Ditemukan 51522 data
16 — 6
sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini .TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai diatas.Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya mediasi melaluihakim mediator namun tidak berhasil mendamaikan keduanya;Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengemukakan bahwa antaraPemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerusantara Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa pada perinsipnya dasar hukum yang mendasari
23 — 11
TergugatKonvensi ;Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat HGU No.4 Tahun2009 tertanggal 8 April 2009 ;Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telahmelakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daad) ;Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala suratsuratyang dimiliki dan / atau dikeluarkan dan / atau dibuat berkaitan denganpenguasaan dan pengusahaan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi serta pihak lainnya yang menyangkut objek tanahperkara yang mendasari
68 — 25
Majlis Hakim berkenan memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:Yang bertanda tangan di bawah ini:PEMOHON, Umur 37 Tahun Agama Islam pendidikan Terakhir STM PekerjaanWiraswasta bertempat tinggal di Kp.Pasar Kemis RT.03/03 Desa GunungPicung Kecamantan Pamijahan Kabupaten Bogor.bermaksud mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap:TERMOHON, Umur 31 tahun agama Islam pendidikan Terakhir SMP Pekerjaanlbu Rumah Tangga bertempat XXXXXXXXXXX.Adapun alasanalasan yang mendasari
16 — 2
Propinsi DKI Jakarta.Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telahberkumpul sebagaimana layaknya suamiisteri dan belum dikaruniaianak:Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, diantara Penggugat danTergugat telah membuat Perjanjian Pra Nikah, sebagaimana ternyatadalam Surat tertanggal 25 Februari 2015Bahwa Perjanjian Pra Nikah tersebut juga telah disampaikan kepadapihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, KotamadyaJakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat.Bahwa hal yang mendasari
10 — 8
pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan UmumUndangundang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanyamengesahkan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena Para Pemohonmenyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentinganuntuk mencatatkan dan mengesahkan perkawinan para Pemohon sebagai buktisahnya pernikahan para Pemohon, serta guna untuk memenuhi kelengkapanadministrasi membuat akta kelahiran, alasan tersebut yang mendasari
107 — 50
Pelawan sangat keberatan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Medantertanggal 28 Oktober 2010 Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn karenaPelawan bukanlah sebagai pihak terhadap sengketa yang mendasari PutusanPengadilan yang akan dilakukan Eksekusinya berdasarkan Penetapan Eksekusitersebut ; Setiap putusan Pengadilan yang dikeluarkan tidak pernah mengikutsertakanPelawan sebagai salah satu pihaknya, sehingga merupakan hal yang tidaksesuai dengan hukum dan keadilan jika asetaset Pelawan dijadikan obyekeksekusi
99 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 179 K/TUN/2019penerbitannya adalah dengan melihat keterkaitannya dengan peristiwahukum yang mendasari dikeluarkannya objek sengketa; Bahwa Bupati mengeluarkan objek sengketa berdasarkan Pasal 47 ayat(2), Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2015 tentang PedomanPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PembehentianKepala Desa, menyebutkan Dalam hal calon yang memperoleh suaraterbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon terpilin ditetapkan berdasarkanwilayah perolehan suara yang lebih
Haryono bin Manto
Termohon:
Herlinawati binti Afifuddin
18 — 17
SATRIAAR RAYYAN lahir di Bontang tanggal 23 November 2010.Bahwa adapun alasan atau halhal yang mendasari atau saya bersediadengan ikhlas dan ridho menceraikan atau menTalak istri Saya yangbernama HERLINAWATI binti AFIFUDDIN, lahir di Balikpapan 13 Juli 1974,umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, tempat tinggal /alamat di Jalan Pattimura Gg Atletik 17, RT 33, Kelurahan Apiapi,Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur, PropinsiKalimantan Timur, NIK 6474015307740005 di kerenakan
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum meskipunmengajukan banding, akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajarisecara seksama berkas perkara dan semua suratsurat yang berhubungan denganperkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 453/Pid.B/2014/PN.Mdn tanggal 18 Juni 2014, dan buktibukti surat lain yangbersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang mendasari
13 — 9
disebut sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 08 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 1935/Pdt.G/2016/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut: Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1935/Pdt.G/2016/PA.CbnAdapun alasanalasan yang mendasari
Terbanding/Tergugat : PT BUMI ASRI PRIMA PRATAMA
Terbanding/Turut Tergugat : ANDI BASTA SETYAWAN LAREKENG, SE
256 — 461
Mendasari faktayuridis dan peristiwa hukum dalamperkaraincasuTERGUGATdalam Konpensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi tidak pernahmenerbitkan Puchase Order kepada PENGGUGATdalam KonpensilTERGUGAT dalam Rekonpensi ;FAKTA :Hal. 11 Putusan No. 103/PDT/2018/PT.DKI.Bahwa Purchase Order berkop/ berkepala Surat perusahaan TERGUGATdalam Konpensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi, namun seharusnyaPurchase Order tersebut dicek kebenaran dan kesahihannya langsung kepadaTERGUGAT dalam Konpensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi ;
Error In Objecto ;Jelas didalilkan secara terang dan tegas bahwa PENGGUGATdalam KonpensilTERGUGAT dalam Rekonpensi mengajukan Gugatan Perbuatan MelawanHukum ini berdasarkan Purchase Order No.PO:004/IUU/PO/III/2015 tertanggal 18 19 Maret 2015.Telah Kami utarakan sebelumnya bahwasanya Mendasari faktayuridis danperistiwahukumdalamperkaraincasu TERGUGATdalamKonpensilPENGGUGAT dalam Rekonpensi tidak pernah menerbitkan Puchase Orderkepada PENGGUGATdalam Konpensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi ;DASAR DAN FAKTA
Mendasari ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan GasBumi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 30, Pasal 43,dan Pasal 49 Undangundang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi bahwa :Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memilikiIzin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melaluimekanisme persaingan usaha yang wayjar, sehat, dan transparanTerlinat dengan jelas
Posita atau DalilGUGATANRekopensiRekonvensi rechtsgrond dan fijtelikegrond ;PENGGUGAT DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT DALAM KONPENSImengajukan GUGATAN REKOPENSI ini mendasari adanya Perbuatan MelawanHukum TERGUGAT DALAM REKONPENSI/ PENGGUGAT DALAM KONPENSIyang nyatanyata menimbulkan situasi spekulatif yang mengakibatkan penurunanpelanggan/ volume kepercayaan pembeli Bahan Bakar Minyak yang didasari atastindakantindakan, pernyataan yang tidak benar dan dalihdalih yang secara jelasdinyatakan dalam Gugatan
satu triliyun lima ratus milyarrupiah) termasuk melakukan tindakan Pemberitahuan Permintaan Maaf dariTERGUGAT DALAM REKONPENSI/ PENGGUGAT DALAM KONPENSIlkepadaPENGGUGAT DALAM REKONPENSI/ TERGUGAT DALAMKONPENSlditayangkan salah satu harian surat kabar/ media cetak nasionalRepublik Indonesia selama 2 (dua) hari berturutturut.Dengan memperhatikan materi unsur eksepsionalnya, agar Putusan terhadapGUGATAN REKOPENSI memiliki kepastian hukum dan menjamin GUGATANREKOPENSI ini tidak hampa (i//usoir) maka mendasari
17 — 3
kediaman di Xxxx Kota Makassar sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 03 September2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Nomor2937/Pdt.G/2018/PA.Bks, tanggal 04 September 2018, dengan dalildalil padapokoknya sebagai berikut:Adapun halhal yang mendasari
19 — 2
telahtepat dan benar, sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berkaitandengan perkara a quo, kemudian Pengadilan Tinggi Agama mengambil alihdan menjadikan sebagai pendapat sendiri, namun demikian pengadilantingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendirisebagai berikut ;Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan/Pembanding dalamperkara banding ini, tidak mengajukan memori banding, sehingga majelishakim tingkat banding tidak mengetahui alasanalasan dan keberatankeberatan apa yang mendasari
ADANG
Tergugat:
SATUAN KERJA NON VERTIKALPEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE
22 — 11
hakimdapat menilai dari pembuktian dan bantahan/sangkalan kedua belahpihak bahwasanya alat bukti Surat yang diberi tanda P4 dan T1merupakan fakta di dalam objek sengketa hanya terdapat 1 (satu)bangunan rumah tinggal dengan pemilik CECE SONJAYA BinNAWARI dimana dalam area objek sengketa di maksud denganmendasari diri pada keterangan 2 (dua) saksi yang diajukan olehpenggugat memberikan keterangan disana berdiri juga bangunanrumah tinggal lainnya atas izin Cece Sonjaya kepada Penggugat; Bahwa dengan mendasari
6 — 0
putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana teruraidiatas;Menimbang, bahwa majelis telah mengupayakan agar para pihak berdamai,akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertadiperkuat oleh bukti P.1 (foto copy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentikdengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, maka dinyatakan terbukti bahwaPenggugat adalah isteri sah Tergugat;Menimbang, bahwa inti dalil Penggugat yang mendasari
83 — 23
makapermintaan banding tersebut secara formal dapat dite : Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim at Banding mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimoh banding oleh PenuntutUmum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeftiksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan geriy Sibolga, turunan resmi putusanPengadilan Negeri Sibolga nomor : 296/Pi /2016/PN.Sbg, tanggal 12 Januari2017, dan memori banding dariPeauntut Umum, berpendapat bahwapertimbangan hukum Majelis Haki at Pertama yang mendasari
119 — 33
XYZ dan PT.ABC tidak dapat dikreditkan berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimanatelah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009:Pasal 9 ayat (8) huruf b:Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakdapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: perolehan Barang Kena Pajakatau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengankegiatan usaha.dikarenakan kegiatan yang mendasari pembayaran
15 — 2
(Vide : P.2).Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonanperubahan nama Pemohon dalam bukti pernikahannya tersebut, pada pokoknya adalahbahwa Pemohon yang pada tanggal 22 Januari 2005 telah melangsungkan perkawinansah dan telah mendapat Buku Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamnatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, ternyata nama Pemohon dalam Akta Nikahtersebut, tertulis XXXX, nama mana menurut Pemohon adalah tidak benar, karena tidak3sesuai dengan nama yang benar sebagaimana
1.Nurhadi Warisun
2.Siti Komariyah
Tergugat:
1.PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk,
2.Menteri Keuangan RI, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jakarta, Cq. Kepala KPKNL Kupang
3.Marlin Yosepha Ulumbu
120 — 48
Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.2398/K/Pdt/2017 yang menyatakan :Menimbang, bahwa positaposita dalamsurat gugatan yang diajukan Penggugat tidak dijelaskan secara jelas dan tegasapa yang sebenarnya menjadi dasar hukum (rechtelijke grond) atas kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugatharuslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakelijk verklaard) :Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka terhadap gugatan kabur yangdemikian, sesuai
Posita (fundamentum petendl) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dankejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidakPutusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.37 dari 43 hal.menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikiantentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (een duidelijke en bepaaldeconclusie) sebagaimana diatur pasal 8 Rv;2.
Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masingmasing berdiri sendiri;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mencermati Surat gugatanPenggugat, di dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut telah menjelaskan mengenaluraian tentang Peristiwa Hukum yang mendasari gugatan terhadap Lelang yangdilakukan oleh Tergugat II atas permintaan dari Tergugat terhadap barang milik ParaPenggugat sebagaimana diuraikan melalui poin 10 surat gugatan dengan menyatakanBahwa menurut hemat Para PENGGUGAT, suratsurat yang
poin ke 13;Putusan No.22/PDT.G/2018/PN.END., Hal.38 dari 43 hal.Bahwa Para PENGGUGAT juga sangat berkeberatan jika tanah beserta bangunanmilik Para PENGGUGAT yang dijadikan sebagai obyek jaminan kredit tersebutdilelang oleh TERGUGATII dengan harga jual obyek lelang yang sangatrendah/dibawah harga pasaran serta tanpa ada penghitungan yang akurat dan katasepakat dengan pemilik obyek lelang;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam poin ke 14 uraian posita surat gugatanmenguraikan mengenai alasan apa yang mendasari
dalam petitumnya tersebut Kuasa ParaPenggugat tidak mencantumkan letak lokasinya, batasbatas tanah, serta luasnya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum di atasdengan dihubungkan dengan uraian pertimbangan mengenai materi hukum yang telahdiuraikan melalui uraian pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulanbahwa Gugatan dari Para Penggugat Tidak Jelas, Kabur / Obscuur Libel, karenaPosita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dankejadian yang mendasari
14 — 2
Tosari Kabupaten Pasuruan pada tanggal 17Juli 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0034002/II/2016 tanggal 18 Juli2016 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidak Putusan Nomor