oleh Bahwa benar Terdakwa SYARIF HIDAYAT Als DAYATBin PARDI , yang tidak memiliki keahlian atau kewenangan untukmenjual sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol karenadilihat dari latar belakang Bahwa benar Terdakwa SYARIF HIDAYAT AlsDAYAT Bin PARDI tidak pernah bersekolah dalam kefarmasian,adapun Obat yang dijual / diedarkan oleh Bahwa benar TerdakwaSYARIF HIDAYAT Als DAYAT Bin PARDI adalah merupakan obat kerasyang harus dijual atau diedarkan oleh seseorang yang mempunyaiwewenang dalam melakukan

pekerjaan kefarmasian sesuai PeraturanPemerintah Nomor 51 (PP 51) tahun 2009 dan obat diserahkan / dijualatas resep Dokter.

sedangkanyang berwenang memberikan ijin peredaran sediaan farmasi adalah Menteri yangbertanggung jawab dibidang Kesehatan atau instansi lain yang memperolehpendelegasian atau Badan POM Ri,dimana pekerjaan kefarmasian adalahpembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamananpengadaan, penyimpanan dan pendisitribusian atau penyaluran obat,pengelolaanobat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, sertapengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.Bahwa syaratsyarat untuk melakukan

pekerjaan kefarmasian adalah harusmempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, baik kegiatan distribusi yang terdiri daripemesanan, penerimaan,dan penyimpanan, dalam setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan, untuk dapat melakukanpekerjaan kefarmasian seseorang harus memiliki keahlian khusus di bidangkefarmasian dan memiliki ijin dari yang berwenang untuk melakukan pekerjaankefarmasian, dimana terdakwa

adalah untuk mengobati gejala penyakit Parkinson ataugerakan lainnya yang tidak bisa dikendalikan;Bahwa yang dimaksud dengan sedian farmasi adalahobat, bahan obat tradisonal dan kosmetik dan pekerjaan kefarmasian yaitupembuatan termasuk pengendalian mutu sedian farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat,pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat,serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisonal, dan yangdiperbolehkan melakukan

pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasianyaitu Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;Bahwa dasar Ahli menjadi Ahli dalam perkara Terdakwaadalah atas penunjukan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas denganSurat Nomor : 974/SEK1/UUU/07.2019 tanggal 17 Juli 2019;Bahwa ada organ tubuh yang lain dipicunya selainjantung, yaitu ginjal dan hati;halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN KlkBahwa Terdakwa tidak berhak untuk mengedarkan obatmerk Trihexyphenidyl (THD) tersebut karena Terdakwa

Nomor 51tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi Pekerjaan Kefarmasianadalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian ataupenyaluran obat , pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter,pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat danobat tradisional;Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Tersangka Adi Samsul MaarifBin Zaenudin dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa obatTrihexpyphenidyl tersebut termasuk melakukan

pekerjaan kefarmasian;Bahwa yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar dan ataupersyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalahuntuk obat Trihexpyphenidy!

., keterangan dibacakanoleh Penuntut Umum dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan olehPenyidik dibawah sumpah, yang, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa benar, saksi mengerti dipanggil sebagai saksi dalamtindak pidana melakukan pekerjaan Kefarmasian tanpa keahlian dankewenangan seabagaimana yang di maksud dalam Pasal 198 UU RINo.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dilakukan oleh pemilik toko.Bahwa benar, pada saat dilakukan pemeriksaan telahmenemukan berbagai item obat keras yang

pengendalianmutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, danpendistribusian atau penyaluran obat , pengelolaan obat, pelayanan obatatas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat,bahan obat dan obat tradisional.Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ZUHRI SALAFUDINAlias BAJURI Bin MUH SOLEH dengan mengedarkan sediaan farmasiberupa obat Trihexpenedily kepada saudara MUHAMAD SOLEH BinSAMURI dan AHMAD SUGIARTO Alias MANUK Bin SUGIYAT serta pemudalainnya termasuk melakukan

pekerjaan kefarmasian sebab perbuatan yangdilakukan oleh terdakwa dengan mengedarkan sediaan farmasi masukdalam ruang lingkup pekerjaan kefarmasian.Bahwa yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar dan ataupersyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah untukobat Eximer tersebut memenuhi standar namun setelan berada ditanganorang yang bukan ahlinya maka obat tersebut diragukan :Keamanan obat tersebut harus tersimpan dalam wadah tertutup maksudnyaadalah isi harus terlindungi dari sinar

Penanggung Jawab PBFyang telah memiliki SIPA sebagaimana diatur dalam Sesuai denganHalaman 18 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2019/PN Sonketentuan yang dimuat dalam Pasal 13 ayat (6) Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1148/Menkes/Per/V1/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi;Bahwa karena Apoteker yang menjadi Penanggung Jawab saranadistribusi adalah tenaga profesi yang memiliki kewenangan dankeahlian untuk melakukan

pekerjaan kefarmasian dan telah memilikiSIPA serta memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai peraturanperundangundangan.

untukmelakukan pekerjaan kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenagakefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi,analisis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/ asisten apoteker;Bahwa tenaga tekhnis kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahlimadya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/ asistenapoteker jika seseorang tidak memiliki latar belakang pendidikan sepertiyang Saksi Ahli sebutkan maka orang tersebut bukanlah tenaga tekhniskefarmasian sehingga tidak dapat melakukan

pekerjaan kefarmasian,karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan;Bahwa ketentuan standar mutu pelayanan farmasi tentang pengadaanpenyimpanan, pengelolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi danalat kesehatan sebagaimana yang ditetapbkan Peraturan Pemerintah:e Sesuai Permenkes Nomor 1176/ MENKES/ PER/ VIIV 2010 padaPasal 1 ayat (4) menyatakan peredaran adalah pengadaan,pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan, dan penyediaanditempat serta penyimpanan untuk penjualan;e Sesuai Peraturan

Psikotropika harusdengan resep dokter dan untuk membelinya pun harus di Apotekyang memiliki apoteker sebagai penanggung jawab apotek ;Bahwa untuk obat jenis Carnophen adalah termasuk golonganObat keras, yang harus dijual olen Apotek berizin dan untukmembelinya pun harus dengan resep dokter ;Bahwa fungsi obat carnophen adalah sebagai obat penenangsusunan syaraf pusat yang biasanya dipergunakan oleh orangyang mengalami gangguan jiwa ;Bahwa ahli menerangkan Persyaratan yang harus di penuhiseseorang dalam melakukan

pekerjaan Kefarmasian adalah :Wajib memiliki surat tanda registrasi berupa : STRA bagi apotekerdan STRTTK bagi tenaga tekhnis kefarmasian sebagaimanatercantum dalam pasal 2 PERMENKES REPUBLIK INDONESIA,NOMOR 889 / MENKES / PER/ V/ 2011.Bahwa ahli menerangkan Yang berwenang melakukan pekerjaankefarmasian tersebut adalah Tenaga Kefarmasian, yang manaTenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaankefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga TeknisKefarmasian.Halaman 25 Putusan Nomor

Bahwa Terdakwa menjual obat daftar G jenis Carnophen dan obat Dextromerk DMP warna kuning tersebut tanpa menggunakan resep dokter danTerdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan hanya berlatar belakangpendidikan terakhir SMA dan Terdakwa tidak mempunyai latar belakangpendidikan ke farmasian baik sebagai Apoteker dan terdakwa tidak memilikiijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor DinasKesehatan dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi ataumenjual obat daftar G jenis

51Tahun 2009 dalam pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa, PekerjaanKefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat,pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat,serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional ;Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51Tahun 2009 dalam pasal 1 angka 3, menyebutkan bahwa, Tenaga Kefarmasianadalah tenaga yang melakukan

pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apotekerdan Tenaga Teknis Kefarmasian ;Menimbang, bahwa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51Tahun 2009 dalam pasal 1 angka 4, menyebutkan bahwa PelayananKefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepadapasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasilyang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien ;Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa ini, terdakwa mengakui tidakmempunyai keahlian dan kewenangan

;Bahwa yang berwenang memberikan ijin peredaran sediaan farmasi adalahMenteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan atau instansi kesehatanyang memperoleh pendelegasian dalam hal ini Badan POM RI;Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat,pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obatserta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;Bahwa syaratsyarat untuk melakukan

pekerjaan kefarmasian adalah harusmempunyai ijin dari Menteri Kesehatan;Bahwa Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahantumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campurandari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untukpengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat,Bahwa untuk dapat memproduksi Obat / Obat Tradisional untuk diedarkan harusmemenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan dan pembuatannyahanya

Dan untuk penjualan secara eceran harusdibeli di apotek dengan resep dokter, dan yang berhak mengemas danmemberikan adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dankewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, sehinggadengan demikian seseorang yang tidak memiliki kKeahlian dankewenangan tidak boleh mengemas ulang obat;Ahli menerangkan dapat membahayakan kesehatan, karena obatobattersebut termasuk golongan obat keras yang penggunaanya harusdibawah pengawasan dokter, Trinexyphenidyl (Berdasarkan

Persetujuan pendaftaran tersebutdicatumkan pada kemasan sediaan farmasi sehingga diketahuimasyarakat bahwa produk telah memiliki ijin edar dan dapat dipasarkanatau diedarkan.Bahwa Seseorang dapat dikatakan mempunyai' keahlian dankewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian bila memenuhipersyaratan :12e Mempunyai ljazah dibidang kefarmasian sebagai bukti bahwa yangbersangkutan mempunyai latarbelakang pendidikan dengan keahliandi bidang farmasi.Sedangkan untuk kKewenangan maka dipersyaratkan yaitu

Klirong Kab.Kebumen, terdakwa diamankan oleh petugas dari Polres Kebumen danpetugas berhasil mengamankan barang bukti sebagaimana tersebut diatasBahwa dalam mengedarkan pil Hexymer dan tramadol tersebut, terdakwatidak memiliki toko obat ataupun apotik dan terdakwa tidak memilikikeahlian dan kewenangan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian berupasediaan obat keras karena terdakwa pendidikannya hanya SMA.Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN.KbmBerdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium

dextro termasuk dalam obat keras daftar G yang sudahdibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinyasejak tanggal 29 Oktober 2009, berdasrkan surat kepala badan POM RINo.PO.02.01.1.31.3997 perihal pembatalan persetujuan nomor izinedar dan penghentian kegiatan produksi, sehingga seharusnya obat inisudah tidak ada lagi dipasaran karena sudah tidak diproduksi lagi dansudah tidak diedarkan oleh pihak distributor;Bahwa ahli menerangkan Persyaratan yang harus di penuhi seseorangdalam melakukan

pekerjaan Kefarmasian adalah : Wajib memiliki Surattanda registrasi berupa : STRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenagatekhnis kefarmasian sebagaimana tercantum dalam pasal 2PERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889 / MENKES /PER/V/ 2011;Bahwa ahli menerangkan Yang berwenang melakukan pekerjaankefarmasian tersebut adalah Tenaga Kefarmasian, yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.Setiap tenaga kefarmasian

Perbuatan terdakwa yang mengedarkann ataumenjual produk sediaa farmasi tanpa izin edar adalah perbuatan yangtidak dapat dibenarkan menurut UU No.36 Tahun 2009 tentangKesehatan;Bahwa terdakwa menjual kosmetik tanpa ijin edar untuk mencarikeuntungan dan terdakwa menjual obat tersebut tanoa keahlian maupunresep dokter;Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak pernah bekerja sebagaiparamedis atau tenaga kesehatan;Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak mempunyai keahlian ataukewenangan melakukan pekerjaan

kefarmasian termasuk menjualkosmetik tanpa ijin edar;Halaman 19 Putusan Nomor : 11/Pid.Sus/2017/PN.RtaBahwa pihak kepolisian tela melakukan pemeriksaan terhadap ahli ANEYULI KAMANTUH, SH Binti (Alm) KLAUDIUS RINTUH menerangkanbahwa barang bukti berupa kosmetika yang ditemukan pada saatpenangkapan terhadap terdakwa adalah merupakan barang sediaanfarmasi merupakan kosmetika yang tidak memiliki izin edar.

., keterangan dibacakanoleh Penuntut Umum dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan olehPenyidik dibawah sumpah, yang, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa benar, saksi mengerti dipanggil sebagai saksi dalamtindak pidana melakukan pekerjaan Kefarmasian tanpa keahlian dankewenangan seabagaimana yang di maksud dalam Pasal 198 UU RINo.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dilakukan oleh pemilik toko.Bahwa benar, pada saat dilakukan pemeriksaan telahmenemukan berbagai item obat keras yang

Mijy.Bahwa Terdakwa dalam menjual / mengedarkan obat tersebut,tidak disertai dengan tulisan, keterangan atau informasi yang jelas kepadapembeli / konsumen;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memilikikeahlian / kKewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;4.

Penanggung Jawab PBFyang telah memiliki SIPA sebagaimana diatur dalam Sesuai denganHalaman 18 dari 40 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2019/PN Sonketentuan yang dimuat dalam Pasal 13 ayat (6) Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1148/Menkes/Per/V1/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi;Bahwa karena Apoteker yang menjadi Penanggung Jawab saranadistribusi adalah tenaga profesi yang memiliki kewenangan dankeahlian untuk melakukan

pekerjaan kefarmasian dan telah memilikiSIPA serta memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai peraturanperundangundangan.