Ditemukan 767 data
Urut Berdasarkan
Register : 28-02-2011 — Putus : 06-07-2011 — Upload : 29-10-2011
Putusan PA BLITAR Nomor 695/Pdt.G/2011/PA.BL Tanggal 6 Juli 2011 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
11 — 1
11 — 1
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan menikah dihadapan PPNKUA Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, pada hari Rabu 14 Juli 1999sebagaimana termaktup pada kutipan aktanikah No. 201/22/VII/1999 ;2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot taklik talak kepadaPenggugat yang bunyi lengkapnya sebagaimana termaktip pada kutipan anta nikah ;3.
Register : 26-03-2018 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 08-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0100/Pdt.P/2018/PA.Slw Tanggal 19 April 2018 — Pemohon melawan Termohon
8 — 3
8 — 3
Penetapan No. 0100/Pdt.P/2018/PA.SlwPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup dalam P.1 sampai P.6harus menjadi rujukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon danPemohon Il dan buktibukti surat yang dikaitkan dengan pasal 165 HIR makatelah terbukti bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon adalah sebagaimanatercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat kelahiran ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan,Majelis Hakim berpendapat
Register : 03-05-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0095/Pdt.P/2019/PA.Slw Tanggal 24 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 4
10 — 4
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 01-08-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 15-07-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 0272/Pdt.P/2017/PA.Slw Tanggal 24 Agustus 2017 — Pemohon melawan Termohon
10 — 6
10 — 6
dan bermeterai cukup, sehingga menurut MajelisHakim bahwa buktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai buktitambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kepbendudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 05-10-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0254/Pdt.P/2018/PA.Slw Tanggal 24 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
8 — 5
8 — 5
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 21-10-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0330/Pdt.P/2019/PA.Slw Tanggal 5 Nopember 2019 — Pemohon:
1.Akhmad Muamar Bin Takri
2.Siti Romlah Binti A. Mubarok
15 — 8
1.Akhmad Muamar Bin Takri
2.Siti Romlah Binti A. Mubarok
15 — 8
TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup dalam P.1 sampai P.8harus menjadi rujukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon ;him. 5 dari 8 hlm.
Register : 14-08-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 03-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0197/Pdt.P/2018/PA.Slw Tanggal 3 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
9 — 6
9 — 6
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kepbendudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 17-09-2018 — Putus : 19-10-2018 — Upload : 16-03-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0226/Pdt.P/2018/PA.Slw Tanggal 19 Oktober 2018 — Pemohon melawan Termohon
7 — 3
7 — 3
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 09-06-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 09-07-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 0234/Pdt.P/2017/PA.Slw Tanggal 13 Juli 2017 — Pemohon melawan Termohon
9 — 4
9 — 4
Penetapan No. 0309/Pdt.P/2018/PA.Slwseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup dalam P.1 sampai P.7harus menjadi rujukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon danPemohon II dan buktibukti surat yang dikaitkan dengan pasal 165 HIR makatelah terbukti bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon adalah sebagaimanatercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat kelahiran ;Menimbang
Register : 19-12-2017 — Putus : 02-01-2018 — Upload : 04-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0408/Pdt.P/2017/PA.Slw Tanggal 2 Januari 2018 — Pemohon melawan Termohon
11 — 6
11 — 6
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 05-11-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0285/Pdt.P/2018/PA.Slw Tanggal 21 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
14 — 4
14 — 4
bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi pendudukHalaman 5 dari 8 putusan Nomor 0285/Padt.P/2018/PA.Slwsebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 30-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 22-01-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 0025/Pdt.P/2019/PA.Slw Tanggal 19 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
99 — 31
99 — 31
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 17-10-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 28-07-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 179/Pdt.P/2016/PA.Slw Tanggal 8 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
9 — 6
9 — 6
dan bermeterai cukup, sehingga menurut MajelisHakim bahwa buktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai buktitambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 04-10-2019 — Putus : 18-10-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0313/Pdt.P/2019/PA.Slw Tanggal 18 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 5
8 — 5
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 02-04-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0077/Pdt.P/2019/PA.Slw Tanggal 15 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
13 — 15
13 — 15
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 14-10-2019 — Putus : 05-11-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0326/Pdt.P/2019/PA.Slw Tanggal 5 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 4
8 — 4
dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwabuktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 07-11-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 22-11-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0362/Pdt.P/2017/PA.Slw Tanggal 5 Desember 2017 — Pemohon melawan Termohon
9 — 8
9 — 8
dan bermeterai cukup, sehingga menurut MajelisHakim bahwa buktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai buktitambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kepbendudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 05-12-2016 — Putus : 11-01-2017 — Upload : 05-12-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 209/Pdt.P/2016/PA.Slw Tanggal 11 Januari 2017 — Pemohon melawan Termohon
6 — 6
6 — 6
dan bermeterai cukup, sehingga menurut MajelisHakim bahwa buktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai buktitambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 26-10-2017 — Putus : 20-11-2017 — Upload : 28-01-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 0350/Pdt.P/2017/PA.Slw Tanggal 20 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
12 — 5
12 — 5
dan bermeterai cukup, sehingga menurut MajelisHakim bahwa buktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai buktitambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup
Register : 17-05-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 16-07-2020
Putusan PA SLAWI Nomor 0218/Pdt.P/2017/PA.Slw Tanggal 8 Juni 2017 — Pemohon melawan Termohon
8 — 4
8 — 4
dan bermeterai cukup, sehingga menurut MajelisHakim bahwa buktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai buktitambahan;Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undangundang No. 23 tahun2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu TandaPenduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuanPemohon dan Pemohon II dan segala yang termaktup