Bahwa gugatan tidak jelas apakah gugatan itu sifatnya vo/untair (tidakmengadung sengketa) ataukah gugatan itu bersifat contentiosa (adasengketa).

Apabila kita memperhatikan pada bagian posita gugatan seakanakan gugatan itu tercampur aduk ada yang bersifat voluntair dan ada yangbersifat contentiosa, karena tidak ada satupun obyek sengketa yangdiajukan oleh Penggugat, tapi pada bagian lain menyinggung onrechtmatigedaad dan conservatoir beslag, gugatan Penggugat sangat kacau balau,gugatan yang demikian sebaiknya majelis hakim menolaknya;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raha telahmemberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PN.Raha

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yangberlaku;Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon danTermohon telah datang menghadap di persidangan;Bahwa, meskipun para pihak berperkara telah datang menghadap dipersidangan dan perkara a quo termasuk jenis perkara contentiosa yangmengandung sengketa dan di dalamnya terdapat pihakpihak berperkara yangsaling berlawanan, namun oleh karena perkara a quo adalah perkara yangmenyangkut legalitas hukum atas suatu perkawinan, maka

Dalam halini, Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum PengadilanAgama Pangkajene, maka permohonan para Pemohon dapat diterima sebagaisalah satu dari kKewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf dPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasidi Pengadilan, meskipun para pihak berperkara telah menghadap dipersidangan dan perkara a quo termasuk jenis perkara contentiosa yangmengandung sengketa dan

tersebut tidak menyebutkansecara tegas dan konkrit maksud objek sengketa yang akan diperkarakan,dalam hal ini apakah dalam bentuk *permohonan* atau *gugatan*;Bahwa secara yuridis keduanya berbeda dan memiliki implikasi hukumterhadap kedudukan para pihak di depan persidangan, permohonan (vo/untair)sebagai permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagaiterlawan (TERGUGAT) dengan proses pemeriksaan exparte yang bersifatsederhana, hanya mendengarkan keterangan Penggugat, sedang gugatan(contentiosa

Pasal 3ayat (1) a dan Pasal 5 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang BeaMaterai;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut cacat formilkarena tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas maksud pokok sengketa(permohonan / voluntair atau gugatan / contentiosa) sehingga dinyatakansebagai surat kuasa khusus yang tidak sah, dan tidak memungkinkan untuk digunakanberacara di muka persidangan perkara ini;Menimbang, bahwa

Perkara yang melibatkan Para Pemohon Kasasi danPara Termohon Kasasi tidak dapat diajukan dengan cara exparty karena mengandung sengketa/contentiosa;Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah keliru, karenaperkara Penetapan Nomor 45/PDT.P/2013/PN.Jkt.Pst.

Perkara yang melibatkanPara Pemohon Kassi dan Para Termohon Kasasi tidak dapat diajukandengan cara ex party karena mengandung sengketa/contentiosa;Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan Nomor 641 PK/Pdt/2014Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah keliru.

., bukanlah permohonanvolunteer tapi merupakan peradilan contentiosa dimana ada pihak Pemohondan Termohon dan ada acara jawab menjawab, pembuktian dan hinggaakhirnya Hakim menjatuhkan putusan;Bahwa apabila ada para pihak yang merasa dirugikan akibat adanyapenetapan tersebut dapat melakukan upaya hukum lain selain kasasikarena upaya hukum kasasi adalah murni hak milik Pemohon danTermohon;Bahwa apabila hakim kasasi juga keliru dengan menyatakan ParaTermohon Peninjauan Kembali mempunyai kepentingan

6.432.476.870 lembar saham atausejumlah Rp338.250.016.500,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar dua ratuslima puluh juta enam belas ribu lima ratus rupiah) yang tidak ditarik sebagaipihak, sedangkan kepentingan pihak tersebut akan terkena dampak dariputusan RUPS yang akan dilaksanakan oleh Termohon Peninjauan Kembali;Bahwa sejalan dengan Isi Buku Il Mahkamah Agung RI, halaman 44menyebutkan: .....karena di dalamnya terdapat kepentingan orang lain,sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara contentiosa

dunia;Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara voluntersehingga harus diajukan oleh yang bersangkutan sendiri atau kuasanya;Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi Surat permohonan Pemohon,Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak mempunyai /egal standingdihadapan persidangan (persona standi in judicio), karena yang seharusnyabertindak sebagai Pemohon adalah si pemilik nama yang akan diganti, olehkarena si pemilik nama sudah meninggal dunia, maka Pemohon selaku anakdapat mengajukan secara contentiosa

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan Putusan Perkara Contentiosa yang bersifat Declaratoir sebagaimana dimaksud dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Sgl yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi;
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan

Namun bilamana Pengadilan NegeriSampang berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut ParaTergugat (Tergugat 1, Il, Ill, IV, V dan Tergugat VII) memberikan jawaban yangpada pokoknya sebagai berikut:PERMOHONAN PUTUSAN SELABahwa dalam Gugatan aquo menurut hemat kami selaku kuasa Hukumpara Tergugat , II,III,IV,V dan VII, bahwa gugatan aquo seharusnyabukanlah melalui Gugatan contentiosa, akan tetapi ada prosedural yangHalaman 5 Putusan Nomor

375/PDT/2020/PT Sbymenjadi rule untuk menjalankan suatu Putusan yang telah inkracht.Bahwa perihal pengosongan Tanah dalam Gugata aquo bukanlah merupakankompentensi Absolute Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkarayang telah memiliki Kekuatan Hukum tetap (inkracht), bahwa gugatan aquopada hakikatnya bukanlah gugatan yurisdiksi gugatan contentiosa melainkanlebin mengarah pada gugatan voluntair,Bahwa selain itu) hakikat dalam gugatan aquo sebenaranya adalahperlawanan, atas Putusan Pengadilan

Yusuf, olehkarena itu semestinya perkara ini diajukan dalam bentuk gugatan(contentiosa) sebagaimana permohonan tersebut diatas, oleh karena itumaka permoonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Nietontvankelijkverklaard)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakantidak dapat diterima seluruhnya;Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara permohonan, makabiaya perkara yang telah timbul dibebankan kepada Pemohon;Mengingat

mencabutperkara ini dalam persidangan;Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menutupi kekosonganhukum terhadap adanya permohoan pencabutan perkara yang bersifatvolantair, maka hakim berpedoman pada pada ketentuan tentangpencabutan gugatan sebagiamana dimaksudkan dalam Pasal 272 Rvyang telah diadopsi dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia, sepanjang menyangkut aspek prosedural pencabutanpermohonan tanpa melibatkan pihak lainnya, maka jika permohonanpencabutan perkara yang bersifat contentiosa

No. 1353 K/Pdt/2009persetujuan;Bahwa dengan persetujuaan Ahmad bin Abdul pada bukti P2, paraTermohon/para Pemohon asal merasa berhak menjadikan ViviYanti/Norefiyanti binti Anmad sebagai anak angkat sedangkan Pemohontidak setuju maka sudah timbul unsur sengketa didalamnya mengenaidapat tidaknya Vivi Yanti/Norefiyanti binti Anmad dijadikan anak angkattanpa persetujuan ibunya;Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut harus dengangugatan biasa (contentiosa) bersifat partai (party) guna membuktikanperinal

anakangkat oleh para Termohon/para Pemobon asal, dan perkaranya diputussecara constitutif bukan deklaratoir;Bahwa dengan demikian penetapan a quo mengandung unsur sengketamaka ada pelanggaran yurisdiksi voluntair yang dilarang oleh hukumacara yang berlaku;Bahwa mengenai pelanggaran tersebut sudah ada preseden penetapanMahkamah Agung No.5/Pen/Sep/1975 yang membatalkan penetapanPengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan ketetapan voluntair yangdijatunkan Pengadilan Negeri harus berdasarkan gugatan contentiosa

Bahwa pertimbangan hukum putusan kasasi a quo jelas mengakui bahwaperkara a quo adalah bersifat contentiosa sebagaimana diuraikan secaralengkap dalam memori kasasi hal. 11 dan 12 tanggal 9 Agustus 2005oleh Pemohon Kasasi/kini para Pemohon Peninjauan Kembali (mohonperiksa berkas kembali), sehingga menurut hemat para PemohonPeninjauan Kembali seharusnya Termohon Peninjauan Kembali tidakmenggunakan konstruksi hukum pemeriksaan khusus berdasarkan pasal100 UndangUndang No.1 Tahun 1995, tetapi sebagaimana

Bahwa dengan demikian terbukti secara hukum bahwa di dalam putusanjudex juris terdapat adanya suatu kekhilafan Hakim atau sesuatukekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud pasal 67 huruf f UndangUndang No.14 tahun 1985 Jo UndangUndang No.5 tahun 2004, karenajudx juris tidak membatalkan Penetapan No.071/Pdt.P/2005/PN.JKT.PSTtanggal 25 Juli 2005, walaupun dalam pertimbangan hukumnya tersebutsepakat mengakui bahwa perkara a quo adalah menyangkut hal yangbersifat contentiosa dan seharusnya dengan judul

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah dan keliru dalammenerapkan hukum, karena menganggap perkara yang diajukan olehPemohon Kasasi/Penggugat asal ke Pengadilan Agama Jakarta Timursebagai perkara Voluntair, padahal dilihat dari judulnya berbunyigugatan dan selanjutnya dalam pemeriksaan persidangan terdapat jawabmenjawab antara Pemohon Kasasi/Penggugat asal dengan TermohonKasasi/Tergugat asal, jadi jelas bahwa perkara tersebut bukan perkaravoluntair melainkan perkara contentiosa, dan jika

Pengadilan TinggiAgama Jakarta menganggap perkara tersebut perkara voluntairmengapa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan permohonan261banding dapat diterima yang seharusnya menyatakan permohonanbanding pembanding tidak dapat diterima jadi dengan diterimanyapermohonan banding pembanding, maka hal itu menunjukkan bahwaPengadilan Tinggi Agama Jakarta mengakui perkara tersebut adalahbersifat contentiosa ;2.

Eksepsi Kabur / tidak jelas (obscuur libel) karena mencampuradukkan perkaragugatan contentiosa dengan gugatan voluntair. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam Perkara Aquo kabur / tidak jelasapakah termasuk gugatan contentiosa atau gugatan voluntair sebagaimanadalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2016 bahwa Kuasa HukumPara Penggugat menerima kuasa untuk mendampingi dan/atau mewakiliHalaman 8 dari 23Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pat.G/2016/PN.

Bahwa didalam ilmu hukum membedakan antara gugatan contentiosadengan gugatan voluntair yaitu bahwa gugatan contentiosa merupakangugatan yang mengandung makna adanya pihak yang bersengketa dalamsuatu perkara yang dihukum untuk melakukan sesuatu sedangkan dalamgugatan voluntair yaitu permasalahan yang bersifat sepihak (exparte) yaitupermasalahan yang diajukan untuk diselesaikan oleh pengadilan tapi tidakmengandung sengketa (undisputed matters) dimana hal tersebut diajukansematamata hanya kepentingan

Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur / tidak jelas (obscuur libel) karenamencampuradukkan perkara gugatan contentiosa dengan gugatanvoluntair ;6.

danmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMHalaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 3518/Pdt.G/2020/PA.CkrMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohonadalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Januari 2021,Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya karena ternyatadalam permohonannya terdapat kekeliruan, yang seharusnya diajukan dalambentuk format permohonan atau voluntair tetapi tertulis dalam bentukgugatan atau contentiosa

Nomor 1671 K/Pdt/2019Alasanalasan dari Pemohon Kasasi tentang pengulangan dalil dan putusanJudex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Timur sudah tepat dan benar, bahwaproduk permohonan penetapan pengampuan ke Pengadilan itu bersifatvolunteer, bukan contentiosa, oleh karenanya upaya hukum yang dapatdilakukan terhadap permohonan tersebut adalah dengan mengajukan kasasike Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 Ayat (1)Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Juncto Undang Undang Nomor 5Tahun 2009 tentang

Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku.Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, menjatuhkanpenetapan yang seadiladilnya.Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, Pemohon danpara Termohon telah datang menghadap di persidangan;Bahwa, meskipun para pihak berperkara telah datang di persidangandan perkara aquo termasuk jenis perkara contentiosa atau adanyalawan/sengketa antara pihakpihak yang berperkara, namun demikian olehkarena perkara

putusan yang seadiladilnya;Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, makasegala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acarasidang, dan majelis hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut yangmerupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan di atas;Menimbang, bahwa meskipun para pihak berperkara telah datang dipersidangan dan perkara aquo adalah perkara contentiosa

;Bahwa akan tetapi dalam pertimbangan hukum putusan kasasiMahkamah Agung RI Nomor 3280 K/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011,telah menyatakan sebagai berikut:Bahwa perkara yang masuk dalam jurisdictio voluntair hanya dapatdiperiksa dan diputus oleh pengadilan bila ditentukan oleh peraturanperundangundangan atau ada urgensinya sesuai denganyunsprudensi;Bahwa permohonan yang di dalamnya dapat menimbulkan sengketamerupakan juridictio contentiosa;Bahwa penetapan Judex Facti in litis adalah suatu penetapan

yangsecara nyatanyata menetapkan kewenangan bagi pihak TermohonKasasi dan PPAT setempat untuk melakukan suatu peralihan statuskepemilikan atas benda tidak bergerak yang dimiliki oleh PemohonKasasi, seharusnya penyelesaian hukum atas permohonan tersebutmasuk dalam ranah Juridictio Contentiosa,Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Cibinong seharusnya menolakpermohonan tersebut, karena menyangkut pihak lain yang jelasHalaman 47 dari 80 halaman.

HGB Sertifikat Nomor 72/Ungasan (sekarang HGB SertifikatNomor 61/Kutuh) dan HGB Sertifikat Nomor 74/Ungasan (sekarangHGB Sertifikat Nomor 1678/Ungasan), karena permohonan tersebutmasuk dalam ranah Juridictio Contentiosa, dengan kata lain harusdiajukan dalam bentuk gugatan;Bahwa karenanya amar/diktum putusan kasasi Mahkamah Agung RINomor 3280 K/PDT/2010 tanggal 21 April 2011 bertentangan denganpertimbangan hukumnya sendiri, karena amar/diktum putusan kasasiMahkamah Agung RI tidak didasarkan atas

secara nyatanyata menetapkan kewenangan bagi pihakTermohon Kasasi dan PPAT setempat untuk melakukan suatu peralihanstatus kepemilikan atas benda tidak bergerak yang dimiliki olehPemohon Kasasi, seharusnya penyelesaian hukum atas permohonantersebut masuk dalam ranah Juridictio Contentiosa;Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Cibinong seharusnyamenolak permohonan tersebut, karena menyangkut pihak lain yangJelas mempunyai kepentingan.

Maka seharusnya permohonan tersebuttermasuk sengketa yang menjadikan pihak lain sebagai pihak dalamperkara (juridictio contentiosa);Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung RI dalam pertimbanganhukum putusan kasasinya belum/tidak memeriksa dan memutusHalaman 68 dari 80 halaman.

Akta Nikah karena nikahnya tidak tercatat di Kantor UrusanAgama yang berwenang dapat mengajukan permohonan pengesahan nikaholeh pasangan suami isteri tersebut yang tentu untuk kepentingan merekaberdua, namun ketika salah satu pihak telah meninggal dunia atau telahbercerai, maka akan timbul permasalahan hak orang lain yaitu hak waris daripara ahli warisnya, oleh karena itu untuk menghindari adanya penyelundupanhukum, permohonan pengesahan nikah tersebut tidak lagi bersifat Voluntairnamun bersifat Contentiosa

No. 103 K/AG/2012Bahwa apabila Penggugat mengajukan gugatan waris mal waris haruslahmencantumkan harta peninggalan dari pewaris yang hendak digugat olehPenggugat sebab suatu gugatan contentiosa harus jelas siapa saja pihaknya dan apasaja objek yang diperkarakan dan siapa yang menguasai objek tersebut;Bahwa apabila Penggugat tidak mencantumkan harta peninggalan daripewaris yang dimaksud oleh Penggugat, dengan kata lain Penggugat /kuasanyahanya ingin menetapkan siapasiapa saja ahli waris dari pewaris

dalam perkara iniahli waris dari almarhum Pahing Sembiring, menurut hemat Tergugat Penggugattidak mengajukan perkara contentiosa, tetapi Penggugat/kuasanya mengajukanpermohonan penetapan ahli waris mal waris atau perkara voluntair ke PengadilanAgama Medan;Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap pihakpihaknya karena ada pihakyang tidak dikemukakan Penggugat dalam gugatan waris mal waris tersebut;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat mohon KepadaPengadilan Agama medan agar menolak gugatan

Desember1987 dengan luas +131.740 M2, seperti ternyata dalam gambar situasi Nomor1126/1977 yang terletak di Desa Bandarjo, Kecamatan Ungaran, KabupatenSemarang, Propinsi Jawa Tengah, berikut bangunan sekolah yang berdiri diatastanah tersebut;Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan dari Pemohon tersebut diatas,Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalamPerkara Perdata sifatnya adalah Voluntair dan tidak bersifat Contentiosa

menurutpertimbangan Hakim adalah termasuk permohonan yang dilarang sebagaimana yangdimaksudkan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan,pada angka 12 halaman 47, karena masingmasing permohonan aquo sangat mungkinberkaitan dengan kepentingan dari pihak lain atau probabilitasnya dapat menimbulkansengketa dengan pihak lain sehingga Hakim berpendapat bahwa halhal yang diinginkanoleh pemohon tersebut, tidaklah dapat diajukan dalam bentuk permohonan/voluntairnamun harus dalam bentuk gugatan/contentiosa