berdasarkan bukti surat P.3 sebagai bukti otentik, makamenurut fakta hukum pada saat int anak Pemohon tersebut di atas pada hakekatnyabelum berumur 18 tahun (karena dilahirkan pada tanggal 12 Agustus 1998), yang berartisecara hukum yang berlaku di Indonesia anak Pemohon yang bernama Nindi NurdiniaJuliandini masih dianggap sebagai anakanak, atau belum diakui sebagai orang dewasa;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi 1/PUUVIII/2010, telahmemberikan ketentuan hukum, dengan menyatakan menyatakan frasa

,... 8 (delapan)tahun..., dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) UndangUndangNomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668),beserta penjelasan UndangUndang tersebut khususnya terkait dengan frasa ...8(delapan) tahun... adalah bertentangan dengan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional),artinya inkonstitusional

, kecuali dimaknai ...J/2 (dua belas) tahun..., kemudianmenyatakan frasa,... 8 (delapan) tahun..., dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), danPasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3668), beserta penjelasan UndangUndang tersebutkhususnya terkait dengan frasa ...8 (delapan) tahun... tidak mempunyai kekuatanpenetapan nomor 0126/pdt.p/2013/pa.mjl.hukum mengikat secara

Unsur Setiap Orang ;Menimbang, bahwa pada penjelasan UndangUndang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan tidak ada satu pasalpun yang menjelaskan definisi setiaporang;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mengartikan frasa setiaporang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidanayang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis;Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan terdakwaHOTIMAH Binti SINAL telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut

tentang pengertiansengaja, sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu Majelis Hakim akanberpedoman pada pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MVT)adalah willens en witens artinya bahwa si pelaku itu harus menghendaki (willens)perbuatan itu dan harus pula menginsafi (mengetahui) (wittens) akan akibatperbuatan itu;Menimbang, bahwa menurut para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusantindak pidana terdapat perkataan sengaja (opzet atau dolus) maka semua unsur yangterdapat dibelakang frasa

sengaja juga diliputi oleh opzet atau dolus atau sengajaatau dengan kata lain unsur ini harus juga diliputi unsurunsur lain yang terdapatdibelakang frasa sengaja;Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim frasa dengansengaja tidak dipisahkan dengan frasa yang menunjukkan kualifikasi perbuatantersebut, sehingga yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah "Dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan

Karena dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdapatdua frasa dalam satu pragrap yang saling bertentangan yang berakibatdakwaan menjadi membingungkan (confuse) atau menyesatkan(misleading) sehingga dakwaan harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM(Null and Void);2.

menyatakan bahwa dirinya juga hendak turun bekerja disawah yang sama lalu atas dasarucapan itu, Majelis Hakim a quo menyatakan frasa pada pertimbangan dalampragraf ke6 halaman 13 yang menyatakan bahwa ucapan tersebut merupakantandayang jelas bahwadirinyatidakmempersilahkan Terdakwauntukmewujudkan niatnya sehingga dengan frasa tersebut Majelis Hakimmenyatakan unsur memaksa dalam perkara ini telah terpenuhi sehinggadengan demikian Kuasa Hukum Terdakwa menilai bahwa pertimbangan MajelisHakim perkara

a quo adalah keliru dan tidak berdasar hukum karena frasa yangmenyatakan bahwa dirinya juga hendak turun bekena disawah yang samabukansuatu kalimat larangan sehingga unsur obyektif memaksa dalam frasa ini tidakterpuhi, hal ini telah dibuktikan dalam persidangan sebagaimana diterangkanoleh saksisaksi yaitu:1.

Hal ini membuktikan Majelis Hakim tidak cermat membedakan antarakalimat larangan dengan kalimat lepas, sehingga kalimat tersebut olehMajelis Hakim menyatakan frasa MEMAKSA telah terpenuhi akan tetapimenurut hukum tidak demikian adanya karena sangat jelas frasa memaksabisa dipandang terpenuhi apabila memenuhi syarat yang ditentukan Undangundang sebagimana dirumuskan Pasal 167 Ayat (1) terdiri dari unsurunsuryaitu:a. Perbuatan: memaksa masuk ke dalam:b.

Bahwa disamping hal tersebut, Majelis Hakim perkara a quo telahsalan memberikan makna kontekstual terkait dengan pekarangan Tertutupsebab sejatinya pekarangan tertutup sebagaimana dimaksud Pasal 167ayat (1) telah diatur dalam frasa kalimat yang termuat dalam Pasal 167Ayat (1) yang terdiri dari unsurunsur berikut ini:a. Perbuatan: memaksa masuk ke dalam:b. Objek: rumah, ruangan, pekarangan yang tertutup;c.

Bahwa adanya pertentangan dalam kewenangan tergugat dalammenerbitkan objek sengketa a quo sebagai berikut : a.Sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan tergugat padakonsideran menimbang huruf B dan C (objek sengketa) yaknipasal 30 ayat 3 PP No.12 tahun 2018 dihubungkan dengan positake1 diatas, maka seharusnya gubernur wajib memberhentikanpenggugat setelah diambil sumpah dan janji anggota DPRDsesuai frasa dalam pasal 30 ayat 3 ;Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapbkan menjaditerpidana berdasarkan

Bahwa adapun yang dimaksud adanya pertentangan terhadap normadalam aturan perundangundangan sebagai berikut ; a)Bahwa frasa yang ada dalam pasal 405 ayat 2 huruf c UU No.17tahun 2014 Jo.

Pasal 193 ayat 2 huruf c UU No.23 tahun 2014tentang pemerintahan daerah jelas menyatakan dengan tegastentang syarat pemberhentian antar waktu anggota DPRDkab/kota adalah; dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima)Frasa tersebut jika dihubungkan dengan kalimat pada Pasal 99ayat 3 huruf c PP No.12 tahun 2018 yang berbuny/i; dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan

yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun ataulebih, 22 222 nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnnHalaman 15 dari 67 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.GTO.Terdapat pertentangan norma hukum didalamnya terutama dalamfrasa kalimat pidana penjara paling singkat 5 tahun dan frasakalimat pidana penjara 5 tahun atau lebih yang secara linguistikpenafsiran dari kalimat tersebut mempunyai arti yang sangatContoh ke1 sebagaimana pada frasa

Contoh ke2 sebagaimana frasa pidana penjara 5 tahun ataulebih adalah 5

Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan HukumMenimbang, bahwa frasa dengan maksud dalam unsur ini dapatdiartikan sebagai unsur kesengajaan dimana kesengajaan diartikan sebagaimenghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Artinya, seseorang yangmelakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki sertamenginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

oleh orang yang adadi situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalahkeberadaan si pelaku pencurian tidak diketahui atau tidak dikehendaki beradadi dalam rumah atau pekarangan tertutup tersebut oleh si pemiliknya.Contohnya ialah ketika seorang asisten rumah tangga yang melakukanpencurian di waktu malam hari di dalam rumah, tidak dapat dikenakan pasal inisebab keberadaan asisten rumah tangga tersebut di dalam rumah diketahuidan dikehendaki oleh si pemilik rumah;Menimbang, bahwa frasa

dalam sebuah rumah atau pekarangantertutup yang ada rumahnya merupakan frasa yang bersifat alternatif artinyasatu frasa saja teroenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;Menimbang, bahwa frasa dilakukan oleh orang yang ada di situ tidakdiketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak merupakan frasa yangbersifat alternatif artinya satu frasa saja terpenuhi maka unsur ini telahterpenuhi dan terbukti;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas halmana fakta hukum tersebut diperoleh

Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuksampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotongatau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsuatau pakaian jabatan palsuMenimbang, bahwa frasa Untuk masuk ke tempat melakukankejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil merupakan frasa yangbersifat alternatif artinya satu frasa saja terpenuhi maka unsur ini telahterpenuhi dan terbuktiMenimbang, bahwa frasa dilakukan dengan merusak, memotong

ataumemanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaianjabatan palsu merupakan frasa yang bersifat alternatif artinya satu frasa sajaterpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbuktiMenimbang, bahwa pengertian merusak (braak) adalah mengadakanperusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela danHalaman 22 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Srlsebagainya, dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dansebagainya.

Bahwa di dalam posita gugatan penggugat pada point 4 huruf b dan didalam petitum pada point 4, 5 dan 6 Penggugat mendalilkan danmenuntut agar Tergugat dihnukum secara tanggung renteng untukmembayar sejumlah uang kepada Penggugat secara tunai dansekaligus;Bahwa akan tetapi terhadap frasa secara tanggung renteng tersebuttidak dijelaskan secara mendetail oleh Penggugat tentang maksudPenggugat terhadap penggunaan frasa secara tanggung rentengtersebut, apakah yang dimaksud dengan frasa secara tanggungrenteng

tersebut adalah guna merujuk kepada jenis perjanjian/perikatan yang menjadi objek sengketa atau merujuk kepada siapadiajukan tuntutan untuk membayar sejumlah uang;Bahwa jika frasa secara tanggung renteng yang dimaksud olehPenggugat tersebut dipergunakan untuk merujuk kepada jenisperjanjian/perikatan yang menjadi objek dalam perkara a quo, makaterhadap hal tersebut dapat dipergunakan ketentuan Pasal 1278KUHPerdata yang mengatur bahwa suatu perikatan tanggungmenanggung atau perikatan tanggung renteng

terjadi antara beberapakreditur.Sementara di dalam surat gugatan penggugat secara tegas ditulisbahwa kreditur dalam perkara a quo hanyalah penggugat yangbernama Abdul Rahman sebagai kreditur tunggal;Bahwa di lain hal jika frasa secara tanggung renteng yang dimaksudoleh penggugat tersebut dipergunakan untuk merujuk kepada siapdiajukan tuntutan untuk membayar sejumlah uang, maka terhadap haltersebut dapat dipergunakan pendekatan secara etimologis terhadaparti frasa secara tanggung renteng tersebut

Samiun, sehinggadengan adanya frasa secara tanggung renteng tersebut menimbulkansuatu pertanyaan bersamasama dengan siapakah Tergugat akanmenanggung biayabiaya yang harus dibayarkan kepada Tergugattersebut ?

Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual,Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataumenyerahkan Narkotika;Menimbang, bahwa untuk membuktikan frasa Tanpa Hak atau MelawanHukum dari perbuatan Terdakwa terlebih dahulu lebih baik jika dijelaskan frasaMenawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantaradalam jual bell, menukar atau menyerahkan Narkotika, karena frasa TanpaHak atau Melawan Hukum merupakan unsur yang pembuktiannya ditujukandan

digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada TerdakwaSAPARLI;Menimbang bahwa frasa Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membell,Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkanNarkotika, merupakan frasa bersifat alternatif sehingga setiap pembagian darisub frasa tersebut tidak perlu dibuktikan semua, sehingga dengan terbuktinyasalah satu sub dari frasa tersebut maka secara yuridis unsur ini dianggap telahterpenuhi;Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kemudian pada pukul 21.00 WIB, padasaat di lapangan bola di Payalaman, Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDARbertemu langsung dengan Terdakwa SAPARLI dan menjual paket narkotikajenis sabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram, sejumlah Rp. 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) secara tunai, namun Saksi ISKANDAR SALEH AlsISKANDAR tidak ditemani oleh Saksi M FARDANI Als DANI karena pada saatitu sedang bekerja di PT MEDCO;Menimbang, bahwa oleh karenanya sub frasa yang paling relevandengan tindakan Terdakwa

Dengan demikian sub frasamembeli dan menjual telah terpenuhi dalam perbuatan TerdakwaSAPARLI;Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya frasa membeli danmenjual pada unsur ini, secara tidak langsung frasa Tanpa Hak atauMelawan Hukum juga telah terpenuhi, namun diperkuat dalam KeteranganSaksiSaksi dan fakta hukum yang saling bersesuaian, yaitu dalam jual bellnarkotika jenis sabu oleh Saksi ISKANDAR SALEH Als ISKANDAR danTerdakwa SAPARLI secara tunai, tidak memperoleh izin dari instansi yangberwenang

atau Dinas Kesehatan, oleh karenanya frasa Tanpa Hak atauMelawan Hukum telah terpenuhi, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalamperbuatan Terdakwa;Ad. 3.

Adapun alasan yang disampaikan oleh TERMOHON untukmenghentikan kedua perkara pidana umum tersebut a/n Abraham Samad &Bambang Widjojanto adalah dikarenakan: Pengesampingan perkara demikepentingan umumBahwa Frasa demi kepentingan umum yang menjadi dalil TERMOHONberdasarkan hasil kesimpulan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia yang merupakan Lembaga Negara sekaligus representasi darirakyat/umum menyatakan bahwa Frasa tersebut belum terpenuhi.

BahwaPihak TERMOHON' mengabaikan hasil kesimpulan dari TURUTTERMOHON II mengenai Frasa demi kepentingan umum yang manafrasa tersebut merupakan satu kesatuan unsur yang harus dipenuhi olehHal.3 dari 7 hal. Putusan No.41/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.TERMOHON sebelum membuat & mengambil keputusan. Bahwa dengantidak terpenuhinya rumusan unsur oleh pihak TERMOHON berakibat bahwakeputusan yang dibuat tersebut menjadi cacat hukum.8.

Menyatakan bahwa Keputusan yang dibuat dan dibacakan olehTERMOHON dihadapan publik adalah keliru dan cacat hukum karenabelum terpenuhinya frasa demi kepentingan umum menurut hasilkesimpulan TURUT TERMOHON Il yang merupakan Lembaga Negarayaitu representasi dari unum atau/rakyat.3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk tunduk & patuh sertamelaksanakan amar putusan ini.4.

DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRIATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM;Menimbang, bahwa dalam setiap frasa dari unsurunsur tersebutterdapat penggunaan kata sambung atau dalam perumusannya, makadengan demikian frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehinggauntuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatanyang terdapat dalam frasa unsur tersebut harus terpenuhi, sehingga dengandemikian terpenuhi satu frasa dalam unsur tersebut saja maka telahterpenuhilah

unsur tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena frasa dalam unsur tersebut di atasbersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan frasasebagaimana yang terungkap dalam faktafakta persidangan;Menimbang, bahwa dengan maksud yaitu tujuan yang dikehendakioleh pelaku atau pelaku mengetahui akibat yang akan terjadi, dengan maksuddisini merupakan suatu unsur kesengajaan dengan melawan hukum sehinggapelaku harus mengetahui dan menyadari bahwa keuntungan yang diperolehnyamenjadi tujuan

DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU,DENGAN TIPU MUSLIHAT ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN;Menimbang, bahwa dalam setiap frasa dari unsurunsur tersebutterdapat penggunaan kata sambung atau dalam perumusannya, makadengan demikian frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehinggauntuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatanyang terdapat dalam frasa unsur tersebut harus terpenuhi, sehingga dengandemikian terpenuhi satu frasa dalam unsur tersebut saja maka

MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKANBARANG SESUATU KEPADANYA ATAU SUPAYA MEMBERIHUTANG MAUPUN MENGHAPUS PIUTANG;Menimbang, bahwa dalam setiap frasa dari unsurunsur tersebutterdapat penggunaan kata sambung atau dalam perumusannya, makadengan demikian frasa dalam unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehinggaHalaman 30 dari 38 Putusan Nomor 163/Pid.B/2021/PN Kpnuntuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatanyang terdapat dalam frasa unsur tersebut harus terpenuhi, sehingga

dengandemikian terpenuhi satu frasa dalam unsur tersebut saja maka telahterpenuhilah unsur tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena frasa dalam unsur tersebut di atasbersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan frasasebagaimana yang terungkap dalam faktafakta persidangan;Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain yaitu Suatu perbuatanyang disamakan dengan membujuk orang lain yaitu mempengaruhiseseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain mauberbuat

Memerintahkan Gubernur Provinsi Riau dan DPRD Provinsi Riau untukmelakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dalam Pasalsebagai berikut: Dalam Pasal 1 angka 11 terkait dengan pendefinisian tanah ulayat; Dalam Pasal 10 ayat (1) sepanjang frasa kecuali bahan tambangberat yang berada di dalam bumi; Dalam Pasal 11 sepanjang frasa ayat (2) hingga ayat (5); Pasal 16 ayat (1) sepanjang frasa pada huruf a dan b; Pasal 19 terkait dengan

penerapan sanksi pidana; Pasal 20 ayat (2) sepanjang frasa dan/atau pemutihan kepemilikantanah ulayat;5.

Akantetapi, untuk kepentingan pengawasan produk hukum daerah,pemerintah tidak memberikan ramburambu yang tegas apa yangdimaksud dengan kepentingan umum;Bahwa terhadap frasa Kepentingan Nasional dan KepentinganPembangunan di Daerah yang menjadi persoalan dari Pemohonmerupakan frasa yang sudah jelas maksud dan kepentingannya,sehingga keberatan Pemohon dari maksud frasa tersebut sebuahargumentasi yang tak bermaksud.

Putusan Nomor 13 P/HUM/2018 Bahwa senyatanya pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ProvinsiRiau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannyaterdapat frasa yang berbunyi:pengelolaan bahan tambang berat yang ada di dalam wilayah tanahulayat dilakukan.....Sesungguhnya frasa bahan tambang berat tidak dikenal dalamUndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineraldan Batu Bara ataupun UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi sehingga akan menimbulkan multi

Sedangkan Pasal 10 ayat (1) Perda objekhak uji materiil a quo mencantumkan frasa yang mengecualikan bahantambang berat yang ada di bumi sebagai bagian dari tanah ulayat sertaketentuan Pasal 10 ayat (2) yang juga mencantumkan frasa...pengelolaan bahan tambang berat yang ada di dalam wilayah tanahulayat dilakukan.....

Unsur dengan sengaja menawarkan atau. memberikan kesempatan untuk bermain judi yangbertentangan dengan pasal 303 : Menimbang, bahwa frasa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila satu frasa sajasudah terpenuhi maka sudah sempurnalah delik yang dituduhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akanmenerapkan frasa tersebut yang sesuai dengan faktafakta yang terungkap dalam perkara ini oleh karena ituMajelis

Hakim akan menerapkan frasa yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu suatu perbuatan yang telah disadarisepenuhnya sebagai tindakan yang menyebabkan sesuatu hal ;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yaitu bahwaTerdakwa telah ditangkap oleh saksi brigadier Chabibi, brigadier Sulik dan brigadier Margono dari ResmobPolres Sumenep karena menjula kupon putih judi togel di Jl.

berdasarkan bukti surat P.2 sebagai bukti otentik,maka menurut fakta hukum pada saat ini anak Pemohon tersebut di atas padahakekatnya belum berumur 16 tahun (karena dilahirkan pada tanggal 22September 2003), yang berarti secara hukum yang berlaku di Indonesia anakPemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON masih dianggapsebagai anakanak, atau belum diakui sebagai orang dewasa;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUUVIII/2010, telah memberikan ketentuan hukum, dengan menyatakanmenyatakan frasa

,... 8 (delapan) tahun..., dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentangPengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), besertapenjelasan UndangUndang tersebut khususnya terkait dengan frasa ..8(delapan) tahun... adalah bertentangan dengan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionallyunconstitutional), artinya inkonstitusional

, kecuali dimaknai ...12 (dua belas)tahun..., kKemudian menyatakan frasa,... 8 (delapan) tahun..., dalam Pasal 1angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668),beserta penjelasan UndangUndang tersebut khususnya terkait dengan frasa..8 (delapan) tahun... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secarabersyarat (conditionally unconstitutional

Penjelasan Unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa pada penjelasan UndangUndang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan tidak ada satu pasalpun yang menjelaskan definisi*setiap orang;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mengartikan frasa setiaporang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindakpidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secarayuridis;Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan terdakwaANDIKA RUDI KURAYWAN bin MARYONO telah dihadapkan

mengaturtentang pengertian sengaja, sehingga untuk menyatakan pengertiansengaja itu Majelis Hakim akan berpedoman pada pengertian sengajamenurut Memorie Van Toelichting (MVT) adalah willens en witens artinyabahwa si pelaku itu harus menghendaki (willens) perobuatan itu dan haruspula menginsafi (mengetahui) (wittens) akan akibat perbuatan itu;Menimbang, bahwa menurut para ahli hukum, apabila dalam suaturumusan tindak pidana terdapat perkataan sengaja (opzet atau dolus) makasemua unsur yang terdapat dibelakang frasa

sengaja juga diliputi olehopzet atau dolus atau sengaja atau dengan kata lain unsur ini harus jugadiliputi unsurunsur lain yang terdapat dibelakang frasa sengaja;Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim frasadengan sengaja tidak dipisahkan dengan frasa yang menunjukkankualifikasi perobuatan tersebut, sehingga yang dimaksud dengan sengajadalam unsur ini adalah "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan

FrasaHal. 7 Putusan No.397/Padt.G/2016/PN.Sbypernikahan tidak dikenal dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, yang dikenal hanyalah frasa perkawinan ; 1.1.1. Bahwa pada posita gugatan point 1, Penggugat menyebutkan "bahwaantara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahandihadapan Pemuka agama Kristen ... ". Secara tidak langsung hal tersebutmenunjukkan bahwa Penggugat menyamakan' pengertian antaraperkawinan dan pernikahan.

Padahal dalam UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidaklah mengenal frasa pernikahan melainkan frasa perkawinan ; Pasal 1"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanitasebagai suarni isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa."

Hal tersebut menunjukkan ketidaksesuaian/bertentangansatu sama lain antara posita dan petitum yang pada intinya kembali lagimenyamakan makna frasa pernikahan dengan frasa perkawinan yang jelas sangatlah berbeda ;1.3 Pada posita gugatan point 4, 4.1 dan 4.2, Penggugat mendalilkan bahwaselama menikah (seharusnya selama perkawinan) Penggugat dan Tergugattelah memperoleh dan memiliki harta tidak bergerak berupa sebidang tanah,salah satunya adalah sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yangterletak

Dalam uraian dalil gugatannya Penggugat menyamakan makna frasa pernikahan danperkawinan yang jelas memiliki makna berbeda. Frasa pernikahan tidak dikenal dalamUndangUndang Nomor i Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dikenal hanyalah frasa perkawinan ;3.1 Bahwa pada posita gugatan point 1, Penggugat menyebutkan "bahwa antaraPenggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan dihadapan PemukaHal. 12 Putusan No.397/Padt.G/2016/PN.Sbyagama Kristen... ".

Hal tersebut secara tidak langsungmenjelaskan bahwa penggugat menyamakan makna frasa pernikahan dan frasa perkawinan ;4. Pada posita gugatan point 4, 4.1 dan 4.2, Penggugat mendalilkan bahwa selamamenikah penggugat dan Tergugat telah memperoleh dan memiliki harta tidak bergerakberupa 2 (dua) bidang tanah, salah satunya sebidang tanah berikut bangunan rumahdiatasnya di Jin. Klampis Indah VIII/No. 5 Perumahan Wisma Mukti E47, RT002/RW.005 Kelurahan Klampis Ngasem/Kec.

Unsur membeli, menyewa, menukar, menggadai, menggangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau disangkanya diperoleh dari hasil kejahatan Menimbang, bahwa dalam unsur ke2 ini frasa/kata membeli, menyewa,menukar, menggadai, menggangkut, menyimpan atau menyembunyikan frasa/kata yangbersifat alternative dimana apabila salah satu dari frasa/kata tersebut terbukti maka frasa/kata yang lain tidak perlu dibuktikan dan Majelis Hakim dapat langsungmempertimbangkan frasa/kata tersebut

yang dianggap sebagai frasa/kata yang terbuktiberdasarkan faktafakta persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan terdakwadan barang bukti Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa BASIRUN binJAPRI (Alm) pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2012 sekitar pukul 09.30 Wita dirumah terdakwa di Desa Baringin Jaya, Kec.

Bahwa frasa yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (1) tesebut di atas,yang secara tegas membedakan antara tempat karaoke yang didirikandiluar hotel dan karaoke fasilitas hotel merupakan pelanggaranterhadap asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahansebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan.

sepanjang frasa berjarak paling sedikit 1.000 (seribu)meter dari tempat ibadah, sekolah, pemukiman, perkantoran danatau rumah sakit, kecuali karaoke sebagai fasilitas hotelberbintang.

Bahwa dari petitumpetitum Permohonan tersebut di atas justrusecara hukum menunjukkan adanya pertentangan satu sama lainnyayakni dalam petitum 2 dan 3 Pemohon mohon untuk dinyatakanbagian atau frasa dari Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 91 ayat (3)Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentangHalaman 22 dari 34 halaman.

Putusan Nomor 43 P/HUM/2015Penyelenggaraan Kepariwisataan dianggap bertentangan denganUndangundang di atas nya dan oleh karenanya frasa sebagaimanayang dimaksud untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyalkekuatan hukum yang mengikat untuk umum;.

Bahwa didalam posita angka 4 permohonan Pemohon, justrumenunjukkan secara nyata Pemohon bukan saja mengajukanpermohonan untuk menyatakan frasa tersebut tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat akan tetapi lebin dari itu Pemohonmengajukan permohonan untuk mencabut Peraturan DaerahKabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang PenyelenggaraanKepariwisataan, itu. berarti banhwa bukan hanya frasa yang"dihilangkan akan tetapi pengertian petitum tersebut justrumenghilangkan Peraturan Daerah sebagaimana yang dimaksud

.; danh. ..dsinya..Menimbang, bahwa ketentuan di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf dPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatandan Pemberhentian Perangkat Desa setelah frasa calon dikonsultasikanoleh Kepala Desa kepada Camat tidak terdapat lagi frasa atas namabupati/walikota seperti yang dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014, dengan demikian pemberian konsutasi olehCamat kepada Kepala Desa adalah wewenang yang bersifat mandiri bukan atasnama bu

pati; 222 n oon non enn nnn nnn nn nn cee ne ee cnn neMenimbang, bahwa dengan menghubungkan secara sistematisketentuan di dalam Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa, maka frasa atas nama bupati/walikota didalam rumusan Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa haruslah dimaknai pengangkatan Perangkat Desa oleh

KepalaDesa adalah atas nama bupati, tidak dimaknai pemberian konsultasi olehCamat kepada Kepala Desa atas nama Bupati;Menimbang, bahwa bilamana ketentuan di dalam Pasal Pasal 49 ayat(2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dibaca dalam saturangkaian yang utuh (a soocis) dinubungkan dengan objek normanya adalahPengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa, maka frasa atas namaHal 11 Putusan No. 13/B/2019/PT.TUN.SBYbupati/walikota: dalam rumusan Pasal Pasal 49 ayat (2) UndangUndangNomor 6 Tahun

bahwa berdasarkan bukti surat P.3 sebagai bukti otentik, makamenurut fakta hukum pada saat int anak Pemohon tersebut di atas pada hakekatnyabelum berumur 18 tahun (Karena dilahirkan pada tanggal 13 Februari 1998), yangberarti secara hukum yang berlaku di Indonesia anak Pemohon yang bernama NANDANURMUFIDAH masih dianggap sebagai anakanak, atau belum diakui sebagai orangdewasa;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi 1/PUUVIII/2010, telahmemberikan ketentuan hukum, dengan menyatakan menyatakan frasa

,... 8 (delapan)tahun..., dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) UndangUndangNomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668),beserta penjelasan UndangUndang tersebut khususnya terkait dengan frasa ..8(delapan) tahun... adalah bertentangan dengan UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional),artinya inkonstitusional

, kecuali dimaknai ../2 (dua belas) tahun..., kemudianmenyatakan frasa,... 8 (delapan) tahun..., dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), danPasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3668), beserta penjelasan UndangUndang tersebut99khususnya terkait dengan ftasa ...6 (delapan) tahun... tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional

Nomor 65P/HUM/2018menyatakan: Frasa pekerjaan lain dalam Pasal 182 huruf UU Nomor7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara R.I. Tahun2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara R.I.

Bahwa materi muatan Keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor11.12.30/PUUXVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 dan Materi muatannya yangmenyatakan: Frasa pekerjaan lain dalam Pasal 182 huruf UU Nomor7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara R.I. Tahun2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara R.I.

Nomor 1071PL.01.4KPT/06/KPU/IX/2018tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Perseorangan PesertaPemilu Anggota Perwakilan Daerah Tahun 2019 pada Nomor Urut 38.Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, Mahkamah Konstitusi melaluiPutusan Nomor 30/PUUXVI/2018, menyatakan: Frasa pekerjaanlain dalam Pasal 182 huruf UU Nomor 7 Tahun 2017 tentangPemilihnan Umum (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara R.I.

Bahwa materi muatan Keputusan Mahkamah Konsitusi Nomor30/PUUXVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 dan Materi muatannya yangmenyatakan: Frasa pekerjaan lain dalam Pasal 182 huruf UU Nomor7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara R.I. Tahun2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara R.I.

Nomor 65P/HUM/2018Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUUXVI/2018tanggal 23 Juli 2018 berisi tentang Permohonan Uji Materiil ternadap frasa"pekerjaan lain" pada Pasal 182 huruf UndangUndang Nomor 7 Tahun2017 tentang Pemilu yang dalam amar putusannya pada pokoknyamenyatakan bahwa Frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945

Unsur Yang Tanpa Hak atauMelawan Hukum;Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengankonsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satudiantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan faktayuridis dalam persidangan;Menimbang, bahwa adanya frasa kata atau dalam sub unsur inimenunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnyaadalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur inidengan ketentuan apabila telah terbukti

/PN StbMenimbang, bahwa kata atau yang terletak diantara frasa tanpa hakdan melawan hukum bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebutberdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ke 2(dua) ini telah terpenuhi pula;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan maupun faktafaktapersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling relevan untukdibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur tanpa hak.

Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram; Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengankonsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satudiantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan faktayuridis dalam persidangan;Menimbang, bahwa adanya frasa kata atau dalam sub unsur inimenunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnyaadalah jika salah satu diantara

gramyang disita dari terdakwa Sudarni alias Gordon tersebut adalah benar positifMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran UU RINo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa UU No. 35/2009 tentang Narkotika tidakmemberikan pengertian atau batasan mengenai pengertian memiliki sehinggaguna mengisi kekosongan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapatmenggunakan pengertian memiliki dalam konsep tata bahasa (morfologi).Dalam konteks ini, kamus Bahasa Indonesia mempresentasikan frasa

atau katamemiliki merupakan kata kerja (verbal) dari frasa atau kata milik dengan maknaatau arti yaitu mendeskripsikan suatu tindakan yang berhubungan dengan milikatau dengan kata lain pengertian memiliki adalah serangkaian tindakan yangmenunjukkan adanya hak atau kepentingan akan suatu benda, yang dalamperkara a quo adalah berkaitan dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus /sak diduga shabu yang dibalut dengan plastik warna hitam , 7 (tujuh) paket kecildiduga sabu adalah positif Metamfetamina