipihak yang merasa dirugikan dalam proses peralihannya dapatmengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengankaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung tingkat PeninjauanHalaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 420 K/TUN/2021Kembali Nomor 70 PK/TUN/2020, tanggal 28 Mei 2020 dan komitmenHakim Agung Tata Usaha Negara harus mendukung pelaksanaanputusan hakim pidana tersebut.

Bahwa, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 151982No.33/B/AS/1982 yang dibuat oleh dan dihadapan M.ASTRADIPURA selakuPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kotamadya Bandung dan KecamatanBuahbatu, tanah tersebut dijual dan dibaliknamakan kepada ERMAYAFACHRUD bin SANTOSO, dicatat peralihannya tanggal 7121982;c.

Bahwa, tercatat Hak Hipotik No.990/85 kepada Bank Negara Indonesia CabangBandung Berkedudukan dan Berkantor Pusat di Jakarta, berdasarkan AktaHipotik tanggal 12071985, No.015/Hip/BB/1985 yang dibuat oleh dandihadapan APIT WIDJAJA, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diKotamadya Bandung dan Kecamatan Buahbatu, dicatat peralihannya tanggal24071985;d. Bahwa, berdasarkan Surat dari Bank Negara Indonesia Cabang Bandung,tanggal 8111985 No.Bdg/2/4063 Hak Hipotik No.990/85 dihapuskan (Roya);e.

Bahwa, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 4111985No.033/JB/BB/1985 yang dibuat oleh dan dihadapan APIT WIDJAJA,SH selakuPejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) di Kotamadya Bandung dan KecamatanBuahbatu, tanah tersebut dijual dan dibaliknamakan kepada NY.EMMANURYATIN, dicatat peralihannya tanggal 1811986;f. Bahwa, berdasarkan Surat Dari Kepala Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 1261988, No.B/763/K.2.7/Fpy.2/J/88 perihal barang sitaan;g.

Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tanahtersebut dijual dan dibaliknamakan kepada Nyonya ROSE DIANTYROOSILAWATY, dicatat peralihannya tanggal 31122004;.

Selaku Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT);Bahwa, tidak ada suatu perbuatan hukum yang dilanggar oleh Tergugatsehingga merugikan orang lain pada saat dilakukan proses penerbitan SertipikatHak Milik No.5850/Kelurahan Sekejati beserta pencatatan peralihannya telahsesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang PendaftaranTanah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah Jo.

atas namaC.T.Misalajuk;Menyatakan menurut hukum hak kepemilikan Tergugat I atas tanah besertarumah objek sengketa dengan segala proses peralihannya dari C.T.Misalajukkepada Tergugat I adalah tidak berdasar hukum dan tidak berkekuatan hukum;Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawanhukum;Menyatakan menurut hukum Surat Keterangan Warisan Tertanggal 4 November1982, Nomor 60/SK/KB/1982., dan Nomor 1436/KM/SK/XIII/ 1982., AktaPembagian Warisan Nomor 99/PHW/XII/1982., tanggal

atas nama C.T.Misalajuk;Menyatakan menurut hukum hak kepemilikan Tergugat I atas tanah besertarumah objek sengketa dengan segala proses peralihannya dari C.T.Misalajukkepada Tergugat I adalah tidak berdasar hukum, cacat hukum dan tidakberkekuatan hukum;Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawanhukum;Menyatakan menurut hukum Surat Keterangan Warisan tertanggal 4 November1982, Nomor 60/SK/KB/1982., dan Nomor 1436/KM/SK/ XII/1982., AktaPembagian Warisan Nomor 99/PHW/XII

sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi Putusanyang telah berkekuatan hukum tetap. hal mana sangat tidak berdasarkan hukumkarena hal tersebut baru dapat dikabulkan apabila suatu Putusan tidak dapatdilaksanakan secara riil;Bahwa Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Judex FactiPengadilan Tinggi Makassar adalah sangat khilaf dan keliru karena mengenai hakkepemilikan Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah dan rumah objeksengketa serta proses peralihannya

,Putusan Judex Facti Pengadilan Tata Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram telah salah dalam menerapkan hukum, denganpertimbangan bahwa untuk menyelesaikan sengketa secaramenyeluruh maka obyek sengketa tidak dapat di uji sebelum di ujikepemilikan hak atas tanah dan peralihannya, termasuk mengenailahan obyek sengketa dan dasar kepentingan dari para Penggugat(Para Termohon Kasasi) ;Bahwa pertimbangan hukum Judex Juris tersebut adalah pertimbanganhukum

,Putusan Judex FactiPengadilan Tata Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menguatkanputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah salah dalammenerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa untuk menyelesaikansengketa secara menyeluruh maka obyek sengketa tidak dapat di ujisebelum di uji kepemilikan hak atas tanah dan peralihannya, termasukmengenai lahan obyek sengketa dan dasar kepentingan dari paraPenggugat (Para Termohon Kasasi);Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Juris yang di kutip di atas

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Juris Mahkamah agung dalamPutusannya Nomor 353 K/TUN 2016 pada intinya dalam perkara /n litismemeprtimbangkan ...dengan pertimbangan bahwa untuk menyelesaikansengketa secara menyeluruh maka obyek sengketa tidak dapat di ujisebelum di uji kepemilikan hak atas tanah dan peralihannya, termasukmengenai lahan obyek sengketa dan dasar kepentingan dari para Penggugat(Para Termohon Kasasi);Bahwa apa yang menjadi bahan pertimbngan Judex Juris dalam perkara iniyang meminta agar

sebelumnya kepadasaksi Rudi Enta Bukit, sehingga saksi Sutarman meminjamkan uangkepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggadaikan kembali rumahkontrakan kepada Sutarman tanpa sepengetahuan Rudi Enta Bukit telahmerugikan Rudi Enta Bukit ;Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggadaikan kembali rumahkontrakan kepada Sutarman bukan perkara perdata melainkan pidanakarena sudah menjadi milik Rudi Enta Bukit setidaknya dibawahpenguasaan Rudi Enta Bukit yang peralihannya

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan proses peralihan /liyeran atas tanah C Nomor 1067 persil 184, golongan S Il, luas 1140yang terjadi tahun 1972 tidak diakui dengan menyatakan tanda tanganpenggugat tidak identik dengan yang ada dalam KTP, sementaradalam dalil yang lain Penggugat menyatakan proses peralihannya/liyeran atas tanah C Nomor 1067 persil 184, golongan S Il, luas 1140yang terjadi tahun 1972 dilakukan secara melawan hukum karenadilakukan oleh pejabat yang tidak mempunyai kewenangan

, dalil mana menyatakanobyek sengketa masih sebagai hak Penggugat dikarenakan peralihannya(liyeran) yang terjadi tahun 1972 tidak diakui dan dinyatakan melawanhukum karena dilakukan oleh pejabat yang tidak mempunyaikewenangan;Bahwa Penggugat telah dengan sengaja tidak transparan dan tidak jujuratas rangkaian fakta yuridis yang terjadi, sehingga semua pihak dapatmelihat dan menilai secara obyektif dan didasarkan pada kebenaranformil .Bahwa selain fakta yuridis sebagaimana dituangkan dalam dalil gugatanPenggugat

hukum,terlebih lagi atas peralihan tanah yang terjadi sebelum berlakunyaUUPA tahun 1960,seharusnya bukti T4 yang merupakan sejarah kepemilikan tanahsengketa tersebut menjadi pedoman utama, apalagi asli buku desatersebut telah dicocokkan di hadapan sidang, dan bersesuaiandengan bukti T1 ; Sebaliknya bukti P2 dan P3 sarna sekali tidak didukung denganbukti adanya peralihan hak atas tanah sengketa dari Pak Anjar Ajiskepada Pak Riso Piudin, apa hubungan keduanya, kalau disebutwaris apakah ada bukti peralihannya

, dan apakah benar sebagaahli warisnya, bahkan bukti P2 dan P3 tidak tercantum didalamnya adanya maksud peralihan hak atas tanah sengketakarena memang bukan bukti kepemilikansuatu tanah, standar suatu surat sebagai bukti kepemilikan, makaselain di dalamnya akan tercantum identitas para pihak, juga akantertera maksud suatu peralihannya (jual beli, waris, hibah dill) ataudasarperalihan hak serta pernyataan persetujuan adanya peralinan daripara pihak dengan dibuat tanda tangan atau cap jempol ;Bahwa

Nomor 3342 K/Pdt/2017pihak lain menjadi legitimated, tanpa menyebutkan secara faktual bentukdan waktu peralihannya dengan pihak lain tersebut, oleh karena ituTergugat mensommer Penggugat untuk membuktikannya dalam sidangpembuktian kelak;9.

Musi IV No. 76 Rt004/rw 013 Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depokdibeli dari bapak Ayub Suherman; Bahwa pada saat itu saksi adalah ketua RT setempat dan suamiPenggugat melapor kepada saksi bahwa rumah bapak Ayub Suhermansudah di beli oleh Penggugat:; Bahwa saksi tidak mengetahui Proses peralihannya; Bahwa saksi tidak pernah diminta untuk menandatangani suratsurat; Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat membeli rumahtersebut dengan harga berapa; Bahwa yang saksi ketahui peralihnan rumah

Kecamatan Sukmajaya, Kota Depokdahulu adalah rumah bapak ayub suherman:;Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Dpk Bahwa sudah lama tetapi kemudian di jual karena pa AyubSuherman pindah tugas ke Sulawesi; Bahwa Penggugat pernah cerita bahwa Penggugat sudahmembeli rumah tersebut dari bapak Ayub Suherman; Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat membeli rumahtersebut dengan harga berapa; Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan Penggugat menempati rumahtersebut; Bahwa saksi tidak mengetahui Proses peralihannya

Dalam UndangUndang tentang Kepabeanan No. 17 Tahun 2006 yang berlakutanggal 15 November 2006 dalam Ketentuan Peralihannya yang berbunyisebagai berikut :1. Pada saat UndangUndang ini mulai berlaku :a. Peraturan pelaksanaan yang telah ada dibidang Kepabeanan tetapberlaku .............. dan seterusnya.b.

Dengan demikian, dalah hal apabila peralihan hakatas kedua bidang tanah tersebut dilakukan atas dasar faktafakta yang diajukanuang mengalihkan, dan faktafakta tersebut tidak bertentangan dengan hukum,serta bahwa yang menerima pengalihan itu melaksanakan peralihannya denganitikad baik, maka yang menerima peralihan hak atas kedua bidang tanah tersebut,harus dilindungi hukum ;Bahwa dalam ketentuan HIR atau RBG sebagai hukum positif hukum acar perdatadi Indonesia, tidak ada menyebut istilah atau kategori

Dengan demikian, dalam hal apabila peralihan hakatas kedua bidang tanah tersebut dilakukan atas dasar faktafakta yang diajukanyang mengalihkan, dan faktafakta tersebut tidak bertentangan dengan hukum,serta bahwa yang menerima pengalihan itu melaksanakan peralihannya denganHalaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Padt.G/2014/PN.Mdnitikad baik, maka yang menerima peralihan hak atas kedua bidang tanah tersebut,harus dilindungi hukum ;Bahwa Turut Tergugat dalam perkara ini yang merupakan

Dengan demikian, dalam hal apabila peralihan hakatas kedua bidang tanah tersebut dilakukan atas dasar faktafakta yang diajukanHalaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Padt.G/2014/PN.Mdnyang mengalihkan, dan faktafakta tersebut tidak bertentangan dengan hukum,serta bahwa yang menerima pengalihan itu melaksanakan peralihannya denganitikad baik, maka yang menerima peralihan hak atas kedua bidang tanah tersebut,harus dilindungi hukum ;Bahwa apabila fakta yang diajukan atau diberikan Turut

Terdakwa mengakui kepemilikan tanahyang diatasnya berdiri satu bangunan yang peristiwa awalnya Para Terdakwa menyewa/mengontrak lahan yang diatasnya terdapat satu bangunan tersebut yang merupakan miliksaksi Sunarno yang diperolehnya dari jual beli antara Uji (orang tua Para Terdakwa)dengansaksi Sunarno, tertuang dalam Akta Jual Beli pada tahun 2003 dan berdasarkanketerangan saksisaksi juga menyatakan bahwa objek tersebut milik saksi Sunarno yangdibeli dari orang tua terdakwa dan sudah tercatat peralihannya

Bahwa Hak Erfact apabila hendak dialihkan peralihannya harus dihadapanPejabat yang ditunjuk yaitu Pejabat Balik Nama (overschrijvig Ambtenaar)sebagaimana dalam S.183427, sedangkan buktibukti yang diajukan pihakPenggugat hanya berupa foto copy tidak ada aslinya dan Hak Erfact yangdisebut tidak mempunyai3.

berdasarkan jual beli sudah sesuai dengan ketentuanhokum yang berlaku, sehingga peralihannya adalah sah dan mempunyaiKekUatan AUKUIMN j~n nanan nn nennnnnnnnnnnnmmnn nanan2.

, sedangkanpada fakta lainnya tanah yang dimaksud oleh Tergugat dan Tergugat IIIntervensi penguasaan awalnya berasal dari Harun Kalagisonberdasarkan Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Adat tanggal 4Januari 1992: Bahwa meskipun dalam sengketa a quo yang dimohonkan ParaPenggugat adalah pengujian keabsahan objek sengketa untukmenyatakan objek sengketa batal atau tidak sah, namun pokokpersoalan yang muncul sebagaimana terurai di atas, berpangkal darisengketa kepemilikan baik dari asal hak dan peralihannya