Ditemukan 99705 data
1 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT ANABATIC SOLUSI DIGITAL;
PT ANABATIC SOLUSI DIGITAL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
16 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT IFORTE SOLUSI INFOTEK;
PT IFORTE SOLUSI INFOTEK vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
531 — 189
KANIGORO KREASI SOLUSI DKK
35 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SEJAHTERA MITRA SOLUSI,
16 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SEJAHTERA MITRA SOLUSI
39 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
LANDMARK CONCURRENT SOLUSI INDONESIA, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
LANDMARK CONCURRENT SOLUSI INDONESIA,beralamat di Gedung BRI II Lantai 12, Jalan JenderalSudirman Kav. 4446, Jakarta.Pemohon Peninjauan kembali dahulu Pemohon Banding;melawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di JI. JenderalGatot Subroto No. 4042, Jakarta.
, terhadap mana oleh Pemohon PeninjauanKembali diajukan Permohonan Peninjauan Kembali, amar (dictum)putusannya adalah sebagai berikut:"MEMUTUSKANMengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap surat keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep872/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 23 Agustus 2005 mengenai SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2002 Nomor: 00215/207/02/058/04 tanggal 28 Juni 2004, atas nama: PT LandmarkConcurrent Solusi
Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mempunyalikebebasan untuk menutup kontrak terbukti dengan adanyakontrak Pemohon Peninjauan Kembali dengan ConocoIndonesia, BP West Java Ltd, dan Virginia IndonesiaCompany sesuai dengan bukti kontrak perjanjian antara PTLandmark Concurrent Solusi Indonesia dengan ConocoIndonesia Inc. Ltd. No.
CS/7032628 (Bukti PK20),kontrak/perjanjian PT Landmark Concurrent Solusi Indonesiadengan BP West Java Ltd.No. 2001COM009813 (Bukti PK21), dan kontrak/ perjanjian antara PT Landmark ConcurrentSolusi Indonesia dengan Virginia Indonesia Company No.04060 (Bukti PK22)Bahwa dengan demikian, sesuai penjelasan PemohonPeninjauan Kembali dalam penjelasan butir c, d dan e diatas, tidak ada bukti yang menunjukkan PemohonPeninjauan Kembali adalah BUT dari LGC.Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon PeninjauanKembali
LANDMARK CONCURRENT SOLUSI INDONESIA tersebutadalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan KembaliHal 41 dari 43 hal. Put.
119 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT LANDMARK CONCURRENT SOLUSI INDONESIA
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatandan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU957/PJ/2019 tanggal 27 Februari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT LANDMARK CONCURRENT SOLUSI
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00444/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal20 Februari 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak AtasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak Nomor: 00215/107/ 15/058/17tanggal 20 Juni 2017 Masa Pajak Januari 2015 atas nama: PTLandmark Concurrent Solusi Indonesia, NPWP 01.070.689.3058.000 beralamat di Taman Tekno BSD Sektor XI Blok D No 1,Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15314, adalah telahsesuai
7 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);
PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
12 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT IFORTE SOLUSI INFOTEK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
268 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT LANDMARK CONCURRENT SOLUSI INDONESIA
130 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT HIKMA PUTRI vs PT SOLUSI ENERGY NUSANTARA (SENA)
24 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SEJAHTERA MITRA SOLUSI
68 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT WIDYA PRESISI SOLUSI tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
PT WIDYA PRESISI SOLUSI lawan HERRY A. ADRIANTO S
155 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT KOBERS SOLUSI INDONESIA, tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
PT KOBERS SOLUSI INDONESIA terhadap PT ARLIA HARAPAN KENCANA
Termohon:
.....
114 — 50
GLOBAL SOLUSI KOMUNIKASI, untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya ;
- Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yaitu selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan ini diucapkan;
- Menunjuk Saudara HASTOPO, SH., MH.
Pajajaran No. 23, Baranangsiang, Kota Bogor, selaku Pengurus dalam hal Pemohon PKPU masuk dalam proses PKPU PT GLOBAL SOLUSI KOMUNIKASI;
- Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari : senin, tanggal 25 Februari 2019, Pukul 09.00 WIB, bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
- Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui Kurir untuk menghadap
GLOBAL SOLUSI KOMUNIKASI
Termohon:
.....Saptadji Hadiprawira No. 56, Cilendek Barat, BogorBarat, Kota Bogor, ditunjuk sebagai Kuasa Hukum dari danoleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT.GLOBAL SOLUSI KOMUNIKASI, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 16 November 2018 (asli SuratKuasa terlampir), yang dalam hal ini memilih domisilihukum di kantor kuasanya di atas.
Global Solusi Komunikasi);2. Memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUSementara) selama 45 (empat puluh lima) terhitung sejak tanggal Putusandiucapkan kepada Pemohon PKPU ;3. Menunjuk Hakim Pengawas untuk mengawasi Proses Penundaan KewajibanPembayaran Utang;4. Menunjuk dan mengangkat HERDIYAN NURYADIN, SH., MH., CLA. yang terdaftarsebagai Kurator dan Pengurus dengan Nomor ID : 0210 A3. 2017 dan telahterdaftar di Kementerian Hukum dan Hak RI No.
Tergugat:
SAEPULLOH
75 — 24
APLIKASI SOLUSI FINANSIAL
Tergugat:
SAEPULLOHAPLIKASI SOLUSI FINANSIAL (SOFI), Suatu Badan Hukum yang berbentukPenanaman Model Asing (PMA). Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 96 tertanggal 07082017 (tujuh agustus Dua ribu tujuh belas), oleh Adesia Adilman, SH., M.Kn, Notaris diJakarta. Bergerak di bidang Portal Web dan/ atau Platform Digital Dengan TujuanKomersial (KBLI: 63122). Berkedudukan di gedung Office 8 Level 18A, SCBD Lot 28, Jl.Jend Sudirman Kav. 5223, Senayan, Kebayoran baru, Jakarta Selatan.
20 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
LANDMARK CONCURRENT SOLUSI INDONESIA
146 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SUMBER SOLUSI INDONESIA
PUTUSANNomor 1894/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3244/PJ/2019, tanggal 25 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SUMBER SOLUSI
tanggal 17 Oktober 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007776.99/2018/PP/M.XB Tahun 2019, tanggal 24 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya permohonan gugatan Penggugatterhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP01202/NKEB/WPJ.21/2018tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak, atas nama: PT Sumber Solusi
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01202/NKEB/WPJ.21/2018 tanggal 29 Agustus 2018tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak, atas nama PT Sumber Solusi Indonesia, NPWP71.555.318.6045.000, beralamat di Central Cakung BusinessPark Blok F21, Jalan Cakung Cilincing KM.3, RorotanCilincing,Jakarta Utara, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku
52 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
LANDMARK CONCURRENT SOLUSI INDONESIA
LANDMARK CONCURRENT SOLUSI INDONESIA,berkedudukan di Gedung BRI II Building 12 th Floor Suite 1201,Jalan Jenderal Sudirman Kav. 4446 Jakarta,Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 4Mei 2007 No.
Landmark Concurrent Solusi Indonesia, NPWP : 01.070.689.3058.000, alamat Gedung BRI Il lantai 12 Suite 1201, Jalan JenderalSudirman Kavling 4446 Jakarta, sehingga jumlah pajak yang masih harusdibayar menjadi sebagai berikut :Penghasilan Netto ................c:ccesseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaa Rp. 5.919.516.989,Penghasilan kena pajak ...........cccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 5.919.516.000,Pajak penghasilan yang terutang ...........
24 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANGKASA PURA SOLUSI;
ANGKASA PURA SOLUSI, NPWP:01.071.557.1058.000, beralamat di Terminal 2FKedatangan, Ruang F9P67, Bandara Soekarno Hatta,Tangerang, dengan alamat korespondensi BRI KK GudangPeluru Building, Lantai 2, Jalan KH Abdullah Syafei Kav.5,Tebet, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Sudarto, jabatanDirektur Keuangan dan SDM:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: FajarBudiman, S.E., M.H., Ak., CA., BKP., kKewarganegaraanIndonesia, Konsultan Hukum Pajak, beralamat di JakartaTimur, berdasarkan Surat
Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2884/WPJ.07/2015 tanggal 10 September 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor00012/206/12/058/14 tanggal 25 Juni 2014 atas nama PTAngkasa Pura Solusi, NPWP 01.071.557.1058.000, beralamat diTerminal 2F Kedatangan, Ruang F9P67, Bandar Udara SoekarnoHatta, Tangerang terkait sengketa a quo, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang