Ditemukan 33818 data
85 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA NUR PANURJWAN;
30 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA DHARMA PANCAGATRA;
41 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA SEJATI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
19 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
TELEN ORBIT PRIMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
35 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
INTI STANIA PRIMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
34 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA SEJATI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
26 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA MITRAJAYA MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 324/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI, beralamat di Desa BukitJering, Muara Kaman llir, Kutai Kartanegara, KalimantanTimur, yang diwakili oleh Markian Gunawan, jabatanDirektur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto
Bantahan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT014374.10/2019/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 13 Februari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan, banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00309/KEB/WPJ.14/2019 tanggal 29 Agustus2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Desember 2013 Nomor00008/201/13/728/18 tanggal 6 Juli 2018, atas nama: PT Prima
Putusan Nomor 324/B/PK/Pjk/2021Pengiriman lainnya tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa koreksi atas substansi lebih bersifat yuridis fiskal, bahwa dalammelaksanakan kewajiban perpajakannya atas PPh Pasal 21 tersebut,Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan kewajiban perpajakanatas pelaporan dan pemotongan PPh Pasal 21;Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan rekonsiliasi ataspembebanan Biaya Tenaga Kerja PT Prima Mitrajaya Mandiri sesuaidengan
Bahwasanya dalam rekonsiliasi tersebut,keseluruhan biaya tenaga kerja PT Prima Mitrajaya Mandiri telahdilaporkan dan dibayarkan PPh Pasal 21nya;Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhikewajiban hukum perpajakan dan tidak terdapat kerugian ataspenerimaan negara dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT014374.10/2019/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 13 Februari 2020;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI;2.
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA MITRAJAYA MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
132 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT ULTRA PRIMA PLAST;
PT ULTRA PRIMA PLAST vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA MAS LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
30 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDOWIRE PRIMA INDUSTRINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
86 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANEKA TEHNIK PRIMA;
Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU5210/Pd/2019, tanggal 30 Oktober 2019;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen kuasa substitusiAnndy Dailami, kewarganegaraan Indonesia, jabatanPenelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali danEvaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkanSurat Kuasa Substitusi tanggal 5 November 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT ANEKA TEHNIK PRIMA
Putusan Nomor 3009/B/PK/Pjk/2020 Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP174/KEB/WPuJ.20/2016, tanggal14 September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2013 Nomor 00023/207/13/006/15, tanggal 23 Juni 2015,atas nama PT Aneka Tehnik Prima, NPWP 31.704.141.6006.000,beralamat di Jalan Tipar Cakung Kav.F57 RT 01 RW O09, CakungBarat, Jakarta Timur. dan
Dengan mengadili sendiri:3.1.3. 2.3.3.3. 4.Atau:Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP174/KEB/WPJ.20/2016, tanggal 14 September 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Oktober 2013 Nomor 00023/207/13/006/15, tanggal 23 Juni2015, atas nama PT Aneka Tehnik Prima, NPWP 31.704.141.6006.000, beralamat di Jalan Tipar Cakung Kav.F57 RT 01 RW09
, Cakung Barat, Jakarta Timur, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2013Nomor 00023/207/13/006/15, tanggal 23 Juni 2015, atas nama PTAneka Tehnik Prima, NPWP 31.704.141.6006.000, beralamat diJalan Tipar Cakung Kav.F57 RT 01 RW 09, Cakung Barat,Jakarta Timur, adalah telah sesuai dengan
36 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA ARMADA RAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
7 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA SEJATI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;
46 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA DHARMA PANCAGATRA;
76 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA BARA INDONESIA;
., kewarganegaraan Indonesia, Advokatberalamat di Palangka Raya, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 180/1215/HUK, tanggal 27 September 2018dan Parno, S.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1216/HUK,tanggal 27 September 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PRIMA BARA INDONESIA, tempat kedudukan diBanjarbaru Kalimantan Selatan yang diwakili oleh SuwantoSutono
, jabatan Direktur Utama PT Prima Bara Indonesia;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:1.
24 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA MITRAJAYA MANDIRI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
126 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT ESCORINDO JASA PRIMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 2846/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT ESCORINDO JASA PRIMA, beralamat di Wisma MitraSunter Lantai 401, Jalan Yos Sudarso Kav. 89, Block C1,Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350, yangdiwakili oleh Oggy Hargiyanto, jabatan Direktur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr.
Escorindo Jasa Prima, NPWP: 02.021.481.3046.000,beralamat di Wisma Mitra Sunter Lantai 401, Jl.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT ESCORINDO JASA PRIMA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, oleh Prof. Dr. H. M.
46 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
ULTRA PRIMA PLAST vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
32 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT KARTIKA PRIMA CIPTA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK