Pada surat tersebut nomor 1 Tergugatmenyampaikan bahwa Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai calonKepala Desa Menoro yang redaksinya sebagai berikut : Pada tanggal 03September 2019 bakal calon Kepala Desa Abdul Jalil mendaftarkan diriyang berpendidikan syahadah/SLTA sederajad.

Tebo.Dengan kontrak sebesar Rp. 85.000.000,00, di bayar tunaldi buktikan dengan kwitasi pembayaran dan di tuang dalambentuk kesepakatan atau surat kontrak kerja.Mengajukan gugatan di PTUN.Jambi tersebut Karena diketehui bahwa syarat pencalonan dirinya, Seabagai calonKepala desa tersebut tidak memenuhi persyartan yang ditentukan oleh Ketentuan Pasal 33 Tentang persyaratanpencalonan kepala desa huruf D berbunyi calon KepalaDesa minimal tamatan SLTP atau sederajad.

PUTUS ANNomor 47/Pdt.G/2021/PN OlmDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara gugatan antara :Naftali Noperese, Lakilaki, NIK 530118013600005, Tempat lahir Retraen,Amarasi Selatan, Umur 61 tahun, tanggal lahir 1 Januari1960, Status Perkawinan Kawin, Agama KristenProtestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD(sederajad), Pekerjaan

Timur, berdasarkansurat kuasa khusus No. 16/SK/NNML/PDT.G/V1/2021/Retraen, tanggal 16 Juni 2021 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriOelamasi pada tanggal 28 Juli 2021, dibawah RegisterNomor : 166/PDT/SK/7/2021/PN Olm, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;Lawan:Antoneta Tnunay, Perempuan, NIK 5301185907680002, Tempat lahir Retraen,Amarasi Selatan, Umur 53 tahun, tanggal lahir 19 Juli1968, Status Perkawinan Kawin, Agama KristenProtestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD(sederajad

di Perum Sipacar Rt. 01, Rw. 09, Kalurahan Semangkak, KecamatanKlaten Tengah, yang diangkat sebagai Ketua Umum Yayasan Pamardi BudiKlaten oleh Pengurus Yayasan Pamardi Budi Klaten berdasarkan SuratKeputusan Nomor : 009/Pembina/YPB/V/2006 mengenai pengangkatanWidodo Gendut sebagai Ketua Umum Yayasan Pamardi Budi Klaten masa bakti27 Mei 2006 s/d 26 Mei 2011.4 Bahwa bidang usaha atau kegiatan Penggugat Rekonpensi semula adalahmendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Atas atauyang sederajad

dengan itu. dan kemudian berkembang menjadimenyelenggarakan pendidikan dari tingkat Taman Kanakkanak sampai tingkatPerguruan Tinggi serta menyelenggarakan kursus kursus ketrampilan.5 Bahwa usaha mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Sekolah MenengahAtas atau yang sederajad dengan itu, Penggugat Konpensi wujudkan denganmendirikan dan mengelola Sekolah Menengah Atas bernama SMAPENAMPUNGAN yang kemudian nama SMA PENAMPUNGAN ersebutdisesuaikan dengan nama Yayasan sehingga berubah menjadi nama SMAPAMARDI

Nafkah dan biaya pendidikan 2 orang anak sampai SMA (sederajad) minimal sebesarRp.3.000.000,/bulan sampai anak dewasa/mandiri;5.

Namun demikian peranannya tidak sama, padasub.a semua orang yang ikut serta mempunyai peranan yang sederajad,karena setiap orang yang terlibat haruslah melakukan salah satu unsurdelik yang dilanggar, sedangkan pada sub.c peranan orang yang terlibatdalam tindak pidana itu tidaklah sederajad, yang satu menjadi pelaku(melakukan unsur delik) sedang yang lain hanyalah ikut melakukan tetapitidak melakukan salah satu delik yang dilanggar, meskipun si pengikut ituoleh UndangUndang dianggap sama, yaitu dihukum

Namun demikian peranannya tidak sama, pada sub.a semuaorang yang ikut serta mempunyai peranan yang sederajad, karena setiaporang yang terlibat haruslah melakukan salah satu unsur delik yangdilanggar, sedangkan pada sub.c peranan orang yang terlibat dalam tindakpidana itu tidaklah, sederajad, yang satu menjadi pelaku (melakukan unsurdelik) sedang yang lain hanyalah ikut melakukan tetapi tidak melakukansalah satu delik yang dilanggar, meskipun si pengikut itu oleh UndangUndang dianggap sama, yaitu

Untuk permohonan yang diterima, Kakandepagmengeluarkan Surat Keterangan/Legalisasi terhadapijazah/syahadahyang bersangkutan setara denganpendidikan formal yang setingkat/sederajad;D.

Bahwa pemerintah sejatinya telan memberikanpengakuan/rekognisiterhadap lulusan Pesantren denganpendidikan formal lainnya sehingga alumninya diakulsetara/sederajad dan terbuktidapat melanjutkan studi padajenjang pendidikan umum, baik pendidikan dasar,menengah, maupun perguruan tinggi. Terbitnya UndangUndang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren semakinmenguatkan eksitensi Pesantren sebagaibagian dari sistempendidikan nasional.

Tiaptiap faktor memiliki nilai yang sama dan sederajad tidakmembedakan faktor syarat dan faktor penyebab. Jika salah satu syarat tidak ada makaakan menimbulkan akibat yang lain pula ;Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Individualisasi, berusaha mencarifaktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya melihat pada faktor yangada atau terdapat setelah perbuatan dilakukan.

pidana, pembelaan pidana dari terdakwa, repliek maupun duplik serta sebagian praktikperadilan yang berlaku dewasa ini di Indonesia berasumsi bahwa alat bukti saksi merupakan alatbukti PERTAMA dan UTAMA, akan tetapi menurut majelis aspek demikian merupakan salahkaprah dalam sebagian praktik penegakan hukum pidana oleh karena bertitik tolak daripembentuk KUHAP sebagai pemegang kebijakan formulatif maka dalam ketentuan Pasal 184KUHAP tidak ada gradasi atau urutan terhadap alat bukti, semuanya bersifat sederajad

Tanpa melakukan salah satu dari delik yang dilanggar maka orang yangterlibat itu tidak dapat dimasukkan dalam kategori sub.a tetapi masuk golongan sub.c (ikutserta) Memang dalam kedua campur tangan tersebut, baik yang disebut pada sub.a. maupunsub.c. samasama dapat diterapkan terhadap orang yang turut melakukan tindak pidana.Namun demikian peranannya tidak sama, pada sub.a semua orang yang ikut sertamempunyai peranan yang sederajad, karena setiap orang yang terlibat haruslan melakukansalah satu unsur

delik yang dilanggar, sedangkan pada sub.c peranan orang yang terlibatdalam tindak pidana itu tidaklah sederajad, yang satu menjadi pelaku (melakukan unsurdelik) sedang yang lain hanyalah ikut melakukan tetapi tidak melakukan salah satu delikyang dilanggar, meskipun si pengikut itu oleh UndangUndang dianggap sama, yaitudihukum sebagai pelaku, dalam bahasa Belanda (teks asli KUHP) perbedaan itu tampakdengan digunakannya istilah : "mede dader" untuk sub.a. sedang untuk sub.c. digunakanistilah "mede

berprinsip kerjasama salingmenguntungkan dengan maksud untukmerampas hasil investasi dan menarik keuntungansebesarbesarnya secara ngawur, menginjakinjakkaidah moral dan etika bisnis ;Bahwa haruslah diingat dengan berlakunya UUK,bukan berarti sumber hukum lain diluar UUK tidakberlaku, Pasal 1338 KUH Perdata menyatakanbahwa, Semua perjanjian yang dibuat secara sahberlaku sebagai Undangundang bagi merekayang membuatnya (asas pacta sunt servanda).Pasal ini menegaskan bahwa kedudukan hukumperjanjian sederajad

tersebut tidakterdapat kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KompilasiHukum Islam memiliki dua kapasitas, yaitu: pertama, menggantikankedudukan orang tuanya sehingga dapat menjadi hajib bagi ahli waris lainnyayang lebih jauh, seperti halnya orang tuanya; dan kedua, menggantikanbagian warisan yang seharusnya diterima oleh orang tuanya, denganketentuan tidak melebihi dari bagian ahli waris yang sederajad

dalam kemasan/ botol serta mencantumkan identitas obat, kandungannyaserta masa kadaluarsanya, karena obat tersebut dalam bentuk curah terlepas darikemasannya atau sudah dilepas dari bungkusnya atau dijual curah tanpa mereksehingga tidak dapat diketahui kandungannya atau bahan khasiatnya untuk apasehingga tidak aman/ membahayakan untuk dikonsumsi karena terkait penyimpananobat dan masa kadaluarsanya;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasianserta hanya berpendidikan MTSN sederajad

Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli warisyang sederajad dengan yang digantiBahwa saksi MUKTAR EFENDI HASIBUAN dan RISKA ERPINASARImembubuhkan tandatanganya di surat kuasa tersebut adalah merupakantandatangan mereka sendiri, bukan tandatangan orangtua mereka, sehinggadalam hal ini tidak ada surat yang dipalsukan.3.

Pendidikan Min SLTA/sederajad 4. SuratPengantar dari RT/RW/Kelurahan 5. Belum Bekerja/Pengangguran sebagaimana diatur dalam SpesifikasiPelatihan (terlampir). Sesuai surat nomor027/398/436.6.12/2012 tanggal 3 Juli 2012 perihalUsulan Proses Pelaksanaan Pengadaan tujuan keKepala Bagian Perlengkapan Kota Surabaya selakupenanggung jawab Unit Layanan pengadaan (ULP) EProcurement Unit.

Pendidikan Min SLTA/sederajad,4. Surat Pengantar dari RT/RW/Kelurahan, 5.

Usia 18 s/d 40, 3.Pendidikan Min SLTA/sederajad, 4. Surat Pengantardari RT/RW/Kelurahan, 5.

pidana, pembelaan pidana dari terdakwa, repliek maupun duplik serta sebagianpraktik peradilan yang berlaku dewasa ini di Indonesia berasumsi bahwa alat bukti saksimerupakan alat bukti PERTAMA dan UTAMA, akan tetapi menurut majelis aspek demikianmerupakan salah kaprah dalam sebagian praktik penegakan hukum pidana oleh karenabertitik tolak dari pembentuk KUHAP sebagai pemegang kebijakan formulatif maka dalamketentuan Pasal 184 KUHAP tidak ada gradasi atau urutan terhadap alat bukti, semuanyabersifat sederajad

Wayan Dariyana adalahsesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3190 K/Pdt/1985, tanggal 26Oktober 1987 yang menyatakan Janda memiliki hak waris dari hartapeninggalan suaminya, dan haknya sederajad dengan anak kandungnya,jika tidak memiliki anak, ia jadi penghalang ahli waris saudara suaminya,terhadap harta gawan dan harta gono gin;Adapun hal yang tersimpul dari Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebutadalah bahwa seorang janda mewarisi

pidana, pembelaan pidana dari Terdakwa, repliek maupun duplik serta sebagianpraktik peradilan yang berlaku dewasa ini di Indonesia berasumsi bahwa alat bukti saksimerupakan alat bukti PERTAMA dan UTAMA, akan tetapi menurut majelis aspekdemikian merupakan salah kaprah dalam sebagian praktik penegakan hukum pidana olehkarena bertitik tolak dari pembentuk KUHAP sebagai pemegang kebijakan formulatif makadalam ketentuan Pasal 184 KUHAP tidak ada gradasi atau urutan terhadap alat bukti,semuanya bersifat sederajad

pidana, pembelaan pidana dari Terdakwa, repliek maupun duplik serta sebagianpraktik peradilan yang berlaku dewasa ini di Indonesia berasumsi bahwa alat bukti saksimerupakan alat bukti PERTAMA dan UTAMA, akan tetapi menurut majelis aspek demikianmerupakan salah kaprah dalam sebagian praktik penegakan hukum pidana oleh karenabertitik tolak dari pembentuk KUHAP sebagai pemegang kebijakan formulatif maka dalamketentuan Pasal 184 KUHAP tidak ada gradasi atau urutan terhadap alat bukti, semuanyabersifat sederajad