Bahwa Hakim Judex Facti dalam putusannya menerapkan peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya yaitu salah menafsirkan danmenerapkan ketentuan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil:Bahwa dalam hal ini terlinat jelas terhadap pertimbangan Majelis HakimPengadilan Negeri Sumenep halaman 12 alenia ke 5 yaitu "Menimbang,bahwa filosofi dari undangundang ini adalah bertujuan menyentuhkesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulaukecil

Pemikiran umum alenia 2 yaitu "Olehsebab itu, keunikan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil yang rentanberkembangnya konflik dan terbatasnya akses pemanfaatan bagimasyarakat pesisir dan pulaupulau kecil, perlu dikelola secara baik agarHal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1952 K/Pid.Sus/2014dampak aktivitas manusia dapat dikendalikan dan sebagian wilayah pesisirdipertahankan untuk konservasi.

Bahwa Hakim Judex Facti dalam putusannya menerapkan peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya yaitu salah menafsirkan danmenerapkan ketentuan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil:Bahwa dalam hal ini terlinat jelas terhadap pertimbangan Majelis HakimPengadilan Negeri Sumenep halaman 13 alenia ke1 yaitu : "Menimbang,bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum di atas, para Terdakwadidakwa melanggar pasal 73 ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 27Tahun

Dengan demikian, dapatdihindarkan terjadinya tumpang tindin wewenang dan benturankepentingan".Bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim halaman 14 alenia 1"Menimbang, bahwa oleh karena meskipun perbuatan para Terdakwamenambang pasir telah diakui, dibuktikan serta tidak memiliki ijin yangmelandasi kegiatan tersebut,..."

Bahwa Hakim Judex Facti dalam putusannya menerapkan peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya yaitu salah menafsirkan danmenerapkan ketentuan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentangPengelolaan Wilayah pesisir dan Pulaupulau Kecil:Bahwa dalam hal ini terlinat jelas terhadap pertimbangan Majelis HakimPengadilan Negeri Sumenep halaman 13 alenia ke 3 yaitu : "Menimbang,bahwa secara faktual di wilayah Kabupaten Sumenep PemerintahKabupaten Sumenep sendiri belum menentukan zonazona tertentu yangtermasuk

Maka Surat Keputusan Keberatan mengakibatkan batal demihukum;PERTIMBANGAN HUKUM:(Sesuai Put.51362/PP/M.XVIIIA/16/2014 pada halaman 18 s.d. 24 dari 34halaman Alenia 9 dan Alenia 10);Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak;3.

kekurangan) dalam penerapan dasar hukum, sehingga Surat KeputusanKeberatan tersebut cacat hukum dan mengakibatkan batal demi hukum; Bahwa sesuai Put.51362/PP/M.XVIIIA/16/2014 pada halaman 18 dari 34halaman, Pertimbangan Hukum atas ketentuan formal:Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilanpajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelahpemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal; Bahwa sesuai Put.51362/PP/M.XVIIIA/16/2014 halaman 18 s.d. 24 dari34 halaman Alenia

9 dan Alenia 10, angka 3.Pemenuhan KetentuanFormal Penerbitan Keputusan Terbanding:Berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalamrangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga KeputusanTerbanding Nomor KEP762/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Halaman 6 dari 13 halaman.

kekeliruan(kekurangan) dalam penerapan dasar hukum, sehingga Surat KeputusanKeberatan tersebut cacat hukum dan mengakibatkan batal demi hukum;Bahwa sesuai Put.51362/PP/M.XVIIIA/16/2014 pada halaman 18 dari 34halaman, Pertimbangan Hukum atas ketentuan formal:Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilanpajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelahpemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal;Bahwa sesuai Put.51352/PP/M.XVIIIA/16/2014 halaman 18 s.d. 24 dari 34halaman Alenia

9 dan Alenia 10, angka 3.Pemenuhan Ketentuan FormalPenerbitan Keputusan Terbanding:Berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalamrangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga KeputusanHalaman 10 dari 13 halaman.

Bahwa Judex facti dalam Putusan Pengadilan Agama tersebut mengandungcacat tersembunyi dalam penerapan Hukum dan pertimbangan hukum padahalaman 9 alenia ke 2 dimana Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor0685/Pdt.G/2017/PA.Smg Tergugat/Pembanding yang di dalam gugatan dialamatkan di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, sehingga jikalaudilinat dari alamat tersebut dalam gugatan maka Penggugat / Terbanding danPembanding / Tergugat belumlah pisah tempat tinggal / masih serumah, dariketerangan tersebut

Bahwa dalam hal ini Para Pembanding / Tergugat merasa Putusan PerkaraNo. 0685/Pdt.G./2017/PA.Smg dalam pertimbangan Hukum Majelis hakimTingkat Pertama tersebut belumlah menerapkan hukum yang sejatinyadikarenakan dalam pertimbangan Judex facti halam 9 alenia ke 4mengetengahkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat danpulang kerumah orang tua Tergugat sendiri, sesuai dengan alasan yangtercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975..........

Dalam fakta yang terungkap dalam persidangan adalah bahwaPembanding / Tergugat adalah bekerja, sesuai dengan pertimbangan JudexFacti halaman 10 alenia ke 3, sehingga Pembanding/Tergugatmengharapkan Hakim Tingkat Banding dapat mencermati dan menelitisecara seksama faktafakta hukum yang terungkap dalam Persidangan dansegala sesuatu hal yang telah diajukan dalam persidangan untuk dapatmenerapkan Hukum yang semestinya;.

Bahwa dalam pertimbangan judex facti di halaman 11 alenia ke 3 pecahnyarumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari factorekonomi yang dirasa kurang oleh Penggugat dan pisah tempat tinggal.........sehingga judex facti dalam memutuskan dengan menggunakan talak satubain sughro adalah tidak tepat seharusnya adalah talak satu khull..

persidangan yang telahditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang mengahdapdipersidangan, kemudian majelis hakim berusaha mendamaikankedua belah pihak, akan tetapi usaha itu tidak berhasil,selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimanatersebut diatas;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 21Juli 2008 yang pada pokoknya sebagai berikutBahwa dalil yang disampaikan Penggugat pada alenia

sekarang,adalahsuka melawan jika diberi saran/nasehat oleh orangtuaPenggugat sendiri maupun oleh Tergugat , jadi sangatlahtidak benar jika Tergugat dikatakan cemburu apalagi yangdicemburukan adalah orangtua laki laki Penggugat samasekali tidak masuk akal, atau dengan kata lain alasanyang disampaikan Penggugat melalui kuasa hukumnyatersebut adalah hanyalah rekayasa Penggugat belaka, yangbertujuan untuk memperkuat alasan/dalil gugatannya, agardapatnya dikabulkan;Bahwa terhadap dalil Penggugat pada alenia

ANAKPENGGUGAT DAN TERGUGATberkata : ia ibu saya Ibnu = anakibu, hingga pada saat itu guru kelasnya heran, kok adaorangtua yang lupa dengan anaknya, dengan uraiantersebut diatas Tergugat memohon kehadapan majelis hakimagar dapatnya hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT10DAN TERGUGAT; tetap berada dalam asuhan~ Tergugat,mengingat sikap dan karakter Penggugat yang demikianitu, Tergugat merasa khawatir jiwanya akan tergangguserta akan mempengaruhi watak anaknya;Bahwa menanggapi' dalil Penggugat pada alenia

hal hal buruk untuk mempengrhui anak = yangbernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang bertujuan agaranak tersebut jauh~ dari ibunya, hal tersebut belumpernah Tergugat lakukan, apalagi Tergugat berkata bahwaPenggugat Gila, seperti yang dituduhkan Penggugattersebutadalah sama sekali tidak benar dan bahkanTergugat telah berupaya agar anak tersebut' bisa dekatdengan ibunya, akan tetapi anak tersebut sama sekalitidak mau dan merasa takut/trauma dengan sikap ibunya;Bahwa terhadap dalil Penggugat pada alenia

merupakan asalah satubentuk pembangkangan terhadap suaminya serta dapat19tergolong sebagai istri yang nusyuz, sehingga istri(Penggugat) yang nusyuz (membangkang) menurut HukumIslam tidaklah wajib atas suami (Tergugat) untukmemberikan nafkah kepada istrinya (Penggugat) sepertihalnya tuntutan nafkah oleh Penggugat, maka olehkarenanya Tergugat memohon kehadapan Bapak Majelis Hakimuntuk dapatnya mengesampingkan serta menolak terhadaptuntutan Penggugat tersebut;Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada alenia

Nomor 1388 K/Pdt/2017juga dalam mengadili dalam konvensi dalam eksepsi angka 1 pada halaman19 serta halaman 20 alenia ke 3.1.Bahwa dalam putusannya pada hari Selasa tanggal 24 Mei2016 dalam perkara Nomor 183/Pdt.G/2015/PN PLG., tanggal 17November 2015 dalam pertimbangan hukumnya pada angka 1 halaman19 yang menyatakan:Bahwa gugatan Termohon Kasasi tidak jelas atau kabur (obscuurlibel), dalam gugatan Termohon Kasasi tidak jelas menyatakanmemiliki sebidang tanah dengan luas 108 m7?

(seratus delapan meterpersegi), karena Termohon Kasasi tidak menjelaskan ukuran panjangdan lebar dari tanah objek sengketa dalam perkara ini.Bahwa Judex Facti dalam perkara ini telah mempertimbangkan dalampertimbangan hukumnya pada halaman 20 alenia ke 3 sebagai berikut:Menimbang, bahwa eksepsi Pemohon Kasasi poin 1 Judex Factitidak sependapat, karena dengan tidak menjelaskan secara detiltentang ukuran dan lebar dari tanah objek sengketa tidaklahmengakibatkan gugatan Termohon Kasasi kabur (obscuur

(seratus delapan puluh meter persegi);Bahwa Judex Facti dalam perkara ini telahmempertimbangkan dengan pertimbangan hukumnya pada halaman20 alenia ke 4 sebagai berikut: Menimbang bahwa eksepsi Pemohon Kasasi poin 2 menurut JudexFacti telah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikanbersamasama dalam pokok perkara, sehingga eksepsi tersebutharus ditolak;Bahwa Judex Facti dalam perkara ini telahmempertimbangkan dengan pertimbangan hukumnya pada halaman21 alenia ke 4 sebagai berikut:Menimbang bahwa

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 23 alenia ke 4Judex Facti memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai bukti T.5 perihal Pemohon informasi danperkembangan penyidikan permasalahan hukum atas nama PemohonHalaman 17 dari 20 hal.Put.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 23 alenia ke 5 danke 6 Judex Facti memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai bukti T.6 berupa surat keterangan yangdikeluarkan oleh Agus Rukanda selaku Ketua RT. 29 kelurahan DemangLebar Daun Kecamatan llir Barat , Palembang yang isinya menerangkanbahwa menurut pengakuan yang bersangkutan (Pemohon Kasasi) telahmenduduki/menempati/merawat dan menjaga tanah atau lahan tersebutmulai dari awal Tahun 1994:Menimbang, bahwa

Bahwa, dalam pertimbangan hukum Judex Factie Mahkamah SyariyahBanda Aceh pada halaman 79 alenia pertama menyatakan gugatanPenggugat adalah sengketa waris, maka sesuai Pasal 49 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan keduaHal. 5 dari 10 hal. Put.

No.58/Pdt.G/2021/MS.Acehdengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka MahkamahSyariyah Banda Aceh berwenang memeriksa perkara ini, kKemudian padahalaman 81 alenia kedua menyatakan objek sengketa yang disengketakan,ternyata telah dibagi dan diterima oleh ahli waris, maka objek sengketayang didalilkan oleh Penggugat sekarang ini bukanlah budel waris alm.Oesman Muhammad bin Muhammad yang belum dibagi waris menjadikewenangan Mahkamah Syariyah, melainkan telah menjadi kepemilikanhak masingmasing ahli

Bahwa, dalam pertimbangan hukum Judex Factie Mahkamah Syariyah BandaAceh halaman 81 alenia ketiga menyatakan, bahwa dalam repliknyaPenggugat telah mengetahui adanya akta kesepakatan bersama pembagianwaris Nomor 9, tanggal 20 Mei 2020, namun Penggugat menyatakanmenyangkut adanya kesepakatan bersama pembagian warisan Nomor 9,tanggal 20 Mei 2020 tersebut Penggugat tidak dapat menerimanya, karena aktatersebut tidak berlaku bagi orangorang beragama Islam dan tidak sejalandengan ketentuan Pasal 49 Undangundang

Bahwa, terhadap pertimbangan hukum Judex Factie Mahkamah SyariyahBanda Aceh pada halaman 82 alenia ketiga adalah sangat keliru, karenapertimbangan hukum tersebut tidak termasuk terhadap eksepsi Tergugat , Il,dan III dan telah termasuk materi pokok perkara sedangkan perkara a quobelum sampai pemeriksaan pokok perkara, untuk itu) Judex FactieMahkamah Syariyah Banda Aceh telah terbukti telah salah dan keliru dalampenerapan hukumnya dalam perkara a quo dan juga telah mencederai rasakeadilan bagi Penggugat

Putusan Nomor 7/ Pid.SusTPK/2018/ PT MDNyaitu saksi Tanaria Wau pada halaman 61 alenia ke 2 dan 3 putusan aquo, saksi Arisman Zagato pada halaman 63 alenia 4 dan 5 putusan a quo,saksi Turunan Gulo pada halaman 69 alenia ke 2 putusan a quo, saksi Ir.Adi Wikanto pada halaman 71 alenia ke 4 sampai dengan halaman 72alenia ke1 dan ke2 putusan a quo dan diperkuat oleh keterangan saksiYulius Dakhi pada halaman 106 alenia akhir :Bahwa setelah saksi konsultasi dan menyusul setelah itu saksimembuat jadwal

KEBERATAN ATAS PEMBUKTIAN UNSUR DAPAT MERUGIKANKERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARABahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo tentang pembuktian unsurini adalah :1.Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 250 alenia 3 sampaidengan 252 alenia ke2 yang intinya mengenai hasil pemeriksaan oleh ahlidari Politeknik Negeri Medan yaitu BAMBANG WINARTO, ST.

ke 2 dan 3 putusan a quo, saksi Arisman Zagatopada halaman 63 alenia 4 dan 5 putusan a quo, saksi Turunan Gulopada halaman 69 alenia ke 2 putusan a quo, saksi Ir.

Adi Wikantopada halaman 71 alenia ke 4 sampai dengan halaman 72 alenia ke1dan ke2 putusan a quo dan diperkuat oleh keterangan saksi YuliusDakhi pada halaman 106 alenia akhir :Bahwa setelah saksi konsultasi dan menyusul setelah itu saksimembuat jadwal lelang dalam bentuk Beauty Contest.Selanjutnya keterangan YULIUS DAKHI pada halaman 116 aleniake3 dan 5:Bahwa ada konsultan yang mengatakan kepada saksi metodeyang pas adalah sistem Beauty Contest atau Request ForHalaman 125 dari 180 hal.

Rejo Megah MakmurEngineering (halaman 135 alenia ke3 putusan a quo). Ahli menggunakan Hummer Test untuk menguji permukaan betonwalaupun ada juga alat lain yang lebih bagus yaitu alat uji tekanbeton (core drill) yang lebih akurat karena dibor sampai kedalambeton (halaman 132 alenia ke7 dan 9).

, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim yang isinya tentangpencabutan perkara Nomor: 03 /Pdt.G/2013/PN.Rbg ;Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara gugatan tidak diatur di dalam HIRyang merupakan hukum positif untuk daerah Jawa dan Madura, oleh karena itu untukmengisi kekosongan hukum demi memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktek peradilanperdata, maka dipedomani pasal 271 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) yang mengaturtentang hal tersebut;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 271 Rv alenia

pertama menegaskan bahwaPenggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelumtergugat menyampaikan jawaban, pada alenia kedua pasal tersebut menegaskan bahwasetelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihakMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat, belum pernah hadir dipersidangan padatanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 02 April 2013, serta belum memberikan Jawaban atasgugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat mengajukan surat

(Vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.40140/PP/M.1/16/2012Tanggal 24 September 2012 halaman 5 alenia 8)Bahwa bukti berupa surat PT.Meratus Line ke KPP Madya Balikpapan(Bukti PK8) juga diabaikan oleh Majelis Hakim Banding.Bukti Jumlah Saldo Persediaan yang telah di Audit oleh Auditor KantorAkuntan Publik Ernest & YoungBahwa Pemohon Banding juga menginformasikan bahwa berdasarkanlaporan persediaan yang telah diaudit oleh pihak eksternal, saldo awalpersediaan melamine pada bulan Juni 2007 adalah

8 dan halaman 37 alenia 3)Menurut MajelisBahwa koreksi Terbanding atas penyerahan lokal ini disebabkan karenaPemohon Banding tidak dapat menjelaskan dan memberikan dokumendokumen pendukung keterkaitan barang yang diserahkan oleh DSMBontang dengan yang diserahkan oleh DSM Surabaya, sehinggaseluruh penyerahan melamine dari bontang adalah penyerahan lokal ;Bahwa Terbanding berpendapat Pemohon Banding tidak wellperformeddalam memberikan dokumendokumen pendukung, selama prosespemeriksaan, Terbanding

4, hal 42 alenia 5, hal 43alenia 1 dan 5, hal 44 alenia 1 s/d 6)Bantahan Pemohon PKPemohon PK tidak setuju dengan alasan koreksi dari Termohon PKmaupun pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Banding denganalasanalasan sebagai berikut :1.

(Vide Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.40140/PP/M.1/16/2012 Tanggal 24 September 2012, hal.44alenia 7 sampai dengan halaman 47, alenia 4)Bahwa Pemohon PK, sangat setuju dengan pendapat Hakim Drs.Tonggo Aritonang, Ak, M.Sc, karena pendapatnya sudah tepat danbenar dan konsisten dan disepakati oleh 2(dua) Hakim lainnya dalammasalah yang sama di Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put38345/PP/M.1/16/2012 dan Nomor : Put37575/PP/M.1/16/2012 (BuktiPk10 dan Bukti PK11)B.

(Vide Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.39784/PP/M.I/16/2012Tanggal 13 Agustus 2012 hal. 50 alenia 2)(Bukti PK13). Bahwa pendapat Hakim Drs. Tonggo Aritonang, Ak, M.Scselengkapnya adalah sebagai berkut :Bahwa terhadap koreksi atas Pajak Masukan sebesarRp.3.585.194.569,ini Hakim Anggota yaitu Drs.

Maka Surat Keputusan Keberatanmengakibatkan batal demi hukum.PERTIMBANGAN HUKUM(Sesuai Put.51379/PP/M.XVIIIA/16/2014 pada halaman 17 s.d 23 dari 33halaman Alenia 9 dan Alenia 10)Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak3.

Putusan Nomor126/B/PK/PJK/2017Bahwa sesuai Put. 51373/PP/M.XVIIIA/16/2014 halaman 17 s.d 23dari 33halaman Alenia 9 dan Alenia 10, angka 3.Pemenuhan Ketentuan FormalPenerbitan Keputusan Terbanding:Berdasarkan halhal tersebut diatas, majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalamrangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga KeputusanTerbanding Nomor KEP782/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan

Putusan Nomor126/B/PK/PJK/2017Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangundanganperadilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukansetelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal;Bahwa sesuai Put. 51379/PP/M.XVIIIA/16/2014halaman 17 s.d23dari 33 halaman Alenia 9 dan Alenia 10, angka 3.PemenuhanKetentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding:Berdasarkan halhal tersebut diatas, majelis berkesimpulansengketa formal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akandiperiksa dalam

Bahwa dalam hal kompetensi relatife judex facti telah salah menerapkanhukum dan melampaui wewenang;Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sependapat dengan judex factitingkat banding dalam pertimbangan hukum termuat dalam salinan putusanhalaman 3 alenia 1 dan 2 yang berbunyi:Hal. 6 dari 12 hal. Put.

Bahwa judex facti telah melakukan kekeliruan mengenai hukumnya:Mengenai perceraian:Bahwa judex facti memutuskan tidak berdasarkan pada syarat minimalpembuktian;Bahwa dalam pertimbangan hukum judex facti tingkat banding termuatdalam salinan putusan halaman 4 alenia ke3 yang berbunyi:Hal. 8 dari 12 hal. Put.

No. 248 K/Ag/2014Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannyatelah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masingmasing bernama Warsitibin Jimin dan Agus Dwiyanto bin Sungkono, masingmasingmemberikan keterangan di atas sumpah bahwa antara Penggugat danTergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi, Pengugat bersama anakanak di semarang, sementara Tergugat berdiam di Jakarta;Yang merupakan dasar/landasan bagi judex facti atas pertimbanganhukum pada halaman yang sama alenia ke7 dan halaman 8

alenia ke1salinan putusan banding, yang berbunyi: Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan gorinah fakta diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat danTergugat bukanlah keluarga yang sakinah..... ;... bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan sudah cukupalasan Penggugat mengajukan gugatan...

Nur Haer) terhadap Penggugat (Fara AuroraUnzilla binti Fahrul Alam);Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian yangmendasarkan pada alasanalasan perceraian sebagaimana Pasal 19huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) KHI yaitu perselisihandan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi.Hal mana sebagaimana pertimbangan judex facti halaman 4 alenia ke3tersebut di atas diperoleh fakta hukum dari keterangan saksisaksi dibawah sumpah tentang berpisahnya Penggugat dan

Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial dalamperkara a quo adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku dan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnyaputusan yang bersangkutan, seperti tertuang dalam putusan halaman 54pada alenia 5, sesuai dengan kesimpulan Pemohon Kasasi/Penggugatbahwa pemeriksaan 3 (tiga) orang saksi Tergugat dilakukan secarabersamaan yang seharusnya Pemeriksaan Saksi

Bahwa ke 3(tiga) saksi Tergugat juga semuanya menerangkan tidak pernah melihat,mendengar sendiri dan mereka alami sendiri sehingga di simpukan saksiTergugat menjadi tidak sah;Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial dalamperkara a quo adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yangberlaku seperti tertuang dalam halaman 55 alenia ke dua dan alenia ke lima,hal ini dikarenakan Termohon Kasasi/Tergugat tidak bisa membuktikantanda terima surat dari Pemohon Kasasi/Penggugat bahwa

No. 409 kK/Padt.Sus.PHI/2016seharusnya Pemohon kasasi/Penggugat dipekerjakan pada jabatan danposisi semula yaitu sebagai Wakil Kepala Seksi Quality Control;Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial dalamperkara a quo adalah tidak berwenang atau melampaui batas wewenang danlalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan seperti tertuang dalam halaman 56 alenia ke satu dan alenia kedua

No. 409 kK/Pdt.Sus.PHI/2016halaman 57 alenia 1, bahwa posisi jabatan Pemohon Kasasi/Penggugatseharusnya tidak boleh semaunya diturunkan atau digantikan olehperusahaan tanpa ada kejelasan penyebabnya dikarenakan jabatantersebut termasuk sebuah perjanjian antara pekerja dengan perusahaan,dan sesuai dengan penjelasan poin 5 diatas Termohon Kasasi/Tergugatsudah menganulir tuduhan yang diberikan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat karena tuduhan itu tidak terbukti sehingga sudah sewajarnyaseharusnya jabatan

;Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial dalamperkara a quo adalah tidak berwenang atau melampaui batas wewenangdan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnyaputusan yang bersangkutan mengenai pertimbangan dalam putusan a quohalaman 59 alenia 1, Bahwa pertimbangan Judex Facti menyimpulkanTermohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 16 Juli 2014 mengeluarkan memoNomor 063/MIHRD/VII/2014, Perihal Pemberitahuan

disampaikan secara sah danseksama kepada pihak Turut Tergugat/Turut Terbanding; Setelah membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal Juli 2010, dan diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 8 Juli 2010, yang pada intinyasebagai berikut:e Bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah cacat hukum, karenaputusan bertentangan dengan pasal 23 (1) Undangundang No.14tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman; Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 31 alenia

jugacenderung bertentangan dengan hukum acara yang berlaku;e Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 36 dan 37telah keliru) dengan mendasarkan alasan Terbanding/dahuluPage 3 of 8 Nomor: 37/Pdt./2010/PT.TK.Penggugat menderita penyakit katarak sebagaimana yang terungkapdipersidangan berdasarkan keteranganketerangan para saksi danbukti surat P9 tidak tepat karena tanpa didukung alat bukti yang lainberupa surat keterangan dari dokter spesialis mata;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 38 alenia

kesatutelah keliru yang mempermasalahkan surat kuasa yang dijadikanalasan sebagai dasar pertimbangan hukum;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 43 aleniakesatu. dan alenia kedua telah keliru. dan telah melampauikewenangannya, karena dalam perkara ini Penggugat/Terbandingdalam surat gugatan tertanggal 13 Oktober 2009 mengajukanpermohonan pembatalan Akta Pernyataan Damai, akan tetapi MajelisHakim dalam pertimbangan menyebutkan sebidang tanah sah milikPenggugat;Bahwa salinan memori banding

Nursalim aliasPapa bin Sayuti sebagai miliknya yang dibeli dari saudara Sofyan(halaman 12 alenia Ill putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :562/Pid.B/2011/PN PLG tanggal 7 Juli 2011). Bahwa di dalam HP milik Terdakwa ada sms yang isinya pesan Narkotika(halaman 12 alenia IV putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :562/Pid.B/2011/PN PLG tanggal 7 Juli 2011).

Bahwa Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil pesanan Narkoba(halaman 12 alenia V putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :562/Pid.B/2011/PN PLG tanggal 7 Juli 2007). Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dariPusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.

LAB119/KNF/2001 tanggal 24 Januari 2011 dengan kesimpulan bahwamasingmasing terhadap barang bukti 1 (satu) plastic bening yang berisiKristalkristal putih dengan berat keseluruhan 0,520 (nol koma lima duapuluh) gram pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yangterdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 pada lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika(halaman 12 alenia VI putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor :562/Pid.B/2011/PN PLG tanggal 7 Juli

No. 2433 K/PID.SUS/201 1miliknya yang dibeliknya dari Saudara Sofyan dengan hargaRp 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan ia juga pernah menyuruh Terdakwauntuk mengantarkan pesanan SabuSabu kepada orang lain dalam hal inijuga diakui Terdakwa (halaman 14 alenia 7 putusan Pengadilan NegeriPalembang Nomor : 562/Pid.B/2011/PN PLG tanggal 7 Juli 2011).Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwaTerdakwa mengetahui adanya kepemilikan Narkoba oleh orang tuanyayaitu saksi M.

Nursalim mengakui SabuSabu tersebut sebagaimiliknya yang dibeli dari Saudara Sofyan (halaman 15 alenia 11 putusanPengadilan Negeri Palembang Nomor : 562/Pid.B/2011/PN PLG tanggal 7Juli 2011. Menurut kami Penuntut Umum, pertimbangan tersebut tidaktepat dan tidak berdasarkan faktafakta hukum yang terjadi dipersidangan, sebab dari 2 (dua) orang saksi yang hadir di persidanganHal. 10 dari 15 hal. Put.

Penggugat mencabut perkara perdatagugatan Nomor 590/ Pdt.G/ 2019/ PN.Sgr sebagaimana surat pencabutangugatan yang disampaikan Kuasa Penggugat tertanggal 18 Maret 2020 yangtelah diterima oleh Majelis dan telah terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa mengingat permohonan pencabutan gugatan yangdisampaikan Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan tersebut dimohonkansetelah proses jawabmenjawab serta pembuktian kedua belah pihak selesaioleh Majelis Hakim, maka sebagaimana dalam Pasal 271 Rv alenia

kKembali dan mempertahankanrumah tangganya, dan terhadap alasan tersebut juga disetujui oleh Tergugatdalam tanggapan tertulisnya, maka permohonan pencabutan perkara perdatagugatan Nomor 590/Pdt.G/2019/PN.Sgr, patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaraperdata gugatan Nomor 590/Pdt.G/2019/PN.Sgr, dikabulkan, maka terhadapperkara gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register danmembebankan biaya perkara kepada Penggugat;Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv alenia

(Vide Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh NO 5,Hal 16, alenia ke 8 tentang keterangan saksiBachtiar DT Paduko Alam. Bahwa keterangan saksi inimemberikan fakta hokum bahwa Para Pemohon Kasasiadalah pemilik dari tanah obyek sengketa yangdiambil paksa oleh Para Termohon Kasasi.Saksi Hasan Basri DT.

(Vide Putusan PengadilanNegeri Payakumbuh No 5, Hal 16, alenia ke 5 TentangKeterangan saksi Bachtiar DT Bandaro Hijau). Bahwaketerangan saksi ini telah memberikan fakta hukumbahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milikSaidan dan bukanlah tanah kaum Melayu suku dariSaidanSaksi Karter Dt Mangkuto Marajo telah memberikanketerangan di bawah sumpah : "Bahwa menurut Aziz DTRajo Nan Gadang sewaktu dia datang ke rumah untukHal. 13 dari 15 hal. Put.

(Vide Putusan Pengadilan NegeriPayakumbuh No 5, Hal 19, alenia 14 tentangkesaksian Syafri DT Rajo Penghulu).Saksi Janisar telah memberikan keterangan di bawahsumpah: "Bahwa sekarang yang menggarap' tanahadalah Yopi DT Nan Gadang; sebelum dikuasai olehYopi DT Nan Gadang yang mengolah tanah tersebutadalah Para Penggugat yang dikuasainya sejakAbdul Aziz Meninggal Dunia (Vide PutusanPengadilan Negeri Payakumbuh No 5, hal 20,Alenia ke 5).Alasan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang dan PutusanPengadilan

(Vide : SuratPerjajian, pasal VIII alenia pertama).6.

Bahwa untuk kegiatan produksi perusahaan, in casu : KelengkapanPemenuhan Perijinan adalah menjadi tanggungjawab Pihak Pertama(TERGUGAT ) sebagaimana Pasal VI Alenia ke2, yang berbunyi : Seluruh ijin pabrik harus sesuai dengan regulasi Pemerintah Daerah danharus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan. Jika tidak selesai makaPIHAK PERTAMA (TERGUGAT 1!) dan PIHAK KETIGA (TERGUGAT Il)mengembalikan seluruh Investasi diluar mesin yang dibeli PIHAK KEDUA(PENGGUGAT).8.

Bahwa dalam Pasal V junto Pasal VIII alenia 2 Surat Perjanjian ditegaskanbahwa Setiap Keputusan yang diambil dalam bisnis ini adalah keputusanbersama termasuk didalamnya penentuan harga jual dan pembelian, dimanapenjualan produk (cocopeat Balok) harus melalui Pihak Kedua(PENGGUGAT).9.

Bahwa Penarikan Investasi diatur dalam Pasal VIII alenia 3 yang berbunyi :Jika bisnis berhenti karena suatu alasan tertentu sebelum MODALINVESTASI dapat dikembalikan maka PIHAK KEDUA akan menarik seluruhInvestasi.10.Bahwa telah ternyata PARA TERGUGAT telah melakukan inkar janji denganmelanggar Kewajiban/Prestasi sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjianyaitu :Bahwa PARA TERGUGAT telah melanggar Pasal VI alenia ke3 Suratperjanjian, dimana jin Pabrik harus sesui dengan regulasi PemerintahDaerah dan

Pasal V alenia ke1 jo. Pasal 8alenia ke 2 yang intinya Penjualan Produksi Cocopeat harus melaluiPIHAK KEDUA (PENGGUGAT) yang harganya disepakati bersamasama.

perlu untuk dicari landasan pedoman hukum yangdapat dipertanggungjawabkan agar dalam penerapannya tidak melanggarataupun mengurangi hak dan kepentingan para pihak, terutama kepentinganTergugat;Menimbang bahwa dalam buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi secara tersirat Mahkamah Agung mengajak Pengadilanmempergunakan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv sebagai rujukanmenyelesaikan gugatan;Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 271 Rv (Reglement of deRechtsvordering= Reglemen Acara Perdata), alenia

Kemudian, alenia keduaPenetapan No. 11/ Pdt.G/2019/PN Mad, Halaman 2 dari 4 halamanmenegaskan bahwa setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanyadapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat permohonanpencabutan perkara yang disampaikan oleh Para Penggugat dan menanyakanpersetujuan Tergugat akan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut,dengan demikian menurut Hukum, pencabutan gugatan oleh Para Penggugatdapat diterima atas persetujuan pihak

mencabut gugatan dan pencabutan perkara aquo secara tertulis telahdiajukan dalam persidangan pada tanggal 15 Juli 2020;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimanatermuat dalam surat gugatannya;Menimbang, bahwa acara pemeriksaan dalam perkara aquo memasuki acarapembacaan gugatan;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara aquosecara tertulis dalam persidangan pada tanggal 15 Juli 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv alenia

pertama makapencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dikarenakanTergugat belum memberikan jawaban atas gugatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan pencabutan perkara Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Tjk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo telah timbul biaya, makakepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;Mengingat pasal 271 Rv alenia pertama, pasal 272 Rv, serta peraturanperundangundangan yang berkaitan

disusul dengan menyerahkan suratpencabutan perkara perdata No.11/Pdt.G/2014/PN.Rbg. tertanggal 28 Agustus 2014;Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara gugatan tidak diatur didalam HIR yang merupakan hukum positif untuk daerah Jawa dan Madura, olehkarena itu untuk mengisi kekosongan hukum demi memenuhi rasa keadilan dankebutuhan praktek peradilan perdata, maka dipedomani pasal 271 Rv (Reglement ofde Rechtsvordering) yang mengatur tentang hal tersebut;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 271 Rv alenia

pertama menegaskanbahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itudilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban, pada alenia kedua pasaltersebut menegaskan bahwa setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanyadapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatansebelum adanya jawaban dari pihak Para Tergugat maka berdasarkan ketentuanpasal 271 Rv, permohonan tersebut patut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan