Put. 0062/Pdt.G/2018/PATlg.merupakan perbuatan pidana yaitu Penelantaran Dalam Rumah Tangga;b. Hak Hadhonah anak bernama Khaidar Akram kepada PenggugatRekonvensi/ Termohon Konvensi dan biaya nafkah, pemeliharaanyaminimal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;c. Uang Mutah sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);d. Uang Iddah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);4.

setiap bulan;e Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tindakan lain selain penelantarandalam rumah tangga; Bahwa Adik saksi merasa dirugikan secara lahir dan bathin, apalagi adikSaksi harus menanggung semua hutang Terdakwa karena sekarangTerdakwa pindah tugas di Flores dan adik Saksi yang dikejar penagihhutang;e Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.Menimbang, bahwa Terdakwa Toni Untung Wahjudi di persidangan telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa kejadian penelantaran

dalam rumah tangga yang dilakukan olehTerdakwa terhadap Isteri Terdakwa Rosalina Isabela Koni Wolla;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Januari 2014 sampai dengansekarang di JI.

No. 2687 K/PID.SUS/2016Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusanJudex Facti / Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusanPengadilan Negeri Kepanjen yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Penelantaran dalam rumah tangga sebagaimanadalam dakwaan Primair dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa denganpidana penjara selama 4 (empat) bulan, sudah tepat karena putusan tersebuttelah didasarkan pada pertimbangan

keadilan yang merestorasi) yang secara umum bertujuan untukmembuat pelaku mengembalikan keadaan kepada kondisi semula, keadilanbukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun jugamemperhatikan keadilan bagi korban;Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim hanya untukkepentingan Terdakwa semata serta tidak memperhatikan perasaan saksikorban selaku isteri sah Terdakwa yang ditinggal pergi oleh Terdakwa yangsaat itu saksi korban baru saja melahirkan anak Terdakwa yang berusia 13hari, penelantaran

dalam rumah tangga berkaitan erat dengan pasal 34 ayat(1) UU No. tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 80 ayat (2) dan ayat(4) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan surat Kontra Memori Banding yang diajukanoleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan padapokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Terdakwa menolak seluruh dalil dalam memori banding Jaksa PenuntutUmum;Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim karena adakontradiktif kesimpulan Majelis

Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalahPenggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari enambulan yang lalu tanoa memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat;Menimbang, bahwa dengan faktafakta tersebut di atas, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Tergugat telah terobukti melakukan tindakan kekerasandan penelantaran dalam rumah tangga terhadap Penggugat sebagaimanaketentuan Pasal 5 huruf (a) dan pasal 6 UndangUndang Nomor 23 Tahun2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke PolrestaMedan tentang kekerasan fisikis dan penelantaran dalam rumah tangga sesuaidengan Laporan/Pengaduan Nomor Polisi: LP/2693/X/SPKT/2013/RESTAMedan tanggal 11 Oktober 2013.Bahwa mulai tahun 2009 sampai sekarang Tergugat telah melangsungkanpernikahan di bawah tangan yang pernikahan itu tanpa seizin Penggugattanggal 28 Juli 2011, Tergugat melanggsungkan pernikahan tersebut dengan SriAtmini sesuai dengan Surat Pernyataan tertangal 28 Juli 2013 yang dibuat

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon/Pembanding selanjutnyaadalah pembebanan nafkah iddah sebesar Rp6000.000, (enam juta rupiah)disamping terlalu besar juga menganggap Termohon/Terbanding tidak berhakkarena dianggap nusyuz;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganMajelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Termohon/Terbanding tidak termasukistri yang nusyuz dengan tambahan pertimbangan bahwa tindakan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding melaporkan Pemohon/Pembandingdengan tuduhan penelantaran

dalam rumah tangga sehingga dijatuhi hukumanpenjara 4 bulan lamanya tidaklah berarti istri nusyuz karena UndangUndangNomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinyaKekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), menindak pelaku KDRT danmelindungi korban KDRT, oleh karena itu Undangundang KDRT tersebutmemberi peluang kepada pihak yang merasa dirugikan dan berada dalamlingkup rumah tangganya untuk menuntut agar pihak lawan

sering meminjam uang kepada orang laintanpa sepengetahuan Penggugat, serta tidak memberi Penggugat nafkah lahir danbathin sejak 10 April 2021, majelis hakim berpendapat Tergugat secara langsungmaupun tidak langsung telan melakukan penelantaran dalam rumah tanggaterhadap Penggugat, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 huruf (d) Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga;Halaman 20 dari 28 putusan Nomor 657/Pdt.G/2021/PA.MprMenimbang, bahwa penelantaran

dalam rumah tangga yang telah dilakukanoleh Tergugat kepada Penggugat dapat menimbulkan dampak psikis tidak hanyabagi Penggugat, namun juga bagi anak Penggugat dan Tergugat berupa ketakutan,hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidakberdaya, dan/atau penderitaan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga: Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5huruf b adalah

perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percayadir, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ataupenderitaan,Menimbang, bahwa atas tindakan penelantaran dalam rumah tangga yangdilakukan Tergugat terhadap Penggugat, serta potensi dampak yang dapatditimbulkan di kemudian hari terhadap Penggugat dan anak PenggugatTergugat,maka majelis hakim perlu. mempertimbangkan perceraian sebagai bentukperlindungan yang dapat diberikan oleh lembaga peradilan bagi Penggugat dananakanak

ARIF HAILAL BIN MAMAN IMAN NURZAMAN) dantidak memperdulikannya sehingga mengakibatkan anak terlantar adalahmerupakan perbuatan penelantaran dalam rumah tangga;Bahwa semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada memperolehharta, dengan rincian sebagai berikut :a.

menemukan faktafakta hukum sebagaiberikut : Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dalamrumah tangga telah terjadi percekcokan dan perselisihan yang terus menerus,yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satukediaman bersama lebih kurang 4 tahun lamanya, dan sudah pernahdiupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dengan faktafakta tersebut di atas, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan tindakan kekerasandan penelantaran

dalam rumah tangga terhadap Penggugat sebagaimanaketentuan Pasal 5 huruf (a) dan pasal 6 UndangUndang Nomor 23 Tahun2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yangmenyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam RumahTangga terhadap dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :a. kekerasan fisik ;b. kekerasan Fsikis;c. kekerasan seksual ; ataud. penelantaran rumah tangga.Menimbang, bahwa dengan pisah tempat tinggalnya Penggugat danTergugat dalam kurun waktu lebih kurang 4 tahun

Putusan No.849/Pdt.G/2021/PA.PlIhbahwa seorang suami yang tidak membayarkan tunjangan hak anak bisaterkena pasal penelantaran anak, dengan ancaman hukuman dipidana denganpidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyakRp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) serta Putusan MARI dalam perkarapidana penelantaran dalam rumah tangga Nomor 579 K/Pid.Sus/2013 tanggal16 Juni 2015;Menimbang, bahwa hak anak untuk mendapatkan penghidupan yanglayak seperti Sandang, pangan, pendidikan dan

TanggaadalahKekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadapseseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan ataupenderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumahtangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atauperampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumahtangga;Menimbang, bahwa bentukbentuk kekerasan dalam rumah tanggabukan hanya kekerasan fisik tetapi juga meliputi kekerasan psikis, kekerasanseksual dan penelantaran

dalam rumah tangga sebagaimana yang disebutkandalam Pasal 5 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalamrumah tangga yaitu untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonisdan sejahtera sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) UndangUndangNomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah

Tulang Punggung Keluarga, guna mencukupi kebutuhanKeluarga, dalam kondisi sedemikian rupa maka Penggugat merasa Hampaberkeluarga dengan Tergugat, Penggugat merasa ditelantarkan olehTergugat, sementara Tergugat dingatkan selalu keras kepala dengan sikapMenghardik Penggugat.Bahwa akibat ditelantarkan Oleh Tergugat dengan tidak menunjukan sikapTanggung Jawab terhadap keluarga, setelah Penggugat membaca Tindakansuami yang tidak menafkahi Penggugat dan anakanak bisa dikategorikansebagai tindak pidana penelantaran

dalam rumah tangga sebagaimanadiatur dalam Pasal 49 UU No. 23 tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

perbuatan terhadapseseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan ataupenderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumahtangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atauHim 9 dari 13 hlmPutusan Nomor Perkara 0191/Pdt.G/2015/PA Unaperampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumahtangga:Menimbang, bahwa bentukbentuk kekerasan dalam rumah tanggabukan hanya kekerasan fisik tetapi juga meliputi kekerasan psikis, kekerasanseksual dan penelantaran

dalam rumah tangga sebagaimana yang disebutkandalam Pasal 5 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalamrumah tangga yaitu untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonisdan sejahtera sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) UndangUndangNomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tanggaMenimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sebagaimana

ditelantarkan dansangat dirugikan.Bahwa dari hasil pernikahan antara saksi dan terdakwa lahir seorang yangbernama Atika, dimana terdakwa juga tidak pernah memberikan pelayanansebagai seorang ayah dan nafkah berupa materi.Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan No. 309/PID.SUS/2018/PT MksBahwa terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan tidak menghalangiterdakwa menafkahi saksi Lilis Yanti alias Lili Binti Yunding lahir karena selainnafkah lahir kewajiban seorang suami adalah nafkah bathin.Bahwa yang termasuk dalam penelantaran

dalam rumah tangga di tinjau darihukum dari segi islam yakni tidak memenuhi nafkah lahir batin dan memangtidak ada perhatian terhadap keluarganya, tidak ada komunikasi, tidakmemberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan dan dasar hukumnyayaitu Pasal 9 Ayat (1) yang berbunyi bahwa setiap orang dilarangmenelantarkan orang dalam lingkup tangganya, padahal menurut hukum yangberlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikankehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang

bawah ini ;Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, makasegala sesuatu yang termuat dalam berita acarapersidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalamputusan ini ;Mengingat, pasal 49 huruf (a) UU No.23 tahun 2004tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UUNomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturanperaturanlain yang bersangkutan dengan perkara ini ;18MENGADILI:Menyatakan terdakwa MASHAR telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMELAKUKAN PENELANTARAN

DALAM RUMAH TANGGA ,;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MASHAR dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan ;Menyatakan barang bukti berupaDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.29.15/Pw.01/82/2007 tanggal 6 Nopember 2007 dengan NomorAkta Nikah: 105/3/1X/1994 tanggal 13 September 1994an.MASHAR dan SAEDAH yang dikeluarkan oleh KUAKecamatan Dungkek, tetap dilampirkan dalam berkasperkara ;Membebankan biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua riburupiah) kepada terdakwa ;Demikianlah diputuskan dalam Rapat

terhadapseseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan ataupenderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tanggatermasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasankemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;Halaman 10 dari 14 halaman putusan perkara nomor 0123/Pdt.G/2016/PA UnaMenimbang, bahwa bentukbentuk kekerasan dalam rumah tangga bukanhanya kekerasan fisik tetapi juga meliputi kKekerasan psikis, kKekerasan seksualdan penelantaran

dalam rumah tangga sebagaimana yang disebutkan dalamPasal 5 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalamrumah tangga yaitu untuk memelihara keutunhan rumah tangga yang harmonisdan sejahtera sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) UndangUndang Nomor23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut kemudianmenimbulkan kebencian Penggugat

RumahTangga adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatanterhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnyakesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ataupenelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalamlingkup rumah tangga;Menimbang, bahwa bentukbentuk kekerasan dalam rumah tanggabukan hanya kekerasan fisik tetapi juga meliputi kekerasan psikis, kekerasanseksual dan penelantaran

dalam rumah tangga sebagaimana yang disebutkandalam Pasal 5 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa salah satu tujuaan penghapusan kekerasan dalamrumah tangga yaitu untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonisdan sejahtera sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) UndangUndangNomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tanggaMenimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap perkara ini sudahmaksimal dilaksanakan dimana dalam

RumahTangga adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatanterhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnyakesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ataupenelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalamlingkup rumah tangga;Menimbang, bahwa bentukbentuk kekerasan dalam rumah tanggabukan hanya kekerasan fisik tetapi juga meliputi kekerasan psikis, kekerasanseksual dan penelantaran

dalam rumah tangga sebagaimana yang disebutkandalam Pasal 5 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa salah satu tujuaan penghapusan kekerasan dalamrumah tangga yaitu untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonisdan sejahtera sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4) UndangUndangNomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tanggaMenimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap perkara ini sudahmaksimal dilaksanakan dimana dalam

facebookyang telah mengumbar aib Pemohon dengan maksud untuk diketahui orangbanyak dan membuat Pemohon menjadi malu dan hilang kehormatan sertaharga dirinya, bahwa tindakan Termohon tersebut adalah jelas tindakan yangtidak menjaga kehormatan dan nama baik Pemohon, demikian juga bahwaTermohon sebagaimana bukti PK/TR3, mengenai bukti Surat PernyataanPendapat Agama TNIAD, di mana jelas menyebutkan alasanalasanpermohonan cerai Pemohon dikarenakan oleh Termohon pernah melaporkanPemohon dengan tuduhan penelantaran

dalam rumah tangga, sehinggaPemohon dijatuhi hukuman penjara 4 (empat) bulan lamanya, dan kemudianakibat yang paling berat yang telah diterima olen Pemohon di manaPemohon telah dipecat secara tidak hormat sebagai anggota TNI AD aktifberdasarkan Surat Perintah No.