Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding I danPenggugat/Terbanding berdasarkan bukti P.1l dan P.2 masihterikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa perkawinan Tergugat I/Pembanding I danTergugat II/Pembanding II yang dilaksanakan oleh turutTergugat/turut Terbanding dalam hal ini Kantor Urusan AgamaKecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas yang tercatat denganNomor :74/74 /1/2003 tanggal 20 Januari 2003 tidak memenuhiketentuan pasal 4 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 danpasal

56 ayat (1) ,(2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkawinan Tergugat I/Pembanding I danTergugat II/Pembanding II yang dilaksanakan~ oleh turutTergugat/turut Terbanding dalam halini Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat KabupatenSambas tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalamketentuan pasal 4 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 danpasal 56 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, makaberdasarkan pasal 22 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 danpasal 71 huruf a Kompilasi Hukum

Penggugat untuk membuktikan dalildalilgugatannya, karena perkara ini bidang perkawinan yang menggunakanhukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannyaPenggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), bermateraicukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehinggaMajelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat buktiberdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata danPasal

2 ayat (8) UndangUndang Nomor 13 tahun 1985 tentang BeaMeterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan aktaautentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebuttidak dibantah, maka nilai kKekuatan pembuktiannya adalah bersifatsempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata danPasal 165 HIR, oleh

karenanya terbukti Penggugat berdomisili diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan;Menimbang, bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan aktaautentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebuttidak dibantah, maka nilai kKekuatan pembuktiannya adalah bersifatsempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata danPasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugatadalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan

Oleh karena itu, telah terbuktiPara Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaTangerang sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) danPasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini menjadiwewenang Pengadilan Agama Tangerang;Menimbang, bahwa bukti P.3, dan P.4 (fotokopi akta nikah dan kartukeluarga Para Pemohon) merupakan fotokopi sah akta otentik yang tidakdibantah sehingga memiliki kKekuatan pembuktian sempurna dan mengikat(Pasal 1870 KUH Perdata

Oleh karena itu, telah terbuktiPara Pemohon adalah suami istri sah;Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Surat Kematian)merupakan fotokopi sah akta otentik yang tidak dibantah sehingga memilikikekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata danPasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa Santi binti Wahab telahmeninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2015;Him. 9 dari 14 Penetapan No. 194/Pdt.P/2017/PA.TngMenimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Akta Surat Kematian)merupakan fotokopi

sah akta otentik yang tidak dibantah sehingga memilikikekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata danPasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa Nanang Hariyanto telahmeninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2011;Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Akta Kelahiran MuhammadNur Akbar) merupakan fotokopi sah akta otentik yang tidak dibantah sehinggamemiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR), oleh karena itu telah terbukti

merupakanfotokopi sah akta otentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatanpembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165HIR), oleh karena itu telah terbukti bahwa Nanang Hariyanto dan Sri Santitelah resmi bercerai sejak tanggal 12 Oktober 2005 di Pengadilan AgamaBrebes;Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris)merupakan fotokopi sah akta otentik yang tidak dibantah sehingga memilikikekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata danPasal

Pendudukatas nama XXXX (Pemohon) yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinyadan dihubungkan dengan Relaas pemanggilan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa tempattinggal Termohon maka patut dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagaipenduduk di wilayah Kabupaten Banyumas, maka diajukannya perkara permohonan talak inike Pengadilan Agama Banyumas menurut hukum dapat dibenarkan dan Pengadilan AgamaBanyumas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (vide Pasal 1 ayat (1) danPasal

49 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sesuai Undangundang Nomor :50 Tahun 2009 ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Photokopi Kutipan Akta Nikah yangtelah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya maka berdasarkan Pasal 165 HIR danpasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima sebagai bukti yang sempurnadan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 terbuktibahwa

351 god og WedlbalArtinya : Bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga (suami) ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, makapermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon menurut hukum dapatdikabulkan ; 2222205 Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melindungi hakhak perempuan (Termohon)dalam perkara ini dan karenaterjadinya perceraian ini adalah atas kehendak Pemohon,maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undangundang Nomor tahun 1974 danPasal

Nomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksiPengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama LubukPakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;Menimbang, bahwauntukpemeriksaanperkarainiMajelis HakimtelahmemanggilPemohondanTermohonuntukhadir di persidangan,sebagaimana yang dimaksudolehPasal 55 UndangUndangNomor 7 TahunHalaman6 dari 12 halamanPutusan No.1276/Padt.G/2016/PA.LPK1989, Pasal 26 ayat (1) danPasal

dalamperkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Pemohon denganTermohonn adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Pemohon adalah pihakyang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);Menimbang, bahwa2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Pemohon dipersidangan adalahcakapbertindak hukum, dan tidakterhalangmenjadisaksi,telanmemberikanketerangan di depanpersidangan di bawahsumpahnya,dengan pengetahuannya sendiri makaMajelis HakimberpendapatberdasarkanPasal 171, Pasal 172 danPasal

persidangan, keduaSaksi tersebut menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwarumah tangga Pemohon dengan Termohonn sudah tidak rukun lagisering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2010, dansejak 4 (empat) tahun lalu (Juni 2012)Pemohon dan Termohon telahpisahrumah dan sejak saat itu Termohon tidak pernah bersatu kembali,keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil permohonanPemohon dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengandemikian berdasarkan Pasal 308 danPasal

Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal130 HIR dan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat terlaksana.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi panggilantersebut, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah mengakui kebenaran dalildalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hakhakkeperdataannya oleh karenanya perkara ini dapat diputus dengan verstek(tanpa hadirnya Tergugat) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) danPasal

No. 1420/Pdt.G/2016/PA.JPMenimbang, bahwa meskipun sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) danPasal 126 HIR perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi olehkarena perkara ini adalah perkara khusus tentang perceraian maka untukmengetahui perkara ini berdasar dan beralasan hukum, majelis hakim tetapakan menilai alatalat bukti Penggugat yang berupa bukti surat bertanda P.1dan keterangan saksisaksinya.Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan AktaNikah Nomor 430/76/VII/1997 tanggal

telah mengakui danmembenarkan semua dalildalil Penggugat dan Penggugat telah dapatmembuktikan adanya perselisinan dan pertengkaran antara Penggugat denganTergugat maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapatdikabulkan dan oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpaalasan yang sah menurut hukum maka sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) danPasal

Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatan supayamengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akantetapi tidakberhasil; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannyaPemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi saksiyang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 danPasal 76 ayat (1) UUNo. 7 Tahun 1989;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.l. ternyataPemohon bertempat

tinggal di wilayah yurisdiksi PengadilanAgama Kotabaru, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) danPasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 50 Tahun2009, perkara ini menjadi Kompetensi Pengadilan AgamaKotabaru;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (AktaNikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap,maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohontelah terikat dalam perkawinan yang sah.

jets yjsi olArtinya : Apabila dia (Termohon) enggan,bersembunyi, atau memang dia gaib, makaperkara itu boleh diputus dengan buktiMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas, maka majelis hakim berpendapatpermohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum = danberalasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (pasal149 R.Bg);Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 danPasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006,

Bg. danPasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan bahwa gugatan Penggugat agar Majelis Hakimmenjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat(verstek );Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertibHal 9 dari 12 hal Putusan No.

Pasal 149 R.Bg, Pasal 171 R.Bg, Pasal 175R.Bg, Pasal 306 R.Bg, Pasal 309 R.Bg danPasal 311 R. Bg.;2. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975;3. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam danPasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum10Islam dan segala peraturan yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmidan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.2. Mengabulkan permohonan Penggugat dengan verstek .3.

Nomor 1 Tahun2016 telahdiupayakanolehMajelis Hakim atau Mediator,namunupayatersebuttidakberhasil;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikahdengan Tergugat pada tanggal 23 Februari 2013;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebutPenggugat sudah megajukan bukti tertulis bertanda P;Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti tentang pernikahan Penggugatdengan Tergugat, Akta Nikah Nomor 2G4/24/II/2013BuktitersebutmerupakanaktaoutentiktelansesuaimenurutketentuanPasal 285R.Bg. danPasal

2 ayat (1) huruf a danPasal 3 UndangundangNomor 13 Tahun1985 Tentang Bea Meterai,telahmemenuhipersyaratanformildanmaterilsebagaibuktitertulis,makaharusdinyatakanPenggugatdanTergugat masih terikatdalamperkawinanyang sahsejak menikahtanggal23 Februari 2013 yangtercatatpadaPegawaiPencatatNikah Kantor Urusan AgamaKecamatanMuaraKelingi Kota MusiRawasProvinsi Sumatera Selatan;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mohon agar PengadilanAgama Bengkulu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepadaPenggugat

Tergugat, ikatanmana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalanterbaik,sehingga kKemungkinan munculnya permasalahan yang lebih komplekslagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukanjalan hidup mereka masingmasing untuk masamasa yang akan datang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutpengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasanperceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 danPasal

Penggugat untuk membuktikan dalildalilgugatannya, karena perkara ini bidang perkawinan yang menggunakanhukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannyaPenggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), bermateraicukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehinggaMajelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat buktiberdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata danPasal

2 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 tahun 1985 tentang BeaMeterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan aktaautentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebuttidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifatsempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata danPasal 165 HIR, oleh

karenanya terbukti Penggugat berdomisili diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan;Menimbang, bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan aktaautentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebuttidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifatsempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata danPasal 165 HIR, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugatadalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan

mohon dikabulkan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yangtercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talakPemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warganegara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama danPasal

Pekanbaru;Menimbang, bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidakpernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilatau kuasanya untuk menghadap kepersidangan, walaupun telah dipanggilsecara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir dan tidakpula terbukti ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasanyang sah menurut hukum, oleh karena itu Sesuai dengan pasal 149 ayat (1) danpasal

mengajukan bukti berupa dua orang saksi keterangannyasebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa kedua saksi sudah dewasa, berakal sehat, danmemberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dandidengarnya sendiri tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon danketerangannya relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan kedua saksi diatas telah memenuhi batas minimal saksi dan keterangannya salingbersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan pasal 172 Rbg ayat 1 danPasal

No. 0527/Pdt.G/2016/PA.JPkeperdataannya oleh karenanya perkara ini dapat diputus dengan verstek(tanpa hadirnya Tergugat) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) danPasal 126 HIR.Menimbang, bahwa meskipun sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) danPasal 126 HIR perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi olehkarena perkara ini adalah perkara khusus tentang perceraian maka untukmengetahui perkara ini berdasar dan beralasan hukum, majelis hakim tetapakan menilai alatalat bukti Penggugat yang berupa

telah mengakui danmembenarkan semua dalildalil Penggugat dan Penggugat telah dapatmembuktikan adanya perselisinan dan pertengkaran antara Penggugat denganTergugat maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 Jo Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapatdikabulkan dan oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpaalasan yang sah menurut hukum maka sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) danPasal

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebihlanjut;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannyaPemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi saksiyang memenuhi' syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 danPasal 76 ayat (1) UUNo. 7 Tahun 1989;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. ternyataPemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi PengadilanAgama Kotabaru, maka berdasarkan Pasal

49 ayat (1) danPasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 50 Tahun2009, perkara ini menjadi Kompetensi Pengadilan AgamaKotabaru;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (AktaHal. 11 dari 17 Put.

yang zhalim dan gugurlahA, Dalil dari Kitab Al Anwar Juz 3 halaman 55oe) L ains jlo amtglpilgigl Gjnis y5xi ulArtinya : Apabila dia (Termohon) enggan,bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu bolehdiputus dengan buktiMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas, maka majelis hakim berpendapatpermohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum = danberalasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (pasal149 R.Bg);Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 danPasal

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 danPasal 63 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan jo. Pasal 49 huruf a UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang perubahan pertama atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama jo.

Pasal 90 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danPasal 91A UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biayaperkara dibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan HukumSyara' yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADLI1. Menyatakan gugur perkara nomor 310/Pdt.G/2016/PA.Kr. yang terdaftardi kepaniteraan Pengadilan Agama Krui tanggal 17 Oktober 2016;2.

Pasal 1888 KUH perdata dan telah dibubuhimaterai cukup oleh penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) danPasal 10 UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985, jo.

Pasal 115, Pasal 131 ayat (2) danPasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 130 HIR, jo.

Pasal 80 ayat (1), (2) dan (4)Kompilasi Hukum Islam;Memibang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf g, Pasal 124 danPasal 148 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah diberitahukan oleh majelis hakim,maka pengguggat telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000, (Sepuluh riburupiah) kepada majelis hakim sebagai lwadh, maka oleh karena itu patutdipastikan bahwa Syarat Shighat Taklik Talak atas diri penggugat harusdinyatakan telah terjadi karena tergugat telah terbukti melanggar Shighat TaklikTalaknya

dapat mengakibatkan eksesekses yang negatif bagi semuapihak, bahkan bisa menjadi neraka dunia bagi pihakpihak yang bersangkutan,dapat mengakibatkan akumulasi stress (yang berlebihlebihan), misalnya di rumahsudah tidak saling tegur sapa lagi yang dapat menimbulkan stress bagi keduabelah pihak dan atau terhadap keluarga kedua belah pihak, eksesekses tersebutdapat menimbulkan akibat yang patal seperti prustasi bahkan mungkin saja bunuhdiri;Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 danPasal

Pemohon sebagai suami dari Termohon;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 66 ayat 2undangundang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undangundang nomor 3 tahun 2006 dan undangundang nomor 50 tahun 2009tentang Peradilan Agama serta dengan memperhatikan relaas Termohon yangtelah dipanggil secara sah, daripadanya dapat dinyatakan Termohonberdomisili di Kabupaten Bekasi yang merupakan Wilayah Hukum PengadilanAgama Cikarang.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) danpasal

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) danpasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan aquo patut dikabulkan;Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir ke persidangan tanpa alasanyang sah, Termohon dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankanhakhaknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitabAhkamul Quran Juz II halaman 405 yang berbuny!

., maka permohonanPemohon pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 117 danpasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama Cikarang dapatmengjijinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raji Pemohon terhadapTermohon;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 71 ayat (2) danpasal 72 Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan keduaatas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal84 UndangUndang

Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang PedomanMengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan oleh karenanya Majelis Hakimmenilai bahwa kedudukan Para Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak(persona standi in judicio) dalam perkara ini dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P3 dan P.6) yangmerupakan Akta Kelahiran ......scsse0e CAN weeseeeeeeeees dimana alat bukti tersebutHalaman 9 dari 15 halaman Pen.18/Pdt.P/2021/PA.Pnjmerupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 danpasal

dan oleh karena itu perlu ada penetapan dispensasi nikah dariPengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.4 dan P.7) yangmerupakan IjaZah ....sesee seen GENT, sncnraane anton dimana alat bukti tersebutmerupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 danpasal

1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab UndangUndang Hukum Perdata) Jo. 285Reglement Buiten Govesten (RBg), maka telah terbukti calon mempelaiperempuan dan calon mempelai lakilaki telah menyelesaikan pendidikannya ditingkat Sekolah Dasar;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P55) yang merupakanSurat Keterangan Pemeriksaan Calon Mempelai dimana alat bukti tersebutmerupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 danpasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab UndangUndang Hukum Perdata) Jo. 285Reglement

bulan sehingga berdasarkanpasal 7 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 TentangPerkawinan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dijadikansebagai alasan yang sangat mendesak untuk dilaksanakannya pernikahan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.8) yang merupakanKartu Keluarga orang tua calon mempelai lakilaki dimana alat bukti tersebutmerupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 danpasal

Termohon dan keberadaan Termohon;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 66 ayat 2undangundang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undangundangnomor 3 tahun 2006 dan undangundang nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama serta dengan memperhatikan relaas Termohon yang telahdipanggil secara sah, daripadanya dapat dinyatakan Termohon berdomisili diKabupaten Bekasi yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan AgamaCikarang.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) danpasal

Olehsebab itu Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan permohonanaquo, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentinganhukum (persona standi in judicio) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR. jo ketentuanpasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 danpasal 82 Undangundang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi HukumIslam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Termohon Putusan nomor 1547/Pdt.G

dengan ibarat dalam kitab AhkamulQuran Juz II halaman 405 yang berbuny/i:a 9>Y pillbog9 ws pls Uselwoll plS> Uo psl> ol Ftd YoArtinya : Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangansedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka iatermasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya .serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 130 HIR., maka permohonanPemohon pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 117 danpasal

118 Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama Cikarang dapatmengijinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raji Pemohon terhadapTermohon;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 71 ayat (2) danpasal 72 Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan keduaatas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 84UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 Jo Peraturan Menteri Agama RI tahun1990 jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI nomor 28/TUADAAG/IX/2002tertanggal 22 Oktober 2002,

No. 1445/Pdt.G/2016/PA.JPMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi panggilantersebut, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah mengakui kebenaran dalildalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hakhakkeperdataannya oleh karenanya perkara ini dapat diputus dengan verstek(tanpa hadirnya Tergugat) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) danPasal 126 HIR.Menimbang, bahwa meskipun sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) danPasal 126 HIR perkara ini dapat diputus dengan verstek akan

telah mengakui danmembenarkan semua dalildalil Penggugat dan Penggugat telah dapatmembuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat denganTergugat maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapatdikabulkan dan oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpaalasan yang sah menurut hukum maka sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) danPasal

PA.JBtanggal 14 Januari 2015 dan tanggal 16 Februari 2015, akan tetapi Tergugat tidak hadir,oleh karena itu sesuai dengan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR, serta pasal 27Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nonor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpahadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan,maka upaya damai dan mediasi sebagaimana diwajibkan pasal 130 ayat 1 HIR, danpasal

sebagaimanadimaksud dalam alQuran surat AlRum ayat 21 yang telah dikodifikasi menjadiundangundang Negara yang termuat dalam pasal 1 UndangUndang Nomor Tahun1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujudlagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, olehkarena itu sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 danPasal

116 huruf (f), pasal 105 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, gugatanPenggugat dapat dikabulkan;Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor tahun 1974 tentang Perkawinan, danpasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama JakartaBarat untuk mengirimkan salinan