Ditemukan 60397 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Kementerian keuangan ri vs tjandi wongsonegoro;
Ibnu hajar vs kementerian keuangan ri;
Hamzah
Dkk. vs kementerian riset
Teknologi dan pendidikan tinggi
Dkk.;
Pasal 3 ayat 1 korupsi agama pns kementerian agama ppk
Perkumpulan kesatuan niaga celluler indonesia vs kementerian komunikasi dan informatika ri;
Pt. karunia sumber jaya vs kepala badan karantina pertanian kementerian pertanian;
Kusdiana
Dkk vs kementerian luar negeri ri qq. menteri luar negeri ri;
Pt. gas security solution services vs pengawas ketenagakerjaan kementerian ketenagakerjaan pada direktorat jenderal pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja kementerian ketenagakerjaan republik indonesia;;
Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani;
Direktur jenderal kekayaan negara kementerian keuangan republik indonesia vs pt daya sakti;;
Register : 14-08-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 448 K/TUN/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL RI., II. PT. ANEKA TAMBANG, TBK VS I. PT. KARYA MURNI SEJATI 27., II. PT. JAMES & ARMANDO PUNDIMAS., III. PT. HAFAR INDOTECH;
772 — 1139 — Berkekuatan Hukum Tetap
772 — 1139 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL RI., II. PT. ANEKA TAMBANG, TBK VS I. PT. KARYA MURNI SEJATI 27., II. PT. JAMES & ARMANDO PUNDIMAS., III. PT. HAFAR INDOTECH;
., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala BiroHukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 05.Ks/06/DJB/2018, tanggal 15 Mei 2018;PT ANEKA TAMBANG TBK, beralamat di Jalan T.B.Simatupang Nomor 1, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Chandra M.
DIREKTURJENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGISUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, II. PT ANEKATAMBANG Tbk;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 34/B/2019/PT.TUN.JKT. tanggal 11 April 2019 yangHalaman 8 dari 10 halaman.
Register : 04-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 11-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 PK/TUN/2021 Tanggal 4 Februari 2021 — JARASMAN SIHOMBING DAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
480 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
480 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
JARASMAN SIHOMBING DAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
Jarasman Sihombing, jabatan Ketua PucukPimpinan Gereja Pentakosta;Termohon Peninjauan Kembali;DanDIREKTUR JENDERAL MKEKAYAAN INTELEKTUAL,DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAANINTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan diJalan H.R. Rasuna Said Kav. 89, Kuningan, Jakarta Selatan12190;Turut Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 6 halaman.
Register : 31-12-2013 — Putus : 02-06-2014 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 198/Pdt.G/2013/PN Bwi Tanggal 2 Juni 2014 — BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk (T) ;
- KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG Jember (T) ;
80 — 17
80 — 17
BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk (T) ;- KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG Jember (T) ;
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq.
Register : 16-09-2021 — Putus : 29-10-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429 K/TUN/2021 Tanggal 29 Oktober 2021 — KEPALA BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA VS GEREJA METHODIST MERDEKA INDONESIA diwakili oleh Pdt. Prof. DR. POLTAK SINAGA BA., SE., MSI;
65 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BIDANG BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA VS GEREJA METHODIST MERDEKA INDONESIA diwakili oleh Pdt. Prof. DR. POLTAK SINAGA BA., SE., MSI;
Putusan Nomor 429 K/TUN/2021Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan:1.2.Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat Kepala BidangBimbingan Masyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama ProvinsiSumatera Utara Nomor B301 1/Kw.02/7a/BA.05/07/2020 tanggal 10 Juli2020 hal penjelasan;Dalam Pokok Sengketa:1.
Menyatakan batal atau tidak sah surat Kepala Bidang BimbinganMasyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi SumateraUtara Nomor B3011/Kw.02/7a/BA.05/07/2020 tanggal 10 Juli 2020hal penjelasan;. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Kepala Bidang BimbinganMasyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi SumateraUtara Nomor B3011/ Kw.02/7a/BA.05/07/2020 tanggal 10 Juli 2020hal penjelasan;.
Register : 05-07-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 342 K/TUN/TF/2023 Tanggal 23 Oktober 2023 — DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA., III. PT. BINTANG DELAPAN WAHANA;;
80 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA., III. PT. BINTANG DELAPAN WAHANA;;
Register : 14-08-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 27-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 447 K/TUN/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. GEREJA PENTAKOSTA diwakili oleh : Ev. Diane Evapora Siburian, D.Th;
229 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
229 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. GEREJA PENTAKOSTA diwakili oleh : Ev. Diane Evapora Siburian, D.Th;
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL,DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAANINTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempatkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 89,Kuningan, Jakarta Selatan 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Fathlurachman, S.H.,M.M., jabatan Direktur Merek dan Indikasi Geografis,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 22 Mei 2018;ll.
Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat KeputusanDirektur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.HI.06.0303 tertanggal15 Februari 2018, perihal Pembekuan Merek Pentakosta TerdaftarNomor IDM000461745, sampai adanya putusan berkekuatan hukumtetap dalam perkara ini:6.
Register : 15-06-2020 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 23/Pdt/2020/PT TTE Tanggal 7 Juli 2020 — Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Cq. Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula
110 — 0
110 — 0
Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Cq. Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula
Register : 18-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 23-02-2021
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 4/PDT/2021/PT TTE Tanggal 23 Februari 2021 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA cq KABUPATEN HALMAHERA UTARA
LAWAN
UMIAN MAKPAL, DKK
144 — 35
144 — 35
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA cq KABUPATEN HALMAHERA UTARA LAWAN UMIAN MAKPAL, DKK
PUTUSANNomor 4/PDT/2021/PT TTEDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat banding, telah menjatunkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara:PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERIcq PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA cq KABUPATENHALMAHERA UTARA, dalam hal ini diwakili oleh IR.
Putus : 18-03-2020 — Upload : 20-03-2020
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 6/PDT/2020/PT. TTE Tanggal 18 Maret 2020 — KEMENTERIAN DALAM NEGERI CQ. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA Cq. KABUPATEN HALMAHERA UTARA,YANG DI WAKILI OLEH BUPATI HALMAHERA UTARA
vs
RUDI SUMAMPOW, DKK
65 — 28
65 — 28
KEMENTERIAN DALAM NEGERI CQ. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA Cq. KABUPATEN HALMAHERA UTARA,YANG DI WAKILI OLEH BUPATI HALMAHERA UTARA vsRUDI SUMAMPOW, DKK
KEMENTERIAN DALAMNEGERI CQ. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA Cq.KABUPATEN HALMAHERA UTARA,YANG DI WAKILI OLEH BUPATIHALMAHERA UTARA, beralamat di Jalan Kawasan Pemerintahan No. 1A,Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara,dalamhalini memberi kuasa kepada:1. SILVANUS BUNGA, S.H.,M.H., Staf Khusus Bupati Bidang Koordinasi2.3.4.Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;HAIRUDIN DODO, S.H.
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 K/TUN/2024 Tanggal 4 Maret 2024 — SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA., IV. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA;;
47 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA., IV. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 21-08-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 27-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 483 K/TUN/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR PERSYARATAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRISL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA RI., II. PT. JAKARTA TOURISINDO;
139 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR PERSYARATAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRISL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA RI., II. PT. JAKARTA TOURISINDO;
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat selaku Direktur Persyaratan Kerja DirektoratJenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial TenagaKerja Kementerian Tenaga Kerja RI, berupa Surat Keputusan DirekturJenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial TenagaKerja Nomor KEP.093/PHIJSKPK/PKB/V/2018, tentang PerjanjianKerja Bersama antara PT Jakarta Tourisindo dengan SP. PAR.
menyelesaikan perkara ini:Menetapkan perkara a quo dilanjutkan;Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dari perkaraSengketa Tata Usaha Negara ini;Dalam Pokok Perkara :Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi selaku PejabatTata Usaha Negara, dengan Jabatan Direktur Persyaratan KerjaDirektorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan SosialTenaga Kerja Kementerian
Tenaga Kerja Republik Indonesia, berupaSurat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja RI, NomorKEP.093/PHIJSKPK/PKB/V/2018, tentang Perjanjian Kerja Bersamaantara PT Jakarta Tourisindo dengan SP PAR PT Jakarta Tourisindo(SP PAR JAK TOUR), FSP PAR REF PT Jakarta Tourisindo Unit KerjaGrand Cempaka Resort & Convention Hotel.
SP PAR REF HotelCempaka Jakarta, Tanggal 18 Mei 2018:Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi selakuPejabat Tata Usaha Negara, dengan Jabatan Direktur Persyaratan KerjaDirektorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan SosialTenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, untukmencabut Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga KerjaRepublik Indonesia, Nomor KEP.093/PHIJSKPK/PKB/V/2018, tentangPerjanjian
Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 07-06-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 K/TUN/TF/2024 Tanggal 6 Mei 2024 — DIREKTURAT JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA VS 1. PT. DAYA GUNA GEMILANG., 2. PT. HANRI SEJAHTERA LAMBERA DAN Turut Termohon : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN;;
62 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTURAT JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA VS 1. PT. DAYA GUNA GEMILANG., 2. PT. HANRI SEJAHTERA LAMBERA DAN Turut Termohon : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN;;
Putus : 08-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 13 /PDT /2020/PT.TTE Tanggal 8 Mei 2020 — Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Cq. Bupati Halmahera Selatan,bertempat di Kantor Bupati Halmahera Selatan
208 — 80
208 — 80
Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Cq. Bupati Halmahera Selatan,bertempat di Kantor Bupati Halmahera Selatan
Kementerian Dalam Negeri Cq.Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah KabupatenHalmahera Selatan Cq.
Register : 04-07-2010 — Putus : 14-04-2011 — Upload : 09-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 3155/PDT.G/2010/PN.JKT.PST Tanggal 14 April 2011 — ARIESCORP LUPEX >< KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN DIKLAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
26 — 0
26 — 0
ARIESCORP LUPEX >< KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN DIKLAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Putus : 20-12-2023 — Upload : 07-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1231 PK/PDT/2023 Tanggal 20 Desember 2023 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR,
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR,
Register : 06-09-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 01-03-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 207/G/KI/2018/PTUN.JKT Tanggal 18 Desember 2018 — KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA : TJANDI WONGSONEGORO
251 — 133
251 — 133
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA : TJANDI WONGSONEGORO
Masyarakat, Direktorat JenderalKekayaan Negara, Kementerian Keungan RI;Ajeng Susilowati., Pelaksanaan Seksi Barang Milik Negaralll D, Subdit Barang Milik Negara Ill, Direktorat Barang MilikNegara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,Kementerian Kekuangan RI;Aditya Febrianto., Pelaksanaan Seksi Penyuluhan danLayanan Informasi, Subdit Hubungan Masyarakat,Direktorat Jenderal Kekayaan Negara KementerianKeuangan RI;Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada kantor Kementerian
karena Tidak adaKepastian Hukum, Maka Saksi dari Kementerian Agraria Wajib di Hadirkan,Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum.
Bahwa Termohon Keberatan dahuluPemohon Informasi Pernah Mengajukan Surat Nomor 906, Tanggal: 8Juni2018,Perihal: Permintaan Kepastian Hukum yang di Tujukan Kepada MenteriAgraria Bapak Sofan Djalil dan PPID kementerian Agraria dan telah diterimaoleh Kementerian Agraria pada Tanggal; 28Juni2018, kini waktu telah lewathampir 3 bulan lamanya , ternyata Tidak ada Respon atau Kementerian AgrariaTidak dapat Memberikan Kepastian Hukum.
SK Nomor 365/KM.6/2016 TentangPenetapan Status Penggunaan BMN pada Kementerian Pariwisata.b.
Pariwisata, kemudian tahun 2016 dipanggil oleh ombudsmanHalaman 50 dari 63 halaman Putusan Nomor 207/G/KI/2018/PTUNJKT.selain Kementerian Pariwisata juga ada dari kementerian ATAPPN terkaitadanya surat pengaduan Pak Tjandi ke Ombudsman.
Register : 17-01-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 07-10-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst Tanggal 29 Juli 2020 —
Tergugat:
1.Kementerian Dalam Negeri
2.Kementerian Keuangan
35 — 0
Tergugat:
1.Kementerian Dalam Negeri
2.Kementerian Keuangan
35 — 0
Tergugat:
1.Kementerian Dalam Negeri
2.Kementerian Keuangan
Register : 20-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 21-12-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 102/G/2012/PTUN-JKT Tanggal 22 Oktober 2012 — Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;Antoni Fernando
133 — 96
133 — 96
Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;Antoni Fernando
.; : Staf Ahli Menteri PU Bidang Sosial Budaya danPeran Masyarakat (selaku PPID Kementerian PU);: Ir. WASKITO PANDU, MSc.; : Kepala Pusat Komunikasi Publik, SekretariatJenderal, Kementerian Pekerjaan Umum (selakuWakil PPID I); : Ir. DANIS HIDAYAT SUMADILAGA, M.Eng.Sc.; : Kepala Pusat Pengolahan Data, Sekretariat Jenderal,Kementerian Pekerjaan Umum (selaku Wakil PPIDHIm 1 dari 38 hlm Perkara No. 160/G/2011/PTUNJKTJabatan. NamaJabatan. NamaJabatan. NamaJabatan. NamaJabatan.
Nama: Kepala Bagian Bantuan Hukum IJ, Biro Hukum,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;: Ir. YANI SULIASTRI SIREGAR, Dipl.HE.; : Kasubdit Wilayah I, Direktorat Sungai dan Pantai,Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan: Dra.
.; =: Kepala Bidang Humas, Pusat Komunikasi Publik,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;: NILAWATI LUBIS, SH.MM.; : Kepala Bagian Hukum dan Perundang UndanganSekretariat Direktur Jenderal Sumber Daya Air,Kementerian Pekerjaan Umum; : HIKMAD BATARA REZA LUBIS, SH.MH., : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bidang SumberDaya Air, Bagian Bantuan Hukum II, Biro Hukum,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;: MILA KAYANTHI, SH.
Sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 156/KPTS/M/2011 pada tanggal 17 Juni 2011 tentang Penetapan Organisasidan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diLingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, maka pelayanan informasidi lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi tanggung jawabPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);b. Bahwa semua informasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umumdapat diakses melalui website www.pu.go.id; c.
2010 tentang Kedudukan, Tugas,Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, DanFungsi Eselon I Kementerian Negara;16.
Register : 02-05-2016 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 112/B/2016/PT.TUN.JKT Tanggal 14 Juni 2016 — .;
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.;
111 — 45
111 — 45
.;INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.;
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Jalan Cikini Raya No. 117 JakartaPusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:
KEMENTERIAN Indra Surya, S.H., LL.M., Kepala Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan ;2. Didik WHariyanto, S.H., M.M., Kepala BagianBantuan Hukum pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan ;Hal 1 dari 8 hal Put No.112/B/2016/PT.TUN.JKT 3. Limar Marpaung, S.H., Kepala Sub BagianBantuan Hukum B pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan ;4. Arif Purwadi Satriyono, S. H., Penangan PerkaraIB Tk. pada Bagian Bantuan Hukum Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan ;5.
Il pada Bagian Bantuan Hukum BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, memilihdomisili hukum pada Kantor Biro Bantuan HukumSekretariat Jenderal Kementerian Keuangan,beralamat di Gedung Djuanda Lantai 15Kementerian Keuangan, Jalan Dr.
Register : 26-08-2010 — Putus : 29-11-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 126/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 29 Nopember 2010 — Thomas Kusumo Wibowo, SE;Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
137 — 87
137 — 87
Thomas Kusumo Wibowo, SE;Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
WahidinNo. 1, Jakarta Pusat, dalam hal inimenguasakan kepada :Halaman 1 dari 93 Putusan Nomor : 126/G/2010/PTUN JKT.INDRA SURYA,SH, LLM : Kepala Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan ;HANA S.J KARTIKA., SH., LLM., : KepalaBagian Bantuan MHukum Ill pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ;ALY ROSIDI, SE.,MM.,CPE : Auditor MadyapadaInspektorat Jenderal KementerianKeuangan ; M.
Bpada Biro Bantuan Hukum KementerianK@U@NGan fo o men me tn re eesPANGIHUTAN SIAGIAN, SH : Kepala Sub BagianBagian Bantuan Hukum III C pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ;DIANA M. GINTING, Ak., SH., M.Si., CPE :Auditor Muda pada Inspektorat JenderalKementerian Keuangan ;DWI SUSIANTO GUNTORO SH. ee: PenanganPerkara Tk II pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan ;DEWI SRI, SH. : Penangan Perkara Tk II padaBiro Bantuan Hukum Kementerian KeuanganADIMAS ARYON. K..
II pada Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan ;HANDY TRINOVA, SH. : Pemroses BahanTelaahan Tk. II pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan ;Halaman 3 dari 93 Putusan Nomor : 126/G/2010/PTUN JKT.PRISKITA SURA, L.A., SH. : Pemroses' BahanTelaahan Tk.
KeputusanInspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian KeuanganNomor KEP01/IJ.5/2010 tanggal 19 Februari 2010 TentangHukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji berkalaSelama 6 (Enam) Bulan Kepada Sdr. Thomas Kusumo Wibowo,S.E.
Jenderal Kementerian Keuangan Nomor Kep182/IJ/UP.6/2010 Tentang Penguatan Penjatuhan MHukumanDisiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 6(Enam) Bulan Kepada Sdr. Thomas kusumo Wibowo, S.E./NIP197209151993021001, Penata (Gol.