Ditemukan 370 data
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
keteranganyang telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN, dengandemikian, faktur pajak tersebut dapat Pemohon Banding kreditkan sebagaipajak masukan dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding;bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar seluruhkoreksi Terbanding atas Pajak Masukan Pemohon Banding sebesarRp43.864.322,00 dapat dibatalkan seluruhnya;Kesimpulan Permohonan Banding bahwa sebagaimana penjelasan dan uraian Pemohon Banding di atas makaSurat Keputusan Keberatan Nomor KEP1201/WPJ.29
/2012 tertanggal 19Desember 2012 telah diterbitkan secara tidak benar;bahwa dengan demikian menurut Pemohon Banding, perhitungan PPN yangterutang untuk masa pajak Maret 2009 menurut Pemohon Banding adalahsebagai berikut: Menurut PemohonKeterangan Banding(Rp)Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 43.864.322,00Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 43.864.322,00PPN yang kurang dibayar 0,00Sanksi adm Pasal 13 (3) KUP 0,00Jumlah ymh Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut
.52947/PP/M.XVIIIB/16/2014 tanggal 5 Juni 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1201/WPUJ.29/2012 tanggal 19Desember 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00051/207/09/711/11 tanggal 27 September 2011 Masa Pajak Maret 2009sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Pembetulan NomorKEP10005
Putusan Nomor 543/B/PK/PJK/2015Jumlah PPN yang (lebih) bayar Rp 87.728.644,00PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak Permohonanbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP1201/WPJ.29/2012 tanggal 19 Desember 2012 mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan
6 — 1
No : 0958/Pdt.G/2013/PA.KrsAkta Nikah Nomor : 149/46/IV/2010 sebagaimana ternyata dari DuplikatBuku Nikah Nomor : Kk.13.13.17/DN/29/2012 tanggal 23 Juli 2013 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo ;. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suamiisteri di rumah kediaman orangtua Penggugat di Kabupaten Probolinggoselama sekitar 2 tahun 10 bulan dalam keadaan rukun namun belumdikaruniai keturunan;.
Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KabupatenProbolinggo Nomor : 149/46/IV/2010 sebagaimana ternyata dari DuplikatBuku Nikah Nomor : Kk.13.13.17/DN/29/2012 Tanggal 23 Juli 2013;bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian surat tersebutdengan tanda (P.1 dan P.2) ;Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi saksikeluarga / orang dekatnya sebagai berikut ;1.
22 — 18
perkara; Subsider:Mohn putusan seadilMenimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh oranglain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh Surat Izin Perceraian dari atasannya Nomor Kd.24.07/2/Pw.01/29
/2012 tanggal11 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten KolakaMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepadaPenggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usahatersebut tidak berhasil ; Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan ataspertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti
pasal 82 ayat (1)dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg , Pasal 131 ayat (2) KHI,serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 TentangProsedur Mediasi di Pengadilan, namun meskipun demikian, Majelis Hakim sudah berupayasecara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat,tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratIzin Perceraian dari atasannya Nomor Kd.24.07/2/Pw.01/29
/2012 tanggal 11 Juni 2012,yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utarasehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983sebagaimana telah diubah dengan Peratura Pemerintah Nomor 45 tahu 1990 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa dari alat bukti surat autentik berupa fotokopi Buku KutipanAkta Nikah, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta autentik tersebut,bahwa antara Penggugat dengan
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
keteranganyang telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN, dengandemikian, faktur pajak tersebut dapat Pemohon Banding kreditkan sebagaipajak masukan dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar seluruhkoreksi Terbanding atas Pajak Masukan Pemohon Banding sebesarRp71.613.694,00 dapat dibatalkan seluruhnya;Kesimpulan Permohonan BandingBahwa sebagaimana penjelasan dan uraian Pemohon Banding di atas makaSurat Keputusan Keberatan Nomor KEP1194/WPuJ.29
/2012 tertanggal 19Desember 2012 telah diterbitkan secara tidak benar;Bahwa dengan demikian menurut Pemohon Banding, perhitungan PPN yangterutang untuk masa pajak Oktober 2009 menurut Pemohon Banding adalahsebagai berikut: Menurut PemohonKeterangan Banding(Rp)Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 71.613.695,00Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 71.613.695,00PPN yang kurang dibayar 0,00Sanksi adm Pasal 13 (3) KUP 0,00Jumlah ymh Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut
.52954/PP/M.XVIIIB/16/2014, Tanggal 05 Juni 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1194/WPUJ.29/2012 tanggal 19Desember 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00058/207/09/711/11 tanggal 27 September 2011 Masa Pajak Oktober 2009 sebagaimanatelah dibetulkan dengan Keputusan Pembetulan
6.851.367.396,00Kelebian Pajak yang sudah dikompensasikan Rp 6.922.981.091,00PPN yang lebih bayar Rp 71.613.695,00Sanksi Administrasi : Psl 13 (3) KUP Rp 71.613.695,00Jumlah PPN yang (lebih) bayar Rp 143.227.390,00PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PK dapat dibenarkan,karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP1194/WPJ.29
/2012 tanggal 19 Desember 2012 mengenai keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00058/207/09/711/11 tanggal 27 September 2011 Masa Pajak Oktober 2009yang telah dibetulkan dengan Keputusan Pembetulan Nomor KEP10012/WPJ.29/KP.0303/2012 tanggal 21 Nopember 2012, atas nama PemohonBanding, NPWP : 01.700.183.5711.001, telah secara nyatanyata bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan pertimbangan :a.
7 — 0
Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannyadilangsungkan pada tanggal 24 Oktober Tahun 2002 yang dicatatkan olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanKebonagung, Kabupaten Demak, sebagaimana dalam Duplikat KutipanAkta Nikah Nomor: Kk.11.21.09/Pw.01/29/2012 tertanggal 09 mei 2012;2.
Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.21.09/Pw.01/29/2012 tanggal 09 Mei 2012, dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, yang oleh Ketua Majelistelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dantelah bermeterai cukup, yang diberi tanda P.2;a.
47 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
perkara seadiladilnya (ex aequo et bono) dengan memberikansemua hak Pemohon Banding yang dijamin oleh UndangundangPerpajakan;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 Juni 2012;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.50139/PP/M.XVIII/16/2014, tanggal 28 Januari 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP76/WPJ.29
/2012 tanggal27 Januari 2012, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d.April 2008 Nomor : 00020/207/08/712/10 tanggal 28 Desember 2010, atasnama : PT.
Memori PeninjauanKembali pada tanggal 12 Desember 2014, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP76/WPJ.29
/2012 tanggal 27 Januari 2012mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d.
19 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
keteranganyang telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN, dengandemikian, faktur pajak tersebut dapat Pemohon Banding kreditkan sebagaipajak masukan dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding;bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar seluruhkoreksi Terbanding atas Pajak Masukan Pemohon Banding sebesarRp537.921.385,00 dapat dibatalkan seluruhnya;Kesimpulan Permohonan Bandingbahwa sebagaimana penjelasan dan uraian Pemohon Banding di atas makaSurat Keputusan Keberatan Nomor KEP1192/WPJ.29
/2012 tertanggal 19Desember 2012 telah diterbitkan secara tidak benar;bahwa dengan demikian menurut Pemohon Banding, perhitungan PPN yangterutang untuk masa pajak Desember 2009 menurut Pemohon Banding adalahsebagai berikut: Menurut PemohonKeterangan Banding(Rp)Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 537 .921.385,00Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 537 .921.385,00PPN yang kurang dibayar 0,00Sanksi adm Pasal 13 (3) KUP 0,00Jumlah ymh Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak
NomorPut.52956/PP/M.XVIIIB/16/2014., Tanggal 5 Juni 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1192AWPJ.29/2012 tanggal19 Desember 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00060/207/09/711/11 tanggal 27 September 2011 Masa Pajak Desember2009 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan
2015Kelebian Pajak yang sudah dikompensasikan Rp 9.193.428.329,00PPN yang lebih bayar Rp 537.921.385,00Sanksi Administrasi: Ps 13 (3) KUP Rp 537.921.385,00Jumlah PPN yang (lebih) bayar Rp 1.075.842.770,00PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonanbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP1192/WPJ.29
/2012 tanggal 19 Desember 2012 mengenai Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Desember 2009 Nomor 00060/207/09/711/11 tanggal 27September 2011 yang telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP10001/WPJ.29/KP.0303/2012 tanggal 21 Nopember 2012, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.700.183.5711.001, adalah secara nyatanyatatelah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakudengan pertimbangan:a.
38 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.53172/PP/M.XIIIA/12/2014 tanggal 17 Juni 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Pasal 27 UndangUndang Nomor 6 tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), mengajukanBanding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP1058/WPuJ.29
/2012 tanggal 8Oktober 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00025/203/09/734/11("SKPKB PPh Psl 23") tanggal 12 Juli 2011;A.
SKPKBBanding (Rp)(Rp)(Rp)Dasar Pengenaan Pajak 76.535.248.734 55.480.485.847 21.054.762.887PPh Pasal 23 yang terutang 1.532.321.286 1.111.226.028 421.095.258Kredit pajak 1.088.909.304 1.088.909.304 0PPh Pasal 23 yang kurang dibayar 443.441 .982 22.316.724 421.095.258Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 159.628.313 8.034.021 151.594.292Jumlah yang masih harus dibayar 603.040.295 30.350.745 572.689.550 Bahwa atas Surat Keberatan tersebut telah diterbitkan KeputusanTerbanding Nomor KEP1058/WPJ.29
Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor: Put.53172/PP/M.XIIIA/12/2014 tanggal 17 Juni 2014 yangmenyatakan:+ Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohohan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1058/WPUJ.29/2012 tanggal 08 Oktober 2012, tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakDesember 2009 Nomor 00025/203/09/734/11 tanggal 12 Juli 2011, atasnama: PT Bahari Cakrawala Sebuku, NPWP 01.609.929.3734.001
/2012 tanggal 8 Oktober2012, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2009 Nomor00025/203/09/734/11 tanggal 12 Juli 2011, atas nama Pemohon Banding,NPWP : 01.609.929.3734.001, sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Rp30.350.745,00 adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:a.
111 — 30
terdakwa melemparkansabit ke arah saksi SURATNI binti RASMAN mengenai kaki bawahsebelah kiri lalu terdakwa melemparkan cangkul ke arah saksi SRIDONOals DONO bin SAMAT mengenai kaki bawah sebelah kiri lalu terdakwamengalungkan sabit di leher saksi RASMAN bin SARIYO kemudianterdakwa pulang ke rumahnya." 202 0 Akibat perbuatan terdakwa RABU bin SADI maka:Saksi SURATNI binti RASMAN, saksi SUKIR bin SARIYO dan saksiSRIDONO bin SAMAT mengalami luka sebagaimana visum et repertumNomor 445/28/2012,Nomor 445/29
/2012 dan Nomor 445/30/2012 tanggal03 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.
19 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangtelah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN, dengan demikian,faktur pajak tersebut dapat Pemohon Banding kreditkan sebagai pajakmasukan dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding;bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar seluruhkoreksi Terbanding atas Pajak Masukan Pemohon Banding sebesarRp126.116.205,00 dapat dibatalkan seluruhnya;Kesimpulan Permohonan Bandingbahwa sebagaimana penjelasan dan uraian Pemohon Banding di atas makaSurat Keputusan Keberatan Nomor KEP1199/WPuJ.29
/2012 tertanggal 19Desember 2012 telah diterbitkan secara tidak benar;bahwa dengan demikian menurut Pemohon Banding, perhitungan PPN yangterutang untuk Masa Pajak Mei 2009 menurut Pemohon Banding adalahsebagai berikut: Menurut PemohonKeterangan Banding(Rp)Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 126.116.205,00Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 126.116.205,00PPN yang kurang dibayar 0,00Sanksi adm Pasal 13 (3) KUP 0,00Jumlah ymh Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut
.52949/PP/M.XVIIIB/16/2014., Tanggal 5 Juni 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1199/WPJ.29/2012 tanggal19 Desember 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00053/207/09/711/11 tanggal 27 September 2011 Masa Pajak Mei 2009sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Pembetulan Nomor
Putusan Nomor 545/B/PK/PJK/2015PPN yang lebih bayar Rp 126.116.204,00Sanksi Administrasi: Psl 13 (3) KUP Rp 126.116.205,00Jumlah PPN yang (lebih) bayar Rp 252.232.409,00PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonanbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP1199/WPJ.29/2012 tanggal 19 Desember
12 — 5
Bahwa penggugat dan tergugat adalah suamiistri sah yang menikah pada tanggal7 September 2007 di Kabupaten Bone sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta NikahNomor Kk.21.05.26/PW.01/29/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama , Kabupaten Bone, bertanggal 20 Mei 2012.2. Bahwa pada saat menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatusjejaka.3.
Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KabupatenBone Nomor: Kk.21.05.26/PW.01/29/2012 Tanggal 20 Mei 2012, bermeterai cukup dantelah sesuai dengan aslinya (bukti P1);b. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Liliriawang Nomor 01/LRBGA//2013 tanggal 24 Mei 2013 (bukti P 2);Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksisaksisebagai berikut:1.
21 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN,dengan demikian, faktur pajak tersebut dapat Pemohon Banding kreditkansebagai pajak masukan dalam SPT Masa PPN Pemohon Banding;bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohon agar seluruhkoreksi Terbanding atas Pajak Masukan Pemohon Banding sebesarRp78.791.250,00 dapat dibatalkan seluruhnya;Kesimpulan Permohonan Bandingbahwa sebagaimana penjelasan dan uraian Pemohon Banding di atas makaSurat Keputusan Keberatan Nomor KEP1195/WPuJ.29
/2012 tertanggal 19Desember 2012 telah diterbitkan secara tidak benar;bahwa dengan demikian menurut Pemohon Banding, perhitungan PPN yangterutang untuk Masa Pajak September 2009 menurut Pemohon Banding adalahsebagai berikut: Menurut PemohonKeterangan Banding(Rp)Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 78.791.250,00Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 78.791 .250,00PPN yang kurang dibayar 0,00Sanksi adm Pasal 13 (3) KUP 0,00Jumlah ymh Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak
NomorPut.52953/PP/M.XVIIIB/16/2014., Tanggal 05 Juni 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1195/WPJ.29/2012 tanggal19 Desember 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00057/207/09/711/11 tanggal 27 September 2011 Masa Pajak September2009 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan
05 Juni 2014 yang menyebutkansebagaimana tersebut di atas, adalah tidak benar sama sekali serta telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonanbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP1195/WPJ.29
/2012 tanggal 19 Desember 2012 mengenai Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak September 2009 Nomor 00057/207/09/711/11 tanggal 27September 2011 yang telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP10011/WPJ.29/KP.0303/2012 tanggal 21 Nopember 2012, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.700.183.5711.001, adalah secara nyatanyatatelah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlakudengan pertimbangan:a.
18 — 7
Bahwa selain telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagaimana tersebut di atasdan pada tanggal 16 Agustus 1994 telah membeli sebidang tanah Pekarangan,seluas + 90 M2 terletak di Desa Joho, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo,sebagaimana tertera dalam Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 265 atas namaANTONO RAHARDIJO;Bahwa ANTONO RAHARDJO ( Suami Pemohon) pada hari Kamis tanggal 14 Juli2005, telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana tercatat dalam suratketerangan Kematian No. 474.3/29/2012,
FRECIA VALENTINA MEGA RAHARJO, Perempuan lahirdi Surakarta 14Pebruari 1998, sehingga saat ini anak yang bernama FRECIA VALENTINAMEGA RAHARJO masih di bawah umur dan belum cakap bertindak melakukanperbuatan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3 Foto copy Surat Kematian No.474.3/29/2012 tanggal 14072005 atas nama ANTONO RAHARDJO, yaitu SuamiPemohon telah meninggal dunia karena sakit ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RETNO ISHARYANISATYA.P dan RAHYU ISHARYANTO WIBISONO bahwa anak
10 — 2
No. 347/Pdt.G/2017/PA.LLG.Nomor : 029/29//2012 tahun 2011. Waktu menikah Pemohon berstatusjejaka dan Termohon berstatus perawan;Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohonbertempat tinggal di rumah orang tua Termohon.
Surat :Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 029/29//2012 tahun 2011.,bermeterai cukup, cap Pos yang aslinya dikeluarkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Musi Rawas, selanjutnyadisebut bukti P;B. Saksi :a. SAKSI 1 PEMOHON, tempat tanggal lahir Muara Kati 23 Maret 2017,agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan PHL Dinas Kebersihan,Hal 3 dari 11 hal Put.
15 — 3
Fotocopy Surat Kelahiran No.474.1/29/2012, tanggal 04 Nopember 2012An. DHISYAM YULIYANTO, diberi tanda bukti (P4);5. Fotocopy Kutipan Akta Cerai No. 0711/AC/2011/PA.Kdl, tanggal 30 Maret2011, diberi tanda bukti (P5);6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3324061610120005 An.
RW.003, Kecamatan Limbangan, Kabupaten KendalMenimbang, bahwa terhadap Bukti Surat bertanda P3, adalah FotocopyKTP atas nama Pemohon, yaitu MUTASLIMAH, Nomor. 3324065607920001 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenKendal, menunjukkan, bahwa Pemohon benarbenar bertempat tinggal yangbertempat tinggal di Desa Tambahsari, RT. 002 / RW.001, Kecamatan Limbangan,Kabupaten Kendal;Menimbang, bahwa selanjutnya bukti bertanda P4 adalah Fotocopy SuratKelahiran No.474.1/29
/2012, An.
11 — 0
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suamiisteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor UrusanAgama Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, padatanggal 3 Agustus 1998, dengan Duplikat Kutipan Akta NikahNomor : KK.11.01.14/PW.01/29/2012, Tanggal 6 Maret 2012 ;2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatusPerawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3.
8 — 5
PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 April 2013telah mengajukan perkara permohonan Cerai Talak dan telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register: 0444/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn tanggal 10 April 2013, dengan alasanalasan sebagai berikut:1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Maret 2009yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun sebagaimanatercatat dalam KK.13.19.08/PW.01/29
/2012 28 Agustus 2012 Kutipan Akta Nikah Nomor:065/22/II1/2009 tanggal 25 Maret 2009;Halaman dari 9 Perkara Nomor:444/Pdt.G/2013/PA.Kab.MnBahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalanselama 4 tahun , setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dirumah orang tua Termohon di Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan selama 3 bulan, kemudianPemohon pamit pergi ke Papua untuk bekerja selama itu sudah 2 kali pulang ke Madiun, ba'dadukhul, namun
Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan,Kabupaten Madiun Nomor : KK.13.19.08/PW.01/29/2012, tanggal 28 Agustus 2012sesuai dengan Kutipan Akata Nikah Nomor : 065/22/III/2009, tanggal 25 Maret 2009(P.1);2.
58 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa melemparkan sabit ke arah saksi SURATNI bintiRASMAN mengenai kaki bawah sebelah kiri lalu Terdakwa melemparkancangkul ke arah saksi SRIDONO alias DONO bin SAMAT mengenai kaki bawahsebelah kiri lalu Terdakwa mengalungkan sabit di lehersaksi Rasman bin Sariyokemudian Terdakwa pulang ke rumahnya ; Akibat perbuatan Terdakwa RABU bin SADI maka :Saksi SURATNI binti RASMAN, saksi SUKIR bin SARIYO dan saksiSRIDONO bin SAMAT mengalami luka sebagaimana Visum et RepertumNomor 445/28/2012, Nomor 445/29
/2012 dan Nomor 445/30/2012 tanggal03 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.
SAMAT, saksi SURATNIbinti RASMAN, saksi SUKIR bin SARIYO, dan saksi RASMAN bin SARIYOberhenti mencabuti pagar pembatas yang telah dipasang oleh Terdakwa,sehingga terjadilah dorong mendorong antara Terdakwa dengan saksiSURATNI binti RASMAN, saksi SUKIR bin SARIYO, saksi SRIDONO binSAMAT, dan saksi RASMAN bin SARIYO dan akibat perbuatan Terdakwamaka saksi SURATNI binti RASMAN, saksi SUKIR bin SARIYO dan saksiSRIDONO bin SAMAT mengalami luka sebagaimana Visum et RepertumNomor 445/28/2012, Nomor 445/29
/2012 dan Nomor 445/30/2012 tanggal 3Hal. 3 dari 8 hal.
Terbanding/Jaksa Penuntut : Marvie de Queljoe,SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : FAUZAN, SH. MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : HUBERTUS TANATE, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : REINALDO SAMPE, SH.
87 — 27
Rp. 184,416,788,000,00 (seratus delapan puluh empat miliar empat ratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) Jepitan Asli surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29
/2012, tanggal 9 Desember 2011 sebesar Rp. 170,280,276,000,00 (seratus tujuh puluh miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) Jepitan Asli surat Pengesahan Revisi ke 1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 9 April 2012 sebesar Rp. 208,648,756,000,00 (Dua ratu delapan miliar enam ratus empat puluh delapn juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
li>
- 1 (satu) Jepitan Asli surat Pengesahan Revisi ke 2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 24 April 2012 sebesar Rp. 208,648,756,000,00 (Dua ratus delapan miliar enam ratus empat puluh delapn juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) Jepitan Asli surat Pengesahan Revisi ke 3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01
/29/2012, tanggal 11 Juli 2012 sebesar Rp. 217,201,029,000,00 (Dua ratus tujuh belas miliar dua ratus satu juta dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) Jepitan Asli surat Pengesahan Revisi ke 7 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2012 Nomor : 0782/023-04.2.01/29/2012, tanggal 29 November 2012 sebesar Rp. 237,460,554,000,00 (Dua ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu
Surat Pengesahan Revisi ke2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TahunAnggaran 2012 Nomor : 0782/02304.2.01/29/2012, tanggal 24 April 2012,sebesar Rp. 208,648,756,000,00 (dua ratus delapan miliar enam ratus empatpuluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);Surat Pengesahan Revisi ke3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TahunAnggaran 2012 Nomor : 0782/02304.2.01/29/2012, tanggal 11 Juli 2012, sebesarRp. 217,201,029,000,00 (dua ratus tujuh belas miliar dua ratus satu juta dua puluhSembilan
Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012Nomor : 0782/02304.2.01/29/2012, tanggal 09 Desember 2011, sebesar Rp.Halaman 54 dari 202 Putusan No. 12/Pid.
ribu rupiah);Surat Pengesahan Revisi ke7 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TahunAnggaran 2012 Nomor : 0782/02304.2.01/29/2012, tanggal 29 November 2012,Halaman 89 dari 202 Putusan No. 12/Pid.
;1 (satu) Jepitan Asli surat Pengesahan Revisi ke 7 Daftar Isian PelaksanaanAnggaran tahun anggaran 2012 Nomor : 0782/02304.2.01/29/2012, tanggal 29Halaman 145 dari 202 Putusan No. 12/Pid.
2 Daftar Isian PelaksanaanAnggaran tahun anggaran 2012 Nomor : 0782/02304.2.01/29/2012, tanggalHalaman 162 dari 202 Putusan No. 12/Pid.
24 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang diberikan oleh Pemeriksa terdapat didalamnya yang telahkami potong PPh Pasal 23 nya seperti jasa konstruksi yang telah dipotong saatpencatatan hutangnya, sehingga jika Pemeriksa mengenakan PPh 23 lagi padasaat pembayarannya akan terjadi double pemotongan PPh 23 dan juga yangbukan merupakan Objek PPh Pasal 23 seperti sewa angkutan darat yangsebenarnya adalah pemakaian truk milik sendiri yang bukan merupakan ObjekPPh Pasal 23;Berdasarkan hal tersebut di atas, KEP PPh Pasal 23 Nomor KEP99/WPJ.29
/2012 tanggal 14 Februari 2012 atas nama PT Sajang Heulangseharusnya menjadi:No.
PPh Pasal 23 y.m.h. dibayar 28.617.570 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.46288/PP/M.1/12/2013, Tanggal 17 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP99/WPJ.29/2012 tanggal 14 Februari2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d Juni 2008 Nomor00020/203/08/734/10 tanggal 18 Nopember
Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.46288/PP/M.1/12/2013 tanggal 22 Juli 2013 tersebut harusdibatalkan.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkansebagian permohonan banding Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali terhadap Keputusan Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali Nomor KEP99/WPUJ.29
/2012 tanggal 14 Februari 2012mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PenghasilanPasal 23 Masa Pajak Januari s.d Juni 2008 Nomor 00020/203/08/734/10tanggal 18 Nopember 2010 atas nama Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali, NPWP 01.642.569.6734.001, sehingga pajak yang masihharus dibayar menjadi sebesar Rp139.440.865,00 adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.