yang dengan sengaja menjanjikan ataumemberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepadapeserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsungsebagaimana dimaksud dalam pasal 89, perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut :Bahwa awalnya Terdakwa MUHAMMAD NIZAR Bin H.SIRADJUDDINHANAFIAH (alm) yang merupakan Calon Legislatif Propinsi Bantennomor urut 1 (satu) dari partai Gerindra untuk dapil V (Kota TangerangA yaitu yang meliputi Kecamatan Tangerang

partai Gerindra sengaja memberikan uang baik secaralangsung atau tidak langsung kepada peserta pemilu yang merupakanHal. 5 dari 15 hal.

SIRADJUDDINHANAFIAH (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Pemilu;Menjatuhnkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD NIZAR binH.

Membebankan kepada terpidana untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah);VI.VIL.VIII.Akta Permintaan Banding tanggal 23 Mei 2014 Nomor : 01.Pemilu/Akta.Pid/2014/PN. TNG jo 01/Pid.Sus/2014/PN.

TNGyang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Tangerangyang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaanbanding atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22Mei 2014 Nomor : 01/Pid.Sus/2014/PN.TNG , permintaan bandingmana telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum padatanggal 26 Mei 2014;Akta Permintaan Banding tanggal 26 Mei 2014 Nomor : 01.Pemilu/Akta.Pid/2014/PN. TNG jo 01/Pid.Sus/2014/PN.

Juga bertentangan dengantugas dan fungsi Tergugat sebagai Panitia Penyelenggara Pemilu berdasarkanketentuan Pasal 1 Angka (6) UU No.22 Tahun 2007 Tentang PenyelenggaraanPemilu yang berbunyi: Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPUadalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.Dan diatur juga dalam Pasal 10 Ayat (3) huruf (4) UU No. 22 Tahun 2007Tentang Penyelenggaraan Pemilu yang berbunyi: Tugas dan wewenang KPUHalaman 5 dari 38 halaman.

DPC PDI Perjuangan bersama dengan DPD PDI Perjuangan yangpada saat itu diwakili oleh Mingrum Gumay selaku Wakil Ketua Bidang BadanPemenangan Pemilu membangun komunikasi degan pihak Khamamik yang jugadihadiri Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Mesuji yaitu Adam Ishak danIwan Setiawan, Musoli (Ketua Penjaringan), Femi Yusafila (Bendahara DPC PDIPerjuangan), dan perwakilan dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yaitu FuadAmrullah.

Putusan Nomor 177 K/TUN/2012.2222(1) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3huruf a dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhipersyaratan:a. memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD tahun 2009 paling rendah15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; ataub. memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD tahun 2009 paling rendah15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam PemiluAngggota DPRD di daerah

Mesuji.Yang pada pokoknya:e Partai politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Bakal PasanganCalon apabila memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yangbersangkutan.e Bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakalpasangan calon apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan Kabupatenyang jumlah penduduknya sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu)jiwa harus didukung paling rendah

Harus dihindari putusan atau penetapan yang akanmengganggu proses dan jadwal pelaksanaan Pemilu.29X.

Menyatakan Terdakwa AGUS HERMAWAN, S.Pd Bin TAMBAH HADI SUCIPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah ikut serta dalam kegiatan kampaye Pemilu 2014;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 3 (tiga ) bulan dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) 3.

TAMBAH HADISUCIPTO, Pegawai Negeri Sipil/(Guru BK pada SMA 1 SapuranWonosobo, pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2014 sekira pukul 10.00 Wibatau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2014 di lapanganTanjungsari turut Desa Sedayu, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosoboatau. setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melanggar larangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) yaitu dilarang ikut serta sebagai pelaksanaKampanye pemilu

Menyatakan Terdakwa AGUS HERMAWAN, S.Pd Bin TAMBAHHADI SUCIPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telahikut serta dalam kegiatan kampaye Pemilu 2014; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut denganpidana kurungan selama 3 (tiga ) bulan dan denda Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) ;3.

NAPITUPULU, dibawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi adalah Pimpinan Panwaslu (Panitia PengawasPemilu) Kotamadya Medan ;e Bahwa saksi menerima laporan dari Panitia pelaksana pemilu diTPS 03 Jin. Sisingamangaraja, Gg. Kasih No. 12 Kel. Sudirejo IIKec.

pada terdakwa yang dikenal denganistilah opzet atau dolus, yang diartikan : sesuatu yang dilakukan oleh pelakuharus: diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya oleh terdakwasendiri, tegasnya harus terbukti dengan sengaja pada saat pemungutansuara mengaku dirinya sebagai orang lain ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Helen NM.Napitupulu, Safrijon dan M Gading Hasyim Nasution, antara lain menyatakanbahwa pada hari Rabu, tanggal 09 April 2014. mereka menerima laporandari Panitia Pemilu

;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yangmemberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;Keadaan yang memberatkan:e Perbuatan Terdakwa telah mengurangi kredibilitas agendaNasional dalam kegiatan Pemilu;Keadaan yang meringankan:e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi ;e Terdakwa belum pernah dihukumMenimbang, bahwa oleh karena Terdkawa dijatuhi pidana

GONDRONG Bin SUHARWANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyelenggara Pemilu dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara ;2.

Gondrong Bin Suharwanto,bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PEMILU"melanggar Pasal 309 jo. Pasal 321 UU Nomor : 8 Tahun 2012 tentangPemilinan Anggota DPR, DPD dan DPRD ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harry Patmono als.

Blitar telah mendapatinformasi dari Panwascam bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilu di TPS 19Desa Pojok Kec, Garum Kab.

Pasal 321 UU Nomor 8 Tahun2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, yang unsur unsurnya sebagaiberikut :1. Unsur Setiap Orang ;2. Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suaraseorang Pemilin menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilutertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilumenjadi berkurang ;3. Unsur Penyelenggara Pemilu ;Ad. 1.

Unsur Penyelenggara Pemilu ;Menimbang, bahwa penyelenggara pemilu adalah mereka yang dimaksudkandalam Pasal 1 ayat (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (17), (18), (19), (20),(21), (22) UndangUndang nomor : 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD, dimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalahkelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara

GONDRONG BinSUHARWANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Penyelenggara Pemilu dengan sengaja melakukanperbuatan yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapattambahan suara ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, makadiganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.

Menyatakan Terdakwa : ERAH Binti UHDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja pada Masa Tenang memberikan imbalan uang kepada Pemilih secara langsung untuk memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu ; -----------------------------2.

April 2014 sekitar jam 14.00 wib atau setidak+tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2014, bertempat pertama dirumah saksi ERUS diKp.Cikatomas Desa Cogreg Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya,kedua dirumah saksi UUMdi Kp.Cikatomas Desa Cogreg Kec.Cikatomas Kab.Tasikmalaya atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yanwoberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap pelaksana,peserta dan/atau PetugaFiKampanye Pemilu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a sampai dengan huruf qddilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah calon Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta pemiltsampai dimulainya masa tenang; 2.

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e dan huruf f dilaksanakan selama21 (dua puluh satu)dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa tenang; =3.

Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) berlangsung selama 3(tiga) hamsebelum hari pemungutan suara; Pasal 84 UU No.8 tahun 2012 pada Pokoknya menyatakan :Selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) pelaksana ,peserta,dan /atahpetugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk :a.Tidak menggunakan hak pilihnya; b.Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga suratsuamya tidak sah;

c.Memilih calon Anggota DPD tertentu; Pasal 7 Ayat (1) UU No,8 tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan :Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR

adalah kegiatan PesertaPemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan programPeserta Pemilu ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UndangUndangNomor 8 tahun 2012 disebutkan bahwa Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh PelaksanaKampanye, sedangkan Pasal 79 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 tahun 2012 menentukanbahwa Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi,

DPRDkabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk olehPeserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 UndangUndang Nomor 8tahun 2012 disebutkan :Pasal 801 Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal79 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota.2 Pendaftaran pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi

, danPanwaslu Kabupaten/Kota.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 29 UndangUndang Nomor 8 tahun 2012 , yangdimaksud dengan Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkanpara Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu , di manakegiatan Kampanye tersebut berdasarkan Pasal 78 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 tahun2012 dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye.

partai politik, calonanggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orangseorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi,dan DPRD kabupaten/kota;Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 tahun 2012 secarategas dan imperatif mengharuskan bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 79 harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota .

Bahwa dalam ketentuan Pasal 78 UndangUndang Nomor 8 tahun 2012telah dengan jelas membagi kategorinya sebagai berikut :Pasal 78(1) Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye.(2) Kampanye Pemilu diikuti oleh peserta kampanye.(3) Kampanye Pemilu didukung oleh petugas kampanyeMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 UndangUndang Nomor 8 tahun 2012tersebut di atas telah terlihat sekali dibedakan antara seorang pelaksana kampanye denganseorang peserta kampanye. Bahwa Ahli Drs.

,M.H dan YEYES ARIANTO, S.H, Advokat Pengacara/Penasehat Hukumberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Mei 201 4; :Pengadilan Tinggi tersebut: =n 20 nnnTelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi KalimantanTimur tanggal 04 Juni 2014 No. 80/PID/2014/PT.KT.SMDA serta berkas perkaratanggal 28 Mei 2014 No. 01/Pid.Sus/2014/PN.Smda (Pemilu) dan surat suratyang bersangkutan dengan perkata TerSebut= 77 (tujuh puluh~ tujuh) bundel Formulir C1 Plano= 77 (tujuh puluh tujuh) bundel Formulir C1

Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp. 5.000, (lima ribuMembaca, putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 01 / Pid.Sus / 2014 /PN.Smda (Pemilu) tanggal 28 Mei 2014, yang amarnya berbunyi sebagaiDeriKUt: n+ nne nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nn nnn nnn nance ne mann nn naa nananannas1.Menyatakan Terdakwal. HARIYANTO TRIPRABOWO bin J.

Akte permintaan banding yang dibuat oleh MARTENTENY PIETERZ, S.Sos,SH.MH Panitera PengadilanNegeri Samarinda bahwa pada hari Rabu tanggal 28Mei 2014, AGUS SUPRIYANTO, SH Jaksa PenuntutUmum telah mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Mei2014 No. 01/Pid.Sus/2014/PN.Smda (Pemilu);.

Jaksa Penuntut Umumtersebut Penasehat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan kontra memoriMenimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Memeriksadan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yangterdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik, Berita AcaraPemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Samarinda beserta surat yangtimbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmiputusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Mei 2014 No. 01/Pid.Sus/201 4/PN.Smda (Pemilu

oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan tidakbersalah dan tidak dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Negaradalam kedua tingkat peradilan;Mengingat, ketentuan pasal 191 ayat 1 Undangundang Nomor 8 Tahun1981 Tentang KUHAP Pasal 263 (5 ) UU No. 8 Tahun 2012 serta ketentuanPeraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;12MENGADILI:e Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntute Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 01 / Pid.Sus/ 2014 / PN.Smda (Pemilu

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan1 (satu) lembar undangan memilih yang berwarna orangedikembalikan kepada Panwas Pemilu Kabupaten Bantaeng;6. Membebankanbiaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

---------------------------- Menyatakan Barang bukti berupa : -----------------------------------------------------------------------a. 1 (satu) Bundel DPT TPS 26 dan TPS 27 Kel Pal Lima Kec Pontianak Barat.b. 1 (satu) lembar kartu nama CALEG HANURA NO URUT 2 ANTONG NOVIANTI.c. 1 (satu) lembar kartu nama CALEG HANURA NO URUT 2 ANTONG NOVIANTI.d. 1 (satu) lembar kartu nama CALEG HANURA NO URUT 2 ANTONG NOVIANTI.e. 1 (satu) bundel data-data hasil pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilu

Menyatakan barang bukti berupaa. 1 (satu) Bundel DPT TPS 26 dan TPS 27 Kel Pal Lima KecPontianak Barat. b. 1 (satu) lembar kartu nama CALEG HANURA NO URUT 2ANTONG NOVIANTI.c. 1 (satu) lembar kartu nama CALEG HANURA NO URUT 2ANTONG NOVIANTI. d. 1 (satu) lembar kartu nama CALEG HANURA NO URUT 2ANTONG NOVIANTI. e. 1 (satu) bundel datadata hasil pemungutan danpenghitungan suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten / Kota Tahun 2014, ditps 26 DAN TPS 27Dilampirkan dalam berkas

Bahwa saksi adalah anggota di DPP LPPNRI suatu lembagasosial masyarakat (LSM) yang dalam aktifitasnya melakukanpemantauan terhadap pelaksanaan Pemilu di wilayahKalimantan Barat khususnya di wilayah Pontianak Barat..e Bahwa pada tanggal 2 Mei 2014, saksi mendapat laporandari masyarakat yang melaporkan pada masa tenang adaorang membagibagikan uang dan kartu peraga dari PartaiHanura atas nama ANTONG NOVIANTI, di wilayah NipahKuning untuk TPS 26 yang dilakukan oleh sdr.LlSA.

berdasarkanketentuanketentuan PerundangUndanganyang berlaku .Bahwa sebelum diangkat menjadi anggotaBawaslu, saksi mengikuti pendidikan tentangperaturanperaturan tentang Pemilu;Bahwa dalam hal penyelenggaran pemiluada 3 (Tiga) kategori pelangaran yaituPelanggaran Administrasi, pelanggaran Pidanapemilu dan Pelanggaran Kode Etik untukpelanggaran Adminitrasi maka saksinyabersifat Administrasif, untuk PelanggaranPidana pemilu sanksi jelas berupa Sanksipenjara) dan denda sementara untuk27pelanggaran Kode

Etik sanksinya berupaTeguran tertulis atau pemberhentian.Bahwa sebagaimana diatur di pasal 79 UUNo O08 tahun 2012 dimana Pelaksanakampanye pemilu Anggota DPR, DPRD Provisnidan DPR Kab/Kota terdiri atas Pengurus PartaiPolitik Calon Anggota DPR, DPRD Provisni danDPR Kab/Kota, juru Kampanye Pemilu adalahorang seorang dan Organisasi yang ditunjukoleh peserta pemilu (partai Politik).Bahwa Persyaratan Pelaksana pemiluKhususnya Calon Legislatif yaitu apabila orangperorang maka dia akan ditunjuk oleh partaiPolitik

. dengan caratertentu sehingga surat suaranya tidaksahe Memilih Partai politik peserta Pemilutertentu20e Memilih calon anggota DPD tertentu Bahwa benar maka terhadap Calon legislatiftersebut dapat dikategorikan telah melanggarPidana Pemilu sebagaimana dimaksud pasal301 ayat 2 (Dua) UU No 8 tahun 2012 yangberbunyi Setiap pelaksana, peserta, dan/ataupetugas kampanye pemilu yang dengansengaja pada masa tenang menjanjikan ataumemberikan imbalan uang atau materi lainnyakepada pemilih secara langsung ataupun

Dengan sengaja Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilihmenjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu. mendapattambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang.3.

akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dapat menyebabkan suara seorangPemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahansuara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang.Menimbang, bahwa sedangkan unsur Melakukan perbuatan yang menyebabkan suaraseorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapattambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang merupakan unsuryang berdiri sendirisendiri

Kolaka pada saat Pemilu Anggota DPR/DPRD/DPD pada hari Rabu tanggal 9April 2014 berdasarkan SK.PPS Kelurahan Kolakaasi Kec.

tertentumendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang telahterpenuhi.Ad. 3.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dariketerangan saksisaksi dan terdakwa diperoleh gambaran umum bahwa masyarakat khususnyaPara Penyelenggara Pemilu, kurang mendapatkan sosialisasi tentang Pemilihan Umum apalagisosialisasi tindak pidana pemilu dari pihakpihak yang berwenang untuk itu sehinggamengakibatkan masyarakat kurang memahami dampak dari tindakantindakan mereka saatpelaksanaan pemilu apakah bisa berdampak pidana ataukah tidak.Menimbang, bahwa UndangUndang Pemilu DPR,DPD

SUTARMIDJI, SH, M.Hum dan CalonWakil Walikota IR.H.EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT,yaitu LANJUTKAN, BERJUANGUNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT .Bahwa benar Berdasarkan Undangundang No. 15 tahun 2011 tentangPenyelenggara Pemilu pasal 1 angka 5 yang disebut penyelenggara pemiluadalah : lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang yang terdiri atas Komisipemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsipenyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan18Wakil Presiden secara

Menyerahkan daftar pemiluih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadirdan pengawas pemilu lapangan.c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.d. Mengumumkan Hasil Penghitungan Suara di TPS.e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan olehsaksi pengawas pemilu lapangan, peserta pemilu, dan masyarakat pada haripemungutan suara.f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungansuara dan setelah kotak suara disegel.g.

Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuatsertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkanya kepada saksipeserat pemilu, pengawas pemilu lapangan dan PPK melalui PPS.h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas pemilulapangan ;i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasilpenghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama.j.

Kota Baru Pontianak Kota.Bahwa Terdakwa bukan tim Kampanye salah satu pasangan calon walikotadan wakil walikota dalam pemilu walikota dan wakil walikota tahun 2013tersebut.Bahwa Terdakwa termasuk dalam penyelenggara pemilu walikota dan wakilwalikota tahun 2013 jabatan saya selaku Ketua KPPS di TPS 16 Kel. Kota BaruPontianak Selatan.

Bahwa Terdakwa melakukan kampanye pemilu walikota danwakil walikota Pontianak tahun 2013 diluar jadwal yang telahditentukan tersebut dengan cara Terdakwa menyerahkan suratundangan pemilu dengan melampirkan alat peraga kampanyeyang berbentuk kartu yang terbuat dari kertas ukuran sekira 5 x 7cm bergambar pasangan calon walikota H.SUTARMIDJI, SH.

dan calon terpilihanggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dari setiap partai politikpeserta Pemilu pada setiap daerah pemilihan.

, perolehan kursi, calon terpilih danpenggantian calon terpilih dalam Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Propinsidan DPRD Kabupaten / Kota.

Pasal 50 ayat (1) huruf cPeraturan KPU nomor 29 tahun 2013 tentang penetapan hasil pemilu, perolehankursi, calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota yang pada intinya mengaturtentang penggantian calon terpilih dimana Penggugat tidak lagi memenuhisyarat menjadi anggota DPRD kabupaten Bima .Karena sesuai dengan pasal 220 ayat (2) UU nomor 8 tahun 2012 tentangPemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD jo.

Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan18910Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota ;Bahwa jawaban pada angka 8 (delapan) diatas sekaligus menjawab gugatan padaangka 7 (tujuh).

Pemilu Caleg terkait dengan penambahan suara dengan carayang tidak halal yang diduga dilakukan Penggugat.

NOVITA WAHYUNI Binti SURYANTO selakuanggota Pengawas Pemilu Lapangan bersama Sdr. PARIYANTO Als.CUPLIS Als. PAR Bin SUWARNO datang ke rumah terdakwa SUYONObin SAMSU dan sesampainya di rumah terdakwa SUYONO binSAMSU kemudian Sdri. NOVITA WAHYUNI Binti SURYANTO danSdr. PARIYANTO Als. CUPLIS Als. PAR Bin SUWARNO masuk kedalam rumah terdakwaSUYONO bin SAMSU lalu Sdr.

DEWI Binti YOHANES WILSON KABE sebagai CalonLegislatif DPRD Kabupaten Kutai Timur pada Pemilihan Umumtahun 2014 dari Partai Amanat Nasional (PAN) DAPIL dengannomor urut 2 pada hari dilaksanakannya pemilu tanggal 9April 2014.Bahwa pada saat yang sama pada hari senin tanggal 7April 2014 sekitar jam 18.45 Wita ketika berada di rumahterdakwa SUYONO bin SAMSU, Sdr.

YANTI LAYAR KABE dan DEWIYANTI LAYAR KABE yang merupakan salah satu calon anggota DPRDKabupaten Kutai Timur dalam Pemilu yang berlangsung barubaruini ;Menimbang, bahwa sebagai suami, terdakwa berperan aktifguna mendukung isterinya tersebut sebagai calon anggota DPRDKabupaten Kutai Timur, yaitu sebagai salah seorang anggota timSuksesnya ;Menimbang, bahwa Pasal 78 ayat (3) UndangUndang No.8Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRDmenentukan bahwa kampanye Pemilu didukung oleh petugaskanmpanye

, dan menurut ketentuan Pasal 79 ayat (4) UndangUndang No.8 Tahun 2012 petugas kampanye Pemilu terdiri atasseluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanyePemilu ;Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hubungannyadengan pencalonan isterinya sebagai calon anggota DPRDKabupaten Kutai Timur dari PAN adalah salah satu Parpol pesertaPemilu DPRD Kabupaten Kutai Timur, terdakwa adalah termasuksebagai Petugas Kampanye Pemilu sesuai ketentuan Pasal 79 ayat(4) UndangUndang No.8 Tahun 2012 ;Menimbang

, bahawa sesuai fakta, bahwa pemberian uangoleh terdakwa kepada Pemilih untuk kepentingan isteri terdakwasebagai salah seorang calon anggota DPRD Kabupaten Kutai Timurdalam Pemilu yang baru lalu, dilakukan secara lanagsung kepadaSaksi NOVITA WAHYUNI sebesar Rp. 600.000,, dimana pemberianuang tersebut terjadi karena terdakwa dijebak oleh saksi tersebut,sebab saksi adalah seorang Pengawas Pemilu Lapangan ( PPL )yang berpurapura datang ke rumah terdakwa dengan membawa 513( lima ) lermbar Surat Pemberitahuan

1/Pid.Sus-Pemilu/2014/PN Kln

MENGADILI: 1) Menyatakan Terdakwa Nadiroh, SPd binti Adnan (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu Pelaksana Kampanye Pemilu dengan sengaja melanggar larangan kampanye pemilu berupa menggunakan tempat pendidikan. 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain

Menyatakan Terdakwa Nadiroh, S.Pd binti Adnan (alm) terbukti secarasah da meyakinkan beralah melakukan tindak pidana Setiap Pelaksana,Hal 1 dari 41Peserta dan Petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggarlarangan Pelaksanaan Kampanye Pemilu, Menggunakan FasilitasPemerintah, Tempat lbadah dan Tempat Pendidikan sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 299 UndangUndang Nomor 8 Tahun2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD jo Pasal 86 ayat (1) huruf hUndangundang Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Pemilu DPR, DPD danDPRD dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. 2.

gambar yang disebar untuk keperluan kampanye Pemilu yangbertujuan mengajak orang memilin peserta Pemilu dan atau calon anggotaDPR, DPD dan DPRD tertentu.

Hal 16 dari 411.9.Bahwa saksi tahu, Terdakwa pernah mohon dukungan untuktanggal 9 April jangan lupa ada acara pemilu karena Terdakwaadalah calon anggota dewan.

Bahwa sewaktu Terdakwa menyambut, Terdakwa mengatakanminta dukungan partai untuk pemilu biar dicoblos pada 9 April.

Saksi Abdul Haris Kaliky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi diperiksa di Pengadilan ini Saksi dalam keadaan sehatjasmani dan rohani;Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan adanya dugaanTindak Pidana Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 November2016, di Mesjid Dusun Patinia Desa Kawa Kecamatan Seram BaratKabupaten Seram Bagian Barat;Bahwa Saksi tidak melihat langsung tetapi ada laporan

d 12.00 WIT dan sore mulai jam 15.00 WIT s/d18.00 WIT.Bahwa saksi menerangkan dalam Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2016pada Ketentuan Umum pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Kampanyeadalah penyampaian Visi dan Misi dan Program dan pada dialog merekaada menjurus kesitu;Bahwa tidak ada kesepakatan tertulis mengenai hasil temuan kampanyedi luar jadwal, hanya berupa barang bukti hasil rekaman;Bahwa jabatan Saksi adalah Ketua Panwas Kabupaten Seram BagianBarat dan tugas Saksi: Pentahapan setiap tahapan Pemilu

, Mengawasipelaksanaan pemilu, dan sosialisasi penyelenggaraan pemilu, Menerimasetiap laporan dugaan pelanggaran pemilu dan meneruskan laporanpelanggaran yang bukan menjadi kKewenangan Panwas kepada instansiyang berwenang;Bahwa kejadian terjadi di Kabupaten Seram Bagian Barat, KecamatanSeram Barat di Desa Kawa, Dusun Patinia;Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN MshBahwa benar hari selasa tanggal 15 November 2016, adalah jadwalnyaPencalonan Terdakwa bersama Tim Suksesnya tetapi hanya

saja telahlewat jam yang sudah ditetapkan;Bahwa sebelum ke Dusun Patinia, Terdakwa berkampanye di DesaKawa, dan di Dusun Patinia sudah ditunggu oleh para simpatisanterdakwa;Bahwa saksi menerangkan dalam Undang undang Pemilu dilarangkampanye ditempat ibadah;Bahwa saksi menerangkan kalau hanya mampir shalat danmenyampaikan yelyel itu tidak termasuk kampanye;Bahwa Terdakwa ini hanya melanggar jam berkampanye;Bahwa kami terima laporan yang sudah diklarifikasi di tingkat kecamatan;Terhadap keterangan

Seram Bagian Barat.Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Seram BagianBarat (Bupati dan Wakil Bupati), saya berpasangan dengan Bapak Drs. Moh.YASIN PAYAPO, M.Pd sebagai Calon Bupati dan saya (TIMOTIUSAKERINA, SE. M.Si) sebagai Calon Wakil Bupati. Bahwa sesuai hasilkeputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam Pemilihan UmumBupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat, saya dan Bapak Drs.